Parade Kemiskinan

Senin, 13 September 2010 00:01 WIB

KEMISKINAN menjadi penyakit yang telah diterima sebagai kewajaran permanen. Sama seperti korupsi, kemiskinan di Indonesia bermutasi sehingga memperoleh kekebalan. Dalam setiap kesempatan, baik sakral maupun formal, kemiskinan mempromosikan dirinya dalam derajat yang ekspansif.

Dalam suasana demokrasi yang mendewakan akuntabilitas dan transparansi, kemiskinan diekspos dan terekspos oleh media sebagai good news. Kematian seorang tunanetra bernama Johni Malela di depan pagar Istana Presiden karena berdesakan untuk bersilaturahim Idul Fitri, dengan harapan mendapat saweran, menjelaskan dengan gamblang bahwa kemiskinan telah memamerkan diri ke pusat-pusat kekuasaan.

Itu disebabkan semakin ke pusat kemiskinan memperoleh penghargaan yang lebih mahal dan lebih patut. Karena itu, tidak mengherankan ketika orang miskin berebut kesempatan mempromosikan diri di Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan. Setiap musim Lebaran tiba, orang-orang miskin memperoleh momentum untuk berparade memperebutkan saweran.

Kematian Johni tidak perlu diperdebatkan dari sisi pertarungan interes politik dan karena itu dibawa ke aroma politis. Tetapi, itu menegaskan dengan jelas tentang sebuah hal, kemiskinan di Indonesia telah kehilangan batas-batas kepatutan. Tidak saja orang miskin memamerkan diri secara tidak patut, tetapi menyapa orang miskin dan kemiskinan pun telah kehilangan kepatutan.

Setiap menjelang Lebaran setiap kali itu pula kita menyaksikan tragedi kemiskinan. Tragedi karena orang miskin kehilangan akal sehat dan kepatutan untuk rela mati hanya memperebutkan secangkir beras dan setitik minyak goreng. Dan, tragedi juga ketika orang-orang kaya yang memiliki kerelaan memberi, tetapi dengan gaya menyawer yang haus ekspose.

Kemiskinan akhirnya terlembaga menjadi rezeki di balik malapetaka kemanusiaan. Mereka yang memiliki naluri bisnis mengorganisasi orang miskin dari perdesaan untuk disebar di pusat-pusat keramaian di kota-kota untuk kemudian menerima setoran.

Celakanya, negara pun menganut gaya saweran untuk mengatasi kemiskinan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah contoh paling sederhana, tetapi sangat jelas tentang gaya ini. Setiap tanggal pembayaran BLT, setiap kali itu pula orang-orang yang mengaku miskin berparade di depan kantor lurah maupun camat atau kantor pos berebut rezeki.

Tetapi, kita masih saja bertengkar tentang pahala dan mudarat BLT. Tidak ada kesepakatan sampai sekarang tentang kepatutan atau ketidakpatutan kebijakan yang beraroma saweran ini.
Karena terhibur oleh saweran, negara sampai sekarang kehilangan akal mengatasi kemiskinan secara substansial. Saweran juga menyebabkan kemiskinan menjadi proyek yang menggiurkan. Karena proyek, muncullah orang-orang yang berpura-pura miskin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan gampang menjadi sasaran kritik karena politik citra. Tidak semuanya buruk pilihan politik ini. Kita ingin mendorong agar dalam sisa kepemimpinan yang tinggal empat tahun, bisakah SBY menancapkan citranya dengan tekad menghapus parade orang miskin di jalan-jalan di seluruh Indonesia? Kalau mau, pasti bisa.

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/13/168162/70/13/Parade-Kemiskinan-

Read more ...

Jabar Gelontorkan Rp 2 M untuk Atasi Gizi Buruk

Kamis, 27 Mei 2010 | 11:21 WIB

BANDUNG, TRIBUN-Dinas Kesehatan Jawa Barat menganggarkan dana Rp 2 miliar khusus untuk membentu balita yang menderita gizi buruk.

Kadinkes Jabar, Alma, mengatakan bantuan keuangan gubernur ini disebar di 26 kabupaten dan kota di Jabar.

"Pemanfaatan uangnya untuk memberian makanan tambahan para penderita , biaya pendampingan oleh kader, biaya tunggu bagi yang dirawat di RS biaya verifikasi, pembinaan, dan evaluasi," ujarnya di Bandung, beberapa saat lalu.

Di Jabar sendiri kini tercatat tak kurang dari 1.500 penderita gizi buruk.

http://tribunjabar.co.id/read/artikel/22206/jabar-gelontorkan-rp-2-m-untuk-atasi-gizi-buruk

Read more ...

Bayi Hydrocephalus Perlu Bantuan

02/06/2010 10:13 | Hydrocephalus

Arif Nur

* Tiap Hari Kepala Willy Kian Membesar

Liputan6.com, Blora: Sungguh malang nasib Muhammad Lukman Hakim. Bayi berusia setahun itu mengalami hydrocephalus atau pembesaran di bagian kepala. Hidupnya kini tergantung pada selang yang menempel di tengkorak kepala. "Kami pasrah. Tidak tahu harus bagaimana lagi," kata Siti, ibu Lukman ketika ditemui di rumahnya di Tunjungan, Blora, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Menurut Siti, selang di kepala Lukman sengaja ditanam tim dokter sejak setahun silam. Selang ini dianggap sebagai satu-satunya cara Lukman bertahan hidup dan melawan penyakit hydrocephalus.

Penderitaan Lukman tak luput dari kemiskinan yang dialami Siti dan keluarga. Sebagai buruh tani, Siti tak mampu mencukupi kebutuhan gizi lukman sejak masih dalam kandungan. Ini membuat Lukman mengalami pembengkakan di bagian kepala sejak di dalam kandungan. "Saat itu posisi anak saya terbalik atau sungsang," tambah Siti.

Ironisnya, saat itu ayah Lukman, Yanto, pergi meninggalkan Siti dan anaknya. Dia tak sanggup melihat kenyataan pahit saat melihat kondisi Lukman. Yanto memilih pergi daripada mengakui Lukman sebagai anak.

Siti menambahkan, sebenarnya Siti pernah menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, keluarga tak sanggup membiayai sehingga akhirnya Lukman kembali dibawa pulang ke rumah. Saat ini, Lukman tinggal di rumah neneknya dengan kondisi kepala yang semakin hari kian membesar. "Saya benar-benar pasrah," ujar Siti, sedih.(ULF)

http://kesehatan.liputan6.com/berita/201006/279768/Bayi.Hydrocephalus.Perlu.Bantuan

Read more ...

Anak-anak Bergizi Buruk Kampung Noyadi "Berfestival Batuk"

Rabu, 26 Mei 2010 12:54 WIB

Mamberamo (ANTARA News) - Bagi banyak masyarakat asli Papua, Kampung Noyadi, boleh jadi, merupakan nama yang tidak dikenal walaupun perkampungan itu ada di kawasan Mamberamo.

Hanya segelintir pilot berkebangsaan lain, yaitu mereka yang sering melayani penerbangan di Distrik Mamberamo Tengah Timur (MTT), Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang bisa dengan pasti memberikan jawaban letak kampung tersebut.

Kampung Noyadi merupakan satu dari enam kampung di Distrik MTT, Kabupaten Mamberamo Raya.

Distik MTT dikenal sebagai daerah yang paling sulit dijangkau di kabupaten tersebut karena letaknya yang berada di tengah lebatnya hutan dan derasnya arus sungai Mamberamo.

Daerah itu dibentengi lereng perbukitan yang terjal dan kokoh. Di daerah seperti itulah Kampung Noyadi berada.

Noyadi hanya bisa dijangkau dengan pesawat berbadan kecil berpenumpang lima orang, dengan waktu tempuh kira-kira satu setengah jam perjalanan dari Bandara Sentani, Jayapura.

Wartawan ANTARA Jayapura yang mengikuti perjalanan tim Sensus Penduduk 2010 berkesempatan melihat kondisi kehidupan masyarakat di sana.

Masyarakat Noyadi, sama halnya dengan masyarakat lainnya yang ada di distrik MTT, hidup dengan berkebun dan bercocok tanam serta mencari sagu hutan sebagai makanan pokok.

Tingkat kesejahteraan mereka bisa dilihat dari kenyataan bahwa hampir seluruh anak-anak di kampung itu menderita gizi buruk.

Badan mereka kelihatan sangat kurus dengan perut yang membuncit. Kondisi itu masih ditambah dengan kulit mereka yang korengan.

Koreng di tubuh mereka itu, selintas, tampak seperti tato atau peta yang di sekujur tubuhnya.

Ketika malam hari tiba, perkampungan itu berubah seperti arena festival batuk, yang pesertanya didominasi anak-anak, yaitu mereka yang umumnya bergizi buruk dan korengan tersebut.

Suara batuk khas para penderita TBC itu terus bersahut-sahutan pada malam hari itu, seakan mereka tidak memberikan kesempatan pada tetangga mereka untuk batuk lebih hebat.

Para pendatang, termasuk para petugas sensus, pasti terganggu dengan suara batuk tersebut. Apalagi, rumah-rumah di kampung itu, yang berdinding dan lantai papan, saling berdekatan, sehingga suara batuk dari rumah sebelah seperti ada di rumah yang sama yang sedang ditempati.

Kepala Kampung Noyadi Kales Alle mengatakan, penyakit gizi buruk yang menimpa anak-anak di kampunng itu sudah berlangsung lama.

"Inilah kondisi kami di sini. Memang ada petugas yang turun memberikan pelayanan kesehatan dan membagikan obat, tetapi itu sangat jarang dilakukan. Dalam setahun saja belum tentu ada tenaga kesehatan yang datang ke sini," katanya.

Kales Alle menceritakan juga soal penyakit batuk yang diderita oleh anak-anak di kampungnya, yang menurutnya adalah sebuah wabah yang sangat berbahaya.

"Kasihan anak-anak kami, sudah banyak yang meninggal dunia karena penyakit yang mereka derita. Dalam satu bulan bisa satu atau dua orang anak yang meninggal," katanya.

Sekretaris kampung itu, Beni Aswa, yang memberikan keterangan bersama Kales Alle, menyatakan, para pengurus desa itu berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah setempat mengenai kesehatan di sana.

Menurut dia, warga ingin ada pelayanan kesehatan yang lebih rutin demi keselamatan generasi penerus kampung.

Pengurus kampung itu mengakui hampir semua anak di distrik MTT, seperti Kustra, Obogoi, dan Biri, memiliki permasalahan gizi buruk.Tapi, kondisi terburuk ada di Noyadi.

Keadaan itu membuat para kepala kampung, yaitu Kales Alle selaku Kepala Kampung Noyadi, Tomas Seido Kepala Kampung Obogoi, dan Rudi Asua Kepala Kampung Biri, meminta wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah setempat dan provinsi terhadap orang asli Papua tersebut.

"Katanya ada dana Otonomi Khusus yang jumlahnya puluhan triliun rupiah dan kebanyakan digunakan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Tetapi kami yang di pedalaman ini kenapa masih menderita seperti ini?" kata Tomas Seido.

Kenyataan di perkampungan itu memang berbeda dengan kebijakan Gubernur Papua dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Penyakit korengan, gizi buruk, dan batuk di perkampungan itu masih terjadi ketika Gubernur Papua menerapkan program pendidikan dan kesehatan gratis untuk orang asli di provinsi paling timur Indonesia itu.

Masyarakat setempat juga mempertanyakan kebijakan turun kampung Gubernur mereka yang belum kunjung ke daerah itu. Padahal, kebijakan itu dilakukan agar Gubernur bisa melihat secara langsung kondisi masyarakatnya dan memberikan bantuan kepada masyarakat di pelosok.

Kondisi itu ditambah kenyataan jarangnya Kepala Distrik MTT berada di kantornya, sehingga warga seperti tak memiliki tempat mengadu.

"Pak Distrik memang jarang ada di tempat tugas. Palingan hanya beberapa bulan sekali dan itupun cuma beberapa hari beliau ada di tempat tugas. Selebihnya selalu ke luar," kata Kales Alle.

Ketika ANTARA tiba di Kampung Kustra, ibu kota Distrik MTT, pernyataan itu terbukti.

Kantor distrik yang menjadi tempat pemerintahan kosong tak berisi, tak ada seorang pun pegawai distrik setempat berada di sana.

"Bapak Distrik tinggal di Kasso (sebutan untuk Kassonaweja, ibukota kabupaten Mamberamo Raya)," kata seorang warga Kampung Kustra.

Kasso merupakan sebutan bagi Kassonaweja, ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya, yang bisa dicapai dalam tiga jam perjalanan mengikuti arus Mamberamo dengan "speed boat" bermesin 40 PK.(KR-MBK/S018)

http://www.antaranews.com/berita/1274853281/anak-anak-bergizi-buruk-kampung-noyadi-berfestival-batuk

Read more ...

Dikucurkan Rp 3,9 Miliar Untuk Keluarga Miskin di Indramayu

Rabu, 26 Mei 2010 - 15:19 WIB

INDRAMAYU (Pos Kota) – Pemkab Indramayu mulai meluncurkan program PNPM Mandiri di 51 Desa dalam 4 kecamatan yaitu; Sukra, Indramayu, Jatibarang, Haurgeulis senilai Rp2,8 miliar dari APBN dan Rp1,1 Miliar dari APBD Pemkab Indramayu Tahun 2010.

Peluncuran program PNPM Mandiri untuk 2 Kecamatan Indramayu dan Jatibarang diluncurkan Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin, Rabu (26/5) di Desa Telukagung dan Kebulen.

Kadis Cipta Karya Indramayu Susanto, didampingi Nurman di Desa Telukagung mengemukakan, sasaran program PNPM Mandiri adalah masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan.

Dana PNPM Mandiri berasal dari bantuan salah satu Bank Islam yang berpusat di Arab Saudi. Dana dari APBN itu sifatnya hibah dikucurkan ke daerah dipadu dana penyertaan dari APBD Pemkab Indramayu. Dana itu kemudian digunakan untuk membiayai program yang diajukan masyarakat dan dilaksanakan sendiri.

“Ini merupakan kegiatan memotivasi masyarakat. Sehingga mereka berani mengajukan program kepada pemerintah yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Kami harapkan desa- desa berani mengajukan program jangka menengah dari dana stimulan,” katanya.

Dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur masyarakat miskin dan modal berputar, kata Susanto.(taryani/B).

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/05/26/dikucurkan-rp-39-miliar-untuk-keluarga-miskin-di-indramayu

Read more ...

800 Desa di Kalsel Tertinggal

Senin, 24 Mei 2010 15:05 WIB

BANJARMASIN--MI: Sebanyak 800 desa atau sekitar 40% dari 1.958 desa yang ada di Kalimantan Selatan (Kalsel), masuk kategori desa tertinggal.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kalse, Masderiansyah, Senin (24/5), mengungkapkan banyaknya jumlah desa yang masih tertinggal tersebut kini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dientaskan. "Masih banyak desa terutama di daerah terpencil dan pedalaman yang masih tertinggal," ungkapnya.

Data mengenai desa tertinggal itu merupakan hasil kajian pihak Kementerian Desa Tertinggal dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, ada 15 kriteria penilaian untuk menentukan suatu
desa masuk kategori tertinggal, di antaranya infrastuktur jalan, sarana umum, listrik, pendidikan, dan kesehatan penduduk.

Pemerintah, ujarnya, dalam empat tahun terakhir berupaya mengentaskan desa tertinggal di Kalsel melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) pusat dan Gerakan Pembangunan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan (Gerbangmastaskin). Namun program tersebut belum mampu menuntaskan desa tertinggal di Kalsel.

Sementara itu, anggota Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kalsel Ibnu Sina mengatakan ironis bila melihat masih banyaknya desa tertinggal dan angka kemiskinan di Kalsel yang wilayahnya kaya hasil tambang. "Kenyataan ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah selama ini tidak berhasil," tuturnya.

Menurutnya, banyak desa di Kalsel belum menikmati pelayanan listrik, kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Demikian juga status angka kemiskinan Kalsel, nomor dua terkecil di Tanah Air, kini menjadi pertanyaan mengingat angka patokan pendapatan rata-rata masyarakat
ditetapkan hanya sebesar Rp6.256 per hari.

Padahal menurut Bappenas, standar pendapatan minimal US$1,2 dan Bank Dunia sebesar US$2. "Jika mengacu pada standar Bappenas, jumlah orang miskin di Kalsel bisa mencapai 30 hingga 40 persen," tambahnya. (DY/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/24/144806/127/101/800-Desa-di-Kalsel-Tertinggal

Read more ...

Subsidi Energi Meningkat

Senin, 1 Maret 2010 | 04:15 WIB

Harga Minyak Mentah Naik, Harga BBM Tetap

Jakarta, Kompas - Pemerintah menyiapkan skenario defisit yang lebih besar, yakni 2,2 persen dari produk domestik bruto, pada APBN Perubahan 2010. Skenario ini guna mengantisipasi naiknya subsidi energi terkait dengan meningkatnya harga minyak mentah dan tarif dasar listrik yang tidak naik.

Dengan skenario defisit 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB), belanja subsidi untuk energi menjadi Rp 150 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 43,5 triliun dari skenario defisit 2,1 persen dari PDB.

”Karena TDL (tarif dasar listrik) tidak naik, ya, subsidi menjadi naik. Subsidi juga naik karena harga minyak mentah naik, tetapi harga BBM (bahan bakar minyak) tidak kami naikkan. Perhitungannya sangat sederhana,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, pekan lalu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 kepada DPR dengan besaran defisit 2,1 persen dari PDB.

Dengan defisit sebesar itu, pagu subsidi BBM meningkat Rp 20 triliun dan subsidi listrik melonjak Rp 16,7 triliun dibandingkan dengan APBN 2010.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu, skenario defisit 2,2 persen dari PDB tersebut terutama karena didorong kenaikan subsidi BBM sebesar Rp 28,1 triliun.

Pagu awal subsidi BBM dalam APBN 2010 sebesar Rp 68,7 triliun, tetapi dalam APBN-P 2010 ditetapkan menjadi Rp 96,8 triliun.

Selain itu, subsidi listrik juga meningkat Rp 15,4 triliun. Target awal APBN 2010 subsidi listrik hanya Rp 37,8 triliun, tetapi dalam APBN-P 2010 menjadi Rp 53,2 triliun.

Subsidi listrik dan BBM dalam APBN kerap dikategorikan sebagai subsidi energi.

Belanja melonjak

Selain anggaran subsidi energi yang melonjak, anggaran belanja kementerian dan lembaga nondepartemen juga melonjak, yakni dari Rp 385,1 triliun pada APBN 2010 menjadi Rp 453 triliun dalam perkiraan APBN-P 2010 atau naik 17,63 persen.

Dengan dasar itu, total anggaran belanja pemerintah pusat naik, yakni dari pagu awal dalam APBN 2010 sebesar Rp 725,2 triliun menjadi Rp 793,2 triliun dalam rancangan APBN-P 2010 atau meningkat 9,335 persen.

Kenaikan belanja pemerintah pusat itu yang menyebabkan anggaran belanja negara membengkak, yakni dari Rp 1.047,7 triliun menjadi Rp 1.122,3 triliun.

Lonjakan anggaran belanja negara tersebut tidak bisa ditutup seluruhnya oleh dana pendapatan dan hibah. Pendapatan dan hibah dialokasikan naik, dari Rp 949,6 triliun menjadi Rp 993,6 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan belanja negara yang mencapai Rp 1.122,3 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran pun melonjak menjadi 2,2 persen dari PDB atau sebesar Rp 128,7 triliun.

Anggaran belanja subsidi memang berubah mengikuti asumsi harga jual minyak mentah Indonesia (ICP), yaitu akan dinaikkan dari pagu awal 65 dollar AS per barrel menjadi 77 dollar AS per barrel.

Kenaikan ICP mendorong kenaikan penerimaan negara dari hasil menjual minyak mentah. Ini karena target produksi minyak siap jual (lifting) dinaikkan dari 960.000 barrel per hari dalam APBN-P 2009 menjadi 965.000 barrel per hari dalam rancangan APBN-P 2010.

Anggaran pendidikan

Seiring dengan meningkatnya anggaran belanja negara, kata Anggito, anggaran untuk pendidikan pun meningkat. Hal ini terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara.

”Anggaran pendidikan lebih tinggi karena volume APBN lebih tinggi. Ini otomatis. Namun, setahu saya, tergantung dari kebutuhan dan pasti naik,” lanjutnya.

Adapun pagu anggaran lain, seperti kesehatan dan infrastruktur, disesuaikan dengan kebutuhan.

Dengan kenaikan anggaran belanja negara, anggaran belanja pendidikan diperkirakan naik dari Rp 209,54 triliun menjadi Rp 224,46 triliun.

APBN-P 2010 juga disusun untuk mengantisipasi masuknya kebutuhan prioritas baru yang belum tertampung. ”Programnya macam-macam. Namun, belum ada informasi, nanti kami sampaikan ke DPR,” ujar Anggito. (OIN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/01/04154179/subsidi.energi.meningkat

Read more ...

Lagi, Bayi Hydrocephalus Butuh Bantuan

20/02/2010 18:23

Liputan6.com, Jakarta: Seorang bayi penderita Hydrocephalus asal Bangka butuh bantuan. Orangtua sang bayi tidak mempunyai uang untuk menanggung biaya perawat di rumah sakit. Rezky Tiarah, anak dari pasangan Sitsu dan Wati, sejak lahir menderita kelainan hydrocephalus. Dengan menggunakan Jamkesda akhirnya Rezky bisa menjalani operasi. Namun itu bukan berarti persoalan selesai, karena kedua orangtua Rezky masih harus menanggung biaya perawatan.

Sementara itu, Aura, seorang bayi berumur tujuh bulan yang juga penderita hydrocephalus kini bersiap mejalani operasi. Sang ibu, Suriah berharap anaknya akan sembuh setelah operasi nanti. Penyebab hydrocephalus bervariatif, mulai dari kelainan genetik, pengaruh selama perkembangan janin dalam rahim, dan komplikasi dari kelahiran prematur. Kasus hydrocephalus terjadi satu dalam setiap 500 anak-anak, dan dapat disembuhkan asal ada biaya untuk operasi dan perawatan.(IDS/AYB)

http://kesehatan.liputan6.com/berita/201002/264687/Lagi.Bayi.Hydrocephalus.Butuh.Bantuan

Read more ...

Jamkesmas Banyak Tak Tepat Sasaran

Rabu, 10/02/2010 16:35 WIB

Vera Farah Bararah - detikHealth

Jakarta, Program Jaminan Kesehatan pada Masyarakat (Jamkesmas) banyak yang tidak tepat sasaran. Masih banyak orang yang seharusnya berhak, justru tidak mendapatkan dana bantuan ini.

"Keanggotaan dari Jamkesmas ditetapkan oleh keputusan bupati atau walikota, jadi tidak ada anggota Jamkesmas yang mendaftar. Tapi memang sampai saat ini masih banyak yang tidak tepat sasaran," ujar Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) drg. Usman Sumantri, MSc dalam acara dalam acara press briefing Jamkesmas dan obat generik di gedung Depkes, Jakarta, Rabu (10/2/2010).

Usman menuturkan jika ada rumah sakit yang menolak menerima pasien Jamkesmas, sebaiknya harus ditelusuri terlebih dahulu apa penyebabnya. Apakah karena sudah overload ruangannya atau karena faktor lain, karena kebijakan yang dilakukan rumah sakit saat ini sudah bagus.

Sepatutnya program jamkesmas ini harus tepat sasaran, jika terjadi penyimpangan atau adanya calo maka harus ditindaklajuti. Apabila calo yang ada dilapangan berasal dari internal, maka harus diberikan saksi administratif. Tapi jika berasal dari luar harus diusut oleh polisi dan kalau yang menerima bukan orang yang berhak, maka Jamkesmas harus dibatalkan.

Semua rakyat yang berobat sebenarnya berhak untuk mendapatkan bantuan, baik itu rakyat miskin maupun rakyat menengah yang penghasilannya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari saja.

"Jika ada yang mau komplain baik dari masyarakat ataupun pasien bisa menghubungi telp 500567, kalau bisa langsung ditangani atau kalau harus diurus terlebih dahulu akan diserahkan ke bagian pelayanan medik," ujar sekretaris jenderal Depkes dr. Ratna Rosita Hendardji, MPHM.

Berdasarkan hasil pelaporan dari masyarakat, kini sudah ada beberapa rumah sakit yang bersedia mengembalikan uang pasiennya setelah dinyatakan bahwa pasien tersebut memiliki kartu jamkesmas.

Jamkesmas ini adalah implementasi awal dari pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah diamanatkan dalam UU nomor 40 tahun 2004. Dulunya program ini bernama ASKESKIN yang dikelola oleh PT Askes.

Usman menuturkan hingga saat ini jumlah peserta dari Jamkesmas sebanyak 19,1 juta rumah tangga miskin, jika setiap rumah tangga terdiri dari 4 orang maka secara total ada 76,4 juta jiwa pesertanya.

Pada intinya pelayanan dari Jamkesmas ini bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan dasar medisnya, baik untuk rawat jalan ataupun rawat inap di puskesmas serta 954 rumah sakit yang terdiri dari rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

Jamkesmas ini bisa digunakan untuk semua penyakit kecuali pemeriksaan general check up, kosmetik dan kegiatan massal seperti sunatan massal atau operasi bibir sumbing gratis.

(ver/ir)

http://health.detik.com/read/2010/02/10/163500/1296906/775/jamkesmas-banyak-tak-tepat-sasaran

Read more ...

Makin Banyak Penyakit Mirip "Bilqis" Ditemukan

10/02/2010 09:02

Liputan6.com, Makassar: Penyakit yang diderita bocah bernama Bilqis Anindia Passa yaitu atresia bilier atau kerusakan empedu ternyata juga menimpa sejumlah bocah di berbagai daerah. Faktor ketiadaan biaya membuat mereka belum tertangani dengan baik.

Bocah bernama Abdi Muhammad Rizki asal Makassar, Sulawesi Selatan, divonis menderita kerusakan empedu. Perut Abdi membesar. Kulit dan mata bocah berusia di bawah lima tahun ini juga berwarna kuning. Keluarga Abdi hanya pasrah. Keluarga tak memiliki biaya untuk melakukan pengobatan.

Tak hanya di Makassar, di Gorontalo, penyakit atresia bilier juga diderita seorang bayi. Ismail Daud, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bone Bolango dengan kondisi perut yang terus membesar. Di usia hampir 10 bulan, Ismail belum dapat duduk sempurna layaknya bayi lain seusianya.

Menurut dokter, penyakit yang diderita Ismail tak dapat ditangani di Gorontalo dan harus dirujuk ke luar daerah. Ibu Ismail bukannya tidak berusaha. Namun karena ketiadaan biaya kini ia hanya bisa pasrah. Keluarga berharap ada dermawan yang terketuk hatinya untuk membantu.(JUM)

http://kesehatan.liputan6.com/berita/201002/263083/Makin.Banyak.Penyakit.Mirip.Bilqis.Ditemukan

Read more ...

Jatah Raskin di Solok Selatan Turun Menjadi 13 Kg

Kamis, 11/02/2010 00:43 WIB

Nengsih Adeyaka - Padang Ekspres

Jumlah penerima bantuan beras bagi keluarga miskin di Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 berkurang dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan turunnya jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) bila ditinjau dari indikator keluarga yang dinyatakan berhak mendapat raskin. Jatah raskin juga berkurang hingga 13 kg per RTS.

"Kriteria RTS yang mendapatkan raskin, antara lain dilihat dari pendidikan, pekerjaan, serta minimal penghasilan. Ada RTS yang mana anaknya sudah bekerja. Jadi tidak masuk lagi sebagai penerima raskin," terang staf bagian Kesra sekretariat daerah Solsel, Fernando Ardiansyaf, saat ditemui di ruang kerjanya.

Catatan bagian Kesra, tahun ini penerima raskin sebanyak 9.699 RTS/RTM. Jumlah tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2009, yakni 9.923 RTS. Meski secara keseluruhan RTS di Solsel berkurang. Namun, angka tersebut tidak terjadi secara merata di masing-masing kecamatan. Ada tiga kecamatan, jumlah RTS-nya malah mengalami kenaikan.

Tiga kecamatan tersebut yaitu Pauhduo, Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) dan Sangirbatanghari. Pada tahun 2009, penerima raskin di Pauhduo hanya 1.394 RTS. Tahun ini naik menjadi 1.571 RTS. KPGD, dulunya 1.569 RTS, bertambah menjadi 1.599 RTS. Sangirbatanghari tahun sebelumnya terdapat 1.032 RTS, tahun ini meningkat 1.228 RTS.

Sedangkan empat kecamatan lainnya jumlah penerima raskin (RTS) berkurang. Sangir berkurang sebanyak 158 RTS, Sangirjujuan sebanyak 299 RTS, Sangirbalaijanggo 101 RTS, Sungaipagu 69 RTS.

Penyaluran raskin untuk Januari 2010, kata Fernando, akan direalisasikan pada akhir Februari. Keterlambatan tersebut disebabkan karena molornya jadwal pembayaran daerah kepada Bulog.

Sementara itu, jatah raskin yang diterima warga setiap bulannya turun dibandingkan tahun 2009. Biasanya masyarakat yang tercatat sebagai RTS, mendapat jatah 15 kg per bulan. Sekarang, mereka hanya diberi Rp13 kg per bulan. [*]

http://www.padang-today.com/?today=news&id=13545

Read more ...

Tidak Bolehkah Orang Miskin Sakit?

Senin, 8 Februari 2010 | 17:10 WIB

KOMPAS.com- Malang benar nasib dua orang ibu ini. Aswanah (50) dan Asmiah (52) terpaksa bersabar menunggu tabungannya cukup untuk membayar biaya pengobatan dan uang muka rumah sakit, sementara penyakit mereka terus menyiksa.

Duit dari mana sepuluh juta? Laki aja di Sentiong ngebecak.

Dua orang ibu ini mengaku tak sanggup membayar biaya pengobatan penyakitnya dan merasa dipersulit dalam mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tak cukup membantu mereka untuk bebas membayar biaya pengobatan.

Ketika beraudiensi dengan pejabat di Kementrian Kesehatan, Senin (8/2/2010), Aswanah yang menderita luka pada matanya akibat kemasukan benda tumpul itu mengaku masih harus membayar setengah biaya dari yang ditentukan rumah sakit, yakni sekitar Rp 10 juta. Padahal saat itu Aswanah memegang kartu Jamkesmas sebagai tanda bebas biaya.

Sebagai istri tukang becak yang tinggal di Kampung Merak, Kecamatan Suka Mulya, Tangerang, jelas-jelas Aswanah tak mampu jika harus membayar sejumlah tersebut. "Duit dari mana sepuluh juta? Laki aja di Sentiong ngebecak. Saya bilang (kepada pihak rumah sakit) mau kompromi dulu di rumah sama sodara. Padahal nggak punya uang. Lima ratus perak kalau lagi nggak punya uang mah nggak punya," kata Aswanah dengan logat Bantennya.

Sama halnya dengan Aswanah, Asmiah terpaksa bersabar menunggu uang turun dari langit untuk membiayai penyakitnya. Terlebih, sebagai penduduk miskin, Asmiah ternyata tidak memiliki Jamkesmas.

Bermodal SKTM, Aswiah berharap mendapat bantuan pengobatan dari pemerintah. Namun, keruwetan birokrasi memaksanya menyerah mendapatkan bantuan, sementara tumor yang bercokol di perut Asmiah sejak enam tahun lalu semakin besar dan menyakitkan.

"Harapan saya, kalau bisa kepingin sehat saja. Balik lagi kayak dulu. Sekarang nggak bisa kerja apa-apa, duduk nggak kuat," ujar Asmiah, istri seorang kuli bangunan itu.

Melihat kesulitan kedua ibu itu mendapat bantuan di kala sakit, timbulah pertanyaan, salahkah jika penduduk miskin sakit? Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) divisi monitoring pelayanan publik, Ratna Kusumaningsih, mengatakan, seharusnya calon pasien miskin seperti Aswanah dan Asmiah tidak mendapat hambatan-hambatan dalam memperoleh hak sehat.

"Seharusnya tidak menjadi masalah. Bukan hanya biaya pengobatannya yang dijamin, tapi juga biaya pencegahan penyakitnya," ujar Ratna saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Seharusnya, lanjut Ratna, penduduk miskin seperti Aswanah dan Asmiah tak perlu mengeluarkan biaya untuk masalah kesehatan. "Kalau mereka sakit, harus ada jaminan yang pasti sehingga biaya-biaya yang mereka keluarkan untuk pengobatan bisa dialihkan ke yang lain," imbuh Ratna.

Sayangnya harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. Masih banyak pasien miskin seperti Aswanah dan Asmiah yang tidak mendapat jaminan kesehatan. Jadi, salah siapa?

http://kesehatan.kompas.com/read/2010/02/08/17105160/Tidak.Bolehkah.Orang.Miskin.Sakit

Read more ...

Mensos Tolak Razia Anak Jalanan

Thursday, 21 January 2010 06:43

Jakarta - Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri menolak razia anak jalanan karena akan mempersulit pengungkapan fakta kekerasan pada mereka. Alternatifnya, Mensos meminta gubernur se-Indonesia untuk mendata anak jalanan dan berbagai permasalahan yang rentan menyerangnya. Sikap tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Mensos yang dikirimkan ke seluruh Gubernur se-Indonesia. "Kami meminta Gubernur dan jajarannya menghindari tindakan razia.

Tindakan ini juga rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia," kata Salim dalam press release yang diterima detikcom, Kamis (21/1/2010). Sebagai gantinya, pemerintah provinsi diharapkan mendata anak jalanan dan permasalahan yang rentan dihadapi oleh anak-anak jalanan. Langkah ini penting guna membuat kebijakan stategis bagi perlindungan hak-hak anak. Selanjutnya, Salim meminta pemerintah daerah membuat program pemberdayaan keluarga terutama kemiskinan dan kesehatan.

Pemda membuat data yang berisi profil anak jalanan, identifikasi korban kekerasan, dengan dipandu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan," tambahnya. Guna memuluskan langkah tersebut, Mensos meminta koordinasi pemprov dengan pemkab/pemkot dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelayanan kesejahteraan sosial anak. Jika semua data tersebut telah terkumpul, maka akan dilakukan gerakan nasional penarikan anak jalanan dari jalan," pungkasnya.

rri.co.id/dodo

http://www.rri.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5595:mensos-tolak-razia-anak-jalanan&catid=17:sosial&Itemid=207

Read more ...

Beras Operasi Pasar Tak Terbeli, Konsumsi Singkong Meluas

Sabtu, 6 Februari 2010 | 03:16 WIB

Cirebon, Kompas - Warga miskin yang mengonsumsi singkong di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ternyata tidak hanya ditemukan di Kecamatan Kapetakan. Dalam sebulan terakhir, jumlah warga yang mengonsumsi singkong karena tak mampu membeli beras di temukan di tiga kecamatan lain, yakni Suranenggala, Gegesik, dan Klangenan.

Kecuali Klangenan, tiga kecamatan lain masuk kategori kawasan penghasil beras dan berlahan subur. Sejak sebulan terakhir, para buruh tani dan warga miskin memilih mengurangi konsumsi beras dan menggantinya dengan ubi atau singkong karena tingginya harga beras yang mencapai Rp 6.000 per kilogram. Adapun harga singkong atau ubi saat ini rata-rata Rp 1.500 per kg, lebih mahal dibandingkan dengan harga biasanya, Rp 1.000-Rp 1.250 per kg.

”Tak mungkin beli beras terus. Jadi, kalau tak dapat beras, ya, diganjal ubi atau singkong,” kata Turmin, pengemudi becak dan buruh tani dari Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jumat (5/2).

Hal yang sama diungkapkan Casna, buruh tani dari Desa Gegesik, Kecamatan Gegesik. Dengan penghasilan Rp 25.000, sekarang keluarganya hanya makan nasi satu kali sehari. Dua kali di antaranya diganjal ubi atau singkong.

Tasrib Abubakar, Wakil Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia di Cirebon, mengatakan, harga beras seharusnya jangan mahal, idealnya Rp 5.000 saja. Itu sebabnya, operasi pasar tidak efektif karena harga beras operasi pasar Rp 5.500 tak terjangkau buruh tani. ”Pemerintah harus mengusahakan lebih murahlah,” kata Tasrib, sambil menyebut jumlah buruh tani di Kabupaten Cirebon yang lebih dari 100.000 dari total 2 juta penduduk kabupaten itu.

Dia mengakui, makan singkong memang jadi tradisi hampir semua buruh, khususnya pada Desember-Januari, seusai masa tanam.

Jika harga singkong sekarang juga naik menjadi Rp 1.500 per kg, harga menir (beras berbulir pecah lebih dari 50 persen) juga naik Rp 3.000-Rp 4.000 per kg. Menir ini sejak sebulan lalu laris dibeli karena murah.

Bupati Cirebon Dedi Supardi mengakui masih ada dua daerah yang paling rawan pangan di Cirebon, yakni Kapetakan dan Suranenggala. Selama ini warga miskin disuplai oleh beras jatah untuk orang miskin. ”Singkong dan ubi, kan, langkah diversifikasi untuk mengatasi mahalnya pangan,” kata Dedi. (NIT)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/06/03160349/beras.operasi.pasar.tak.terbeli.konsumsi.singkong.meluas.

Read more ...

Warga Miskin Lebih Sadar Bayar PBB

Sabtu, 6 Februari 2010 - 10:06 WIB

GAMBIR (Pos Kota) – Meski wilayahnya merupakan kawasan padat penduduk, kumuh dan miskin, namun tingkat kesadaran warga Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakpus, dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat tinggi. Terbukti menjadi yang terbaik dalam pencapaian pengumpulan PBB se-Jakpus.

”Ini sangat membanggakan, meski kawasan padat penduduk, kumuh dan miskin namun pencapaian PBB-nya sangat tinggi,” kata H. Usmayadi, Asisten Tata Pemerintahan (Tapem) Jakpus, pada acara penyerahan Surat Penagihan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2010, Jumat (5/2).

Kelurahan Kampung Rawa untuk PBB Tahun 2009 mencapai 175,50 persen, disusul Kebon Melati 149,72 persen dan Duri Pulo 135,57 persen. Tingkat kecamatan, diraih Johar Baru 112,28 persen, Tanah Abang 108,14 persen dan Gambir 106,78 persen.

Pencapaian PBB Jakpus tahun 2009 melampaui target dengan pencapaian 100,72 persen atau Rp402 miliar dari target Rp391 miliar. Tahun ini target PBB sebesar Rp393 miliar, dengan jumlah SPPT PBB 215.571 lembar dengan nilai pajak Rp450 miliar. (tarta/B)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/02/06/warga-miskin-lebih-sadar-bayar-pbb

Read more ...

Efektivitas Pola Baru Subsidi Perumahan

Kamis, 4/2/2010 | 18:03 WIB

oleh BM Lukita Grahadyarini

Ke manakah arah program pembangunan perumahan rakyat? Pertanyaan itu terasa menggelitik tatkala menguat keraguan masyarakat terhadap komitmen pemerintah untuk merumahkan rakyat. Setidaknya 8,6 juta penduduk Indonesia saat ini tak bisa memiliki rumah dan jumlah itu masih mungkin bertambah.

Program bantuan pembiayaan perumahan yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2007 bagi masyarakat menengah ke bawah, atau disebut program subsidi perumahan, tersandung sejumlah persoalan. Sepanjang tahun 2009, misalnya, subsidi kepemilikan rumah susun sederhana milik (rusunami) hanya tersalur untuk 62 unit dari total pengajuan subsidi sebanyak 2.000 unit.

Program subsidi perumahan menjanjikan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan memperoleh bantuan uang muka rumah ataupun subsidi selisih bunga kredit. Hunian bersubsidi berupa rumah susun sederhana milik yang harganya dipatok maksimum Rp 144 juta per unit dan rumah sederhana sehat dengan harga maksimum Rp 55 juta per unit.

Subsidi diberikan kepada tiga kelompok sasaran, yakni masyarakat berpenghasilan Rp 3,5 juta-Rp 4,5 juta per bulan (kelompok I), berpenghasilan Rp 2,5 juta-Rp 3,5 juta per bulan (kelompok II), dan berpenghasilan Rp 1,2 juta-Rp 2,5 juta.

Untuk konsumen rumah susun sederhana, nilai bantuan uang muka rumah Rp 5 juta-Rp 7 juta. Adapun untuk subsidi selisih suku bunga, kelompok I dikenai bunga 9,85 persen selama empat tahun. Kelompok II sebesar 8,85 persen untuk masa enam tahun dan kelompok III sebesar 7 persen selama delapan tahun. Jika tenor subsidi selisih bunga itu berakhir, konsumen rumah susun dikenai suku bunga pasar.

Dalam sebuah seminar pembiayaan properti di Jakarta, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengaku kecolongan. Kepemilikan rumah susun sederhana milik yang seharusnya diprioritaskan untuk rakyat kecil telah menjadi ladang investasi. ”Ada yang membeli rusunami untuk investasi kos-kosan,” ujarnya.

Guna menekan distorsi program perumahan rakyat, pihaknya berencana menggulirkan program baru subsidi, berupa subsidi langsung dengan cara menekan suku bunga kredit pada kisaran 7-8 persen per tahun selama jangka waktu pinjaman. Harapannya, masyarakat menengah ke bawah teringankan dalam mencicil rumah sehingga daya beli meningkat.

Pemerintah sedang mempersiapkan pembentukan lembaga penyedia fasilitas likuiditas yang berfungsi memberikan tambahan modal bagi perbankan dan tanpa dikenai bunga. Dengan demikian, bank diharapkan mampu menekan biaya pinjaman perumahan sehingga suku bunga kredit perumahan dan kredit konstruksi akan turun.

Permodalan lembaga penyedia likuiditas itu rencananya dihimpun dari APBN dan instansi yang memiliki tabungan perumahan seperti Bapertarum, serta Jamsostek. Penerapan pola subsidi baru dengan fasilitas likuiditas ditargetkan efektif mulai pertengahan tahun 2010.

Sebagai ilustrasi, dana pembiayaan perumahan berasal dari APBN tahun 2010 sebesar Rp 3,1 triliun, Bapertarum Rp 3 triliun, Jamsostek Rp 3 triliun, dan asuransi Rp 3 triliun. Dengan asumsi APBN dan Bapertarum mengenakan suku bunga kredit nol persen, sedangkan Jamsostek dan asuransi mengenakan suku bunga 4 persen, bunga kredit dapat dipangkas separuhnya menjadi 2 persen.

Jika ditambah dengan dana perumahan yang disediakan perbankan sebesar Rp 12 triliun, terkumpul dana pembiayaan perumahan total Rp 24 triliun. Apabila suku bunga kredit bank 13 persen per tahun, kumulatif suku bunga kredit dari pembiayaan bank dan nonbank itu menjadi 15 persen (13 + 2 persen) dibagi dua sehingga berada di kisaran 7,5-8 persen.

Dengan pola baru itu, pemerintah berniat menghapus harga patokan maksimum rumah bersubsidi, baik rumah susun sederhana milik maupun rumah sederhana sehat. Kriteria penghasilan konsumen yang berhak mendapat subsidi juga akan dikaji ulang. Pemerintah optimistis, dengan keringanan suku bunga kredit, masyarakat berpenghasilan Rp 4,5 juta per bulan sanggup membeli rumah seharga Rp 200 juta.

”Ke depan, kemampuan memiliki rumah murah akan ditentukan oleh tingkat penghasilan konsumen, masa cicilan, dan suku bunga kredit,” ujar Suharso.

Perubahan regulasi

Pola baru yang ditawarkan pemerintah disambut baik oleh kalangan pengembang. Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia Teguh F Satria mengungkapkan, pola baru itu akan memecah kebuntuan pembiayaan rumah rakyat. Keringanan bunga kredit konstruksi akan menggairahkan pengembang untuk membangun rumah rakyat.

Adapun Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan siap mendukung program pembiayaan perumahan. Namun, diperlukan perubahan regulasi agar Jamsostek bisa lebih leluasa mengelola aset bagi pembiayaan perumahan.

Pihaknya, kata Hotbonar, kini sedang merumuskan perubahan regulasi untuk menyesuaikan peran Jamsostek dalam pembiayaan perumahan. Revisi dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. ”Kami perlu tahu persis rencana pola pembiayaan dari Kementerian Perumahan Rakyat supaya bisa disesuaikan dengan revisi aturan Jamsostek,” ujar Hotbonar.

Saat ini Jamsostek menawarkan skim pinjaman uang muka rumah untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan dengan jangka waktu 10 tahun dan suku bunga 3-6 persen. ”Kami berharap segera diadakan forum koordinasi antara Jamsostek dan Kementerian Perumahan Rakyat supaya ada sinkronisasi dalam kebijakan pembiayaan perumahan,” ujar Hotbonar.

Jamsostek berencana menerapkan program link deposit mortgage, yakni penyimpanan dana khusus di bank-bank BUMN untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 4 triliun. Dengan program itu, penyaluran dana perumahan diperluas tidak hanya untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga masyarakat kelas menengah. Plafon dana KPR direncanakan mencapai Rp 150 juta per debitor.

Adapun suku bunga KPR rencananya dipatok sebesar suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) plus 2 persen. Jika saat ini suku bunga LPS sebesar 6,75 persen, suku bunga kredit untuk dana Jamsostek menjadi 8,75 persen, atau di bawah bunga pasar. Penerapan link deposit mortgage kini menunggu persetujuan dari Menteri BUMN.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Iqbal Latanro mengaku belum mengetahui secara detail pola baru subsidi perumahan yang ditawarkan pemerintah. Namun, pihaknya siap mendukung pola baru pembiayaan itu jika dimungkinkan. Dicontohkan, jika dana BTN digabung dengan APBN, suku bunga kredit perumahan bisa ditekan ke level 7 persen.

Pertanyaannya kemudian, sejauh mana efektivitas perubahan pola subsidi bagi masyarakat menengah ke bawah? Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda berpendapat, pola baru subsidi cenderung mengabaikan kesulitan masyarakat menengah ke bawah dalam membayar uang muka rumah. Padahal, salah satu persyaratan utama dalam pembelian rumah adalah pelunasan uang muka.

Biaya uang muka yang dikenakan kepada konsumen sebesar 20-30 persen dari harga jual rumah. Kesulitan melunasi uang muka rumah mempersulit konsumen dalam mengajukan kredit ke perbankan. Dengan pola subsidi lama berupa bantuan uang muka rumah sebesar Rp 5 juta-Rp 6 juta, konsumen masih kesulitan melunasi uang muka. Beban itu tentu semakin berat jika bantuan uang muka dihentikan.

Kekhawatiran lain muncul seiring rencana pemerintah untuk menghapus patokan harga maksimum rumah bersubsidi. Penghapusan ketentuan harga itu dikhawatirkan mendorong pengembang untuk menjual rumah bersubsidi dengan harga semakin tinggi sehingga sulit terjangkau dan pola baru menjadi sia-sia.

Jika kita menengok ke belakang, kendati pola subsidi lama mematok harga maksimum rumah bersubsidi, nyatanya sebagian rumah susun sederhana milik dijual dengan harga di atas ambang batas. Konsumen dibebani dengan biaya fasilitas gedung, seperti kolam renang, pusat kebugaran, parkir, dan jogging track.

Di beberapa lokasi, harga rumah susun bersubsidi melampaui Rp 200 juta per unit. Memasuki tahun 2010, sejumlah rumah susun bersubsidi bahkan tidak lagi bersedia menjual unit subsidi. Dengan kondisi itu, bisa ditebak, konsumen menengah ke bawah berpenghasilan Rp 4,5 juta per bulan tidak sanggup menjangkau rumah bersubsidi, apalagi jika harganya dilepas ke mekanisme pasar!

Ali mengatakan, karut-marut program perumahan rakyat sudah seharusnya disikapi pemerintah dengan menyiapkan pola subsidi perumahan secara matang. Pola subsidi yang diusung pemerintah harus ditopang oleh komitmen sumber pendanaan secara serius dan kinerja lembaga pengelolaan pembiayaan yang optimal.

Program pembiayaan akan efektif jika mampu mengakomodasi keringanan uang muka rumah, suku bunga kredit yang rendah selama masa angsuran, dan harga patokan rumah yang terjangkau.

Adapun verifikasi kelayakan konsumen oleh perbankan menjadi katup pengendali yang efektif untuk mencegah penyaluran subsidi salah sasaran. Alangkah indahnya jika mimpi jutaan rakyat kecil untuk memiliki rumah layak huni terwujud. Itu bukanlah sekadar mimpi di siang bolong seandainya semua pihak punya komitmen untuk mewujudkannya. (Sumber: KOMPAS Cetak, Kamis, 4 Februari 2010)

LKT
Editor: ksp

http://properti.kompas.com/read/xml/2010/02/04/18030921/Efektivitas.Pola.Baru.Subsidi.Perumahan

Read more ...

Bulog Diminta Jaga Kualitas Raskin

Sabtu, 6 Februari 2010

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Komisi II DPRD Provinsi Lampung meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Lampung menjaga kualitas beras untuk keluarga miskin (raskin) yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Junaidi Auli mengungkapkan beras merupakan kebutuhan pokok utama sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi tidak benar kalau masyarakat miskin hanya mendapatkan beras dengan kualitas buruk.

"Banyak masyarakat miskin yang mengeluhkan kualitas raskin. Ada yang kutuan, pecah, atau berbau tidak sedap. Jadi kami minta Bulog berupaya menjaga kualitas berasnya," kata Junaidi saat hearing dengan Bulog Lampung, Jumat (5-2).

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II lainnya, Nurzaini. Menurut dia, walaupun raskin ini dibeli dengan harga yang murah, Bulog jangan sampai terkesan asal-asalan dalam pemilihan kualitasnya. "Kami sudah sering turun ke lapangan. Masyarakat miskin mengeluhkan kualitas beras yang seperti batik itu. Ada hitam-hitamnya dan setelah dimasak malah buyar. Kami juga tahu kalau kualitas raskin tidak mungkin disejajarkan dengan beras super. Tapi setidaknya, ya jangan terlalu jelek," kata wakil dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bulog Lampung Novi Indiarto mengakui kualitas raskin tidak bisa disamakan dengan kualitas beras yang dipasarkan secara umum. Jenis gabahnya pun, menurut dia, berbeda. Sebab raskin memiliki kadar air 14%. Dengan kadar air seperti ini, menurut Novi, beras dapat bertahan hingga maksimal 6 bulan sehingga saat akan didstribusikan kepada masyarakat beras tersebut masih layak dikonsummi. "Ya memang jelas kualitasnya lebih rendah. Kalau beras yang dijual untuk umum kan kadar airnya lebih tinggi. Beras seperti ini biasanya hanya mampu bertahan hingga dua minggu. Sedangkan raskin tentu harus lebih lama bertahan. Tapi kami juga menjamin raskin yang dapat dibeli masyarakat tidak mampu dengan harga murah ini masih layak konsumsi," ujarnya.

Menurut Novi, untuk mempertahankan kualitas raskin, Bulog juga telah melakukan beberapa perawatan pada raskin di Gudang Bulog, seperti spraying, fumigasi, fogging, dan lainnya. "Perawatan ini dilakukan untuk menghindarkan raskin dari serangan hama, seperti kutu, bakteri, dan lain sebagainya," kata Novi. Dengan perawatan seperti ini, kata Novi, kerusakan beras dapat diminimalisasi, tapi tentu saja tidak dapat disamakan dengan kualitas beras yang dijual di pasaran. MG3/E-1

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010020604360057

Read more ...

Jatah Raskin Tebing Tinggi berkurang

Thursday, 04 February 2010 08:45

TEBINGTINGGI - Beras miskin, atau dikenal dengan Raskin, ternyata jatahnya berkurang di seluruh kelurahan se-Kota Tebingtinggi. Akibatnya, banyak warga miskin yang resah, karena jatah yang selama ini meringankan beban kehidupan tak lagi mereka peroleh.

Dari keterangan di bagian ekonomi pembangunan Sekretariat Pemko Tebing Tinggi, jatah Raskin untuk Kota Tebing Tinggi pada 2009 mencapai 5.016 KK, dengan jatah maksimal Rp10 kg per keluarga.

Namun, pada 2010, jatah itu menurun drastis, hanya kebagian 4.470 KK. Sehingga, ada sebanyak 546 KK warga miskin yang tidak lagi mendapat jatah Raskin.

Di kelurahan Rambung, kecamatan T.Tinggi Kota berdasarkan data yang ada terdapat 187 penerima Raskin pada 2009. Tapi pada 2010 berkurang menjadi 170 KK penerima dengan jatah 10 Kg/KK.

Beberapa warga miskin yang biasa menerima jatah Raskin selama ini mengaku kecewa, karena tidak lagi bisa mendapatkan beras murah itu. Misnah (49), warga kelurahan Persiakan, kecamatan Pandan Hulu, mengaku kecewa karena tidak lagi mendapat jatah Raskin.

Menurutnya, selama ini Raskin bisa mengurangi pengeluaran rumah tangganya, setiap bulan. Tapi, kini tidak bisa lagi. Padahal, katanya, pendapatan suaminya yang cuma buruh tukang itu, tidak meningkat. "Maunya jangan dihilangkan dulu," harapnya.

Sekdako Tebing Tinggi, Irham Tafik Umri, pagi ini, mengatakan memang ada penurunan penerima jatah Raskin untuk Kota Tebing Tinggi. Menurutnya, hal itu karena memang ada penurunan angka kemiskinan di seluruh Indonesia .

“Untuk Kota Tebingtinggi, memang ada penurunan keluarga miskin, berdasarkan pendataan terakhir dari BPS Kota Tebingtinggi,” katanya.
(dat04/wsp)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87166:jatah-raskin-ttinggi-berkurang&catid=15:sumut&Itemid=28

Read more ...