Hujan Turun Sebentar, Banjir di Mana-mana

Rabu, 15 September 2010 - 17:58 WIB

KEBON JERUK (Pos Kota) – Program refungsi saluran air yang digencarkan Pemkot Jakarta Barat ternyata hasilnya kurang maksimal. Hujan turun beberapa jam saja pada Rabu (15/9) membuat sejumlah kawasan di Jakbar kembali tergenang air hingga 30 Cm lebih. Untung saja masih dalam suasana Lebaran, sehingga maraknya genangan air di seantero Jakbar tidak sampai menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Pantauan Pos Kota, genangan air akibat buruknya saluran air yang ada misalnya di sepanjang kedua sisi di Jalan Arteri Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk. Saluran tampak mampet ditambah lagi banyak sampah.

“Salurannya memang belum pernah dikeruk jadi setiap hujan tak heran kawasan ini rawan genangan air,” kata Syamsulbahri, warga Kedoya.

Kondisi serupa juga terlihat di sepanjang Jalan Tubagus Angke, Kel. Wijayakusuma. Bahkan genangan air juga menimpa ratusan rumah warga di komplek Duta Mas, mulai dari depan pintu masuk sudah disambut genangan setinggi 20an Cm.

“Baru beberapa jam, lagi-lagi jalanan di komplek ini tergenang air,” keluh Shanti, warga setempat.

Walikota Jakbar Burhanudin menjelaskan, penanganan banjir di Jakbar tetap menjadi prioritas. Salah satunya melalui refungsi saluran dan untuk itu ia berharap Sudin PU Tata Air dapat menuntaskannya secara maksimal. (Rachmi/B)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/09/15/hujan-turun-sebentar-banjir-di-mana-mana

Read more ...

Stop Merokok, Negara Lebih Untung

Rabu, 15 September 2010 | 15:19 WIB

CHICAGO, KOMPAS.com - Menerapkan terapi berhenti merokok bukan hanya akan menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Tetapi mungkin juga bisa menjadi kebijakan fiskal yang baik bagi suatu negara, demikian kata para peneliti Amerika Serikat.

Para ilmuwan mengatakan, untuk setiap satu dollar AS yang dihabiskan untuk mengikuti terapi berhenti merokok, negara mendapatkan kembali sekitar 1,26 dollar atau sekitar 26 persen dari investasi negara untuk terapi itu.

Riset para peneliti di Penn State University membandingkan biaya yang dihabiskan untuk terapi dan program konseling guna membantu warga masyarakat berhenti merokok dengan biaya kematian dini, kehilangan produktivitas, dan biaya kesehatan akibat rokok yang meningkatkan risiko kanker dan penyakit jantung.

Penelitian itu didanai oleh bantuan Pfizer Inc, produsen obat penghenti kebiasan merokok, Chantix -- obat dengan nama generik "varenicline".

"Merokok membebani Amerika lebih dari 300 miliar dollar AS per tahun," kata Paul Billings dari American Lung Association.

Ongkos yang harus ditanggung AS per tahunnya itu meliputi 67,7 miliar dollar AS untuk nilai produktivitas di tempat kerja yang hilang; 117 miliar dollar AS untuk biaya kematian dini; dan 116 miliar AS untuk biaya pengobatan.

"Sayangnya, rokok terus membunuh 393.000 orang di AS setiap tahun," kata Billings.

Meskipun rata-rata harga satu bungkus rokok di AS hanya 5,61 dollar, biaya sebenarnya karena kehilangan kehidupan dan produktivitas adalah 18,05 dollar per kotak. "Biaya yang ditanggung masyarakat tiga kali lebih besar dari rata-rata harga eceran satu pak rokok," katanya.

Penelitian ini sejalan dengan usaha pemerintah negara bagian dan federal mengimplemntasikan peraturan penghentian kebiasaan merokok sebagai bagian reformasi Undang-undang (UU) Kesehatan.

American Lung Association mendesak pemerintah negara bagian untuk menambah cakupan penghentian rokok bagi mereka yang terdaftar di Medicaid, program gabungan pemerintah federal dan negara bagian bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Hanya enam negara bagian yang memberikan tanggungan komprehensif bagi para penerima Medicaid, yakni Indiana, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, dan Pennsylvania.

"Penelitian ini memberi argumentasi kuat dari sisi ekonomi untuk membantu para perokok berhenti dan menyimpan uang mereka," kata Jenifer Singleterry dari American Lung Association.

Rokok adalah penyebab penyakit dan kematian nomor satu yang paling bisa dicegah di AS. Rokok menyebabkan 90 persen kasus kanker paru-paru yang membunuh 1,2 juta orang tiap tahun di dunia.

Editor: Asep Candra
Sumber : RTR,ANT

http://health.kompas.com/index.php/read/2010/09/15/15195832/Stop.Merokok..Negara.Lebih.Untung-12

Read more ...

Parade Kemiskinan

Senin, 13 September 2010 00:01 WIB

KEMISKINAN menjadi penyakit yang telah diterima sebagai kewajaran permanen. Sama seperti korupsi, kemiskinan di Indonesia bermutasi sehingga memperoleh kekebalan. Dalam setiap kesempatan, baik sakral maupun formal, kemiskinan mempromosikan dirinya dalam derajat yang ekspansif.

Dalam suasana demokrasi yang mendewakan akuntabilitas dan transparansi, kemiskinan diekspos dan terekspos oleh media sebagai good news. Kematian seorang tunanetra bernama Johni Malela di depan pagar Istana Presiden karena berdesakan untuk bersilaturahim Idul Fitri, dengan harapan mendapat saweran, menjelaskan dengan gamblang bahwa kemiskinan telah memamerkan diri ke pusat-pusat kekuasaan.

Itu disebabkan semakin ke pusat kemiskinan memperoleh penghargaan yang lebih mahal dan lebih patut. Karena itu, tidak mengherankan ketika orang miskin berebut kesempatan mempromosikan diri di Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan. Setiap musim Lebaran tiba, orang-orang miskin memperoleh momentum untuk berparade memperebutkan saweran.

Kematian Johni tidak perlu diperdebatkan dari sisi pertarungan interes politik dan karena itu dibawa ke aroma politis. Tetapi, itu menegaskan dengan jelas tentang sebuah hal, kemiskinan di Indonesia telah kehilangan batas-batas kepatutan. Tidak saja orang miskin memamerkan diri secara tidak patut, tetapi menyapa orang miskin dan kemiskinan pun telah kehilangan kepatutan.

Setiap menjelang Lebaran setiap kali itu pula kita menyaksikan tragedi kemiskinan. Tragedi karena orang miskin kehilangan akal sehat dan kepatutan untuk rela mati hanya memperebutkan secangkir beras dan setitik minyak goreng. Dan, tragedi juga ketika orang-orang kaya yang memiliki kerelaan memberi, tetapi dengan gaya menyawer yang haus ekspose.

Kemiskinan akhirnya terlembaga menjadi rezeki di balik malapetaka kemanusiaan. Mereka yang memiliki naluri bisnis mengorganisasi orang miskin dari perdesaan untuk disebar di pusat-pusat keramaian di kota-kota untuk kemudian menerima setoran.

Celakanya, negara pun menganut gaya saweran untuk mengatasi kemiskinan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah contoh paling sederhana, tetapi sangat jelas tentang gaya ini. Setiap tanggal pembayaran BLT, setiap kali itu pula orang-orang yang mengaku miskin berparade di depan kantor lurah maupun camat atau kantor pos berebut rezeki.

Tetapi, kita masih saja bertengkar tentang pahala dan mudarat BLT. Tidak ada kesepakatan sampai sekarang tentang kepatutan atau ketidakpatutan kebijakan yang beraroma saweran ini.
Karena terhibur oleh saweran, negara sampai sekarang kehilangan akal mengatasi kemiskinan secara substansial. Saweran juga menyebabkan kemiskinan menjadi proyek yang menggiurkan. Karena proyek, muncullah orang-orang yang berpura-pura miskin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan gampang menjadi sasaran kritik karena politik citra. Tidak semuanya buruk pilihan politik ini. Kita ingin mendorong agar dalam sisa kepemimpinan yang tinggal empat tahun, bisakah SBY menancapkan citranya dengan tekad menghapus parade orang miskin di jalan-jalan di seluruh Indonesia? Kalau mau, pasti bisa.

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/13/168162/70/13/Parade-Kemiskinan-

Read more ...

Menkes: Contohlah Padangpanjang

Senin, 31 Mei 2010 21:41 WIB

Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih.

Padangpanjang (ANTARA News) - Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, Kota Padangpanjang, Sumbar, patut menjadi contoh dalam mewujudkan kota sehat dan bersih, karena tak hanya berupaya menetapkan kawasan bebas asap rokok tetapi juga gencar mempromosikan tanaman organik.

"Kita mengimbau kabupaten dan kota lain di Indonesia untuk mencontoh Kota Padangpanjang, soal upaya menjadikan daerah bebas rokok dan mewujudkan kota sehat dan bersih," kata Menkes seusai Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Lapangan Gunung Sejati, Padangpanjang, Senin.

Menurut Menkes, penerapan kawasan bebas asap rokok di daerah lain sangat tergantung pada komitmen kepala daerahnya dan jika bupati dan wali kota mempunyai komitmen terhadap kesehatan masyarakatnya, maka kendala bisa diatasi.

Menyinggung soal target, Menkes mengatakan, "Kita (pemerintah) hanya mengimbau karena untuk menjadikan kawasan bebas tembakau/rokok adalah wewenang pimpinan daerah."

Kendati demikian, apa yang telah dimulai Kota Padangpanjang dalam upaya mewujudkan sebagai kota sehat, bisa dicontoh dan diikuti daerah lain.

"Pemkot Padangpanjang sangat gencar juga mempromosikan dan pengembangan tanaman organik, sehingga daerah ini akan betul-betul bersih dan sehat," kata Menkes.

Pada kesempatan itu, Menkes menyerahkan bantuan kendaraan khusus Penyakit Tidak Menular sebagai media edukasi, deteksi dini faktor resiko PTM dan evakuasi korban untuk masyarakat Padangpanjang.

Peringatan HTTS 2010 dihadiri Gubernur Sumbar, Marlis Rahman, bupati dan wali kota di Sumbar, serta pejabat dari Menkes serta utusan dari WHO dan Komisi Nasional Perlindungan Anak.(*)

KR-SA/H-KWR

http://www.antaranews.com/berita/1275316892/menkes-contohlah-padangpanjang

Read more ...

Pembatasan BBM Subsidi Sepeda Motor Alternatif Terakhir

Selasa, 1 Juni 2010 15:25 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah masih terus memantau pergerakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di masyarakat. Pemerintah juga membantah pembatasan konsumsi BBM subsidi bagi sepeda motor akan segera berlaku.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo, pantauan hingga Juli nanti akan menjadi dasar penerapan batasan konsumsi BBM bersubsidi. Evita mengatakan pembatasan konsumsi BBM subsidi bagi sepeda motor adalah alternatif terakhir yang ingin diambil pemerintah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, pemerintah masih mencari solusi terbaik agar subsidi BBM tidak terdistorsi dan sampai ke tangan yang tidak berhak. Hatta juga membantah bahwa pemerintah akan segera membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi sepeda motor.(DSY)

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/06/01/106357/Pembatasan-BBM-Subsidi-Sepeda-Motor-Alternatif-Terakhir

Read more ...

Pemkot Gratiskan Biaya Pengobatan Dasar di Seluruh Puskesmas di Surabaya

[ Selasa, 01 Juni 2010 ]

SURABAYA - Pemkot memanjakan warga metropolis dalam rangkaian ulang tahun ke-717 Kota Surabaya. Mulai hari ini (1/6), pemkot menggratiskan biaya pengobatan dasar di seluruh puskesmas di Surabaya.

Penggratisan itu dilakukan berdasar peraturan wali kota (perwali) pada 17 Mei lalu. Dengan aturan tersebut, warga miskin maupun nonmiskin bisa menikmati pelayanan pengobatan dasar di puskesmas. "Per 1 Juni besok (hari ini, Red), pengobatan dasar di puskesmas digratiskan," ujar Wali Kota Bambang Dwi Hartono dalam pidato peringatan ulang tahun ke-717 Surabaya di Taman Surya kemarin (31/5).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Esty Martiana Rahmie menjelaskan, penggratisan itu hanya berlaku untuk biaya pendaftaran dan pengobatan dasar yang selama ini retribusinya sebesar Rp 2.500. Retribusi tersebut selama ini ditarik untuk biaya pengganti pendaftaran, pemeriksaan, dan obat. "Itu yang kami gratiskan. Namun, untuk tindakan seperti pemeriksaan laboratorium atau pencabutan gigi, tetap ada biayanya," terang Esty.

Dia menambahkan, penggratisan dilakukan karena kesehatan merupakan hak dasar warga. Selain itu, bidang kesehatan tidak menjadi target pendapatan asli daerah (PAD). "Tapi untuk mempermudah akses pelayanan masyarakat," ungkap perempuan berjilbab tersebut.

Keputusan penggratisan itu juga tidak perlu mendapat persetujuan dewan. Sebab, wali kota memiliki kewenangan untuk menurunkan atau meniadakan retribusi. Selain itu, acuan penggratisan tersebut adalah perda lama tentang retribusi puskesmas. Bukan bagian dari retribusi pelayanan dasar puskesmas yang saat ini sedang diajukan dinkes kepada DPRD Surabaya.

Sebagaimana diberitakan, dinkes sebelumnya juga mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Salah satu isi raperda itu ialah menaikkan tarif pelayanan kesehatan dasar Rp 2.500 menjadi Rp 5.000.

Sempat terjadi silang pendapat di antara anggota pansus DPRD Surabaya yang membahas raperda tersebut. Ada yang minta digratiskan. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa kenaikan tarif tetap diperlukan. "Namun, akhirnya tarif dasar digratiskan lewat perwali. Sebab, ini merupakan pelayanan dasar," ujar Esty.

Raperda itu juga mengatur kenaikan tarif pengobatan lain. Juga mengatur berbagai tindakan yang selama ini belum diatur dalam perda lama. Seperti pemeriksaan USG, hemoglobin, kadar gula darah, maupun kolesterol.

Selama ini, lanjut Esty, pemeriksaan tersebut masih berpedoman pada perda laboratorium dinkes. "Padahal, semua pemeriksaan itu sama-sama diberikan puskesmas. Itu yang kami atur," ungkapnya.

Karena itulah, bisa jadi tarif untuk berbagai tindakan lain dinaikkan. Namun, Esty memastikan bahwa kenaikan tarif tersebut sudah melalui survei dan penghitungan unit cost di puskesmas.

Esty menjelaskan, substansi pengajuan raperda itu sejatinya bukan persoalan kenaikan tarif. Melainkan mengakomodasi pelayanan yang selama ini sudah ada di puskesmas, tapi tarifnya belum punya payung hukum.

Selain menggratiskan biaya pengobatan di puskesmas, wali kota melakukan berbagai upaya untuk membangun kota ini. Terutama untuk pendidikan. Saat ini di Surabaya ada 1.070 kelompok bermain, 969 unit SD negeri-swasta, 342 unit SMP negeri-swasta, 266 unit SMA/SMK negeri-swasta, dan 60 PTN-PTS. Wali kota berjanji, pembangunan infrastruktur perkotaan juga terus ditingkatkan. (kit/c9/aww)

http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=137077

Read more ...

Pemerintah Bahas Dua Opsi Kenaikan TDL

[ Selasa, 01 Juni 2010 ]

Untuk Golongan Rumah Tangga Kecil

JAKARTA - Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada 1 Juli nanti terus difinalkan. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi kenaikan tarif setrum itu. Opsi pertama, TDL untuk daya 450-900 volt ampere (VA) dinaikkan dengan besaran di bawah 10 persen. Opsi kedua, TDL untuk golongan rumah tangga kecil tersebut tidak dinaikkan sama sekali.

''Sekarang sudah mengerucut tinggal dua opsi,'' ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J. Purwono kemarin (31/5). Menurut dia, jika TDL pelanggan golongan 450-900 VA tidak dinaikkan, berarti ada konsekuensi kepada pelanggan industri.

Perhitungan ESDM, TDL untuk pelanggan industri harus naik 10-12 persen. ''Industri bisa naik sekitar 10-12 persen. Itu adalah kompensasi tidak dinaikkannya TDL pelanggan 450-900 VA,'' ungkapnya.

Apa pun opsi yang diputuskan dan diajukan pemerintah, semuanya harus mendapat persetujuan DPR. Saat ini, opsi-opsi tersebut belum final dan masih perlu pembahasan. "Semuanya bisa berubah, bergantung pada dinamika pembahasan antara pemerintah dan DPR," kata dia.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir meminta agar kenaikan TDL dipandang secara lebih luas. ''Masyarakat kecil jelas harus menjadi prioritas subsidi pemerintah. Untuk industri, harus dilihat masing-masing industrinya. Jangan sampai justru menekan daya saing mereka,'' ungkapnya.

Dia khawatir industri akan membebankan kenaikan TDL terhadap harga barang. Padahal, sebenarnya permasalahan industri masih banyak. Belum tentu tarif listrik mengakibatkan biaya tinggi (high cost). ''Bisa jadi, seharusnya ada faktor lain yang bisa dihilangkan sehingga industri lebih efisien,'' tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Manajemen Bisnis dan Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin menyampaikan hasil survei yang dilakukan enam perguruan tinggi. Yaitu, UI, ITB, UGM, ITS, Undip, dan Unud yang menunjukkan kenaikan TDL tidak akan menurunkan daya saing industri di tanah air. ''Hanya industri semen dan tekstil yang daya saingnya diperkirakan menurun akibat kenaikan TDL,'' lanjutnya.

Konsorsium enam perguruan tinggi itu juga menyurvei kemampuan bayar pelanggan 450-900 VA. Hasil survei menyebutkan, rata-rata pelanggan 450 VA berpenghasilan Rp 741.569 per bulan dengan pengeluaran Rp 699.517 per bulan. Mereka rata-rata mengonsumsi listrik 90 kwh per bulan. Konsumen pada golongan itu memiliki kemampuan membayar Rp 562 per kwh, sedangkan yang dibayarkan saat ini Rp 414 per kwh.

Pelanggan 900 VA berpenghasilan Rp 1.440.828 per bulan dengan pengeluaran Rp 1.357.859 per bulan. Mereka rata-rata mengonsumsi listrik 148 kwh per bulan. Kosumen golongan itu memiliki kemampuan membayar Rp 600 per kwh dan yang dibayar saat ini Rp 603 per kwh. (wir/c6/oki)

http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=137176

Read more ...

Greenpeace: Konsep REDD+ Bagai Pisau Bermata Dua

Selasa, 1 Juni 2010 12:22 WIB

Pekanbaru (ANTARA News) - Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Zulfahmi, meminta pemerintah menempatkan masyarakat pada posisi penting sebagai aktor utama penerapan konsep REDD+ untuk pelestarian dan pencegahan degradasi kualitas lingkungan hutan.

"Konsep REDD bisa menjadi pisau bermata dua. Memberikan keuntungan dana kompensasi tapi juga bisa menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih sulit dari sebelumnya," kata Zulfahmi kepada ANTARA di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengatakan hal tersebut menanggapi kerjasama pemerintah Indonesia-Norwegia untuk penyelamatan hutan yang disepakati di Oslo, Norwegia, beberapa waktu lalu.

Pemerintah Norwegia bersedia memberikan dana sekitar satu miliar dolar AS untuk pelestarian hutan Indonesia. Dengan itu, pemerintah Indonesia bersedia memberlakukan jeda tebang (moratorium) hutan selama dua tahun mulai 2011.

Menurut Zulfahmi, pemerintah Indonesia perlu secara transparan dalam menyusun skema pelaksanaan moratorium hutan agar tidak merugikan masyarakat sekitar hutan. Dalam pelaksanaan konsep tersebut tentu ada konsekuensi pengamanan dan penggunaan terhadap hasil hutan yang lebih ketat.

Karena itu, sosialisasi dan penguatan kelembagaan masyarakat sekitar hutan perlu diperhatikan pemerintah dalam penyusunan konsep kerjasama pelestarian hutan Indonesia-Norwegia.

"Keuntungan dari moratorium hutan harus lebih banyak didapatkan masyarakat, karena itu dan pemerintah harus menempatkan masyarakat di posisi yang jelas yakni sebagai aktor utama," katanya.

Hal tersebut, lanjutnya, bisa dimulai pemerintah dengan mulai membenahi manajemen pengelolaan hutan yang mengakomodir hak hutan ulayat.

Sebabnya, ia meyakini masyarakat adat telah lama memiliki kearifan lokal untuk pengelolaan hutan yang sayangnya belum diakomodir oleh pemerintah.

(T.F012/Z003/S026)

http://www.antaranews.com/berita/1275369737/greenpeace-konsep-redd+-bagai-pisau-bermata-dua

Read more ...

Penggunaan Dana Publik Harus Akuntabel

Selasa, 1 Juni 2010 | 17:00 WIB

*Ada Aktivis LSM yang Kehidupannya Glamour

KUPANG, POS KUPANG. com -- Seiring dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pejabat publik dan pengelola dana- dana publik harus terbuka dan akuntabel. Demikian juga dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkaitan dengan publik.

Demikian Alamsyah Saragih dari Komisi Informasi Nasional ketika menjadi nara sumber pada lokakarya dan pelatihan peluang dan tantangan penerapan UU No. 14 Tahun 2008 sebagai kontribusi terhadap tata pemerintahan yang baik yang diselenggarakan GTZ di Hotel Kristal-Kupang, Senin (31/5/2010). Menurut Saragih, undang-undang ini memberikan mandat menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan. UU ini mengamanatkan masyarakat yang membutuhkan informasi punya hak mendapat salinan informasi dan melekat hak menyebarluaskan informasi itu. Masyarakat juga diberi ruang yang luas untuk menghadiri pertemuan publik. Untuk itu, kata Saragih, lembaga publik seperti eksekutif, legislatif , yudikatif, BUMN, BUMD, parpol dan lembaga swasta yang mendapat kontrak kerja dari pemerintah serta pengelola dana bantuan luar harus siap. Namun UU KIP bukan UU liberal, dimana pemerintah harus membuka semua kran informasi. Apa yang harus dibuka dan ada yang ditutupi telah diatur dalam undang-undang itu. Lembaga layanan publik, katanya, juga harus mengutamakan kecepatan dan ketepatan informasi, terutama informasi yang jika terlambat diberikan merugikan masyarakat.

Gubernur NTT melalui Asisten III Setda NTT, Ans Takalapeta menegaskan, UU KIP lahir dari rahim reformasi. Untuk itu perlu disosialisasikan agar dipahami masyarakat. Lembaga pemerintah di NTT harus siap melaksanakan UU itu. Demikian juga tugas menyosialisasikan.

Sementara anggota Komisi IV DPR RI, Honing Sani mengatakan, tarik ulurnya UU ini karena terbentur dengan UU Perbankan. Pihak perbankan mengkhawatirkan jika UU ini diberlakukan, tidak ada lagi rahasia perbankan. Berikut rahasia kemiliteran tapi dibatasi sehingga tidak menimbulkan polemik panjang.

Diberlakukan UU KIP, kata Sani, membuat banyak pimpinan SKPD takut menjadi pimpinan proyek, takut mengelola dana proyek karena ada keterbukaan. UU ini mengamanatkan APBN dan APBD wajib diketahui masyarakat, karena sudah merupakan informasi publik.

Pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah diamanatkan membentuk komisi informasi. Anggarannya, kata Sani, diambil dari APBN untuk komisi nasional dan APBD untuk komisi daerah. Untuk kabupaten.kota, katanya, tergantung kebutuhan.

Sani mengatakan, banyak aktivis LSM yang kehidupannya glamour. Setiap hari kritik tentang korupsi, padahal LSM itu juga bermasalah dalam pengelolaan dana publik bantuan luar. Karena itu, kata Sani, UU KIP memberi ruang agar pengelolaan dana bantuan donatur luar juga harus dibuka.

Bukan hanya LSM pengelola dana publik bantuan luar, tapi parpol juga harus diawasi secara serius sehingga tidak menyimpang.

Sebelumnya, Perwakilan GTZ NTT, Mario Vieira mengharapkan, UU KIP diamankan oleh setiap pengelola informasi publik. Dia mendorong agar Pemerintah Propinsi NTT segera membentuk komisi informasi publik dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik. Ini, kata Mario, butuh kerja keras semua komponen. GTZ memandang penting sehingga menyelenggarakan lokakarya soal KIP.

Lokakarya ini menghadirkan nara sumber, seperti Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun dari Komisioner Pelayanan Pusat Informasi, Robert Candra dari Setda Kabupaten Lebak, Prof. Dr. Alo Liliweri (Pakar Komunikasi Undana), Dion DB Putra (Pemimpin Redaksi Harian Pos Kupang), Mutiara Dara Mauboi (Ketua KPID NTT) dengan moderator pada sesi pertama Dr. Hironimus Fernandez dan sesi kedua Raymundus Lema, diikuti berbagai elemen masyarakat. (gem)

http://www.pos-kupang.com/read/artikel/48582/penggunaan-dana-publik-harus-akuntabel

Read more ...

Batasi BBM, Pemerintahan SBY Betul-betul Gagal

SENIN, 31 MEI 2010 | 11:59 WITA | 11908 Hits

Laporan: Widya Victoria

JAKARTA -- Rencana pemerintah akan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) merupakan bukti bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono gagal dalam mamanfaatkan potensi Indonesia sebagai negara penghasil minyak.

"Ini bentuk kegagalan pemerintah, sebagai negara penghasil minyak, tetapi selalu krisis dengan urusan seperti ini. Dan ini akan selalu terulang, apalagi kaitannya dengan APBN yang baru," ujar anggota DPR Dedi Gumilar kepada Rakyat Merdeka Online di gedung Nusantara I DPR, Jakarta (Senin, 31/5).

Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan, sebagai negara penghasil minyak, Indonesia seharusnya meraup keuntungan bila harga minyak di pasaran dunia naik. Kalau betul mendapat untung, menurutnya, hal itu bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan subsidi.

"Untuk subsidi bisa diambil dari sana. Ini secara pikiran sederhana. Tapi saya tidak mengerti hitung-hitungan ekonomi, karena bukan komisi saya. Akan tetapi belum saatnya," aku anggota Komisi X DPR ini. (zul)

http://metronews.fajar.co.id/read/94176/10/batasi-bbm-pemerintahan-sby-betulbetul-gagal

Read more ...

Jabar Gelontorkan Rp 2 M untuk Atasi Gizi Buruk

Kamis, 27 Mei 2010 | 11:21 WIB

BANDUNG, TRIBUN-Dinas Kesehatan Jawa Barat menganggarkan dana Rp 2 miliar khusus untuk membentu balita yang menderita gizi buruk.

Kadinkes Jabar, Alma, mengatakan bantuan keuangan gubernur ini disebar di 26 kabupaten dan kota di Jabar.

"Pemanfaatan uangnya untuk memberian makanan tambahan para penderita , biaya pendampingan oleh kader, biaya tunggu bagi yang dirawat di RS biaya verifikasi, pembinaan, dan evaluasi," ujarnya di Bandung, beberapa saat lalu.

Di Jabar sendiri kini tercatat tak kurang dari 1.500 penderita gizi buruk.

http://tribunjabar.co.id/read/artikel/22206/jabar-gelontorkan-rp-2-m-untuk-atasi-gizi-buruk

Read more ...

KPAI: Pemerintah Biarkan Iklan Rokok Secara Permisif

Senin, 31 Mei 2010 09:06 WIB

Magelang (ANTARA News) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, pemerintah terkesan membiarkan iklan rokok secara permisif sehingga jumlah perokok aktif bukan turun tetapi malah bertambah dengan usia prevalensi semakin muda.

"Pemerintah membiarkan iklan rokok secara permisif sehingga setiap saat yang terjadi bukan penurunan perokok aktif tetapi malah terus bertambah dan makin lama usia prevalensi perokok semakin muda," kata Ketua KPAI, Hadi Supeno, di Magelang, Senin.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 31 Mei sebagai "Hari Tanpa Tembakau".

Ia mengatakan, sejumlah kasus balita kecanduan rokok seperti di Malang, Sukabumi, dan Palembang adalah menyangkut anak-anak korban iklan rokok.

Pemerintah, katanya, harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah tentang larangan total segala bentuk rokok dan sponsor rokok untuk semua kegiatan masyarakat.

"Di dalamnya juga tercantum sanksi berat bagi yang melanggar ketentuan. Tanpa larangan iklan rokok, upaya dan kampanye masyarakat tanpa tembakau hanya utopia," katanya.

Hingga saat ini, katanya, pemerintah belum menandatangani peraturan pemerintah tentang perlindungan masyarakat dari ancaman tembakau sebagaimana diamanatkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ia mengatakan, pemerintah harus menurunkan kuantitas industri rokok hingga jumlah paling rendah. Pada saat yang sama pemerintah menaikkan cukai rokok sehingga penurunan industri itu tidak mengurangi pendapatan negara dari rokok.

"Hingga tahun 2010 pemerintah terus mengizinkan produksi tembakau setahun 260 miliar batang dan pemerintah mempertahankan cukai murah, hanya 30 persen dari harga rokok. Padahal di Thailand sampai 60 persen, di Singapura dan Malaysia sampai sekitar 55 persen," katanya.

Pemerintah, katanya, mengintrodusir Pasal 113 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang berbagai upaya mencegah ketergantungan terhadap zat nikotin.
(M029/A024)

http://www.antaranews.com/berita/1275271619/kpai-pemerintah-biarkan-iklan-rokok-secara-permisif

Read more ...

Pemerintah Diminta Kaji Rencana Cabut Subsidi BBM

Senin, 31 Mei 2010 16:06 WIB

Sejumlah pengendara sepeda motor mengantri mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, di salah satu SPBU di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (28/5). (ANTARA/Ismar Patrizki)
Kendari (ANTARA News) - Anggota DPR RI Andi Rahmat mengharapkan pemerintah mengkaji ulang dengan cermat rencananya untuk menyabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang masih dibutuhkan rakyat.

Di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, Andi mengatakan, ada risiko yang harus diterima pemerintah dan rakyat apabila kebijakan itu benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat.

Hal itu bisa mengancam kelangsungan dunia industri.

"Saya yakin pemerintah tidak serta merta mencabut subdisi bahan bakar melainkan mempertimbangkan kelangsungan industri. Kebijakan pasar bebas menjadi ancaman serius," kata Andi Rahmat yang juga politisi Partai Demokrat.

Mengingat kemampuan rakyat Indonesia tidak merata, Andi Rahmat menyarankan pemerintah harus tetap membuka kebijakan untuk membantu rakyat miskin dalam hal mendapatkan bahan bakar karena menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sehari-hari.

"Bagaimana pun rakyat tidak mampu harus dibantu. Pemerintah harus menyadari bahwa yang memakai bahan bakar bersubsidi adalah orang-orang mampu bahkan penjabat negara yang difasilitasi tunjangan harga bahan bakar dalam menjalankan tugas negara," katanya.

"Dengan menggunakan bahan bakar bersubsidi pun sudah sulit mendapatkan pendapatan yang layak. Apa lagi kalau subsidi dicabut pasti rakyat lebih menderita karena angsuran kendaraan tidak bisa dibayar," kata Rahim.

Solusi yang tepat untuk efesiensi dan efektifitas keuangan negara adalah optimalisasi penerimaan pajak, kata dia.

(T.S032/Y006/S026)

http://www.antaranews.com/berita/1275296761/pemerintah-diminta-kaji-rencana-cabut-subsidi-bbm

Read more ...

Dinkes Imbau Warga Ubah Pola Hidup

Selasa, 1 Juni 2010 - 14:01 WIB

SURABAYA (Pos Kota)- Pola hidup masyarakat dinilai masih kurang, terutama masalah kebersihan. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir ini curah hujan cukup tinggi. Karena itu Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dinkes Pemprov Jatim) mengimbau agar warga mengubah pola hidup.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dinkes Pemprov Jatim) sebanyak 185 orang meninggal akibat gigitan nyamuk aides aigepty.

Kepala Dinkes Propinsi Jatim dr Puji Rahayu mengatakan, Tingkat kenaikan DBD di Jatim cukup tinggi. “Hingga bulan April 2010 ini, kita mencatat ada 18.631 penderita DBD, 185 diantaranya meninggal dunia. Jika kita membuka data kembali di tahun 2009 lalu hanya 144 jiwa yang meninggal. Artinya, ada peningkatan yang cukup tinggi,” ungkap dr Puji Rahyu, Selasa, (1/6).

DBD disebabkan oleh sejumlah faktor. Diantaranya, cuaca atau iklim yang tidak menentu, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih. “Pengaruh cuaca seperti curah hujan yang terjadi beberapa bulan ini sangat berpengaruh, sehingga menimbulkan genangan air. Kesadaran masyarakat masih sangat rendah,” ujarnya.

http://www.poskota.co.id/gaya-hidup/2010/06/01/dinkes-imbau-warga-ubah-pola-hidup

Read more ...

RSBI Dimanjakan, Non-RSBI “Dimatikan”?

* Kamis, 3 Juni 2010 | 15:09 WIB

JAKARTA - SURYA - Pernyataan Wakil Presiden Boediono untuk menutup sekolah-sekolah yang dianggapnya tidak mampu memenuhi standar dinilai semakin tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil akan pendidikan.

Dari sini kita melihat, sebetulnya negara telah gagal memberikan layanan pendidikan pada semua warga negaranya. Kontras dengan RSBI/SBI.
Ade Irawan

Demikian ditegaskan Koordinator ICW Bidang Pendidikan kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (3/6/2010). Menurut dia, pernyataan Wapres itu sangat kontras dibandingkan dengan tekad kuat pemerintah mengembangkan sekolah-sekolah publik menjadi rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI)/sekolah berstandar internasional (SBI).

Diberitakan sebelumnya dalam dialog dengan komunitas pendidikan se-Yogyakarta di SMA Negeri Teladan I di Yogyakarta, Rabu (2/6/2010), Wapres menyatakan, berdasarkan pemetaan hasil ujian nasional (UN), sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar akan dibantu. Namun, jika sudah berkali-kali dibantu, tetapi masih belum bisa memperbaiki diri dan tetap jelek, lebih baik sekolah tersebut ditutup.

“Dari sini kita melihat, bahwa sebetulnya negara justeru telah gagal memberikan layanan pendidikan pada semua warga negaranya. Jelas, ini kontras sekali dengan rencana-rencana pemerintah pada RSBI atau SBI,” kata Ade.

Ade menambahkan, pemerintah terlihat semakin mendorong pendidikan nasional mengarah pada area privatisasi. Sekolah-sekolah publik atau negeri berstatus RSBI yang sudah bagus fasilitasnya justeru seolah dimanjakan dengan diberi dana pembinaan lebih besar ketimbang sekolah publik non-RSBI.

“Istilahnya, sekolah negeri yang sudah sekarat malah dimatikan. Bukan apa-apa, yang di sekolah-sekolah non-RSBI itu kan kebanyakan orang miskin atau menengah ke bawah,” ujar Ade.

latief/kcm

http://www.surya.co.id/2010/06/03/rsbi-dimanjakan-non-rsbi-dimatikan.html

Read more ...

Pemkot Akan Buat Perda Kantong Plastik

Kamis, 3 Juni 2010 | 15:04 WIB

* Tahun Depan Bisa Dibahas Dewan

BANDUNG, TRIBUN- Pemerintah Kota Bandung mewacanakan pembuatan peraturan daerah (perda) mengenai pengggunaan kantong plastik. Rencananya, Pemkot akan memasukkan aturan larangan penggunaan kantong plastik di toko-toko pakaian dan factory outlet.

Wali Kota Bandung Dada Rosada mengungkapkan, rencana pembuatan perda mengenai kantong plastik tersebut akan dibahas lebih detail oleh pihak pemkot. Pihaknya berharap dengan adanya perda tersebut penggunaan plastik dapat diminimalisasi.

"Alasannya karena plastik itu sampah yang paling susah terurai. Kalau nanti ada perda larangan penggunaan plastik jadi sampah yang tidak terurai akan berkurang," kata Dada usai melakukan launching Bandung Green & Clean (BGC) di Taman Pramuka, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (3/6).

Pemkot Bandung, kata Dada, juga akan tetap memperhatikan iklim usaha para pengusaha plastik yang ada di Kota Bandung. Oleh karena itu, pelarangan tidak akan dilakukans secara total. Pemkot masih akan mempertimbangkan jenis usaha apa akan dilarang menggunakan plastik.

Ketua DPRD Kota Bandung, Erwan Setiawan mengatakan, pihaknya setuju dengan rencana pembatasan penggunaan kantong plastik oleh Pemkot Bandung. Pihaknya juga siap melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap lembaran kota (LK) yang nantinya diajukan pihak eksekutif ke legislatif.

Erwan menilai, rencana pembuatan perda tersebut merupakan upaya tepat pemkot dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, selain pembatasan kantong plastik, beberapa permasalahan lain yang menyangkut lingkungan hidup juga layak untuk diatur melalui perda. (*)

http://tribunjabar.co.id/read/artikel/22697/pemkot-akan-buat-perda-kantong-plastik

Read more ...

PLN Tambah Daya 19 Ribu MW

KAMIS, 03 JUNI 2010 | 01:34 WITA

JAKARTA -- Dalam kurun 2010 hingga 2014, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menargetkan tambahan kapasitas sebesar 19.167 megawatt (MW) pada sistem kelistrikan nasional. Semuanya berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara.

"Dari kapasitas tersebut, sejumlah 13.725 MW berasal dari PLTU baru yang dibangun di Pulau Jawa dan Bali, kemudian 3.516 MW di Sumatera, dan 1.926 MW di pulau lainnya," ujar Direktur Energi Primer PT PLN, Nur Pamudji dalam keterangan tertulisnya kemarin. Oleh karena itu pihaknya mengajak para stakeholder untuk turut berpartisipasi.

Hingga saat ini, lanjut Nur Pamudji, pembangunan pembangkit berbahan bakar batubara masih dominan di Indonesia, di samping pemanfaatan tenaga air, panas bumi dan gas alam untuk menghasilkan tenaga listrik.

"Kami harap bisa memperoleh masukan dari para stakeholder, antara lain bagaimana meng-upgrade batubara low-rank menjadi high-rank dan mengupayakan transportasi bahan bakar yang lebih efektif ke pembangkit," kata dia.

Dia memperkirakan konsumsi batubara pada tahun 2014 mencapai 95,3 juta ton atau naik 133,57 persen dibandingkan konsumsi batubara pada tahun ini yang sekitar 40,8 juta ton. "Pada tahun 2014, kebutuhan batubara untuk kelistrikan baik untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN dan swasta (Independent Power Producer/IPP) sebesar 95,3 juta ton," ungkapnya.

Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas bumi Kementerian ESDM, Bambang Setiawan mengatakan, peningkatan permintaan batubara dalam negeri didorong adanya Program Percepatan Pembangkit 10 ribu MW Tahap I dan Tahap II.

"Untuk Program Percepatan Tahap II sebagian akan memanfaatkan batubara lignit-rank atau LRC, sebagai bagian dari kebijakan pemanfaatan batubara kami," terangnya.

Dia memaparkan, porsi batubara dalam energy-mix diharapkan meningkat dari saat ini mencapai 18 persen menjadi 33 persen pada tahun 2025. Menurut Bambang proses gasifikasi dan pencairan batubara akan meningkatkan peran batubara dalam bauran energi untuk masa depan. "Pencairan batubara ini terutama akan menggunakan Low Rank Coal (LRC) yang jumlahnya saat ini cukup melimpah," kata dia.

Pengembangan semua jenis batubara merupakan salah satu point penting kebijakan batubara Indonesia, yang ditujukan untuk meningkatkan peran batubara dalam pemenuhan energi nasional serta menjamin pasokan batubara Indonesia jangka panjang.

"Secara umum, kebanyakan batubara kualitas ekspor adalah sub bituminus dan bituminus, sedangkan batubara low-rank sebagian besar untuk keperluan rumah tangga," lanjutnya.

Bambang menyampaikan komitmen Indonesia untuk tetap mengambil peran ganda, sebagai pemasok utama batubara ke pasar dunia sekaligus untuk memenuhi permintaan batubara dalam negeri. "Produksi batubara akan terus tumbuh, tidak hanya untuk batubara middle-rank dan high-rank tetapi terutama juga untuk batubara low-rank," jelasnya. (jpnn)

http://news.fajar.co.id/read/94501/45/pln-tambah-daya-19-ribu-mw

Read more ...

Lima Desa di Pulau Sebuku Hilang akibat Aktivitas Tambang

Kamis, 03 Juni 2010 15:10 WIB

Penulis : Denny Susanto

KOTABARU--MI: Lima desa di Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan hilang akibat dampak ekspansi aktifitas pertambangan batu bara dan biji besi di wilayah terpencil tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan (Kalsel) Hegar Wahyu Hidayat, Kamis (3/6), mengatakan lima desa yang hilang itu semuanya berada dalam wilayah Kecamatan Pulau Sebuku.

"Kegiatan tambang di pulau kecil Pulau Sebuku selain telah merusak lingkungan juga menyebabkan hilangnya kawasan permukiman warga," katanya.

Kerusakan lingkungan yang sangat parah, ujarnya, terjadi setelah gencarnya eksploitasi batu bara sejak 1999 dan biji besi sejak 2007. Saat ini wilayah Kecamatan Pulau Sebuku yang memiliki luas 245,55 kilometer (km) persegi telah dikepung areal pertambangan.

Perusahaan tambang batu bara yang berada di wilayah itu adalah PT Bahari Cakrawala Sebuku yang menguasai luasan areal konsesi 18.000 hektare (ha) dan tiga perusahaan pertambangan biji besi grup PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) I, II dan III, dengan total luas kuasa pertambangan seluas 8.000 hektar lebih.

Selain dikuasai perusahaan pertambangan, di dalam Pulau Sebuku juga terdapat perusahaan perkebunan milik PT Minamas seluas ribuan hektare.

Ekspansi perusahaan pertambangan, membuat lima dari delapan desa di Pulau Sebuku kini hilang. "Desa-desa itu kini tinggal nama, sementara ribuan warga yang bermukim di sana terpaksa mengungsi ke daerah lain di Kabupaten Kotabaru," katanya.

Delapan desa yang semula ada di Kecamatan Pulau Sebuku meliputi Desa Kanibungan, Sungai Bali (ibukota), Rampa, Ujung, Sakaraman, Balambus, Mandiin dan Mirih. Namun sebagian besar desa-desa tersebut tinggal nama dan tidak berpenghuni. (DY/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/06/03/146804/127/101/Lima-Desa-di-Pulau-Sebuku-Hilang-akibat-Aktivitas-Tambang

Read more ...

Tidak Semua Daerah Pedulikan Jamkesmas

2010-06-03

[JAKARTA] Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hingga saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Misalnya, keluhan warga miskin yang ditolak berobat, karena tidak memegang kartu jamkesmas sebagai bukti kepesertaan jamkesmas.
Warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta jamkesmas, menjadi tanggung jawab daerah dan pemanfaatannya harus meliputi semua jenis penyakit. Namun, kenyataannya tidak semua pemerintah daerah (pemda) mempunyai komitmen yang sama untuk melanjutkan program jaminan kesehatan yang mulai digulirkan sejak tahun 2006 lalu itu.
Menurut Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Usman Sumantri baru-baru ini hal ini terjadi, karena tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama. Sebaliknya ada daerah yang memiliki kemampuan, tetapi mengurangi pemanfaatan dari jaminan.
Jaminan yang dicakup hanya untuk penyakit tertentu saja, sedangkan penyakit yang membutuhkan biaya mahal tidak ditanggung. Selain itu, tidak semua kepala daerah peduli soal data warga miskin yang masuk dalam kriteria sebagai penerima kartu jamkesmas. Disebutkan, kemungkinan manipulasi dan salah sasaran pemegang kartu jamkesmas bisa saja terjadi. “Tetapi sudah kita putuskan itu tanggung jawab daerah. Pusat tidak mengontrol, hanya sebatas memberikan standar dan norma, mereka yang berhak memutuskan berapa kuota dan siapa yang menerima,” katanya.

Rp 5 Triliun
Dia mengakui belum ada data yang pasti berapa jumlah warga miskin yang belum terlayani jamkesmas di daerah. Namun, kepesertaan yang dijamin di dalam jamkesmas ini sebanyak 76,4 juta jiwa, atau jumlah masyarakat miskin di Indonesia.
Dia menambahkan, total anggaran untuk jamkesmas tahun ini mencapai Rp 5 triliun, dengan jumlah iuran sebanyak Rp 5.500 per jiwa per bulan. Sedangkan, total pasien yang terlayani jamkesmas dalam 4-5 bulan terakhir berkisar antara 15 persen dari 76,4 juta jiwa, khusus untuk rawat jalan.
Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Adang Bachtiar mengatakan, secara politik jumlah orang miskin sudah terlayani jamkesmas. Tetapi secara hitung-hitungan kemungkinan besar tidak semuanya.
Menurutnya, jamkesmas justru menimbulkan moral hazard. Di mana tidak mendidik orang untuk sadar tentang pentingnya kesehatan, tetapi mengajarkan untuk bergantung terus pada pemerintah. [D-13]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=18617

Read more ...

Imbalan Dana Rp 50 Juta untuk Perempuan yang Tidak Aborsi

Kamis, 03/06/2010 10:42 WIB

AN Uyung Pramudiarja - detikHealth

Milan, Aborsi tidak pernah bisa dipandang hanya dari sisi norma dan agama, sebab aspek ekonomi kerap menjadi alasan untuk menggugurkan kandungan. Salah satu wilayah di Italia mencoba menekan tingkat aborsi dengan iming-iming uang tunai.

Dikutip dari BBC, Kamis (2/6/2010), pemicu tingginya tingkat aborsi di Italia adalah masalah ekonomi. Karena tidak mampu membesarkan anak dan memberikan biaya hidup banyak perempuan di Italia yang melakukan aborsi.

Melihat fenomena aborsi yang terus naik, Gubernur Lombardy, Roberto Formigoni akan memberi imbalan kepada ibu hamil yang tidak menggugurkan kandungan.

Imbalan tersebut berupa uang tunai senilai 4.500 euro, setara dengan 5.500 dolar AS atau sekitar Rp 50-51 juta. Untuk mendanai kebijakan tersbut, Formigoni telah menganggarkan 5 juta Euro atau 6,1 juta dolar AS.

Tentunya tidak semua wanita hamil bisa mendapat imbalan tersebut. Untuk mendapatkan haknya, ibu hamil harus membuktikan bahwa dirinya mengalami kesulitan ekonomi untuk menanggung biaya hidup bayinya selama 18 bulan sejak
melahirkan.

Dukungan atas kebijakan antiaborsi tersebut antara lain datang dari Keuskupan Italia. Melalui juru bicaranya, Gereja Katholik menilai setiap kebijakan pemerintah yang menghargai kehidupan harus diapresiasi.

Meskipun begitu, tak sedikit yang mencibir kebijakan tersebut. Media online Italia, La Repubblica menulis bahwa rencana itu hanya memberikan solusi jangka pendek selama 18 bulan. Padahal yang harus ditanggung seorang ibu adalah seumur hidup si anak.

Roberto Formigoni yang merupakan sekutu politik Perdana Menteri Silvio Berlusconi yang dikenal getol memerangi aborsi. Saat menjabat anggota parlemen Eropa tahun 1989, ia mengutuk pengguguran janin perempuan berusia 5 bulan karena didiagnosis mengalami kelainan genetik.

Di Italia aborsi telah dilegalkan sejak tahun 1978. Ketentuannya, usia kandungan tidak boleh melebihi 90 hari, atau 24 minggu jika secara medis nyawa ibu yang mengandungnya dalam bahaya.

Kebijakan ini disesuaikan pada tahun 1988. Ibu hamil hanya boleh menggugurkan kandungannya jika mendapat izin dari suaminya.

(up/ir)

http://health.detik.com/read/2010/06/03/104230/1368890/764/imbalan-dana-rp-50-juta-untuk-perempuan-yang-tidak-aborsi?l993306763

Read more ...