RSBI Dimanjakan, Non-RSBI “Dimatikan”?

* Kamis, 3 Juni 2010 | 15:09 WIB

JAKARTA - SURYA - Pernyataan Wakil Presiden Boediono untuk menutup sekolah-sekolah yang dianggapnya tidak mampu memenuhi standar dinilai semakin tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil akan pendidikan.

Dari sini kita melihat, sebetulnya negara telah gagal memberikan layanan pendidikan pada semua warga negaranya. Kontras dengan RSBI/SBI.
Ade Irawan

Demikian ditegaskan Koordinator ICW Bidang Pendidikan kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (3/6/2010). Menurut dia, pernyataan Wapres itu sangat kontras dibandingkan dengan tekad kuat pemerintah mengembangkan sekolah-sekolah publik menjadi rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI)/sekolah berstandar internasional (SBI).

Diberitakan sebelumnya dalam dialog dengan komunitas pendidikan se-Yogyakarta di SMA Negeri Teladan I di Yogyakarta, Rabu (2/6/2010), Wapres menyatakan, berdasarkan pemetaan hasil ujian nasional (UN), sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar akan dibantu. Namun, jika sudah berkali-kali dibantu, tetapi masih belum bisa memperbaiki diri dan tetap jelek, lebih baik sekolah tersebut ditutup.

“Dari sini kita melihat, bahwa sebetulnya negara justeru telah gagal memberikan layanan pendidikan pada semua warga negaranya. Jelas, ini kontras sekali dengan rencana-rencana pemerintah pada RSBI atau SBI,” kata Ade.

Ade menambahkan, pemerintah terlihat semakin mendorong pendidikan nasional mengarah pada area privatisasi. Sekolah-sekolah publik atau negeri berstatus RSBI yang sudah bagus fasilitasnya justeru seolah dimanjakan dengan diberi dana pembinaan lebih besar ketimbang sekolah publik non-RSBI.

“Istilahnya, sekolah negeri yang sudah sekarat malah dimatikan. Bukan apa-apa, yang di sekolah-sekolah non-RSBI itu kan kebanyakan orang miskin atau menengah ke bawah,” ujar Ade.

latief/kcm

http://www.surya.co.id/2010/06/03/rsbi-dimanjakan-non-rsbi-dimatikan.html

Read more ...

Cegah Komersialisasi Pendidikan, RSBI Harus Dibatasi

Ahad, 30 Mei 2010, 14:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MALANG – Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menarik minat banyak siswa di Kota Malang. Sebanyak 2.016 siswa berebut untuk mengisi bangku di sekolah-sekolah yang berstatus RSBI itu. Ribuan siswa itu tidak peduli berapa besar pungutan yang harus dibayar. Bagi keluarga miskin (Gakin) tentunya sulit terjangkau.

Padahal, selama ini pemerintah selalu mendengung-dengungkan soal pendidikan gratis. Makanya, kalangan dewan di DPRD Kota Malang meminta agar penambahan RSBI dihentikan. ‘’Kalau semua sekolah negeri menjadi RSBI, siswa dari Gakin tak akan bisa menikmati pendidikan di sekolah berstatus negeri itu,’’ kata Ketua Fraksi PDIP Kota Malang, Sri Untari, Ahad (30/5).

Dijelaskan dia, bahwa semua siswa berminat untuk sekolah di RSBI itu. Namun, jika biaya pendidikannya tinggi, mereka tidak akan bisa menjangkau. Sementaa, hampir semua sekolah juga berkeinginan menjadi RSBI. Baik itu sekolah di tingkat SD, SMP, hingga SMA/K.

Sebagai bukti banyaknya minat siswa yang sekolah di RSBI itu pada penerimaan siswa baru tahun 2010 ini. Ada sekitar 2.016 siswa yang berkompetisi masuk RSBI tingkat SMA saja. Dicontohkan RSBI di enam SMAN. Untuk SMAN 3 Malang ada sebanyak 418 siswa yang mendaftar. Sedngkan di SMAN 4 terdapat 319 siswa, SMAN 5 mencapai 435 siswa, SMAN 8 terdapat 237 siswa dan SMAN 10 sekitar 80 siswa. ‘’Belum lagi sekolah di tingkat SMP dan SD,’’ katanya.

Makanya, politisi dari PDIP ini meminta agar jumlah RSBI dibatasi, sehingga tidak terjadi komersialisasi pendidikan. Jumlah RSBI untuk tingkat SD ditetapkan tidak melebihi 10 persen. Sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK tidak melebihi 20 persen.

Menurut dia, kalau semua sekolah menjadi RSBI diakui dia memang baik. Namun, terang dia, pemerintah daerah akan punya kewajiban memberi peluang dan kesempatan bagi warganya untuk menjalani pendidikan dasar 12 tahun. Kalau RSBI semua, biayanya mahal, maka akan sulit untuk merealisasikan pendidikan gratis 21 tahun.

Selain itu, pemda juga diminta memperhatikan sekolah-sekolah swasta. Alasannya, selama ini peran pemerinta daerah belum maksimal dalam memberikan pelayanan pendidikan. Padahal itu merupakan suatu kewajiban.

Karena itu, terang dia, kalangan DPRD melalui pansus yang membahas masalah laporan pertanggung jawaban tahunan wali kota diminta agar memperhatikan rekomendasi dewan. ‘’Di antara rekomendasi itu adalah pembatasan jumlah sekolah berstatus RSI dan perhatian terhadap sekolah-sekolah swasta ditingkatkan,’’ pungkasnya.

Red: taufik rachman
Rep: asan haji

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/05/30/117685-cegah-komersialisasi-pendidikan-rsbi-harus-dibatasi

Read more ...

Sekolah Berstandar Internasional Tidak Boleh Eksklusif

Rabu, 26 Mei 2010, 19:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR--Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengingatkan sekolah berstandar internasional atau rintisan sekolah berstandar internasional tidak boleh eksklusif.

"Jika sampai memposisikan diri sebagai sekolah eksklusif, maka akan menimbulkan kecemburuan di masyarakat," katanya usai mendampingi Wakil Presiden Boediono pada silaturahmi dengan kalangan SMA/SMK Kota Denpasar, Bali, Rabu.

Pernyataan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) itu terkait adanya usulan agar Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 diamandemen, karena dinilai telah mendorong daerah membentuk rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) yang menciptakan kastanisasi dalam dunia pendidikan.

Menurut dia, spektrum sekolah di Indonesia sangat luas, sementara di lain pihak Bangsa Indonesia dihadapkan pada kebutuhan akan sekolah-sekolah berstandar internasional. Yang terpenting, kata menteri, SBI tidak boleh menjadi eksklusif, tetapi harus terbuka untuk semua siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarganya.

"Inti dari semua ini adalah agar SBI tidak menjadi eksklusif untuk siapa pun, tetapi harus terbuka, jangan hanya untuk orang kaya, tetapi untuk semua masyarakat. Jika SBI hanya menjaring siswa-siswi dari kalangan orang kaya, akan menimbulkan kecemburuan," katanya.

Hal itu juga terkait dengan rencana Kementerian Pendidikan Nasional mengevaluasi RSBI untuk memantau mutu RSBI, sekaligus menanggapi banyaknya keluhan masyarakat mengenai penarikan dana yang terlalu tinggi oleh RSBI.

Sedangkan tentang hasil ujian nasional (UN), mendiknas mengatakan hingga saat ini proses evaluasi belum selesai karena harus dilakukan menyeluruh.

"Evaluasi masih berjalan, dan dilakukan menyeluruh, yakni tidak hanya terhadap hasil ujian nasional (UN) SBI, tetapi juga dari sisi pembiayaan. Karena kalau saya baca dari keluhan masyarakat selama ini, SBI selalu kaitannya dengan mahal. Padahal tujuan utama SBI kaitannya dengan mutu," katanya.

Mengenai adanya usulan agar UU Sisdiknas diamandemen, menurut dia UU tersebut tidak perlu diamandemen jika hendak melakukan pengevaluasian terhadap program SBI dan RSBI.
"Revisi UU itu akan mencerminkan sebenarnya hal itu dibutuhkan atau tidak. Jika memang mencerminkan kebutuhan, kita buat UU yang baru tanpa harus merevisi UU Sisdiknas yang sudah ada," kata Mohammad Nuh.

Red: taufik rachman
Sumber: antara

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/05/26/117317-sekolah-berstandar-internasional-tidak-boleh-eksklusif

Read more ...

Eropa Tolak Buah Asal Indonesia

Rabu, 26 Mei 2010 - 14:55 WIB

JAKARTA (Pos Kota)-Pasar negara-negara Eropa tidak mau impor buah Indonesia dan produk olahannya dengan alasan belum memenuhi standar mutu Good Agriculture Practice (GAP).

“Meski volume dan nilai perdagangan buah Indonesia di pasar Eropa tidak terlalu besar, yakni sekitar 15 persen dari seluruh total ekspor, tetapi cukup memberikan dampak negatif bagi citra produk buah Indonesia secara keseluruhan,” kata Kepala Pusat Standarisasi dan Akreditasi Kementerian Pertanian Syukur Iwantono, kemarin.

Sebab pasar buah Indonesia di Eropa dikhawatirkan bisa direbut negara lain. Beberapa buah dan produk olahan yang banyak diekspor ke pasar Eropa di antaranya manggis, mangga, pisang, dan nanas.

Sejak Januari lalu, semua buah-buahan dan produk olahan asal Indonesia ditolak masuk ke Eropa. Sebenarnya bukan hanya Indonesia, negara lain seperti Malaysia dan Thailand juga kena dampak yang sama.

Agar bisa masuk pasar Eropa lagi, perusahaan eksportir buah harus mendapatkan sertifikat Europe GAP. Di Indonesia, lembaga perwakilan sertifikasi Europe GAP sudah ada.

Data Kementerian Pertanian menyebutkan, neraca perdagangan buah pisang pada tahun 2003 mencapai 240.000 ton dengan nilai sebesar 510.000 juta dollar AS. Buah manggis sebanyak 9,3 juta ton, nilainya 9,31 juta dollar AS. Buah mangga sebanyak 580.000 ton dengan nilai 480.000 dollar AS. (faisal/B)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/05/26/eropa-tolak-buah-asal-indonesia

Read more ...

Polisi Tutup Pabrik Tabung Gas karena Tidak Berstandar SNI

Rabu, 26 Mei 2010 | 15:20 WIB

JAKARTA - SURYA- Terkait kasus tabung gas palsu 3 kilogram yang diedarkan PT TMM (Tabung Murni Mas). Tabung yang diproduksi banyak kelemahan. Salah satunya adalah masa pakai tabung gas itu.
“Harusnya 5 tahun tapi dari perusahaan itu masa awetnya hanya satu tahun,” kata Kasat Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Eko Saputro, Rabu (26/05/2010).
Ketebalan tabung gas tersebut juga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang seharusnya 225mm, Namun PT.TMM memproduksi tabung gas dengan ketebalan 220 mm.
PT TMM memang sudah memiliki izin dari Dinas Perindustrian dan perdagangan dan memiliki sertifikat SNI namun ijin itu dikantongi setelah mereka sudah memproduksi tabung gas tersebut. Polisi akhirnya menyita mesin produksi dan 200 tabung gas di pabrik tersebut.
“Ijin dan sertifikatnya keluar tanggal 25 Mei 2010, namun sejak tanggal 5 Agustus 2009 mereka sudah memproduksi,” ujar Eko.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama, Kartono, Direktur Operasional, Henda, Direktur Teknis yakni Yudho, PT Tabung Murni Mas (TMM) akhirnya ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebelumya mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gas palsu. Saat dilakukan pemeriksaan serta dikonfrontir siapa penanggung jawab produksi, mereka saling lempar tanggung jawab
Direktur Utama menjadi tersangka karena sebagai penanggung jawab perusahaan, Dir Ops karena yang bertanggung jawab terhadap produksi dan pemasaran tabung gas, sedangkan Dir Teknis karena sebagai penanggung jawab pembuatan tabung gas yang tidak sesuai standar.
Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni tentang pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang tidak sesuai standar atau mutu dan tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 1a, pasal 9 ayat 1c, d UU No 8 thn 99 tentang perlindungan konsumen dan pasal 26 UU No 5 1984 tentang industri.

ferdinand_ws/johnson/tribunnews

http://www.surya.co.id/2010/05/26/polisi-tutup-pabrik-tabung-gas-karena-tidak-berstandar-sni.html

Read more ...

LKY: Buat Regulasi Pascakonversi Gas, Lindungi Konsumen

Senin, 3 Mei 2010 06:25 WIB

Yogyakarta (ANTARA News) - Lembaga Konsumen Yogyakarta menilai dalam program konversi minyak tanah ke kompor gas pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada masalah distribusi tetapi harus ada kebijakan lanjutan berupa regulasi untuk menjamin hak-hak konsumen.

"Pemerintah tidak hanya berhenti pada program pengadaan dan distribusi saja, namun harus terus memantau melalui kebijakan terkait masalah keamanan dan penyediaan sumber energi alternatif yang berkelanjutan bagi konsumen," kata Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Widijantoro, Minggu.

Menurut dia, pihaknya beberapa kali melakukan survei dan memang didapati kualitas kompor gas, regulator, selang dan tabung gas ukuran tiga kilogram kurang bagus dan sering menimbulkan kecelakaan seperti tabung yang meledak maupun terjadinya kebakaran.

"Terjadinya kecelakaan ini merugikan konsumen, dan merupakan hak konsumen untuk dijamin keamanan dan keselamatannya," katanya.

Ia mengatakan, kompor gas dan perlengkapannya dalam program konversi ini memang patut dipertanyakan kualitasnya karena merupakan produk massal untuk mengejar target distribusi.

"Kompor gas dan perlengkapannya tersebut dibuat PT Pertamina maupun diimpor hanya untuk memenuhi target distribusi sehingga hanya mengejar sisi kuantitas saja sementara untuk kualitas di bawah standar," katanya.

Widijantoro mengatakan, selain itu saat ini masyarakat yang menerima kompor gas dari konversi tersebut juga banyak yang mengeluh karena ternyata kompor tersebut sudah rusak.

"Masyarakat banyak yang resah karena kompor dari program konversi tersebut mulai rusak dan mereka harus membeli sendiri yang baru dengan harga yang relatif mahal dan tidak sedikit yang tidak mampu membeli akhirnya kembali lagi menggunakan kayu bakar karena untuk memakai kompor minyak harga minyak tanah sangat mahal," katanya.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah mulai memikirkan agar program konversi kompor gas tidak hanya berhenti pada distribusi saja tetapi bagaimana program ini bisa berlangsung terus dan memberikan pelayanan serta pemenuhan hak para konsumen.

"Seharusnya program konversi tidak berhenti pada pengadaan saja tetapi bagaimana bisa berlangsung terus sehingga masyarakat yang sudah terbantu kemudian tidak terbebani karena harus menanggung beban pemeliharaan yang cukup besar serta ketersediaan gas termasuk hak konsumen atas keamanan," katanya. (V001/K004)

http://www.antara.co.id/berita/1272842707/lky-buat-regulasi-pascakonversi-gas-lindungi-konsumen

Read more ...

Konstruksi di Padang Tak Sesuai Standar

Kamis, 18/02/2010 20:25 WIB

Hasil Penelitian NZAID

Andri El Faruqi - Padang Today

Pengawasan pelaksanaan konstruksi di Sumatera Barat perlu ditingkatkan. Kampanye besar-besar agar membangun sesuai standar teknis harus dilakukan. Inilah jalan terbaik bangunan tidak membunuh penghuninya.

"Banyak bangunan yang bagus di Padang. Struktur bangunan yang khas dan elegan. Sebuah kebanggaan dalam arsitektural. Tetapi sepertinya amat penting meningkatkan kualitas praktek struktural bangunan," ungkap Ahli Struktur Konstruksi dari News Zealand Internasional Aid & Depelovment Agency (NZ AID), David Hopkin ketika membeberkan hasil penelitiannya selama dua bulan di Kota Padang, Kamis (18/2).

Di hadapan Tim Pendukung Teknis (TPT) Rehabilitasi dan Rekontruksi Sumatera Barat dan utusan Struktur Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyempatkan hadir dalam presentasi di Ruang Sidang PSDA Sumbar, David Hopkin menyatakan kesedihan atas bangunan yang bagus tapi sudah tak bisa dipakai lagi. Khususnya bangunan perkantoran.

"Ini tantangan untuk menerapkan perubahan. Membangun kembali menjadi lebih baik," tegas David.

David meneliti kantor gubernur, gedung BPKP, Masjid Raya Ganting, Gedung Arsip, Rumah Dinas Ketua DPR, Balai Diklat Sosial, Kantor DPRD, Balai Kota Padang.

"Hasilnya. Kesatuan atau integritas bangunan. Sambungan. Memang sangat bermasalah," jelas David.

Ada beberapa model ikatan yang dijelaskan David, namun secara umum tidak sesuai standar. Pada detail beton dan sengkang pengikat inti beton, sering kali kurang. Ini menunjukkan pengadaan tulang besi sering dikurangi.

"Seharusnya, gunakan tekukan 135 derajat untuk penahan inti beton. Kemudian juga, kualitas beton tidak bisa ditawar," jelas David yang didampingi tiga ahli struktur NZAID, Roger Bron, Scoot Miller dan Bernard Toh.

Rekomendasi NZAID kepada stakeholder, perlu meningkatkan desain konseptual, meningkatkan kualitas secara radikal rincian dari kolom beton, mengamankan bagian bangunan terutama dinding batu bata.

"Perlu ada pendidikan khusus dan pelatihan, agar ikatan kuat rangka besi atau baja yang menjadi tulangan. Ini tidak bisa ditawar di daerah rawan gempa seperti Padang," katanya.

Menjawab pertanyaan dari beberapa utusan SKPD, David memahami soal konstruksi praktis dan penghematan. Namun soal struktur utama tidak bisa ditawar. "Kreativitasnya berhemat jangan di struktur utama, tapi di desaign," usul David.

Pengawasan pelaksanaan konstruksi bagi NZAID sangatlah mutlak. Perizinan harus berjalan dengan baik dan terukur lewat mekanisme efektif.

NZAID di bawah koordinasi United Nation (UN) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) memang diarahkan untuk meneliti dan memberi rekomendasi soal bangunan ramah gempa di Kota Padang khususnya perkantoran dan fasilitas umum.

Melalui TPT Rehabilatasi Rekontruksi Sumatera Barat Pasca Gempa, NZAID berharap rekomendasi bisa bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa dan kerugian lebih besar.

"Sudah meneliti setidaknya 230 gedung baik yang rusak berat maupun ringan. Ini hasil yang patut dipuji dan diapresiasi," ungkap Anggota TPT RR Sumatera Barat, Ir. Sugeng Sentosa, MSc.

Sugeng juga menyatakan, hasil penelitian seperti ini bagi TPT akan jadi acuan dalam mengambil kebijakan rehab rekon pasca gempa. "TPT sudah melibatkan ahli struktur dari perguruan tinggi dalam mengembangkan budaya keselamatan. Memang benar NZAID, tidak ada kompromi dengan prinsip rekayasa gempa struktural. Harus dilaksanakan sesuai aturan," kata Sugeng.[]

http://www.padang-today.com/?today=news&id=13759

Read more ...

Toyota Minta Maaf

Jumat, 5/2/2010 | 22:15 WIB

TOKYO, KOMPAS.com — Presiden Toyota Akio Toyoda, Jumat (5/2/2010), meminta maaf kepada pemilik Toyota di mancanegara karena disuruh datang ke bengkel untuk memperbaiki (recall) mobilnya yang mengalami gangguan pedal gas. Kendati demikian, Toyoda, cucu pendiri Toyota dan CEO Toyota Motor Corporation, masih mempertimbangkan untuk melakukan pemanggilan atau tidak terhadap Prius berkaitan dengan persoalan rem.

Berbicara dengan tergesa-gesa dalam sebuah konferensi pers, Jumat, Toyoda berjanji akan meningkatkan kerja pengawasan kualitas (quality control). Toyota, katanya, juga sedang menyiapkan sebuah komite khusus di mana dia sendiri yang akan memimpinnya.

Komite itu nantinya akan melakukan pengecekan internal, memperhatikan komplain konsumen, dan mendengarkan para ahli untuk menjamin kualitas produk.

"Saya secara pribadi minta maaf," kata Toyoda dalam bahasa Jepang. "Banyak pelanggan yang dilanda kekhawatiran meskipun sebenarnya kendaraan mereka baik-baik saja," tambahnya.

Menurut Toyoda, pihaknya telah bergerak cepat meminta pemilik Toyota datang ke bengkel agar mobilnya diperbaiki. Sampai saat ini sudah 4,5 juta kendaraan yang diminta datang ke bengkel. Sekitar 50 persen terjadi di Amerika Serikat.

Para dealer juga beradu cepat mengganti pedal gas dengan yang baru untuk mencegah gangguan tersebut terulang. "Percayalah, kami selalu menempatkan pelanggan sebagai yang utama," kata Toyoda ketika ditanya wartawan.

Mengenai Prius, Toyoda menyatakan akan sesegera mungkin diambil keputusan meskipun belum bisa dipastikan.

MSH
Editor: zbj
Sumber : AP

http://otomotif.kompas.com/read/xml/2010/02/05/22155939/Toyota.Minta.Maaf

Read more ...

Bulog Diminta Jaga Kualitas Raskin

Sabtu, 6 Februari 2010

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Komisi II DPRD Provinsi Lampung meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Lampung menjaga kualitas beras untuk keluarga miskin (raskin) yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Junaidi Auli mengungkapkan beras merupakan kebutuhan pokok utama sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi tidak benar kalau masyarakat miskin hanya mendapatkan beras dengan kualitas buruk.

"Banyak masyarakat miskin yang mengeluhkan kualitas raskin. Ada yang kutuan, pecah, atau berbau tidak sedap. Jadi kami minta Bulog berupaya menjaga kualitas berasnya," kata Junaidi saat hearing dengan Bulog Lampung, Jumat (5-2).

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II lainnya, Nurzaini. Menurut dia, walaupun raskin ini dibeli dengan harga yang murah, Bulog jangan sampai terkesan asal-asalan dalam pemilihan kualitasnya. "Kami sudah sering turun ke lapangan. Masyarakat miskin mengeluhkan kualitas beras yang seperti batik itu. Ada hitam-hitamnya dan setelah dimasak malah buyar. Kami juga tahu kalau kualitas raskin tidak mungkin disejajarkan dengan beras super. Tapi setidaknya, ya jangan terlalu jelek," kata wakil dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bulog Lampung Novi Indiarto mengakui kualitas raskin tidak bisa disamakan dengan kualitas beras yang dipasarkan secara umum. Jenis gabahnya pun, menurut dia, berbeda. Sebab raskin memiliki kadar air 14%. Dengan kadar air seperti ini, menurut Novi, beras dapat bertahan hingga maksimal 6 bulan sehingga saat akan didstribusikan kepada masyarakat beras tersebut masih layak dikonsummi. "Ya memang jelas kualitasnya lebih rendah. Kalau beras yang dijual untuk umum kan kadar airnya lebih tinggi. Beras seperti ini biasanya hanya mampu bertahan hingga dua minggu. Sedangkan raskin tentu harus lebih lama bertahan. Tapi kami juga menjamin raskin yang dapat dibeli masyarakat tidak mampu dengan harga murah ini masih layak konsumsi," ujarnya.

Menurut Novi, untuk mempertahankan kualitas raskin, Bulog juga telah melakukan beberapa perawatan pada raskin di Gudang Bulog, seperti spraying, fumigasi, fogging, dan lainnya. "Perawatan ini dilakukan untuk menghindarkan raskin dari serangan hama, seperti kutu, bakteri, dan lain sebagainya," kata Novi. Dengan perawatan seperti ini, kata Novi, kerusakan beras dapat diminimalisasi, tapi tentu saja tidak dapat disamakan dengan kualitas beras yang dijual di pasaran. MG3/E-1

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010020604360057

Read more ...