Indonesia Butuh 4 Ribu Dokter Gigi

Rabu, 15/09/2010 14:25 WIB

AN Uyung Pramudiarja - detikHealth

Padang, Banyaknya masalah gigi yang tak tertangani merupakan akibat dari kurangnya tenaga dokter gigi di Indonesia. Idealnya tiap 100 ribu pasien dilayani oleh 11 dokter gigi, sementara yang tersedia hanya 8 untuk jumlah pasien yang sama.

Menurut catatan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, hingga Agustus 2010 baru tersedia 21.691 dokter gigi yang terdaftar. Rinciannya 20.158 dokter gigi dan 1.533 dokter gigi spesialis.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa, maka tiap 100 ribu orang baru dilayani oleh 8 dokter gigi. Proporsi ini belum ideal sehingga pemerintah menargetkan 11 dokter gigi untuk setiap 100 ribu orang.

Menkes memperkirakan kebutuhan dokter gigi saat ini masih kurang 4.064 dokter gigi. Dengan rata-rata kelulusan 1.500 dokter gigi tiap tahun, diperkirakan target itu akan tercapai dalam 3 tahun ke depan.

"Masalah lain yang kita hadapi saat ini adalah kurang meratanya penyebaran dokter gigi, terutama di wilayah Indonesia timur," ungkap Menkes dalam seminar nasional 'Tingkatkan Kualitas Profesi Menuju Dokter Gigi yang Handal', di Hotel Pangeran, Padang, Rabu (15/9/2010).

Menkes mengatakan, untuk meratakan penyebarannya pemerintah akan menyediakan insentif bagi tenaga medis termasuk dokter gigi yang bersedia ditugaskan di daerah terpencil. Selain itu, pada tahun 2010 akan disediakan beasiswa untuk 7.000 mahasiswa.

Beasiswa itu dieruntukkan bagi calon dokter gigi atau dokter gigi spesialis dari daerah. Syaratnya, yang bersangkutan bersedia kembali ke daerahnya untuk bertugas di sana.

Fasilitas ditingkatkan

Untuk pendidikan dokter gigi, saat ini Menkes mencatat ada 13 fakultas kedokteran gigi dan 12 program studi kedokteran gigi. Jumlah itu relatif sudah mencukupi, namun perlu ditunjang fasilitas rumah sakit gigi dan mulut pendidikan (RSGMP).

Fasilitas semacam itu baru ada di 13 perguruan tinggi, di antaranya Unpad, UI, UGM dan Unair. Selebihnya masih mengandalkan poliklinik gigi untuk belajar.

Dalam kesempatan itu Menkes juga berkesempatan melakukan peletakan batu pertama pembangunan RSGMP milik Universitas Baiturrrahman, Padang. Lokasi pembangunan RSGMP tersebut berada di samping RS Islam Siti Rahmah, Jl Bypass Kota Padang.

(up/ir)

http://health.detik.com/read/2010/09/15/142524/1441012/763/indonesia-butuh-4-ribu-dokter-gigi?l991101755

Read more ...

Anak Dipersulit Daftar Sekolah, Adukan Saja ke Posko PSB!

Selasa, 01/06/2010 16:49 WIB

Ken Yunita - detikNews

Jakarta - Dipersulit saat ingin mendaftarkan anak bersekolah? Tak usah pusing-pusing. Adukan saja sekolah tersebut ke Posko Pengaduan Penerimaan Siswa Baru (PSB).

Mendaftarkan anak ke sekolah memang sering kali membuat orang tua murid pening. Masalahnya bisa biaya, administrasi atau yang lainnya. Orang tua tidak memiliki pilihan selain mengikuti aturan sekolah tersebut.

Lebih parah, orang tua tidak tahu harus ke mana saat ingin mengadukan persoalannya. Karena itu, sejumlah LSM yang peduli pada pendidikan sepakat membentuk Posko Pengaduan PSB bagi orang tua murid.

"Tujuannya membantu orang tua murid, terutama mereka yang dihambat dalam proses PSB dan melakukan advokasi guna mengubah kebijakan pendidikan terkait PSB," kata Febri Hendri, Peneliti Senior Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (1/6/2010).

Menurut ICW, pelaksanaan PSB selalu diwarnai berbagai masalah. Warga negara dihambat oleh berbagai persyaratan.

Dalam monitoring PSB tahun ajaran 2007/2008, 2008/2009, dan 2009/2010 orang tua calon siswa baru mengeluhkan banyaknya uang yang mesti mereka keluarkan dan ketertutupan sekolah dalam proses penerimaan siswa.

Pada sisi lain, pemerintah yang oleh konstitusi negara diberi kewajiban untuk memudahkan warga negara mengakses pelayanan pendidikan, justru tidak berbuat apa-apa. Atas dasar otonomi sekolah, pemerintah menyerahkan mekanisme PSB kepada sekolah.

Akibatnya, warga negara terutama kelompok miskin yang belum dapat memenuhi persyaratan administasi maupun biaya, tidak mampu memperoleh haknya.

Berikut lokasi Posko Pengaduan PSB:

Jakarta

1. Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan/Indonesia Corruption Watch, Jl.Kalibata Timur IV D No.6 Jakarta selatan (021) 70791221
2. Indonesia Budget Centre, Jl.Zeni V B No.11, Rawajati Jakarta Selatan (021) 7949637
3. Johar Baru - Jakarta Pusat (Andri Vista 021 91111332)

Daerah

1. Education Care (E-Care) Tangerang, Perumahan Citra Raya, Jl. Irama 8 Blok I.16 No.9 Taman Puspita, Kec. Cikupa Kab. Tangerang – Banten (021) 7062 3749
2. Garut Governance Watch (GGW) Jl. Pajajaran Gang Sagaranten No.157, Garut (0262) 237323
3. Yayasan Prima Bau-Bau, Sultra
4. Yayasan Kritik Muna - Sultra
5. KP2KKN Semarang - Jawa Tengah
6. MaTA Aceh. Jl. Peuteh Rumah Rayeuk Tempok Teingoh No. 30
7. KMRT (Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya), Jamal (081383690032)
8. Stimulant Institute Junita W. Radjah (0813394494), Umbu Tamu Kapita (085339534446), Jl. Ikan Mas, Perumnas, Kelurahan Kambajawa, Waingapu, Sumba Timur
9. Sahdar (Sentra Advokasi Hak Untuk Pendidikan Rakyat) Medan, Jl. Mustafa No 30 Medan. Contac: 061-77444610 hp:081370909898.

(ken/nrl)

http://www.detiknews.com/read/2010/06/01/164907/1367708/10/anak-dipersulit-daftar-sekolah-adukan-saja-ke-posko-psb?881103605

Read more ...

Ajak Sosialisasi Anak Berkebutuhan Khusus

Senin, 31 Mei 2010 - 10:36 wib

YOGYAKARTA – Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dinilai masih belum merata. Sebagai wujud kepedulian sekaligus ingin menumbuhkan semangat belajar ABK, digagaslah lomba kreativitas anak inklusif dan umum taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Benteng Vredeburg, Minggu, 30 Mei, kemarin. Ketua Panitia Lomba kreativitas Sarwadi di sela-sela acara mengungkapkan, acara tersebut dilaksanakan untuk memperingati bulan pendidikan yang jatuh pada Mei.

Menurutnya, pendidikan merupakan hak semua warga negara, sehingga siapapun berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. ”Bagi kami, pendidikan tidak pernah mengenal status sosial, jenis kelamin, kondisi fisik, ataupun perbedaan lainnya. Namun pada kenyataannya, kami merasa pendidikan belum merata utamanya terhadap kepedulian pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” ujarnya.

Sarwadi mengungkapkan,lomba tersebut merupakan wadah untuk mempertemukan anak-anak umum dengan ABK di dalam satu persepsi tentang persamaan. Selain itu, mereka juga bermaksud memperkenalkan model pendidikan inklusif bagi orang tua ABK maupun anak umum. ”Kami ingin mempertemukan anak umum dengan ABK. Karena kami yakin setiap anak pasti mempunyai suatu kelebihan yang hebat, terlepas dari semua kekurangan yang ada di diri mereka masing-masing,” tuturnya.

Dengan slogan Aku Pasti Bisa, pihaknya ingin mengajak semua anak bermain dan belajar bersama tanpa saling membedakan. Acara tersebut juga berniat ingin menumbuhkan semangat belajar dan menanamkan keyakinan pada ABK dan juga anak-anak umum, sekalipun mereka memiliki kekurangan dalam diri.

Perlombaan yang digelar antara lain lomba baca puisi, mewarnai, dan menggambar. Para peserta lomba baca puisi memperebutkan trofi Gubernur DIY, lomba menggambar memperebutkan trofi Wali Kota Yogyakarta, dan trofi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta diperebutkan dalam lomba mewarnai.

Salah satu orang tua ABK Zulaikha mengatakan, anaknya yang bernama Muhammad Rizki Aditya baru pertama kalinya mengikuti perlombaan. Keikutsertaan Rizki dalam lomba mewarnai bertujuan untuk melatih konsentrasinya. ”Anak saya penderita autis yang cenderung hiperaktif. Dengan ikut acara-acara seperti ini, saya berharap dia bisa bersosialisasi dengan anak normal seumurannya. Selain itu, bisa sebagai latihan agar konsentrasinya bisa lebih terfokus,” ujarnya.
Jangan ketinggalan berita tentang Piala Dunia 2010, hanya di Okezone.com


Menurut Zulaikha, Rizki harus mendapat ekstra pendampingan meski tampaknya dia normal-normal saja. Sifatnya yang cenderung melukai diri sendiri dan orang lain kadang terjadi jika dirinya merasa tidak nyaman dan marah. Namun ternyata dibalik kekurangannya itu, Rizki termasuk anak yang jenius dengan IQ 130.

”Saya percaya Tuhan maha adil. Meski anak saya autis tapi dia diberi otak yang cerdas. Bahkan terkadang saya kalah kalau sudah menyangkut informasi-informasi di televisi karena hobinya menonton berita setiap hari,” ungkapnya.
(Koran SI/Koran SI/rhs)

http://kampus.okezone.com/read/2010/05/31/373/337744/ajak-sosialisasi-anak-berkebutuhan-khusus

Read more ...

Jajanan Anak Sekolah Memprihatinkan

Senin, 31 Mei 2010 - 15:40 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kustantinah merasa prihatin dengan masih rendahnya tingkat keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

“Sembilan belas persen keracunan terjadi di sekolah,” ungkap Kustantinah pada ”Lokakarya Jejaring Promosi Keamanan Pangan”, Senin (31/5) di Jakarta. Turut menjadi pembicara Meneg PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar.

Kustantinah mengatakan, hasil pengawasan Direktorat Inspeksi dan Pangan BPOM bersama 26 Balai Besar POM di seluruh Indonesia pada 2007 menunjukan, 43 persen PJAS tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin dan bahan tambahan pangan.

Untuk mengatasi masalah ini, Kustantinah mengimbau peran orang tua terutama kaum ibu lebih maksimal mengawasi dan mengarahkan makanan anak. Di samping itu perlu ditingkatkan kerjasama terpadu yang melibatkan lintas sektor seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kemeneg PP dan PA, Kementerian Perdagangan dll. (aby/B)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/05/31/jajanan-anak-sekolah-memprihatinkan

Read more ...

20 Persen RSBI buat Si Miskin

Senin, 31 Mei 2010 | 08:12 WIB

RSBI Hanya buat Si Kaya
SURABAYA - SURYA- Sekolah RSBI yang seharusnya lebih menekankan out put berlevel internasional, ternyata terjebak pada pendidikan eksklusif yang hanya bisa diakses orang kaya (berduit). Karenanya, program ini perlu segera dievaluasi.

Saat meresmikan TBM@Mall di Cito, Minggu (30/5), Mendiknas Muhammad Nuh mengisyaratkan perlunya program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dievaluasi. Apalagi, program ini sudah berjalan empat tahun.

Kepada wartawan, Nuh menyatakan falsafah RSBI itu mengacu pada UU Sisdiknas yang mengamanatkan kualitas internasional. “Penduduk kita besar, tapi kualitasnya perlu didorong, karena itu ada RSBI. Tidak mungkin semua penduduk menjadi juara, namun harus ada sebagian yang berkelas juara,” katanya.

Kendati demikian, setiap orang harus bisa mengakses RSBI, karenanya sekolah ini tidak boleh menjadi “eksklusif” dengan tarif yang mahal. Kalau ternyata RSBI mahal, maka perlu dievaluasi.

Evaluasi, kata mantan Rektor ITS Surabaya ini, perlu dilakukan terhadap aspek kualitas, ‘output’ berupa anak didik yang menjadi juara, fasilitas, tenaga pengajar, dan aspek akses. Dari segi pengajar, apa sudah ada sekian orang bergelar S2. Demikian pula dari segi siswa, apakah hanya anak yang mampu secara ekonomi yang bisa mengakses sekolah ini.

“Kalau dalam evaluasi ditemukan praktik-praktik yang menyimpang dari UU Sisdiknas, maka nanti akan ada regulasi, misal RSBI harus memberi peluang 20 persen untuk siswa yang tidak kaya dengan sistem subsidi silang,” katanya.

Evaluasi, katanya, harus tuntas tahun ini. Tahun ajaran berikut sudah ada regulasi RSBI. Mengenai kemungkinan siswa RSBI melanjutkan studi ke luar negeri, Nuh mengatakan hal itu bukan keharusan. “RSBI itu nggak harus ke luar negeri, karena yang penting memiliki kualitas yang nggak kalah dengan lulusan luar negeri,” tegasnya.

Ketua II Dewan Pendidikan Surabaya Isa Anshori kemarin menyatakan, untuk bisa masuk RSBI, memang perlu prestasi akademis. Namun, prestasi ini hanya bisa dibangun dengan kekuatan ekonomi, yakni dengan mengikuti aneka kursus di luar sekolah.

”Program yang menyedot banyak biaya pemerintah ini kontras dengan kondisi masyarakat di mana untuk bersekolah regular saja masih banyak yang putus sekolah,” tuturnya.

Di Surabaya, jumlah sekolah RSBI terus bertambah. Kini, yang RSBI sudah ada tiga SMAN, dua SMPN, dan enam SMKN. Selain itu, ada beberapa sekolah yang telah diajukan sebagai RSBI seperti SMPN 19, SMPN 3, SMPN 12, SMPN 22, SMA Petra, SMA Santa Maria, SMAN 6, SMAN 20, SMKN 3, SMKN 4, SMKN 7, SMK St Louis, SMK Petra, SMK Mater Amabilis, dan SMK PGRI 1.

Kadindik Jatim Suwanto menyatakan, pihaknya akan segera mengevaluasi operasional RSBI di Jatim, terutama dari sisi pembiayaan. Caranya adalah dengan memantau anggaran pendapatan dan pengeluaran sekolah (RAPBS). RSBI, katanya, tak boleh menetapkan biaya pendidikan semaunya. “Kami bisa melihat benar-tidaknya sekolah menetapkan pungutan ke walimurid berdasarkan RAPBS,” ujarnya.

Rencananya, Suwanto akan mengumpulkan seluruh kadindik kabupaten/kota bulan depan untuk mengevaluasi RSBI bersama.nrey

http://www.surya.co.id/2010/05/31/20-persen-rsbi-buat-si-miskin.html

Read more ...

RSBI Dimanjakan, Non-RSBI “Dimatikan”?

* Kamis, 3 Juni 2010 | 15:09 WIB

JAKARTA - SURYA - Pernyataan Wakil Presiden Boediono untuk menutup sekolah-sekolah yang dianggapnya tidak mampu memenuhi standar dinilai semakin tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil akan pendidikan.

Dari sini kita melihat, sebetulnya negara telah gagal memberikan layanan pendidikan pada semua warga negaranya. Kontras dengan RSBI/SBI.
Ade Irawan

Demikian ditegaskan Koordinator ICW Bidang Pendidikan kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (3/6/2010). Menurut dia, pernyataan Wapres itu sangat kontras dibandingkan dengan tekad kuat pemerintah mengembangkan sekolah-sekolah publik menjadi rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI)/sekolah berstandar internasional (SBI).

Diberitakan sebelumnya dalam dialog dengan komunitas pendidikan se-Yogyakarta di SMA Negeri Teladan I di Yogyakarta, Rabu (2/6/2010), Wapres menyatakan, berdasarkan pemetaan hasil ujian nasional (UN), sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar akan dibantu. Namun, jika sudah berkali-kali dibantu, tetapi masih belum bisa memperbaiki diri dan tetap jelek, lebih baik sekolah tersebut ditutup.

“Dari sini kita melihat, bahwa sebetulnya negara justeru telah gagal memberikan layanan pendidikan pada semua warga negaranya. Jelas, ini kontras sekali dengan rencana-rencana pemerintah pada RSBI atau SBI,” kata Ade.

Ade menambahkan, pemerintah terlihat semakin mendorong pendidikan nasional mengarah pada area privatisasi. Sekolah-sekolah publik atau negeri berstatus RSBI yang sudah bagus fasilitasnya justeru seolah dimanjakan dengan diberi dana pembinaan lebih besar ketimbang sekolah publik non-RSBI.

“Istilahnya, sekolah negeri yang sudah sekarat malah dimatikan. Bukan apa-apa, yang di sekolah-sekolah non-RSBI itu kan kebanyakan orang miskin atau menengah ke bawah,” ujar Ade.

latief/kcm

http://www.surya.co.id/2010/06/03/rsbi-dimanjakan-non-rsbi-dimatikan.html

Read more ...

Cegah Komersialisasi Pendidikan, RSBI Harus Dibatasi

Ahad, 30 Mei 2010, 14:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MALANG – Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menarik minat banyak siswa di Kota Malang. Sebanyak 2.016 siswa berebut untuk mengisi bangku di sekolah-sekolah yang berstatus RSBI itu. Ribuan siswa itu tidak peduli berapa besar pungutan yang harus dibayar. Bagi keluarga miskin (Gakin) tentunya sulit terjangkau.

Padahal, selama ini pemerintah selalu mendengung-dengungkan soal pendidikan gratis. Makanya, kalangan dewan di DPRD Kota Malang meminta agar penambahan RSBI dihentikan. ‘’Kalau semua sekolah negeri menjadi RSBI, siswa dari Gakin tak akan bisa menikmati pendidikan di sekolah berstatus negeri itu,’’ kata Ketua Fraksi PDIP Kota Malang, Sri Untari, Ahad (30/5).

Dijelaskan dia, bahwa semua siswa berminat untuk sekolah di RSBI itu. Namun, jika biaya pendidikannya tinggi, mereka tidak akan bisa menjangkau. Sementaa, hampir semua sekolah juga berkeinginan menjadi RSBI. Baik itu sekolah di tingkat SD, SMP, hingga SMA/K.

Sebagai bukti banyaknya minat siswa yang sekolah di RSBI itu pada penerimaan siswa baru tahun 2010 ini. Ada sekitar 2.016 siswa yang berkompetisi masuk RSBI tingkat SMA saja. Dicontohkan RSBI di enam SMAN. Untuk SMAN 3 Malang ada sebanyak 418 siswa yang mendaftar. Sedngkan di SMAN 4 terdapat 319 siswa, SMAN 5 mencapai 435 siswa, SMAN 8 terdapat 237 siswa dan SMAN 10 sekitar 80 siswa. ‘’Belum lagi sekolah di tingkat SMP dan SD,’’ katanya.

Makanya, politisi dari PDIP ini meminta agar jumlah RSBI dibatasi, sehingga tidak terjadi komersialisasi pendidikan. Jumlah RSBI untuk tingkat SD ditetapkan tidak melebihi 10 persen. Sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK tidak melebihi 20 persen.

Menurut dia, kalau semua sekolah menjadi RSBI diakui dia memang baik. Namun, terang dia, pemerintah daerah akan punya kewajiban memberi peluang dan kesempatan bagi warganya untuk menjalani pendidikan dasar 12 tahun. Kalau RSBI semua, biayanya mahal, maka akan sulit untuk merealisasikan pendidikan gratis 21 tahun.

Selain itu, pemda juga diminta memperhatikan sekolah-sekolah swasta. Alasannya, selama ini peran pemerinta daerah belum maksimal dalam memberikan pelayanan pendidikan. Padahal itu merupakan suatu kewajiban.

Karena itu, terang dia, kalangan DPRD melalui pansus yang membahas masalah laporan pertanggung jawaban tahunan wali kota diminta agar memperhatikan rekomendasi dewan. ‘’Di antara rekomendasi itu adalah pembatasan jumlah sekolah berstatus RSI dan perhatian terhadap sekolah-sekolah swasta ditingkatkan,’’ pungkasnya.

Red: taufik rachman
Rep: asan haji

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/05/30/117685-cegah-komersialisasi-pendidikan-rsbi-harus-dibatasi

Read more ...

Sekolah Berstandar Internasional Tidak Boleh Eksklusif

Rabu, 26 Mei 2010, 19:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR--Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengingatkan sekolah berstandar internasional atau rintisan sekolah berstandar internasional tidak boleh eksklusif.

"Jika sampai memposisikan diri sebagai sekolah eksklusif, maka akan menimbulkan kecemburuan di masyarakat," katanya usai mendampingi Wakil Presiden Boediono pada silaturahmi dengan kalangan SMA/SMK Kota Denpasar, Bali, Rabu.

Pernyataan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) itu terkait adanya usulan agar Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 diamandemen, karena dinilai telah mendorong daerah membentuk rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) yang menciptakan kastanisasi dalam dunia pendidikan.

Menurut dia, spektrum sekolah di Indonesia sangat luas, sementara di lain pihak Bangsa Indonesia dihadapkan pada kebutuhan akan sekolah-sekolah berstandar internasional. Yang terpenting, kata menteri, SBI tidak boleh menjadi eksklusif, tetapi harus terbuka untuk semua siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarganya.

"Inti dari semua ini adalah agar SBI tidak menjadi eksklusif untuk siapa pun, tetapi harus terbuka, jangan hanya untuk orang kaya, tetapi untuk semua masyarakat. Jika SBI hanya menjaring siswa-siswi dari kalangan orang kaya, akan menimbulkan kecemburuan," katanya.

Hal itu juga terkait dengan rencana Kementerian Pendidikan Nasional mengevaluasi RSBI untuk memantau mutu RSBI, sekaligus menanggapi banyaknya keluhan masyarakat mengenai penarikan dana yang terlalu tinggi oleh RSBI.

Sedangkan tentang hasil ujian nasional (UN), mendiknas mengatakan hingga saat ini proses evaluasi belum selesai karena harus dilakukan menyeluruh.

"Evaluasi masih berjalan, dan dilakukan menyeluruh, yakni tidak hanya terhadap hasil ujian nasional (UN) SBI, tetapi juga dari sisi pembiayaan. Karena kalau saya baca dari keluhan masyarakat selama ini, SBI selalu kaitannya dengan mahal. Padahal tujuan utama SBI kaitannya dengan mutu," katanya.

Mengenai adanya usulan agar UU Sisdiknas diamandemen, menurut dia UU tersebut tidak perlu diamandemen jika hendak melakukan pengevaluasian terhadap program SBI dan RSBI.
"Revisi UU itu akan mencerminkan sebenarnya hal itu dibutuhkan atau tidak. Jika memang mencerminkan kebutuhan, kita buat UU yang baru tanpa harus merevisi UU Sisdiknas yang sudah ada," kata Mohammad Nuh.

Red: taufik rachman
Sumber: antara

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/05/26/117317-sekolah-berstandar-internasional-tidak-boleh-eksklusif

Read more ...

DPRD Malang Tagih Janji Pendidikan Gratis Untuk Keluarga Miskin

Ahad, 23 Mei 2010, 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MALANG--anggota DPRD dari Fraksi PKS, Isa Ansori dan Bambang Triyoso menyesalkan adanya pungutan hingga Rp 2,7 juta untuk masuk SMKN di Malang. Apalagi kebijakan serupa berlaku untuk anak dari keluarga miskin.

Menurut Isa Anshori, pendidikan bagi anak Gakin sudah ada komitmen khusus. Komitmen itu, kata dia, berupa pengratisan biaya pendidikan. ''Ini sesuai dengan komitmen dari Kepala Dinas Pendidikan HM Shofwan,'' tegasnya.

Untuk itu, dia berjanji akan mempertanyakan masalah komitmen tersebut. Dia khawatir komitmen itu justru masih belum sampai ke tiap sekolah. Makanya, tandas dia, perlu dipertegas lagi apakah komitmen Kepala Dinas HM Shofan itu sudah sampai ke sekolah atau belum.

Hal senada juga diungkapkan Ketua KOmisi D, DPRD Kota Malang, MSyaiful Rusdi. Dia menjelaskan bahwa dengan adanya kasus ini, Dinas Pendidikan harus segera melakukan pengecekan ke tiap sekolah.

Alasannya, HM Shofwan sebelumnya sudah berjanji tidak akan memperbolehkan sekolah menarik biaya pada anak Gakin. ''Tidak peduli tarikan itu dikemas dengan apa, yang jelas itu tidak dibenarkan,'' tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Shofwan ketika dikonfirmasi berjanji akan melakukan klarifikasi terhadap SMKN 2 dan SMKN 6 itu. Menurut dia, memang sekolah tidak ada larangan untuk tak menarik biaya. Namun, bagi anak dari Gakin seharusnya ada keringanan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ada.

Dia contohkan, seperti pihak sekolah menurunkan tim survei ke rumah orang tua siswa. Jika memang berdasarkan hasil survei itu benar-benar tak mampu, maka siswa yanag bersangkutan diberi keringanan. ''Bahkan, jika perlu digratiskan,'' terang HM SHofwan.

Karena itu, dia akan mengedarkan surat pemberitahuan kepada sekolah-sekolah agar memberikan keringanan bagi siswa dari Gakin. Sehingga, siswa-siswa dari Gakin itu bisa sekolah seperti anak-anak dari non Gakin dengan layak dan baik. n a haji

Red: taufik rachman
Rep: asan aji

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/05/23/116784-dprd-malang-tagih-janji-pendidikan-gratis-untuk-keluarga-miskin

Read more ...

Sertifikat TPA Tak Bisa Gugurkan Siswa

PadangKini.com | Jumat, 21/05/2010, 13:31 WIB

PADANG—Siswa Sekolah Dasar yang tidak memiliki sertifikat dari Lembaga Pendidikan Al-Quran tak bisa digugurkan masuk SMP saat mendaftar melalui PSB (Penerimaan Siswa Baru) Online.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Bambang Sutrisno kepada PadangKini.com, Jumat (21/5/2010).

”Yang dijadikan patokan dalam penerimaan siswa baru itu tetap nilai Ujian Nasional (UN),” katanya.

Meski begitu, kata Bambang, sesuai Peraturan Daerah Kota Padang No. 06/2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, bagi siswa yang belum punya setifikat MDA dan TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) nanti di sekolahnya siswa tersebut diberi kesempatan 1 tahun untuk memperoleh sertifikat tersebut.

”Atau di sekolah juga bisa dibimbing, misalnya setiap Sabtu agar bisa baca tulis Al-Quran,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak ada siswa SD yang tidak bisa masuk SMP karena tidak punya sertifikat baca tulis Al-Quran dari Lembaga Pendidikan Al-Quran.

Meski begitu, penerimaan siswa baru jalur RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) di SMP Negeri 8 Kota Padang malah mencantumkan syarat utama memiliki setifikat katam (tamat) Al-Quran dan pandai baca-tulis Al-Quran bagi siswa muslim yang mendaftar.

Bahkan siswa masuk juga dites baca Al-Quran, selain tes kemampuan bahasa Inggris dan komputer. Namun syarat bahasa Inggris dan komputer tidak mewajiban sertifikat di sekolah rintisan internasional itu. (ynt/s)

http://www.padangkini.com/berita/single.php?id=6434

Read more ...

Tifatul: RPM Konten Itu Demi Internet Sehat

Sabtu, 20/02/2010 14:38 WIB

Luhur Hertanto - detikinet

Jakarta - Secara materi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia oleh Menkominfo Tifatul Sembiring dinilai positif sebab bertujuan untuk menyehatkan aktifitas berinternet. Namun bila ada klausul yang dianggap mengekang kebebasan, dia pun siap mecabutnnya.

"Jadi rancangan itu, kalau membelenggu akan saya cabut," kata Tifatul di sela pencanangan Gerakan Indonesia Menabung di Arena PRJ, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/2/2010).

Dia menjelaskan, draft RPM Multi Media yang kini sedang menjadi polemik merupakan hasil kerja pada 2006. Pada saat itu Depkominfo masih dipimpin oleh Prof. M. Nuh yang saat ini mempimpin Kementerian Pendidikan Nasional.

"Apa yang dirancang sejak 2006 itu pun tidak jelek-jelek banget sebenarnya," sambung Tifatul.

Menurutnya niat utama RPM Multi Media itu disusun adalah sebagai upaya mencegah ada peluang kejahatan melalui medium internet. Seperti penyebaran pornografi, perjudian online, penistaan terhadap agama dan tindakan lain yang termasuk dalam negatif list.

"Menurut saya itu untuk internet sehat. Saya tetap akan kampanyekan internet sehat," tegas mantan Presiden PKS ini.

http://www.detikinet.com/read/2010/02/20/143820/1303382/398/tifatul-rpm-konten-itu-demi-internet-sehat

Read more ...

Sepekan Tak Sekolah Karena Ruang Kelas Ambruk

Minggu, 21 Pebruari 2010 09:13 WIB

Jambi (ANTARA News) - Puluhan pelajar Mandrasah Nurul Sa`adah di Kelurahan Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, sudah sepekan tidak belajar karena ruang kelasnya ambruk.

Kepala Madrasah Nurul Sa`adah H Kamarudin, ketika dikonfirmasi, Minggu, membenarkan ada kelas roboh akibat tebing penyangga longsor dan terpaksa seluruhnya dirobohkan agar tidak menyeret kelas lain.

"Akibat kejadian ini sekitar 40 siswanya kami liburkan," ujarnya.Madrasah Nurul Sa`adah yang dibangun belasan tahun lalu itu berada persis di pinggiran Sungai Batang Tembesi dan tidak memiliki tebing penahan dengan mengunakan turap.

Akibat meluapnya sungai akibat hujan yang terus mengguyur Jambi dalam sepekan terakhir, sekolah itu ambruk karena pondasinya terkikis air sungai.

Kini satu lokal sudah roboh, dan lokal yang lain serta rumah penduduk setempat juga ikut terancam longsor.Sekolah tersebut memiliki tiga lokal belajar.

Kamarudin berharap agar sekolahnya dapat direlokasi ke tempat lain, sebab lokasi sekarang ini tidak memungkinkan lagi untuk didirikan bangunan atau ditempati.

Secara terpisah, Wakil Bupati Sarolangun H Cek Endra yang bersama Camat Sarolangun Junaidi Janum dan lurah usai meninjau sekolah dan lokasi longsor mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang ada.

Pemkab Sarolangun akan memprioritaskan pembangunan gedung Madrasah Nurul Sa`adah di tempat baru dengan mengunakan tanah wakaf yang telah dipersiapkan oleh warga.

Selain itu, pihaknya juga akan membangun turap dan memasang bronjong di sisi sungai yang mengaliri Dusun Sarolangun Kelurahan Dusun Sarolangun itu.

"Kondisi yang berbahaya ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, harus segera dibangun tebing penahan," kata Wakil Bupati.

Pembangunan madrasah baru direncanakan terlaksana pada 2011, sedangkan pembangunan turap perlu perencanaan matang agar tidak mudah longsor akibat hantaman air saat meluap.

Kondisi yang ada saat ini tidak bisa dibiarkan karena bisa mengancam kelestarian dan rumah warga, tambah Cek Indra.(KR-YJ/A038)

http://www.antaranews.com/berita/1266718428/sepekan-tak-sekolah-karena-ruang-kelas-ambruk

Read more ...

'Jangan Tolak Murid Berkebutuhan Khusus'

Ahad, 21 February 2010, 06:31 WIB

JAKARTA--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta sekolah umum tidak menolak siswa berkebutuhan khusus (inklusif) untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar layaknya peserta didik lainnya, karena tidak semua daerah telah memiliki sekolah khusus. "Saya mengharapkan agar sekolah umum, terutama di daerah, memberikan kesempatan bagi anak-anak yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial," kata dia saat membuka Rakor Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) di Surabaya, Sabtu (20/1) malam.

Mendiknas mengingatkan, penolakan karena alasan akses bagi anak-anak inklusif sama saja dengan tindakan diskriminasi, sebab berbagai keterbatasan yang disampaikan pihak sekolah umum untuk bisa menerima anak inklusif sebenarnya bisa dicarikan solusinya. "Harus dapat dimaklumi pula mengingat anak berkebutuhan khusus sebagian besar tinggal di pelosok desa-desa dan kecamatan, sedangkan keberadaan sekolah luar biasa (SLB) atau sekolah khusus, seperti sekolah bagi anak-anak TKI, sekolah bagi anak di pulau-pulau terluar dan sekolah bagi anak Lapas hanya berada di kota/kabupaten," imbuh dia.

Karena itu, pada 2010 ini pemerintah terus memperluas implementasi program pendidikan inklusif pada tingkat SD, SMP, SMA dan SMK umum atau sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus yang tinggal di desa, kecamatan, berpeluang untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain di sekolah biasa/umum. Selain itu, Kementerian Pendidikan Nasional akan mengakomodasi fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus dengan kelainan fisik, baik dalam pembangunan sekolah baru maupun proses rehabilitasi gedung sekolah.

"Kami akan mulai tahun 2010 sehingga fasilitas bagi penyandang cacat seperti jalur khusus bagi kursi roda, kamar mandi khusus sudah menjadi satu paket dalam pembangunan sekolah baru ataupun rehabilitasi sekolah," katanya. Lebih lanjut Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah akan memberikan perhatian khusus bagi pendidikan khusus yang termarginalkan melalui peningkatan alokasi anggaran bagi pendidikan khusus serta melakukan penataan manajemen pengelolaan sentra pendidikan khusus.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Eko Djatmiko mengakui, hingga kini masih banyak sekolah reguler/umum yang enggan menerima siswa dengan kategori inklusif karena berbagai macam alasan. "Di antaranya seperti tidak tersedia guru khusus yang bisa melayani anak inklusif, sekolah tidak memiliki fasilitas memadai untuk anak inklusif, dan kekhawatiran penolakan secara sosial dari peserta didik lainnya," katanya. Akibat penolakan tersebut, kata Eko, keprihatinan sejumlah orang tua anak inklusif pun tak bisa dihindari.

Red: irf
Sumber Berita: ant

http://www.republika.co.id/berita/104551/jangan-tolak-murid-berkebutuhan-khusus

Read more ...

Anak Meniru Pola Makan Orangtuanya

Rabu, 10/2/2010 | 22:36 WIB

KOMPAS.com - Seberapa sering Anda sebagai orangtua membawa anak-anak ke restoran
cepat saji untuk merayakan ulangtahun mereka? Atau memberikan es krim saat tangisannya tak juga berhenti? Tanpa disadari Anda sedang memanjakan anak dengan makanan yang bisa membuat anak kurang atau malah kelebihan gizi.

Padahal, seperti dikatakan dr Fiastuti Witjaksono, SpGK, dokter spesialis gizi klinik, orangtua harus jadi role model. "Anak itu kenal makanan dari orang tuanya. Kalau tidak kita kenalkan, mereka tak akan kenal," papar dr Fiastuti beberapa waktu lalu.

Menurutnya, orangtua sebaiknya tidak mengenalkan anak di bawah satu tahun dengan makanan bergaram, gula, atau penyedap rasa berlebih. Begitu pun dengan susu, sebaiknya kenalkan sejak awal dengan susu tanpa rasa (plain). Karena makanan seperti ini akan mempengaruhi rangsangannya terhadap makanan, yang berujung pada pertumbuhan yang tidak optimal, baik secara kualitas maupun kuantitas.

"Secara kuantitas anak harus terpenuhi gizinya. Namun perlu juga diperhatikan rangsangan terhadap pertumbuhan anak yang bisa didapatkan dari proses belajar makan, bersosialisasi atau lainnya dengan proses yang nyaman tanpa paksaan. Makin banyak rangsangan yang diterima oleh anak pastinya kemampuan otaknya untuk menerima dan bereaksi terhadap rangsangan akan terasah," papar dr Fiastuti, yang berpraktek di Semanggi Specialist Clinic.

Soal gizi dan makanan, dr Fiastuti melanjutkan jumlahnya harus cukup dan bukan lebih. Hindari makanan seperti es sirup, minuman bersoda, kalori tinggi, dan gorengan untuk menghindari anak dengan kelebihan kalori atau lemak. Jangan pula mengajari anak untuk menikmati junk food karena berlemak tinggi, bergaram tinggi, dan bergula tinggi.

Sangat mudah mengenali anak yang kurang gizi, yakni dari berat badan (cenderung turun dan atau tidak sesuai dengan perbandingan berat dan usianya), sulit bicara, dan kondisi tubuh yang kuyu (lemas). Jika sudah begini, artinya pertumbuhan anak Anda tidak optimal.

Ketegasan orangtua, terutama para ibu, dalam pilihan makanan, menjadi urusan penting. Para ibu dituntut menjadi lebih kreatif dan punya pengetahuan lebih untuk mengakali ini. Misalkan, hanya berikan cokelat seminggu sekali ketika anak berbuat baik selama tujuh hari tersebut. Anak menjadi tak kecanduan dengan makanan manis. Atau Anda punya cara lain yang lebih kreatif?

C1-10
Editor: din

http://female.kompas.com/read/xml/2010/02/10/22361138/Anak.Meniru.Pola.Makan.Orangtuanya

Read more ...

Di Sekolah Perlu Ada Muatan Lokal Penggunaan Produk Dalam Negeri

Rabu, 10 February 2010, 17:45 WIB

BANTUL--Tantangan dalam menghadapi perdagangan bebas Cina dan ASEAN harus menjadi peluang. Untuk itu harus dilakukan dengan proses penyiapan yang sistemik, di antaranya dengan membangun pasar, pembiayaan yang murah bagi kelompok UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) dan percepatan terhadap infrastruktur.

Selain itu, pemanfaatan produk dalam negeri harus dimaknai dengan pemanfaatan pembiayaan APBD, kata Ketua Badan Pengembangan Perdagangan dan Jasa Keuangan Yogyakarta Robby Kusumaharta pada Republika, usai Seminar Antisipasi IWAPI DIY dalam menghadapi Era "Pasar Bebas" Dampak CAFTA 2010, di Komplek Paramsamya Bantul, Rabu (10/2) .

Menurut Robby, gerakan untuk mencintai dan menggunakan produk nasional di semua lapisan masyarakat. Upaya ini harus menjadi bagian dari proses pendidikan, sehingga menjadi bagian dari jati diri bangsa sebagaimana terjadi di Jepang dan Korea. Untuk itu, IWAPI bisa melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah untuk memberikan muatan lokal yang menanamkan kepada para siswa sejak dini agar menggunakan produk dalam negeri.

Dia berharap agar IWAPI DIY membuat suatu pernyataan bersama secara resmi yang ditujukan kepada pemerintah dan instansi terkait agar untuk memperkuat daya saing, pemerintah harus menurunkan bunga bank di bawah 10 persen. Karena di Malaysia bunga bank hanya enam persen, di Cina bunga bank hanya empat persen dan bahkan di Singapura bunga bank hanya 2,5 persen.

Lebih lanjut Robby yang juga Penasehat ASMINDO (Asosiasi Mebel Indonesia) mengatakan untuk memperkuat penjualan, IWAPI hendaknya minta subsidi dari pemerintah yang dicadangkan dana promosi ke DPRD DIY.

Red: krisman
Reporter: nri

http://www.republika.co.id/berita/103697/di-sekolah-perlu-ada-muatan-lokal-penggunaan-produk-dalam-negeri

Read more ...

Penghapusan Kelas 'Istimewa' di Sekolah

Senin, 8 Februari 2010

KEPUTUSAN penghapusan kelas untuk anak-anak khusus atau kelas unggulan telah dikeluarkan pemerintah awal Januari 2010 lalu dan berlaku mulai tahun ajaran 2010--2011.

Penghapusan kelas untuk anak-anak berbakat khusus itu dituangkan dalam surat Dirjen Mandikasmen Nomor: 0015/C3/KP/2010. Kebijakan tersebut berlaku di seluruh Indonesia.

Hal tersebut pada dasarnya dengan pertimbangan, ada indikasi pemaksaan dari orang tua agar anaknya harus masuk kelas unggulan bahkan akselerasi. Akibatnya, banyak siswa yang tertekan dan secara mental mereka tidak siap mengikuti proses pembelajaran dengan baik.

Kemudian siswa menjadi anak pemberontak dan merasa menjadi anak paling pandai di antara teman-teman bermainnya yang lain. Oleh karena itu, terjadi dua arus dukungan untuk tetap mempertahankan kelas unggulan atau bahkan kelas tersebut dihapuskan.

Berdasarkan pada hal tersebut, tema polling kali ini adalah Penghapusan kelas istimewa di sekolah. Tema ini sengaja digulirkan dengan maksud mengetahui seberapa besar opini masyarakat mengenai rencana pemerintah untuk menghapus kelas akselerasi, unggulan dan bilingual di sekolah unggulan.

Pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui rencana pemerintah untuk menghapus kelas akselerasi, unggulan dan bilingual di sekolah unggulan? Sebanyak 36% responden menjawab ya.

Kebanyakan responden mengetahui informasi tersebut dari surat kabar. Hal ini dikarenakan ada beberapa media cetak di Provinsi Lampung yang intens memberitakan rencana tersebut.

Sedangkan responden yang menjawab tidak berjumlah 64%. Responden sama sekali tidak mengetahui tentang adanya rencana pemerintah untuk menghapus kelas akselerasi, unggulan, dan bilingual di sekolah unggulan tersebut. Justru sebagian responden memilih tidak mau terlalu ambil pusing dalam rencana pemerintah tersebut.

Pertanyaan kedua, apakah Anda setuju dengan rencana pemerintah untuk menghapus kelas akselerasi, unggulan dan bilingual di sekolah unggulan tersebut?

Sebanyak 21% responden menjawab setuju. Responden menilai keberadaan kelas tersebut dapat mengotak-ngotakkan siswa di sekolah. Responden melihat sistem tersebut tidak merata dan adil bagi siswa-siswa lain yang bersekolah di tempat tersebut.

Sedangkan yang menjawab tidak setuju berjumlah 37%. Responden tidak menyetujui dengan rencana pemerintah menghapus kelas akselerasi, unggulan, dan bilingual di sekolah unggulan. Responden menilai keberadaan kelas tersebut nantinya diharapkan mampu meningkatkan kemampuan siswa. Selain itu, siswa-siswa yang berasal dari program tersebut merupakan siswa-siswa pilihan yang diharapkan mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Yang menjawab ragu-ragu berjumlah 42%. Responden merasa agak kurang yakin dengan rencana tersebut. Responden menilai keberadaan kelas unggulan tersebut mempunyai kebaikan dan kekurangan. Tinggal bagaimana pemerintah menanggapi respons masyarakat mengenai rencana tersebut.

Pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah manfaat dari kelas akselerasi, unggulan dan bilingual di sekolah unggulan tersebut?

Sebanyak 41% responden menjawab mengakomodasi kemampuan siswa yang mempunyai kelebihan intelektualitas. Masyarakat berpandangan kelas ini berguna sebagai pengkhususan siswa yang memang memiliki kelebihan intelektual atau kemampuan di atas rata-rata. Kemampuan yang lebih ini harus tetap diasah sebagai salah satu aset bangsa.

Sedangkan 23% responden menjawab lulusan dari alumnus kelas tersebut dapat diperhitungkan. Responden mengatakan lulusan dari hasil kelas ini harus tetap dijaga dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Misalkan diberikannya beasiswa bagi siswa di kelas unggulan yang nilainya stabil. Selain itu, siswa yang berasal dari kelas ini dapat dipromosikan untuk pengayaan lebih lanjut dan dipakai kemampuan lebihnya tersebut.

Sebanyak 16% responden menjawab sebagai motivasi bagi siswa yang lain untuk masuk kelas tersebut. Pada jawaban ini, masyarakat menilai kelas unggulan tersebut dapat dijadikan sebagai motivasi belajar siswa untuk dapat masuk ke dalam kelas unggulan. Dengan menumbuhkembangkan motivasi tersebut, diharapkan siswa memiliki semangat belajar lebih.

Responden yang menjawab untuk meningkatkan prestasi siswa sebesar 20%. Responden berpendapat kegunaan kelas unggulan ini dapat dipakai sebagai peningkatan prestasi siswa khususnya siswa yang memang telah bergabung ke dalam kelas tersebut.

Pertanyaan keempat, menurut Anda, apakah solusi yang tepat dalam menindaklanjuti rencana pemerintah untuk menghapus kelas akselerasi, unggulan dan bilingual di sekolah unggulan?

Sebanyak 51% responden menjawab pemerintah harus mengkaji lebih dalam mengenai kelas unggulan tersebut. Responden berpendapat keputusan pemerintah mengenai hal ini harus dikaji ulang guna menemukan solusi terbaik. Dalam sistem tersebut memang masih memiliki kekurangan-kekurangan dalam aplikasinya. Namun, responden merasa kelas ini tetap menyimpan harapan terhadap prestasi siswa.

Sebanyak 22% responden menjawab kelas unggulan tersebut harus dipertahankan, pada sekolah-sekolah yang dinilai terbaik di masing-masing daerah. Masyarakat menilai kelas unggulan ini harus tetap dipertahankan. Jika program ini dihapus, responden mengkhawatirkan siswa yang memiliki perbedaan dari kebanyakan siswa lainnya di bidang keintelektualan akan terganggu atau bahkan menurunkan kemampuan dasarnya. Untuk itu, paling tidak program ini tetap diberlakukan pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi terbaik di setiap daerah.

Sebanyak 17% responden menjawab program ini harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk menghindari masalah baru dalam dunia pendidikan. Menurut responden, program ini ditakutkan akan memunculkan masalah baru dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh, dalam penerimaan kelas unggulan akan muncul nepotisme karena akan menjadi kebanggaan orang tua jika anaknya dapat masuk ke dalam kelas unggulan.

Sebanyak 10% responden menjawab segera menghapuskan kelas unggulan tersebut. Hal ini bertujuan pemerataan pendidikan siswa. Responden menganggap kelas unggulan ini hanya akan menimbulkan permasalahan. Pertama yaitu diskrimanasi siswa. Kedua nepotisme dalam sistem penerimaannya, dan permasalahan lain yang belum terungkap. Untuk itu, responden berpendapat untuk menyetujui keputusan pemerintah dalam penghapusan kelas unggulan.

Berdasarkan hasil polling yang dilaksanakan selama dua hari (Sabtu dan Minggu), sebagian besar responden tidak mengetahui rencana pemerintah untuk menghapus kelas akselerasi, unggulan, dan bilingual di sekolah. Responden menilai ragu-ragu dengan nada pesimistis terhadap rencana pemerintah untuk menghapus kelas akselerasi, unggulan, dan bilingual di sekolah tersebut. Karena manfaat dari kelas istimewa tersebut adalah untuk mengakomodasi kemampuan siswa siswi yang mempunyai kelebihan intelektualitas. Sehingga, menurut responden, solusi yang tepat, pemerintah harus mengkaji lebih dalam mengenai kelas unggulan tersebut guna menemukan solusi yang terbaik untuk semua anak didik.

1. Apakah Anda mengetahui rencana pemerintah untuk menghapus kelas akselerasi, unggulan, dan bilingual di sekolah ?

a. Ya = 36%

b. Tidak = 64%

2. Apakah Anda setuju dengan rencana pemerintah untuk menghapus kelas akselerasi, unggulan, dan bilingual di sekolah tersebut ?

a. Setuju = 21%

b. Tidak Setuju = 37%

c. Ragu-ragu = 42%

3. Menurut Anda, apakah manfaat dari kelas akselerasi, unggulan, dan bilingual di sekolah unggulan tersebut ?

a. Mengakomodasi kemampuan siswa yang mempunyai kelebihan intelektualitas = 41%

b. Lulusan dari alumnus kelas tersebut dapat diperhitungkan = 23%

c. Sebagai motivasi bagi siswa yang lain untuk masuk kelas

tersebut = 16%

d. Untuk meningkatkan prestasi siswa = 20%

4. Menurut Anda, apakah solusi yang tepat dalam menindaklanjuti rencana pemerintah untuk menghapus kelas akselerasi, unggulan, dan bilingual di sekolah unggulan?

a. Pemerintah harus mengkaji lebih dalam mengenai kelas

unggulan tersebut = 51%

b. Kelas unggulan tetap dipertahankan pada sekolah-sekolah yang dinilai terbaik di masing-masing daerah = 22%

c. Program ini harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk menghindari masalah baru dalam dunia pendidikan = 17%

d. Segera menghapuskan kelas unggulan tersebut, hal ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan siswa = 10%

Metode 'Polling'

Polling ini terselenggara atas kerja sama antara Lampung Post dengan Laboratorium Politik dan Otonomi Daerah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila.

Polling dilaksanakan pada 6-7 Januari 2010. Responden merupakan masyarakat Kota Bandar Lampung dan sekitarnya berjumlah 200 orang, yang diambil secara acak dari buku telepon menggunakan metode systemic random sampling.

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010020808150517

Read more ...

Kemendiknas Akui Dapat Rapor Merah

Jumat, 05 February 2010, 20:23 WIB

JAKARTA--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, mengakui salah satu program 100 harinya mendapatkan rapor merah dari hasil evaluasi yang disampaikan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kunto Mangkusubro, Jumat (5/2).

Program yang dimaksud adalah program penguatan kemampuan bagi 30 ribu kepala sekolah dan pengawas.
"Maknanya kan berarti penilainnya serius. Kami tidak penuhi target, harus dilihat secara adil karena duduk perkaranya sampai dapat rapor merah posisi terahir mencapai 27.800," ujar Nuh, saat ditemui di Depok, Jumat (5/2).

Dari 30 ribu target yang harus dicapai, kata Mendiknas, pihaknya baru menyelesaikan 93 persennya sampai Februari 2010 atau 27.768 kepala sekolah dan pengawas. "Kurang satu pun akan tetap akan dinilai merah," katanya.

Padahal, dalih Nuh, sampai hari terakhir, Kemendiknas sebenarnya sudah merampunglkan program tersebut. Hanya saja belum membuat dan menyerahkan laporan rampung 100 persen.

Program penguatan pengawas dan kepsek, kata Nuh, juga sudah rampung, report itu dibuat sebelum hari Selasa lalu saat di Cipanas. ''Sudah selesai tapi ada keterlambatan kasih laporan,'' ujar Nuh.

''Kami hormati tapi secara substansi sudah selesai programnya hari Jumat. Sudah 93 persen, tapi karena maunya seratus, ya alhamdulillah nggak apa-apa, rapor merah tapi nilainya 93,'' canda Nuh.

Red: endro
Reporter: Annisa Mutia

http://www.republika.co.id/berita/103378/kemendiknas-akui-dapat-rapor-merah

Read more ...

Kalender Sekolah Kocar-Kacir

Sabtu, 6 Februari 2010 | 09:21 WITA

UN Dipercepat

BORONG, POS KUPANG.COM--Jadwal pelaksanaan ujian nasional (UN) yang dipercepat dari April ke Maret 2010 membuat kalender kegiatan sekolah "kocar-kacir", diubah total untuk persiapan menghadapi UN.

Seminari St. Pius XII, Kisol, Manggarai Timur (Matim) ikut merasakan dampak percepatan UN tersebut, dimana kelender/jadwal persiapan untuk semester VI harus diubah total disesuaikan dengan jadwal UN.

Kepala SMP-SMA Seminari, St. Pius XII, Kisol, Rm. Emilianus Sarimas, Pr. S.Fil, S.Pd yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/2/2010), mengatakan, dengan dimajukan UN, maka semua program yang telah dibuat untuk semeter VI harus diubah semuanya. "Program dalam kalender akademik kita menjadi kocar-kacir. Kita harus menyesuaikan lagi," katanya.

Meski UN dipercepat satu bulan, Sarimas optimis 36 siswa SMA dan 51 siswa SMP kelas III akan lulus dalam UN.

Mengenai persiapan menghadapi UN, ia mengatakan, tidak melakukan persiapan ekstra. "Persiapan sama seperti tahun sebelumnya. Ada les tambahan dua jam setiap hari kecuali Rabu dan Sabtu. Try out minggu ini satu kali, dan satu kali di akhir Februari," jelasnya.

Menurutnya, pengenalan bahan ujian tahun lalu dan pembahasan LJK sudah sering dilakukan. Namun yang paling penting adalah motivasi terhadap anak-anak.
Wakil Kepala SMPK St. Stanislaus Borong, Bernadus Ngapan, ditemui terpisah mengaku jadwal UN dipercepat berpengaruh pada persiapan siswa. "Kita harus mengikuti aturan perubahan jadwal UN dengan les tambahan yang sebelumnya empat hari seminggu menjadi lima hari seminggu. Try Out sudah kami lakukan tanggal 8 Januari dan pada 8 Februari nanti," jelas Ngapan.

Kepala SMPN 1 Borong, Drs. Ferdinandus Jerau, mengaku siswanya sudah siap mengikuti UN. "Percepatan jadwal UN tidak berpengaruh terhadap kelulusan siswa karena semua persiapan sudah dilakukan. Sosialisasi kepada orangtua murid sudah dilakukan, kisi-kisi soal sudah dibagi, pembahasan SKL, les tambahan sudah dilakukan termasuk try out dan hasilnya sudah 82 persen," jelasnya.

Kepala SMAK Pancasila-Borong, Rm. Aleksius Saridin Hiro, Pr, ditemui terpisah mengaku saat ini persiapan siswa menghadapi UN baru 35 persen. Hal ini lantaran waktu bagi siswa cuma satu bulan untuk mempersiapkan diri. "Meskipun waktu persiapan kurang, kita tetap berusaha maksimal dengan memberikan les tambahan, bimbingan sore hari untuk membahas soal tahun lalu dan SKL dari internet. Try out juga sudah kita lakukan tiga kali," kata Romo Leksi. (gg)

http://www.pos-kupang.com/read/artikel/42892/kelender-sekolah-kocar-kacir

Read more ...

Rehabilitasi Sekolah Jadi Ajang Pungli

Jumat, 29 Januari 2010 | 10:37 WIB

Warta Kota/Ichwan Chasani

Gambir, Warta Kota

Program rehabilitasi 48 gedung sekolah negeri di Jakarta dengan anggaran senilai Rp 48 miliar malah menjadi ajang pungutan liar bagi orangtua murid. Tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk pindah sekolah sehingga biayanya dibebankan kepada orangtua yang memindahkan sementara anaknya ke sekolah lain.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi E DPRD DKI Ichwan Jayadi, Kamis (28/1) di Jakarta. Ia menyatakan, biaya pemindahan ke sekolah penampung tidak dianggarkan APBD.

"Ujung-ujungnya orangtua murid lagi yang dipungut dan mereka menganggap ini pungutan liar karena seharusnya Dinas Pendidikan sudah memperhitungkan adanya biaya pindah. Nyatanya dinas tidak pernah mengusulkan biaya itu dalam satu paket meskipun kegiatan rehab total sekolah setiap tahun selalu ada," katanya.

Dalam kegiatan reses DPRD DKI beberapa waktu lalu Ichwan banyak menyerap keluhan orangtua murid soal pungutan di sekolah berkaitan dengan rehabilitasi sejumlah sekolah pada tahun 2009. Biaya pindah perabot sekolah ke tempat sekolah penampung sementara dibebankan ke orangtua dengan nilai bervariasi tergantung jarak tempuh dan berapa banyak barang yang diangkut.

Biaya pemindahan perabot SD lebih sedikit dibanding SMP dan SMA yang menelan biaya paling besar karena ada peralatan laboratorium dan sebagainya. Ongkos memindahkan perabot dan sewa gedung untuk menampung peralatan laboratorium maupun ruang kelas untuk proses belajar- mengajar, per siswa SMA mencapai Rp 300.000-500.000.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto mengakui, dalam penyusunan anggaran memang tidak terpikirkan adanya biaya mengungsi bagi sekolah yang direhab total. Selama ini biaya itu tidak dimasukkan dalam satu paket anggaran rehab total.

"Terima kasih untuk masukannya, kami akan carikan solusi masalah ini. Hanya sekarang memang kami belum menemukan solusi terbaik," katanya.

Menurut Taufik, yang lebih rawan adalah pemindahan siswa dan perabot SD dan SMP yang direhab karena tidak ada dana komite sekolah seperti halnya SMAN. Kebutuhan biaya pindah dan sewa tempat untuk proses belajar- mengajar atau menampung peralatan laboratorium yang dibebankan kepada orang tua murid akan lebih besar.

"Memang selama ini tidak ada pos anggaran pemda untuk pemindahan perabot dan lainnya bagi sekolah yang direhab total," tambahnya. Di samping itu, tidak ada biaya untuk kontrak gedung atau sekolah karena memang belum ada harga satuannya. Disdik masih kesulitan menetapkan parameter yang digunakan untuk mengajukan usulan anggaran sewa sekolah sementara. "Karena itu ke depan akan diusahakan semua biaya itu masuk dalam satu paket dalam anggaran rehab total per sekolah," tutur Taufik.

Ia menambahkan, karena situasinya darurat dan rehab bangunan sekolah harus dilaksanakan, maka perlu dicarikan solusi terbaik. "Biaya pindah dan sewa sekolah sementara ini akan kami ajukan dalam APBD perubahan nanti," katanya. (moe)

http://www.wartakota.co.id/read/news/20745

Read more ...

Siswa Gratis di Lebak Harus Bawa Jamkesmas

Kamis, 4 Pebruari 2010 05:57 WIB

Lebak (ANTARA News) - Siswa gratis SMA, SMK dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Lebak, Banten, harus melengkapi dirinya dengan keterangan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sehubungan dengan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di daerah itu.

"Saya menolak jika siswa ingin sekolah gratis, namun tidak menyertakan surat Jamkesmas," kata Kepala SMKN 1 Rangkasbitung, H Sukatmana, Rabu.

Dia mengatakan, pada tahun ajaran 2009-2010 ini pihaknya menerima siswa kelas 10 digratiskan sebanyak 47 orang. Mereka berasal dari keluarga miskin yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah kejuruan.

Ke-47 orang itu benar-benar orangtua mereka tidak mampu, namun mereka harus membawa serta surat Jamkesmas yang dikeluarkan pemerintah.

Pihaknya mengusulkan siswa miskin yang ditanggung melalui biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten seluruhnya 47 orang. Namun, yang diterima hanya 26 orang.

Untuk itu, sisanya sebanyak 21 orang terpaksa ditanggung sekolah dengan subsidi silang dari siswa yang mampu itu.

"Semua siswa miskin itu tidak dipungut biaya satu sen pun, namun dengan menyertakan Jamkesmas itu," katanya.

Menurut dia, saat ini banyak orangtua siswa yang secara ekonomi mampu, namun mereka ingin sekolah gratis dengan membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kelurahan maupun desa.

"Pada prinsipnya saya menolak SKTM, meskipun mereka benar-benar miskin, karena pemerintah daerah menggratiskan pendidikan hanya bagi siswa yang memiliki surat jamkesmas bukan SKTM," katanya.

Salah satu orangtua siswa, Nana (55), warga Pasir Malang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, mengaku dirinya sudah tak sanggup lagi membiayai anaknya yang kini duduk di kelas 10 di SMKN 1 Rangkasbitung.

Oleh karena itu, dirinya membuat SKTM dari desa agar digratiskan biaya pendidikanya, tetapi pihak kepala sekolah menolaknya dengan alasan harus disertakan kartu Jamkesmas.

"Saya merasa bingung dengan tidak memiliki kartu Jamkesmas itu. Sedangkan, anak ingin sekolah," ujar Nana.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Asep Komar mengatakan, pihaknya menggratiskan siswa miskin itu sebanyak 1.550 orang, karena keterbatasan dana APBD tersebut.

Siswa yang digratiskan tersebut harus melengkapi dirinya dengan surat keterangan Jamkesmas, karena mereka diprioritaskan untuk mendapat bantuan biaya pendidikan.(MSR/K004)

http://www.antaranews.com/berita/1265237825/siswa-gratis-di-lebak-harus-bawa-jamkesmas

Read more ...