Hujan Turun Sebentar, Banjir di Mana-mana

Rabu, 15 September 2010 - 17:58 WIB

KEBON JERUK (Pos Kota) – Program refungsi saluran air yang digencarkan Pemkot Jakarta Barat ternyata hasilnya kurang maksimal. Hujan turun beberapa jam saja pada Rabu (15/9) membuat sejumlah kawasan di Jakbar kembali tergenang air hingga 30 Cm lebih. Untung saja masih dalam suasana Lebaran, sehingga maraknya genangan air di seantero Jakbar tidak sampai menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Pantauan Pos Kota, genangan air akibat buruknya saluran air yang ada misalnya di sepanjang kedua sisi di Jalan Arteri Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk. Saluran tampak mampet ditambah lagi banyak sampah.

“Salurannya memang belum pernah dikeruk jadi setiap hujan tak heran kawasan ini rawan genangan air,” kata Syamsulbahri, warga Kedoya.

Kondisi serupa juga terlihat di sepanjang Jalan Tubagus Angke, Kel. Wijayakusuma. Bahkan genangan air juga menimpa ratusan rumah warga di komplek Duta Mas, mulai dari depan pintu masuk sudah disambut genangan setinggi 20an Cm.

“Baru beberapa jam, lagi-lagi jalanan di komplek ini tergenang air,” keluh Shanti, warga setempat.

Walikota Jakbar Burhanudin menjelaskan, penanganan banjir di Jakbar tetap menjadi prioritas. Salah satunya melalui refungsi saluran dan untuk itu ia berharap Sudin PU Tata Air dapat menuntaskannya secara maksimal. (Rachmi/B)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/09/15/hujan-turun-sebentar-banjir-di-mana-mana

Read more ...

148 anak alami gangguan mata

Wednesday, 15 September 2010 16:08

MEDAN - Kesehatan merupakan jamin kehidupan seseorang. Namun kondisi kesehatan di Sumut sangat memprihatinkan. Seperti halnya kesehatan mata anak, mengalami permasalahan.

"Sebanyak seribu anak, seratus empat puluh delapan diantaranya mengalami gangguan mata," kata ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sumatera Utara, Sjahrial R Anas, sore ini.

Disebutkan, berdasarkan hasil penelitian Persi, jumlah anak yang menderita kerusakan mata diperkirakan terus meningkat. Kerusakan mata yang diderita anak juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan mereka.

"Justru kemampuan mereka menangkap pelajaran menjadi berkurang. Sehingga kondisi mereka sangat memprihatinkan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah, supaya jaminan kesehatan mata anak tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, menurutnya, Persi akan menggelar Bulan Peduli Mata dengan memberikan bantuan kacamata kepada anak-anak SD. Persi membutuhkan 16.000 kacamata dan berharap dukungan dari donator untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini.

Editor : SASTROY BANGUN
(dat01/wol-mdn)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143214:148-anak-alami-gangguan-mata&catid=15:sumut&Itemid=28

Read more ...

Menkes: Contohlah Padangpanjang

Senin, 31 Mei 2010 21:41 WIB

Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih.

Padangpanjang (ANTARA News) - Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, Kota Padangpanjang, Sumbar, patut menjadi contoh dalam mewujudkan kota sehat dan bersih, karena tak hanya berupaya menetapkan kawasan bebas asap rokok tetapi juga gencar mempromosikan tanaman organik.

"Kita mengimbau kabupaten dan kota lain di Indonesia untuk mencontoh Kota Padangpanjang, soal upaya menjadikan daerah bebas rokok dan mewujudkan kota sehat dan bersih," kata Menkes seusai Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Lapangan Gunung Sejati, Padangpanjang, Senin.

Menurut Menkes, penerapan kawasan bebas asap rokok di daerah lain sangat tergantung pada komitmen kepala daerahnya dan jika bupati dan wali kota mempunyai komitmen terhadap kesehatan masyarakatnya, maka kendala bisa diatasi.

Menyinggung soal target, Menkes mengatakan, "Kita (pemerintah) hanya mengimbau karena untuk menjadikan kawasan bebas tembakau/rokok adalah wewenang pimpinan daerah."

Kendati demikian, apa yang telah dimulai Kota Padangpanjang dalam upaya mewujudkan sebagai kota sehat, bisa dicontoh dan diikuti daerah lain.

"Pemkot Padangpanjang sangat gencar juga mempromosikan dan pengembangan tanaman organik, sehingga daerah ini akan betul-betul bersih dan sehat," kata Menkes.

Pada kesempatan itu, Menkes menyerahkan bantuan kendaraan khusus Penyakit Tidak Menular sebagai media edukasi, deteksi dini faktor resiko PTM dan evakuasi korban untuk masyarakat Padangpanjang.

Peringatan HTTS 2010 dihadiri Gubernur Sumbar, Marlis Rahman, bupati dan wali kota di Sumbar, serta pejabat dari Menkes serta utusan dari WHO dan Komisi Nasional Perlindungan Anak.(*)

KR-SA/H-KWR

http://www.antaranews.com/berita/1275316892/menkes-contohlah-padangpanjang

Read more ...

Ratusan Ribu Keluarga di Banyuwangi Belum Menikmati Listrik

Selasa, 01 Juni 2010 | 17:07 WIB

TEMPO Interaktif, Banyuwangi - Sebanyak 164.112 kepala keluarga atau sebesar 35 persen dari 473.575 KK di Banyuwangi, Jawa Timur, belum menikmati listrik.

Supervisor Pemasaran PLN Banyuwangi, Setyo Bhakti, mengatakan sebagian besar keluarga yang belum menikmati listrik tersebut berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. "Apalagi populasi mereka dalam satu dusun juga kecil," kata Setyo kepada wartawan, Selasa (1/6).

Kecamatan yang keluarganya banyak belum teraliri listrik yakni di Kecamatan Wongsorejo sebanyak 13.263 KK. Berikutnya, di Kecamatan Licin yakni 5.567 KK.

Tahun ini PLN akan membangun 30 gardu trafo sebagai bagian dari program listrik masuk desa. Program itu, kata dia, akan menjangkau 3 ribu pelanggan yang diprioritaskan di Kecamatan Wongsorejo dan Licin.

Setyo mengakui selama ini program listrik masuk desa belum maksimal karena PLN masih terkendala anggaran. Terlebih lagi, angka tunggakan pelanggan PLN juga cukup tinggi sehingga keuangan PLN Banyuwangi menjadi defisit.

Pada 2009, terdapat 25 ribu pelanggan rumah tangga dan 20 pelanggan industri yang menunggak dengan nilai tunggakan sebesar Rp 2,7 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Peni Handayani, mengatakan, pemerintah Banyuwangi tahun ini menghapus anggaran bantuan listrik untuk masyarakat. Padahal tahun lalu, anggaran bantuan listrik ini mencapai Rp 3 miliar.

Menurut Peni, anggaran listrik ditiadakan karena terbatasnya keuangan daerah. "Banyak anggaran lain juga dikurangi," ujarnya.

IKA NINGTYAS

http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2010/06/01/brk,20100601-251903,id.html

Read more ...

Pemkot Gratiskan Biaya Pengobatan Dasar di Seluruh Puskesmas di Surabaya

[ Selasa, 01 Juni 2010 ]

SURABAYA - Pemkot memanjakan warga metropolis dalam rangkaian ulang tahun ke-717 Kota Surabaya. Mulai hari ini (1/6), pemkot menggratiskan biaya pengobatan dasar di seluruh puskesmas di Surabaya.

Penggratisan itu dilakukan berdasar peraturan wali kota (perwali) pada 17 Mei lalu. Dengan aturan tersebut, warga miskin maupun nonmiskin bisa menikmati pelayanan pengobatan dasar di puskesmas. "Per 1 Juni besok (hari ini, Red), pengobatan dasar di puskesmas digratiskan," ujar Wali Kota Bambang Dwi Hartono dalam pidato peringatan ulang tahun ke-717 Surabaya di Taman Surya kemarin (31/5).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Esty Martiana Rahmie menjelaskan, penggratisan itu hanya berlaku untuk biaya pendaftaran dan pengobatan dasar yang selama ini retribusinya sebesar Rp 2.500. Retribusi tersebut selama ini ditarik untuk biaya pengganti pendaftaran, pemeriksaan, dan obat. "Itu yang kami gratiskan. Namun, untuk tindakan seperti pemeriksaan laboratorium atau pencabutan gigi, tetap ada biayanya," terang Esty.

Dia menambahkan, penggratisan dilakukan karena kesehatan merupakan hak dasar warga. Selain itu, bidang kesehatan tidak menjadi target pendapatan asli daerah (PAD). "Tapi untuk mempermudah akses pelayanan masyarakat," ungkap perempuan berjilbab tersebut.

Keputusan penggratisan itu juga tidak perlu mendapat persetujuan dewan. Sebab, wali kota memiliki kewenangan untuk menurunkan atau meniadakan retribusi. Selain itu, acuan penggratisan tersebut adalah perda lama tentang retribusi puskesmas. Bukan bagian dari retribusi pelayanan dasar puskesmas yang saat ini sedang diajukan dinkes kepada DPRD Surabaya.

Sebagaimana diberitakan, dinkes sebelumnya juga mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Salah satu isi raperda itu ialah menaikkan tarif pelayanan kesehatan dasar Rp 2.500 menjadi Rp 5.000.

Sempat terjadi silang pendapat di antara anggota pansus DPRD Surabaya yang membahas raperda tersebut. Ada yang minta digratiskan. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa kenaikan tarif tetap diperlukan. "Namun, akhirnya tarif dasar digratiskan lewat perwali. Sebab, ini merupakan pelayanan dasar," ujar Esty.

Raperda itu juga mengatur kenaikan tarif pengobatan lain. Juga mengatur berbagai tindakan yang selama ini belum diatur dalam perda lama. Seperti pemeriksaan USG, hemoglobin, kadar gula darah, maupun kolesterol.

Selama ini, lanjut Esty, pemeriksaan tersebut masih berpedoman pada perda laboratorium dinkes. "Padahal, semua pemeriksaan itu sama-sama diberikan puskesmas. Itu yang kami atur," ungkapnya.

Karena itulah, bisa jadi tarif untuk berbagai tindakan lain dinaikkan. Namun, Esty memastikan bahwa kenaikan tarif tersebut sudah melalui survei dan penghitungan unit cost di puskesmas.

Esty menjelaskan, substansi pengajuan raperda itu sejatinya bukan persoalan kenaikan tarif. Melainkan mengakomodasi pelayanan yang selama ini sudah ada di puskesmas, tapi tarifnya belum punya payung hukum.

Selain menggratiskan biaya pengobatan di puskesmas, wali kota melakukan berbagai upaya untuk membangun kota ini. Terutama untuk pendidikan. Saat ini di Surabaya ada 1.070 kelompok bermain, 969 unit SD negeri-swasta, 342 unit SMP negeri-swasta, 266 unit SMA/SMK negeri-swasta, dan 60 PTN-PTS. Wali kota berjanji, pembangunan infrastruktur perkotaan juga terus ditingkatkan. (kit/c9/aww)

http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=137077

Read more ...

Dinkes Akan Dirikan Desa Siaga di Baduy

Selasa, 1 Juni 2010 13:33 WIB

Lebak (ANTARA News) - Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak akan mendirikan desa siaga di kawasan Baduy untuk menekan angka kematian ibu dan bayi juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat.

"Pembangunan desa siaga itu berlokasi di kampung Ciranji yakni perbatasan masyarakat adat Baduy dan warga luar," kata petugas bidan di kawasan Baduy, Eros Rosita (35), Selasa.

Eros mengatakan, pendirian desa siaga merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tradisional Baduy untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Selain itu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mereka juga masih buruk dan perlu ditingkatkan.

Dengan pendirian desa siaga diharapkan dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat Baduy, katanya.

Selama ini, kata dia, masyarakat Baduy sangat mendukung pembangunan desa siaga karena aparat pemerintahan desa, tetua adat dan lembaga agama tidak menolaknya.

"Saya kira pendirian desa siaga dapat direstui warga Baduy," katanya.

Menurut dia, pendirian desa siaga direncanakan dalam waktu dekat ini karena pemerintah telah menganggarkan dana untuk tujuan tersebut.

"Warga Baduy Luar dan Baduy Dalam sangat mendukung pembangunan desa siaga tersebut," katanya.

Bahkan, jelasnya, pihaknya sudah mengetahui persetujuan dari Kepala Desa Kanekes Dainah sebagai orang yang dipercaya kepala pemerintahan masyarakat Baduy.

"Saya yakin pendirian desa siaga tidak terjadi penolakan masyarakat tradisional Baduy, apalagi mereka banyak juga yang sudah berobat ke mantri, bidan, atau dokter," ujarnya.

Kepala Puskesmas Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, H Ohan Rohanda mengaku kawasan Baduy merupakan wilayah kerjanya sehingga bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dia menyatakan, pihaknya berkali-kali melaksanakan penyuluhan kesehatan dan pengobatan untuk mencegah berbagai penyakit menular, seperti campak, polio, prambusia dan lainya.

Karena itu, kata dia, dengan adanya desa siaga tentu tentu tahun 2010 ini ditargetkan cakupan imunisasi mencapai 100 persen.

"Kami optimistis cakupan ini bisa tercapai jika sudah berdiri pembangunan desa siaga," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Dainah mengaku selama ini tidak ada masalah rencana pembangunan desa siaga di kawasan Baduy.

Sejauh ini, lanjut dia, setiap bulan ibu hamil dan anaknya pergi ke posyandu untuk periksa kesehatan.

Karena itu, pihaknya sangat mendukung pembangunan desa siaga di kawasan Baduy.

"Saya berharap pembangunan desa siaga bisa direalisasikan tahun ini untuk melayani kesehatan warga Baduy," katanya.
(ANT/P003)

http://www.antaranews.com/berita/1275374023/dinkes-akan-dirikan-desa-siaga-di-baduy

Read more ...

Jabar Gelontorkan Rp 2 M untuk Atasi Gizi Buruk

Kamis, 27 Mei 2010 | 11:21 WIB

BANDUNG, TRIBUN-Dinas Kesehatan Jawa Barat menganggarkan dana Rp 2 miliar khusus untuk membentu balita yang menderita gizi buruk.

Kadinkes Jabar, Alma, mengatakan bantuan keuangan gubernur ini disebar di 26 kabupaten dan kota di Jabar.

"Pemanfaatan uangnya untuk memberian makanan tambahan para penderita , biaya pendampingan oleh kader, biaya tunggu bagi yang dirawat di RS biaya verifikasi, pembinaan, dan evaluasi," ujarnya di Bandung, beberapa saat lalu.

Di Jabar sendiri kini tercatat tak kurang dari 1.500 penderita gizi buruk.

http://tribunjabar.co.id/read/artikel/22206/jabar-gelontorkan-rp-2-m-untuk-atasi-gizi-buruk

Read more ...

Datangkan Enam Mesin, PLN Palangkaraya Janji Tak Ada Pemadaman

Kamis, 03 Juni 2010 | 15:58 WIB

TEMPO Interaktif, Palangkaraya - Sudah hampir sepekan ini warga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah meresahkan terjadinya pemadaman bergilir yang terjadi hampir selama lima jam sehari, baik siang ataupun malam.

Pihak Perusahan Listrik Negara Palangkaraya menjanjikan pada akhir Juni 2010 pemadaman sudah tidak terjadi lagi, setelah tuntasnya perakitan enam unit mesin genset berkuatan 6 Megawatt (MW) yang dipasang di Pusat Listrik tenaga Diesel (PLTD) Kahayan, di Jalan Cilik Riwut KM. 7, Palangkaraya.

Hal itu diungkapkan Manager PLN Cabang Palangkaraya, Taufik Eko Mardiyanto kepada wartawan saat mendampingi inspeksi mendadak Gubernur Kalteng, A. Teras Narang, Kamis(3/6).

Dijelaskannya untuk Kalteng saat ini defisit listriknya mencapai 3 MW. Dan untuk mengatasinya, saat ini sedang dilakukan pemasangan enam unit mesin diesel berkekuatan total 6 MW. Kemudian pada pertengan Juni ini ada tambahan 6 unit mesin genset lagi .

Selain itu jelas Taufik, ada tambahan mesin genset lagi dengan daya 10 MW. "Dimana saat saat ini masih dalam proses tender," katanya.. “Dengan tambahan mesin ini diharapkan tidak ada lagi pemadaman bergilir di Palangkaraya paling lambat pada akhir bulan Juni mendatang. Karena 6 unit mesin yang sedang dirakit itu besok (Jumat,4/6) sudah mulai dihidupkan (running).”

Dijelaskannya, pemadaman bergilir selama sepekan yang terjadi di Palangkaraya diakibatkan karena adanya adanya kerusakan satu unit mesin di pembangkit Asam-asam, Banjarmasin (Kalsel).

“Sekarang unit yang rusak itu masih dalam rangka pemulihan. Dan sejak kemarin sudah berkurang pemadaman dan harapan kita kedepannya tidak ada gangguan baik di Kalsel atau kalteng,” katanya.

Sementara itu Gubernur Teras Narang berharap agar PLN benar-benar mereralisasi apa yang diminta masyarakat untuk tidak melakukan pemadaman.

“Karena bila terjadi pemadaman secara ekonomi masyarakat juga rugi dan dunia investasi juga akan bergerak lamban di Kalteng,” jelasnya.

KARANA W

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa_lainnya/2010/06/03/brk,20100603-252536,id.html

Read more ...

Masa Depan Migas Aceh

Thu, Jun 3rd 2010, 09:20

(Dalam Perspektif UU PA)

Ridwan Nyak Baik - Opini

ACEH dikenal sebagai daerah modal bagi Indonesia, namun kini hanya ada dalam ucapan dan catatan sejarah. Ketertinggalan Aceh dari daerah-daerah lain karena konflik yang berkepanjangan secara laten telah menyengsarakan masyarakat. Keterbelakangan itu bertambah lengkap dengan kehancuran Aceh akibat hantaman gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004.

Bencana alam yang amat dahsyat tersebut telah menghentak perhatian seluruh penjuru dunia. Aceh yang semula secara politik merupakan daerah tertutup, menjadi terbuka pascabencana. Atas prakarsa dan fasilitator mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, bertempat di Helsinki pada 15 Agustus 2005 ditandatangani naskah perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perdamaian ini menjadi titik tolak untuk kita berangkat ke masa depan Aceh yang bermartabat, aman, damai dan sejahtera.

Tapi sebaliknya, di sisi lain kesempatan baik dan bersejarah tersebut akan lewat tanpa makna apa-apa, jika semua aktor dan pemangku kepentingan tidak tulus mengimplementasikan butir-butir yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai bagian terpenting dari tindak lanjut hasil perdamaian Helsinki maka rekonstruksi Aceh secara menyeluruh serta perjalanannya ke depan dalam mengejar ketertinggalan harus dijalankan sesuai koridor UUPA dimaksud, termasuk pengolaan serta pengusahaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (Migas) yang terkandung dalam perut Aceh.

Tapi apa yang terjadi, niat Aceh untuk segera berlari pasca konflik dan tsunami serasa masih mimpi. Sebab hampir lima tahun UUPA dinyatakan berlaku Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut, khususnya yang terkait dengan pengusahaan Migas di Aceh hingga kini belum terbit. Padahal Pasal 160 dan 161 UUPA dengan gamblang mewasiatkan bahwa pengelolaan Migas di Aceh dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

Koridor yang diberikan UUPA tentang pengelolaan sumber daya alam Migas Aceh, kiranya perlu kita dalami lebih lanjut seberapa jauh pergeseran hakikat mineral right dan manajemen pengawasan mining right yang dalam perspektif UU No. 22/2001 tentang Migas sepenuhnya masuk ranah Pemerintah Pusat akan bergeser ke wilayah “pengelolaan bersama” antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh. Pergeseran peran pengelolaan ini seyogianya terakomodir dalam klausul-klausul Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengusahaan Migas Aceh sehingga roh dan substansi materi, baik tersurat maupun tersirat dalam pasal-pasal yang dikandung UUPA implementatif di lapangan demi memacu peningkatan kesejahteraan dan lajunya pembangunan Aceh yang sudah 30 tahun tertinggal dari saudara-saudaranya di daerah lain.

Melihat kemajuan penyiapan PP turunan UUPA sebagai landasan hukum yang akan memberi arah penataan ulang perjalanan Aceh ke depan, terkesan lamban kita patut prihatin berat. Karena tanpa PP maka untaian kata dan kalimat indah, sarat harap serta menjanjikan kondisi Aceh ke depan yang dikandung UUPA tak akan terealisasi. Artinya, apa yang tertera dalam UUPA semacam kata mutiara, melegakan ketika dibaca namun tidak pernah terwujud di alam nyata.

Blok-A
Sejak zaman Belanda kekayaan Migas Aceh telah diproduksi namun bukan untuk kesejahteraan anak bangsa yang berdomisili di bumi Iskandar Muda. Di antara daerah pesisir barat bibir Selat Malaka yang sudah terbukti kaya Migas dan masih tersisa adalah Blok-A, berlokasi mulai dari Kuala Langsa hingga Tualang Cut. Blok-A saat ini dikelola oleh konsorsium Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terdiri dari PT. Medco Malaka (sekaligus bertindak selaku operator), Primer Oil, dan Japex yang bekerja atas dasar Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Pemerintah Pusat berdasarkan UU No. 22/2001 tentang Migas dan PP No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Kontrak Blok-A yang saat ini masih ditangan PT. Medco E&P Indonesia dan mitranya, akan berakhir pada 31 Agustus 2011. Berhubung kontrak tersebut ditandatangani sebelum berlakunya UUPA maka peran Pemerintah Aceh dalam pengusahaan dan pengelolaan Blok-A tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, seiring dengan berlakunya UUPA pada 2006 maka seharusnya Pemerintah Aceh menjalankan kebijakan perpanjangan kontrak Blok-A dalam 2 skenario.

Pertama, semaksimal mungkin mendorong pusat untuk mempercepat penerbitan PP Migas Aceh yang merupakan penjabaran dari UUPA, dan perpanjangan Blok-A berlangsung berdasarkan PP tersebut bukan dalam koridor PP No. 34/2005.

Kedua, dalam hal PP Migas Aceh belum terbit maka seharusnya Pemerintah dan DPR Aceh menangguhkan perpanjangan Blok-A setelah 31 Agustus 2011. Pertimbangan alternatif kedua adalah, ketika kontrak lama putus pada 31 Agustus 2011 maka perpanjangan selanjutnya berlangsung dalam landasan UUPA, yakni pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya alam Migas dikelola bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Dengan pengelolaan bersama dimaksud maka peran Pemerintah Aceh dalam mengontrol semua aktifitas sektor hulu pengusahaan Migas di wilayah Aceh mulai dari fase survai awal, eksplorasi, eksploitasi, produksi, dan lain-lain sebagainya menjadi lebih menentukan, aweuk ka geutanyou mat sama-sama kon le bak jarou pusat semata.

Harian Serambi, edisi Selasa (18/5) pada Rubrik Ekonomi, halaman 15 menurunkan persetujuan Ketua DPRA, Hasbi Abdullah terkait dengan perpanjangan kontrak kerjasama PT Medco E&P Indonesia di Blok-A, Aceh Timur dengan catatan tidak merugikan rakyat Aceh dan Medco diminta untuk mengikuti PP Migas yang baru (Aceh) bila PP tersebut sudah terbit. Sungguh pernyataan persetujuan ini, meski hati-hati agar keuntungan rakyat Aceh terungkap ke permukaan namun tetap terkesan ambivalennya. Sebab, bagaimana suatu keputusan sekarang dalam perspektif UU No.22/2001 tentang Migas dan PP No. 34/2005 tentang Kegiatan Hulu Migas sebagai leg generalis di tautkan pelaksanaannya dengan PP Migas Aceh yang pasal dan ayat tersurat belum jelas meski rancangannya sebagai turunan dari UUPA berupa lexs specialis, sudah dibahas di tingkat pusat.

Ketika setiap kebijakan terkait pengelolaan Migas Aceh tidak diputuskan dengan menggunakan landasan hukum yang mengacu pada UUPA dan PP turunannya maka cerita lama yang terjadi sejak zaman Belanda akan kembali mengemuka. Bahwa rakyat Aceh akan tetap menjadi penonton dari derak gerak mesin pompa yang menguras sumur-sumur Migas tanah Iskandar Muda. Kalau, toh ingin diperpanjang kenapa tidak menunggu sebentar lagi hingga September 2011 sambil mengevaluasi kinerja operator Blok-A selama ini. Logisnya, persetujuan perpanjangan diberikan setelah KKKS yang mengelola Blok-A selama 5 tahun terakhir dinilai kinerja dan reputasinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ketua DPR Aceh di atas hanya baru sebatas wacana.

Maka jika kita hendak mengangkat marwah dalam pengelolaan Migas Aceh, tidak ada lain kata kecuali melakukannya dalam perspektif UUPA. Dengan demikian aweuk geutanyoe mat bersama, demi sebesar-besarnya manfaat bagi upaya menyejahterakan rakyat Aceh yang selama ini terpuruk akibat perang dan bencana. Semoga!

* Penulis adalah Mahasiswa S3 Perencanaan Wilayah, Pascasarjana USU, Medan.

http://www.serambinews.com/news/view/31994/masa-depan-migas-aceh

Read more ...

Pasokan Listrik di Kalimantan Selatan dan Tengah Terganggu

Senin, 31 Mei 2010 08:27 WIB

BANJARBARU--MI: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Asam-Asam unit I milik PT PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengalami kerusakan sehingga menyebabkan sebagian besar wilayah dua provinsi itu gelap gulita terkena pemadaman bergiliran.

Manajer PLTU Asam-Asam, Syahrizal Purba di Banjarbaru, Minggu (30/5) mengatakan, kerusakan yang terjadi pada salah satu unit pembangkit utama PLN yang berlokasi di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, Tanah Laut itu berasal dari patahnya pipa pompa pendingin air (cooling water pump) yang posisinya berada empat meter di dalam tanah.

"Pipa pompa pendingin air PLTU Asam-Asam unit I diketahui patah pada Jum'at (28/5) tengah malam sehingga mengganggu operasional pembangkit dan tidak bisa memproduksi daya listrik," ujarnya.

Dijelaskan, pipa berdiameter 1,4 meter itu berfungsi sebagai pompa pendingin air yang membantu operasional PLTU dalam menghasilkan daya listrik sehingga jika mengalami gangguan maka operasional pembangkit terganggu.

Mengenai penyebab patahnya pipa berbahan "fiberglass" yang sudah berusia 11 tahun itu dikatakan, penyebabnya masih belum diketahui dan pihaknya terus berkonsentrasi memperbaiki kerusakan tersebut.

"Kami masih berkonsentrasi memperbaiki pipa yang patah itu teknisi diturunkan bekerja 24 jam penuh untuk memperbaiki kerusakan sehingga pemadaman akibat gangguan tidak berlangsung lama," ungkapnya.

Dikatakan, gangguan operasional terhadap salah satu pembangkit itu menyebabkan PLN kehilangan daya listrik 60 Mega Watt dari total daya listrik yang dihasilkan dua unit PLTU sebesar 2 X 65 Mega Watt.

Dengan begitu sebagian besar wilayah Provinsi Kalsel dan Kalteng mengalami pemadaman bergiliran dan belum bisa diprediksi kapan berakhir sebelum kerusakan tersebut diperbaiki.

Pejabat Humas PT PLN Wilayah Kalselteng, Anggraini saat dihubungi terpisah mengatakan, kerusakan PLTU Asam-Asam unit I itu membuat sistem kelistrikan yang dialirkan ke pembangkit Sektor Barito mengalami gangguan.

Pembangkit Sektor Barito yang berlokasi di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin mendistribusikan daya listrik bagi pelanggan yang tersebar di seluruh wilayah Kalsel dan sebagian Provinsi Kalteng.Â

"Sebagian besar wilayah Provinsi Kalsel kecuali Kabupaten Kotabaru dan sebagian wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terkena pemadaman bergiliran akibat gangguan pembangkit tersebut," ujar Anggraini.

Sedangkan wilayah Provinsi Kalteng, kata dia, juga terkena pemadaman bergiliran kecuali Kota Palangkaraya, Muara Teweh dan Buntok yang tidak terkena pemadaman karena listriknya disuplai pembangkit tersendiri.

Ditambahkan, pihaknya belum bisa memastikan berapa lama pemadaman listrik bergilir itu berlangsung kecuali perbaikan pipa yang patah bisa dilakukan secepatnya sehingga operasional PLTU Asam-Asam unit I bisa kembali normal.

"Intinya selama pipa yang patah itu belum diperbaiki maka operasional PLTU Asam-Asam unit I terganggu sehingga tidak bisa menghasilkan daya listrik namun kami tetap berupaya maksimal memperbaiki kerusakan mudah-mudahan dalam dua tiga hari ke depan kondisinya bisa normal dan pemadaman bergilir berakhir," katanya. (Ant/OL-03)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/05/145999/127/101/Pasokan-Listrik-di-Kalimantan-Selatan-dan-Tengah-Terganggu

Read more ...

Tidak Semua Daerah Pedulikan Jamkesmas

2010-06-03

[JAKARTA] Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hingga saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Misalnya, keluhan warga miskin yang ditolak berobat, karena tidak memegang kartu jamkesmas sebagai bukti kepesertaan jamkesmas.
Warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta jamkesmas, menjadi tanggung jawab daerah dan pemanfaatannya harus meliputi semua jenis penyakit. Namun, kenyataannya tidak semua pemerintah daerah (pemda) mempunyai komitmen yang sama untuk melanjutkan program jaminan kesehatan yang mulai digulirkan sejak tahun 2006 lalu itu.
Menurut Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Usman Sumantri baru-baru ini hal ini terjadi, karena tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama. Sebaliknya ada daerah yang memiliki kemampuan, tetapi mengurangi pemanfaatan dari jaminan.
Jaminan yang dicakup hanya untuk penyakit tertentu saja, sedangkan penyakit yang membutuhkan biaya mahal tidak ditanggung. Selain itu, tidak semua kepala daerah peduli soal data warga miskin yang masuk dalam kriteria sebagai penerima kartu jamkesmas. Disebutkan, kemungkinan manipulasi dan salah sasaran pemegang kartu jamkesmas bisa saja terjadi. “Tetapi sudah kita putuskan itu tanggung jawab daerah. Pusat tidak mengontrol, hanya sebatas memberikan standar dan norma, mereka yang berhak memutuskan berapa kuota dan siapa yang menerima,” katanya.

Rp 5 Triliun
Dia mengakui belum ada data yang pasti berapa jumlah warga miskin yang belum terlayani jamkesmas di daerah. Namun, kepesertaan yang dijamin di dalam jamkesmas ini sebanyak 76,4 juta jiwa, atau jumlah masyarakat miskin di Indonesia.
Dia menambahkan, total anggaran untuk jamkesmas tahun ini mencapai Rp 5 triliun, dengan jumlah iuran sebanyak Rp 5.500 per jiwa per bulan. Sedangkan, total pasien yang terlayani jamkesmas dalam 4-5 bulan terakhir berkisar antara 15 persen dari 76,4 juta jiwa, khusus untuk rawat jalan.
Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Adang Bachtiar mengatakan, secara politik jumlah orang miskin sudah terlayani jamkesmas. Tetapi secara hitung-hitungan kemungkinan besar tidak semuanya.
Menurutnya, jamkesmas justru menimbulkan moral hazard. Di mana tidak mendidik orang untuk sadar tentang pentingnya kesehatan, tetapi mengajarkan untuk bergantung terus pada pemerintah. [D-13]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=18617

Read more ...

Anak-anak Bergizi Buruk Kampung Noyadi "Berfestival Batuk"

Rabu, 26 Mei 2010 12:54 WIB

Mamberamo (ANTARA News) - Bagi banyak masyarakat asli Papua, Kampung Noyadi, boleh jadi, merupakan nama yang tidak dikenal walaupun perkampungan itu ada di kawasan Mamberamo.

Hanya segelintir pilot berkebangsaan lain, yaitu mereka yang sering melayani penerbangan di Distrik Mamberamo Tengah Timur (MTT), Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang bisa dengan pasti memberikan jawaban letak kampung tersebut.

Kampung Noyadi merupakan satu dari enam kampung di Distrik MTT, Kabupaten Mamberamo Raya.

Distik MTT dikenal sebagai daerah yang paling sulit dijangkau di kabupaten tersebut karena letaknya yang berada di tengah lebatnya hutan dan derasnya arus sungai Mamberamo.

Daerah itu dibentengi lereng perbukitan yang terjal dan kokoh. Di daerah seperti itulah Kampung Noyadi berada.

Noyadi hanya bisa dijangkau dengan pesawat berbadan kecil berpenumpang lima orang, dengan waktu tempuh kira-kira satu setengah jam perjalanan dari Bandara Sentani, Jayapura.

Wartawan ANTARA Jayapura yang mengikuti perjalanan tim Sensus Penduduk 2010 berkesempatan melihat kondisi kehidupan masyarakat di sana.

Masyarakat Noyadi, sama halnya dengan masyarakat lainnya yang ada di distrik MTT, hidup dengan berkebun dan bercocok tanam serta mencari sagu hutan sebagai makanan pokok.

Tingkat kesejahteraan mereka bisa dilihat dari kenyataan bahwa hampir seluruh anak-anak di kampung itu menderita gizi buruk.

Badan mereka kelihatan sangat kurus dengan perut yang membuncit. Kondisi itu masih ditambah dengan kulit mereka yang korengan.

Koreng di tubuh mereka itu, selintas, tampak seperti tato atau peta yang di sekujur tubuhnya.

Ketika malam hari tiba, perkampungan itu berubah seperti arena festival batuk, yang pesertanya didominasi anak-anak, yaitu mereka yang umumnya bergizi buruk dan korengan tersebut.

Suara batuk khas para penderita TBC itu terus bersahut-sahutan pada malam hari itu, seakan mereka tidak memberikan kesempatan pada tetangga mereka untuk batuk lebih hebat.

Para pendatang, termasuk para petugas sensus, pasti terganggu dengan suara batuk tersebut. Apalagi, rumah-rumah di kampung itu, yang berdinding dan lantai papan, saling berdekatan, sehingga suara batuk dari rumah sebelah seperti ada di rumah yang sama yang sedang ditempati.

Kepala Kampung Noyadi Kales Alle mengatakan, penyakit gizi buruk yang menimpa anak-anak di kampunng itu sudah berlangsung lama.

"Inilah kondisi kami di sini. Memang ada petugas yang turun memberikan pelayanan kesehatan dan membagikan obat, tetapi itu sangat jarang dilakukan. Dalam setahun saja belum tentu ada tenaga kesehatan yang datang ke sini," katanya.

Kales Alle menceritakan juga soal penyakit batuk yang diderita oleh anak-anak di kampungnya, yang menurutnya adalah sebuah wabah yang sangat berbahaya.

"Kasihan anak-anak kami, sudah banyak yang meninggal dunia karena penyakit yang mereka derita. Dalam satu bulan bisa satu atau dua orang anak yang meninggal," katanya.

Sekretaris kampung itu, Beni Aswa, yang memberikan keterangan bersama Kales Alle, menyatakan, para pengurus desa itu berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah setempat mengenai kesehatan di sana.

Menurut dia, warga ingin ada pelayanan kesehatan yang lebih rutin demi keselamatan generasi penerus kampung.

Pengurus kampung itu mengakui hampir semua anak di distrik MTT, seperti Kustra, Obogoi, dan Biri, memiliki permasalahan gizi buruk.Tapi, kondisi terburuk ada di Noyadi.

Keadaan itu membuat para kepala kampung, yaitu Kales Alle selaku Kepala Kampung Noyadi, Tomas Seido Kepala Kampung Obogoi, dan Rudi Asua Kepala Kampung Biri, meminta wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah setempat dan provinsi terhadap orang asli Papua tersebut.

"Katanya ada dana Otonomi Khusus yang jumlahnya puluhan triliun rupiah dan kebanyakan digunakan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Tetapi kami yang di pedalaman ini kenapa masih menderita seperti ini?" kata Tomas Seido.

Kenyataan di perkampungan itu memang berbeda dengan kebijakan Gubernur Papua dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Penyakit korengan, gizi buruk, dan batuk di perkampungan itu masih terjadi ketika Gubernur Papua menerapkan program pendidikan dan kesehatan gratis untuk orang asli di provinsi paling timur Indonesia itu.

Masyarakat setempat juga mempertanyakan kebijakan turun kampung Gubernur mereka yang belum kunjung ke daerah itu. Padahal, kebijakan itu dilakukan agar Gubernur bisa melihat secara langsung kondisi masyarakatnya dan memberikan bantuan kepada masyarakat di pelosok.

Kondisi itu ditambah kenyataan jarangnya Kepala Distrik MTT berada di kantornya, sehingga warga seperti tak memiliki tempat mengadu.

"Pak Distrik memang jarang ada di tempat tugas. Palingan hanya beberapa bulan sekali dan itupun cuma beberapa hari beliau ada di tempat tugas. Selebihnya selalu ke luar," kata Kales Alle.

Ketika ANTARA tiba di Kampung Kustra, ibu kota Distrik MTT, pernyataan itu terbukti.

Kantor distrik yang menjadi tempat pemerintahan kosong tak berisi, tak ada seorang pun pegawai distrik setempat berada di sana.

"Bapak Distrik tinggal di Kasso (sebutan untuk Kassonaweja, ibukota kabupaten Mamberamo Raya)," kata seorang warga Kampung Kustra.

Kasso merupakan sebutan bagi Kassonaweja, ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya, yang bisa dicapai dalam tiga jam perjalanan mengikuti arus Mamberamo dengan "speed boat" bermesin 40 PK.(KR-MBK/S018)

http://www.antaranews.com/berita/1274853281/anak-anak-bergizi-buruk-kampung-noyadi-berfestival-batuk

Read more ...

Sumut krisis lahan pertanian!

Wednesday, 26 May 2010 00:10

MEDAN - Pencetakan sawah baru di Sumatera Utara sudah sangat mendesak. Pasalnya, alih fungsi lahan pertanian dan persawahan ke non pertanian dalam lima tahun terakhir terus meningkat.

”Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Sumut setiap tahunnya terus bertambah. Inilah salah satu yang menjadi permasalahan di bidang pertanian yang kami hadapi sekarang ini,” kata Kadis Pertanian Provinsi Sumatera Utara, M Roem S, di Medan, tadi malam.

Menurut Roem, masalah alih fungsi lahan pertanian dan persawahan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Sebab, alih fungsi lahan berdampak pada menurunnya produksi padi di Sumatera Utara hingga mencapai 66.617 ton.

”Tahun 2008 lahan sawah yang ditanami di Sumut seluas 478.521 hektar. Tahun 2009 menyusut menjadi 464.256 ha. Alihfungsi lahan ini mau tak mau harus dihentikan. Kita juga harus segera mencetak sawah baru mengimbangi alih fungsi lahan yang terus meningkat ini,” ujarnya.

Menurut Roem, selain mencetak sawah baru, upaya lain yang bisa menekan petani agar tidak mengalihkan lahan sawahnya untuk tanaman keras, seperti kelapa sawit, karet, coklat dan pengembangan perumahan lainnya, yakni harus ada payung hukum yang mengaturnya.

“Kita bersyukur telah ada Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” katanya.

Dia menjelaskan, UU itu antara lain mengatur sanksi hukum bagi para pelanggarnya, termasuk pejabat yang melanggar tata ruang dan mengeluarkan izin pengalihan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain denda sebesar Rp500 juta, pelanggar UU ini akan dikenai pidana penjara 1-5 tahun.

”Sekarang ini kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Setelah PP-nya turun, barulah dibuat Perda di provinsi dan kabupaten,” ujarnya.

Menurut Roem, salah satu penyebab tidak terbendungnya tren alih fungsi lahan pertanian dan persawahan di berbagai daerah di Sumatera Utara, seperti di Kabupaten Asahan, Langkat, Labuhan Batu dan lainnya karena ketersediaan air minim. Akibatnya, petani mengalihkan lahan sawahnya ke tanaman keras, seperti sawit, karet, coklat dan lainnya.

Ditanya rencana pencetakan sawah baru? Menurut Roem, untuk 2010 ini, pihaknya menargetkan mencetak 4.500 hektar sawah di Sumut. Bahkan, kata M Roem, tim survei telah turun ke sejumlah daerah di Sumut.

Daerah yang disurvei, seperti di kabupaten Simalungun, ada sekitar 1.200 hektar lahan yang direncanakan untuk pencetakan sawah baru. Berikutnya, di kabupaten Labuhan Batu Selatan ada 1.600 hektar, Labuhan Batu Utara 1200 hektar dan kabupaten Asahan ada 500 hektar.

”Harapan kita, pada 2010 ini terealisasi 3.500 hektar pencetakan sawah baru, sehingga Sumut sebagai daerah lumbung beras nomor lima nasional dapat dipertahankan,” harapnya.

Editor: NORA DELIYANA LUMBANGAOL
(dat04/wsp)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=117538:sumut-krisis-lahan-pertanian&catid=77:fokusutama&Itemid=131

Read more ...

PLN: Ini Bukan Pemadaman Bergilir

Rabu, 26 Mei 2010 | 16:00 WITA

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Deputy Manager Communication PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara) Yamin Loleh memastikan bahwa pemadaman yang terjadi siang tadi bukan pemadaman bergilir.

"Ini resmi masalah teknis dan tidak ada kaitannya dengan pemadaman bergilir. Masalah teknis ini menyebabkan terganggunya sistim listrik yang lebih luas atau black out," kata Yamin kepada tribun- timur.com.

Saat ini, menurut Yamin, PLN fokus mengidentifikasi penyebab terjadinya pemadaman dan akan mengusahakan sistim berjalan normal kembali.(*)

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/106938/PLN-Ini-Bukan-Pemadaman-Bergilir

Read more ...

Jumlah Travel Bandung-Jakarta Berlebih, Dishub Surati Menhub

Rabu, 26/05/2010 15:24 WIB

Tya Eka Yulianti - detikBandung

Bandung - Jumlah travel Bandung-Jakarta sudah berlebih. Karenanya itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung meminta Dir Lalin Angkutan Jalan Dirjen Perhubungan Darat mengevaluasi jumlah travel. Permintaan itu telah disampaikan kepada Menhub melalui surat tiga bulan lalu. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Timbul Butar Butar mengungkapkan berdasarkan aturan kementrian perhubungan, jumlah travel hanya 20 persen dari jumlah armada bis yang ada. "Sementara jumlahnya saat ini sudah lebih dari aturan, makanya kami minta evaluasi sebelum dikeluarkannya izin baru," ujar Timbul ditemui di kantornya, Jalan Leuwipanjang, Rabu (26/5/2010).

Berdasarkan data Dishub Bandung, jumlah travel Bandung-Jakarta ada 18 perusahaan, dengan total 642 armada. Sementara bus Bandung-Jakarta dengan lima trayek hanya 361 armada.

"Surat dilayangkan 2 hingga 3 bulan lalu, tapi belum ada tanggapan. Kita inisiatif kirimkan surat serta sudah secara lisan meminta pada dirjen," kata Timbul.

Menurut Timbul, jumlah travel di Bandung sudah terlampau banyak. "Sudah banyak dan semrawut. Ini kita lakukan untuk melindungi armada bus saat ini dan juga melindungi investor travel," jelas Timbul.

Lebih lanjut Timbul menjelaskan, selama ini proses izin perusahaan travel dari pusat. Dishub Bandung hanya memberikan rekomendasi. "Sepertinya bola panasnya dari kita. Tidak diberikan rekomendasi, tetapi sudah diizinkan pusat. Kalau izin dari kita kan, lebih gampang dikontrol dan akan ada pembatasan," katanya.

Dia mengungkapkan, dalam tiga bulan ini sambil menunggu tanggapan dari Menhub, sudah ada satu perusahaan travel yang diberikan izinnya. "Kita beri rekomendasi karena si pengusaha sudah membeli armada," katanya.
(ern/ern)

http://bandung.detik.com/read/2010/05/26/152413/1364534/486/jumlah-travel-bandung-jakarta-berlebih-dishub-surati-menhub?g991101485

Read more ...

Laguna Kian Menyeramkan

Senin, 24 Mei 2010 | 05:38 WITA

BEBERAPA waktu lalu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Kota Makassar Kadisbudpar Makassar, Rusmayani Majid, mengaku kondisi Pusat Jajan Tradisional Pantai Laguna kian menyeramkan.

Hal ini menyusul kerapnya terjadi kericuhan di lokasi yang hanya berjarak beberapa meter dari rujab Wali Kota Makassar.
Rusmayani juga mengatakan pihaknya belum mengambil alih pengelolaan Laguna dari pihak ketiga. "Sebab kita menunggu suasana di sana aman baru bergerak. Kawasan Laguna semakin menyeramkan," kata Rusmayani, kemarin.
Untuk tahun ini, Rusmayani mengalokasikan anggaran khusus untuk mengembalikan fungsi Laguna sebagai lokasi wisata kuliner. "Tunggulah kejutan kami soal Laguna," ujarnya.
Setelah insiden berdarah yang menewaskan oknum anggota TNI/Polri berikut insiden penyerangan hingga pembakaran tiga kios, kawasan Laguna semakin remang-remang. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin pernah mengeluhkan kondisi Laguna, namun hingga kini, kesan menyeramkan dan reman-remang itu belum berubah.(ali/sur)

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/106244/Laguna-Kian-Menyeramkan

Read more ...

800 Desa di Kalsel Tertinggal

Senin, 24 Mei 2010 15:05 WIB

BANJARMASIN--MI: Sebanyak 800 desa atau sekitar 40% dari 1.958 desa yang ada di Kalimantan Selatan (Kalsel), masuk kategori desa tertinggal.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kalse, Masderiansyah, Senin (24/5), mengungkapkan banyaknya jumlah desa yang masih tertinggal tersebut kini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dientaskan. "Masih banyak desa terutama di daerah terpencil dan pedalaman yang masih tertinggal," ungkapnya.

Data mengenai desa tertinggal itu merupakan hasil kajian pihak Kementerian Desa Tertinggal dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, ada 15 kriteria penilaian untuk menentukan suatu
desa masuk kategori tertinggal, di antaranya infrastuktur jalan, sarana umum, listrik, pendidikan, dan kesehatan penduduk.

Pemerintah, ujarnya, dalam empat tahun terakhir berupaya mengentaskan desa tertinggal di Kalsel melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) pusat dan Gerakan Pembangunan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan (Gerbangmastaskin). Namun program tersebut belum mampu menuntaskan desa tertinggal di Kalsel.

Sementara itu, anggota Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kalsel Ibnu Sina mengatakan ironis bila melihat masih banyaknya desa tertinggal dan angka kemiskinan di Kalsel yang wilayahnya kaya hasil tambang. "Kenyataan ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah selama ini tidak berhasil," tuturnya.

Menurutnya, banyak desa di Kalsel belum menikmati pelayanan listrik, kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Demikian juga status angka kemiskinan Kalsel, nomor dua terkecil di Tanah Air, kini menjadi pertanyaan mengingat angka patokan pendapatan rata-rata masyarakat
ditetapkan hanya sebesar Rp6.256 per hari.

Padahal menurut Bappenas, standar pendapatan minimal US$1,2 dan Bank Dunia sebesar US$2. "Jika mengacu pada standar Bappenas, jumlah orang miskin di Kalsel bisa mencapai 30 hingga 40 persen," tambahnya. (DY/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/24/144806/127/101/800-Desa-di-Kalsel-Tertinggal

Read more ...

Surakarta Siapkan Peraturan Pasar Modern

Minggu, 30 Mei 2010 | 15:16 WIB

TEMPO Interaktif, Surakarta - Pemerintah kota Surakarta tengah menyiapkan peraturan daerah (perda) tentang pasar modern. Aturan ini dibuat untuk melindungi pasar tradisional dari serbuan pasar modern.

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta Subagiyo mengatakan peraturan daerah tersebut disiapkan agar pasar modern tidak menjadi pesaing pasar tradisional. “Saling mendukung karena memiliki keunggulan masing-masing,” ujar Subagiyo kepada Tempo, Minggu (29/5).

Dia mencontohkan, dalam perda pengaturan pasar modern akan dibahas hal-hal teknis seputar operasional. Misalnya, larangan bagi pasar modern untuk beroperasi 24 jam. “Operasionalnya harusnya di luar jam operasional pasar tradisional yang biasanya dari dini hari hingga pagi menjelang siang,” tuturnya.

Sehingga dia mengusulkan jam operasi pasar modern antara pukul 10 pagi hingga 10 malam. Saat ini dia mengakui dari total 24 buah pasar modern berjejaringan, ada yang beroperasi selama 24 jam. “Nanti kalau sudah ada perdanya bisa ditertibkan,” tandasnya.

Selain jam operasional, lokasi pasar modern tidak boleh terlalu dekat dengan pasar tradisional. Mengingat geografis Surakarta, dia mengatakan paling tidak dalam radius 500 meter. “Kalau sekarang ini kan terlalu dekat,” katanya. Ia menambahkan bagi yang sudah telanjur berdiri dan beroperasi diberikan pengecualian.

Pasar modern juga akan diminta menggunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi. Juga, menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar. “Misalnya memberi kesempatan masyarakat sekitar untuk turut berjualan di sekitar lokasi dengan penyediaan tempat. Atau mengambil produk-produk masyarakat seperti kerajinan untuk dijual di pasar modern tersebut,” katanya.

Subagiyo mengatakan perda tersebut baru akan disusun setelah perda perlindungan dan pengelolaan pasar tradisional selesai dievaluasi Gubernur Jawa Tengah. “Setelah selesai, baru kami masuk ke perda untuk pasar modern. Mungkin akhir tahun ini sudah mulai masuk tahap pembahasan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pasamuan Pasar Tradisional Surakarta Wiharto berharap kehadiran perda pengaturan pasar modern benar-benar mampu mengakomodir kepentingan pedagang tradisional. Dia berharap pasar tradisional tidak tergerus oleh pasar modern.

“Terutama yang perlu diatur terkait jarak dan jam operasional,” sebutnya. Selain itu, turut diperhatikan adalah tingkat kebutuhan masyarakat terhadap kehadiran pasar modern di lokasi tertentu.

UKKY PRIMARTANTYO

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa_lainnya/2010/05/30/brk,20100530-251301,id.html

Read more ...

Dikerjakan Tenaga Lokal, Besok Listrik Madura Normal

Senin, 1 Maret 2010 | 9:15 WIB

SURABAYA - SURYA- Jaringan listrik di Pulau Madura mulai Selasa (2/3) diperkirakan kembali normal, setelah selama dua bulan mengalami gangguan pemadaman.

Penyebabnya, karena salah satu sirkit saluran kabel bawah laut tegangan tinggi (SKLT) 150 KV di Selat Madura itu putus karena tersangkut jangkar kapal pada 4 Januari lalu.

Manajer PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Region Jatim dan Bali (RJTB), Asep Burhan mengatakan, kembali normalnya listrik Madura itu seiring dengan rampungnya pekerjaan penyambungan SKLT.

“Dengan memakai sekitar 50 tenaga kerja sendiri, kami melakukan pekerjaan penyambungan selama sebulan ini,” ungkap Asep kemarin.

Ia mengaku, sengaja mengerahkan tenaga lokal sebagai upaya penghematan. Langkah ini ternyata mampu menghemat anggaran PLN hingga Rp 6,3 miliar.

Sebelumnya, ia pernah melibatkan tenaga lokal saat kejadian serupa pada 2005-2006, juga menghemat Rp 6,3 miliar. PLN pernah memakai jasa tenaga kerja asing dari Inggris dan Italia.

Wakil Project Manager pada pekerjaan SKLT 2010, Sudirman mengakui, pekerjaan yang terberat adalah saat timnya bersama penyelam mencari kabel yang rusak di bawah laut, karena derasnya arus dasar laut Selat Madura.

“Untuk kegiatan ini saja, butuh waktu sekitar tiga pekan. Kami harus mengganti kabel yang rusak parah sepanjang 262 meter,” ujar Sudirman.

Untuk pekerjaan penyambungan masing-masing sisi butuh waktu 5-6 hari. “Jadi, kami harus menyewa kapal berikut peralatannya untuk sandar di tengah laut hingga pekerjaan selesai,” jelasnya.

Senin (1/3) ini, diperkirakan pihaknya akan membenamkan kabel yang telah tersambung sedalam 24-30 meter.

“Selanjutnya akan dicek secara keseluruhan dan jika sudah sempurna, keesokan harinya bisa dipastikan sudah bisa dioperasikan,” imbuh Sudirman. ndio

http://www.surya.co.id/2010/03/01/dikerjakan-tenaga-lokal-besok-listrik-madura-normal.html

Read more ...

PLN Lakukan Penyalaan Bergilir Malam Hari

Senin, 1 Maret 2010

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Daya listrik di Provinsi Lampung terbatas pada 1 Maret hingga 4 April 2010. Hal ini disebabkan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung melakukan pemeliharaan periodik (first year inspection) PLTU Tarahan Unit 3. Karena itu, PLN Wilayah Lampung akan mengadakan penyalaan bergilir yang akan dilakukan pada malam hari.

DM Komunikasi dan Hukum PT PLN Wilayah Lampung Sumargo mengatakan pemeliharaan periodik pada PLTU Tarahan Unit 3 ini dilaksanakan sesuai dengan jam operasi selama setahun. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan performa dan mengantisipasi kerusakan mesin pembangkit. Sehingga, lifetimeÿ20(usia operasi) dan keandalan operasi mesin pembangkit akan terjaga.

Dia menjelaskan dalam kondisi pemeliharaan pembangkit Unit 3, otomatis PLTU Tarahan hanya dapat menyuplai dari Unit 4 saja dengan daya mampu neto 88 megawatt (mw). Jika tidak ada gangguan pada pembangkit besar di sistem interkoneksi Sumatera (SIS), untuk memperkecil kekurangan daya tersebut, akan dilakukan penambahan transfer dari Sumsel sebesar 160--190 mw.

"Sedangkan di siang hari, jika sistem transfer daya dari SIS, khususnya Sumatera Selatan, transmisi dan pembangkitan di Lampung tidak ada gangguan, kemungkinan besar tidak akan terjadi penyalaan bergilir. Kami mohon maaf pada pelanggan dengan kondisi ini," kata Sumargo, Minggu (28-2).

Pemeliharaan PLTU Tarahan Unit 3 Tarahan akan menyebabkan terjadinya penyalaan bergilir di seluruh provinsi yang terinterkoneksi ke SIS, khususnya di sistem Sumatera bagian selatan dan tengah, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan khususnya Lampung. Sebab, daya mampu pembangkit PLN di Sistem Sumatera Bagian Selatan dan Tengah belum berlebih/mempunyai margin cadangan daya yang cukup yang dapat mengalirkan listrik kepada pelanggan ketika beberapa pembangkitnya mengalami pemeliharaan atau gangguan.

Keberadaan Air

Sumargo menambahkan pada periode Januari--Februari 2010, kondisi sistem kelistrikan di Lampung mencukupi meski belum berlebih dalam menyuplai kebutuhan beban tertinggi pada waktu beban puncak (WBP) sebesar 425 MW. Apalagi, pembangkit yang ada di Lampung sangat bergantung pada keberadaan air.

Sementara itu, PLTU Batutegi tidak beroperasi karena sangat bergantung pada kebutuhan pengairan untuk pertanian di Metro dan Lampung Tengah,

Untuk memberi pelayanan lebih maksimal pada pelanggan, PLN Wilayah Lampung mengatur pola operasi PLTA Way Besai dengan penampungan air di siang hari untuk dipakai memaksimalkan pengoperasian PLTA pada malam hari.

PLN juga mengimbau agar pelanggan rumah tangga dapat mengurangi pemakaian energi listrik dengan mematikan lampu sebanyak dua buah, masing-masing setara 40 va, saat WBP pukul 17.00--22.00. Sedangkan pelanggan besar dengan daya kontrak di atas 200 kva diharapkan dapat memakai genset saat beban puncak 17.00--23.00.

Dalam mengatasi keterbatasan daya, PLN akan membangun pembangkit-pembangkit baru, yakni pengoperasian PLTU Lampung (2 x 100 mw) pada tahun 2012--2013. Lalu, pengoperasian PLTP Ulubelu (2 x 55 mw) pada 2013--2014, pembelian excess powerÿ20dari industri besar di Lampung, dan mendorong pemerintah daerah dan swasta untuk membangun pembangkit (independent power producers/IPP) di Lampung. n NOV/E-1

Kondisi Sistem Kelistrikan Januari-Februari 2010

No. Uraian Daya Mampu Neto (mw)

1. PLTU Tarahan 176

2. PLTA Besai 88

3. PLTD/G 21

Jumlah 285

4. Transfer Daya 140

Jumlah 425

Beban Puncak Malam 425

Beban Puncak Siang 290

Kondisi Sistem Kelistrikan periode 1 Maret--4 April 2010

No. Uraian Daya Mampu Neto (MW)

1. PLTU Tarahan 88

2. PLTA Besai 88

3. PLTD/G 21

Jumlah 197

4. Transfer Daya 160-190

Jumlah 357-387

Beban Puncak Malam 425

Defisit BP Malam 38-68

Beban Puncak Siang 290

Sumber: PT PLN Wilayah Lampung

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010030102301429

Read more ...