Tidak Semua Daerah Pedulikan Jamkesmas

2010-06-03

[JAKARTA] Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hingga saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Misalnya, keluhan warga miskin yang ditolak berobat, karena tidak memegang kartu jamkesmas sebagai bukti kepesertaan jamkesmas.
Warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta jamkesmas, menjadi tanggung jawab daerah dan pemanfaatannya harus meliputi semua jenis penyakit. Namun, kenyataannya tidak semua pemerintah daerah (pemda) mempunyai komitmen yang sama untuk melanjutkan program jaminan kesehatan yang mulai digulirkan sejak tahun 2006 lalu itu.
Menurut Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Usman Sumantri baru-baru ini hal ini terjadi, karena tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama. Sebaliknya ada daerah yang memiliki kemampuan, tetapi mengurangi pemanfaatan dari jaminan.
Jaminan yang dicakup hanya untuk penyakit tertentu saja, sedangkan penyakit yang membutuhkan biaya mahal tidak ditanggung. Selain itu, tidak semua kepala daerah peduli soal data warga miskin yang masuk dalam kriteria sebagai penerima kartu jamkesmas. Disebutkan, kemungkinan manipulasi dan salah sasaran pemegang kartu jamkesmas bisa saja terjadi. “Tetapi sudah kita putuskan itu tanggung jawab daerah. Pusat tidak mengontrol, hanya sebatas memberikan standar dan norma, mereka yang berhak memutuskan berapa kuota dan siapa yang menerima,” katanya.

Rp 5 Triliun
Dia mengakui belum ada data yang pasti berapa jumlah warga miskin yang belum terlayani jamkesmas di daerah. Namun, kepesertaan yang dijamin di dalam jamkesmas ini sebanyak 76,4 juta jiwa, atau jumlah masyarakat miskin di Indonesia.
Dia menambahkan, total anggaran untuk jamkesmas tahun ini mencapai Rp 5 triliun, dengan jumlah iuran sebanyak Rp 5.500 per jiwa per bulan. Sedangkan, total pasien yang terlayani jamkesmas dalam 4-5 bulan terakhir berkisar antara 15 persen dari 76,4 juta jiwa, khusus untuk rawat jalan.
Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Adang Bachtiar mengatakan, secara politik jumlah orang miskin sudah terlayani jamkesmas. Tetapi secara hitung-hitungan kemungkinan besar tidak semuanya.
Menurutnya, jamkesmas justru menimbulkan moral hazard. Di mana tidak mendidik orang untuk sadar tentang pentingnya kesehatan, tetapi mengajarkan untuk bergantung terus pada pemerintah. [D-13]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=18617

Read more ...

Jamkesmas Banyak Tak Tepat Sasaran

Rabu, 10/02/2010 16:35 WIB

Vera Farah Bararah - detikHealth

Jakarta, Program Jaminan Kesehatan pada Masyarakat (Jamkesmas) banyak yang tidak tepat sasaran. Masih banyak orang yang seharusnya berhak, justru tidak mendapatkan dana bantuan ini.

"Keanggotaan dari Jamkesmas ditetapkan oleh keputusan bupati atau walikota, jadi tidak ada anggota Jamkesmas yang mendaftar. Tapi memang sampai saat ini masih banyak yang tidak tepat sasaran," ujar Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) drg. Usman Sumantri, MSc dalam acara dalam acara press briefing Jamkesmas dan obat generik di gedung Depkes, Jakarta, Rabu (10/2/2010).

Usman menuturkan jika ada rumah sakit yang menolak menerima pasien Jamkesmas, sebaiknya harus ditelusuri terlebih dahulu apa penyebabnya. Apakah karena sudah overload ruangannya atau karena faktor lain, karena kebijakan yang dilakukan rumah sakit saat ini sudah bagus.

Sepatutnya program jamkesmas ini harus tepat sasaran, jika terjadi penyimpangan atau adanya calo maka harus ditindaklajuti. Apabila calo yang ada dilapangan berasal dari internal, maka harus diberikan saksi administratif. Tapi jika berasal dari luar harus diusut oleh polisi dan kalau yang menerima bukan orang yang berhak, maka Jamkesmas harus dibatalkan.

Semua rakyat yang berobat sebenarnya berhak untuk mendapatkan bantuan, baik itu rakyat miskin maupun rakyat menengah yang penghasilannya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari saja.

"Jika ada yang mau komplain baik dari masyarakat ataupun pasien bisa menghubungi telp 500567, kalau bisa langsung ditangani atau kalau harus diurus terlebih dahulu akan diserahkan ke bagian pelayanan medik," ujar sekretaris jenderal Depkes dr. Ratna Rosita Hendardji, MPHM.

Berdasarkan hasil pelaporan dari masyarakat, kini sudah ada beberapa rumah sakit yang bersedia mengembalikan uang pasiennya setelah dinyatakan bahwa pasien tersebut memiliki kartu jamkesmas.

Jamkesmas ini adalah implementasi awal dari pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah diamanatkan dalam UU nomor 40 tahun 2004. Dulunya program ini bernama ASKESKIN yang dikelola oleh PT Askes.

Usman menuturkan hingga saat ini jumlah peserta dari Jamkesmas sebanyak 19,1 juta rumah tangga miskin, jika setiap rumah tangga terdiri dari 4 orang maka secara total ada 76,4 juta jiwa pesertanya.

Pada intinya pelayanan dari Jamkesmas ini bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan dasar medisnya, baik untuk rawat jalan ataupun rawat inap di puskesmas serta 954 rumah sakit yang terdiri dari rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

Jamkesmas ini bisa digunakan untuk semua penyakit kecuali pemeriksaan general check up, kosmetik dan kegiatan massal seperti sunatan massal atau operasi bibir sumbing gratis.

(ver/ir)

http://health.detik.com/read/2010/02/10/163500/1296906/775/jamkesmas-banyak-tak-tepat-sasaran

Read more ...

RSUDAM Tolak Jamkesda Pasien dari Lamteng

Sabtu, 6 Februari 2010

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung menolak pembayaran melalui jaminan kesehatan daerah (jamkesda) untuk pasien dari Lampung Tengah, kemarin (5-2).

Pembayaran jamkesda yang dilayani selama ini hanya pasien dari Bandar Lampung dan Lampung Barat karena kedua pemerintah daerah telah melakukan kerja sama (MoU) dengan pihak rumah sakit.

Sedangkan pembayaran melalui jamkesda dari kabupaten lainnya ditolak sebelum ada kerja sama dengan rumah sakit Pemerintah Provinsi Lampung tersebut.

Hal itu dialami pasien rujukan dari Lampung Tengah (Lamteng), Pringsewu, Lampung Timur, Tanggamus, dan Lampung Selatan. Salah satunya, Cici Dwi Sulistiani (16), warga Baruno Poncowati, Terbanggibesar, Lampung Tengah.

Cici menderita usus buntu. Ketika keluarganya melakukan pembayaran menggunakan jamkesda, pihak RSUDAM menolaknya.

Direktur RSUDAM Abdul Moeloek memberikan kebijakan kepada pasien itu untuk meminta rekomendasi dari Bupati Lampung Tengah untuk menggunakan jamkesda. Tenggat yang diberikan hingga Senin (8-2) mendatang.

Menurut pihak rumah sakit, kabupaten yang telah melakukan kerja sama baru Pemkot Bandar Lampung dan Pemkab Lampung Barat.

Keluarga Cici menuturkan sebelum dibawa ke RSUAM, Cici sempat dirawat di RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah. Karena tidak sanggup dan peralatan di sana tak lengkap, ia dirujuk ke RSUDAM. Cici juga sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Islam Bandarjaya.

Ternyata bukan hanya Cici yang mengalami nasib serupa. Sejumlah pasien dari sejumlah kabupaten juga sama, kecuali Bandar Lampung dan Pemkab Lampung Barat.

Beberapa pasien yang dirujuk dari rumah sakit daerah tersebut telah membawa berkas-berkas jamkesda. Namun, pegawai administrasi RSUDAM tidak dapat berbuat banyak. Pihak rumah sakit hanya bisa memberikan kebijakan memberikan waktu untuk pasien mengurus rekomendasi dari bupati masing-masing. n MG9/K-3

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010020604360023

Read more ...

Siswa Gratis di Lebak Harus Bawa Jamkesmas

Kamis, 4 Pebruari 2010 05:57 WIB

Lebak (ANTARA News) - Siswa gratis SMA, SMK dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Lebak, Banten, harus melengkapi dirinya dengan keterangan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sehubungan dengan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di daerah itu.

"Saya menolak jika siswa ingin sekolah gratis, namun tidak menyertakan surat Jamkesmas," kata Kepala SMKN 1 Rangkasbitung, H Sukatmana, Rabu.

Dia mengatakan, pada tahun ajaran 2009-2010 ini pihaknya menerima siswa kelas 10 digratiskan sebanyak 47 orang. Mereka berasal dari keluarga miskin yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah kejuruan.

Ke-47 orang itu benar-benar orangtua mereka tidak mampu, namun mereka harus membawa serta surat Jamkesmas yang dikeluarkan pemerintah.

Pihaknya mengusulkan siswa miskin yang ditanggung melalui biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten seluruhnya 47 orang. Namun, yang diterima hanya 26 orang.

Untuk itu, sisanya sebanyak 21 orang terpaksa ditanggung sekolah dengan subsidi silang dari siswa yang mampu itu.

"Semua siswa miskin itu tidak dipungut biaya satu sen pun, namun dengan menyertakan Jamkesmas itu," katanya.

Menurut dia, saat ini banyak orangtua siswa yang secara ekonomi mampu, namun mereka ingin sekolah gratis dengan membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kelurahan maupun desa.

"Pada prinsipnya saya menolak SKTM, meskipun mereka benar-benar miskin, karena pemerintah daerah menggratiskan pendidikan hanya bagi siswa yang memiliki surat jamkesmas bukan SKTM," katanya.

Salah satu orangtua siswa, Nana (55), warga Pasir Malang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, mengaku dirinya sudah tak sanggup lagi membiayai anaknya yang kini duduk di kelas 10 di SMKN 1 Rangkasbitung.

Oleh karena itu, dirinya membuat SKTM dari desa agar digratiskan biaya pendidikanya, tetapi pihak kepala sekolah menolaknya dengan alasan harus disertakan kartu Jamkesmas.

"Saya merasa bingung dengan tidak memiliki kartu Jamkesmas itu. Sedangkan, anak ingin sekolah," ujar Nana.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Asep Komar mengatakan, pihaknya menggratiskan siswa miskin itu sebanyak 1.550 orang, karena keterbatasan dana APBD tersebut.

Siswa yang digratiskan tersebut harus melengkapi dirinya dengan surat keterangan Jamkesmas, karena mereka diprioritaskan untuk mendapat bantuan biaya pendidikan.(MSR/K004)

http://www.antaranews.com/berita/1265237825/siswa-gratis-di-lebak-harus-bawa-jamkesmas

Read more ...