Mainan Anak Harus Cantumkan Infromasi Bahaya Yang Ada

Minggu, 19 September 2010 - 11:07 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (B2J) Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta produsen dan importir mainan anak-anak agar mencantumkan informasi seputar bahaya pemakaian terhadap barang dagangannya.

“Saya akan mengeluarkan surat pemberitahuan ke asosasi dan importir dalam waktu dekat ini,” terang Inayat Iman, Direktur Pengawasan B2J Kemendag, Minggu (19/9).

Bahkan, pihaknya juga minta pedagang untuk menjelaskan informasi kepada konsumen tentang pemakaian mainan anak-anak yang berbahaya seperti pistol-pistolan. Ia mengaku produk mainan anak-anak selama ini tidak diatur spesifik, tapi secara umum.

Pengawasan lebih diutamakan apakah produk mainan anak-anak memakai bahan baku berbahaya atau tidak. “Ini yang diawasi. Sementara dampak penggunaan produk mainan tersebut tidak diatur,” katanya.

“Meski demikian saya mengimbau orang tua untuk lebih cermat dan berhati-hati membelikan mainan anak, apakah berbahaya atau tidak,” ucapnya. (setiawan/B)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/09/19/mainan-anak-harus-cantumkan-infromasi-bahaya-yang-ada

Read more ...

Stop Merokok, Negara Lebih Untung

Rabu, 15 September 2010 | 15:19 WIB

CHICAGO, KOMPAS.com - Menerapkan terapi berhenti merokok bukan hanya akan menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Tetapi mungkin juga bisa menjadi kebijakan fiskal yang baik bagi suatu negara, demikian kata para peneliti Amerika Serikat.

Para ilmuwan mengatakan, untuk setiap satu dollar AS yang dihabiskan untuk mengikuti terapi berhenti merokok, negara mendapatkan kembali sekitar 1,26 dollar atau sekitar 26 persen dari investasi negara untuk terapi itu.

Riset para peneliti di Penn State University membandingkan biaya yang dihabiskan untuk terapi dan program konseling guna membantu warga masyarakat berhenti merokok dengan biaya kematian dini, kehilangan produktivitas, dan biaya kesehatan akibat rokok yang meningkatkan risiko kanker dan penyakit jantung.

Penelitian itu didanai oleh bantuan Pfizer Inc, produsen obat penghenti kebiasan merokok, Chantix -- obat dengan nama generik "varenicline".

"Merokok membebani Amerika lebih dari 300 miliar dollar AS per tahun," kata Paul Billings dari American Lung Association.

Ongkos yang harus ditanggung AS per tahunnya itu meliputi 67,7 miliar dollar AS untuk nilai produktivitas di tempat kerja yang hilang; 117 miliar dollar AS untuk biaya kematian dini; dan 116 miliar AS untuk biaya pengobatan.

"Sayangnya, rokok terus membunuh 393.000 orang di AS setiap tahun," kata Billings.

Meskipun rata-rata harga satu bungkus rokok di AS hanya 5,61 dollar, biaya sebenarnya karena kehilangan kehidupan dan produktivitas adalah 18,05 dollar per kotak. "Biaya yang ditanggung masyarakat tiga kali lebih besar dari rata-rata harga eceran satu pak rokok," katanya.

Penelitian ini sejalan dengan usaha pemerintah negara bagian dan federal mengimplemntasikan peraturan penghentian kebiasaan merokok sebagai bagian reformasi Undang-undang (UU) Kesehatan.

American Lung Association mendesak pemerintah negara bagian untuk menambah cakupan penghentian rokok bagi mereka yang terdaftar di Medicaid, program gabungan pemerintah federal dan negara bagian bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Hanya enam negara bagian yang memberikan tanggungan komprehensif bagi para penerima Medicaid, yakni Indiana, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, dan Pennsylvania.

"Penelitian ini memberi argumentasi kuat dari sisi ekonomi untuk membantu para perokok berhenti dan menyimpan uang mereka," kata Jenifer Singleterry dari American Lung Association.

Rokok adalah penyebab penyakit dan kematian nomor satu yang paling bisa dicegah di AS. Rokok menyebabkan 90 persen kasus kanker paru-paru yang membunuh 1,2 juta orang tiap tahun di dunia.

Editor: Asep Candra
Sumber : RTR,ANT

http://health.kompas.com/index.php/read/2010/09/15/15195832/Stop.Merokok..Negara.Lebih.Untung-12

Read more ...

Perlakuan Pramugari Sriwijaya Air Tidak Memuaskan

Rabu, 15/09/2010 17:19 WIB

Nia Kurnia M - suaraPembaca

Jakarta - Pada tanggal 12 September 2010 saya beserta suami dan dua putri saya pulang dari Malang menuju Jakarta menggunakan Sriwijaya Air. Pada awalnya saya sangat senang karena tidak ada delay penerbangan. Kira-kira lima belas menit setelah take off putri pertama saya menangis meminta susu.

Saya karena tidak bisa berdiri dikarenakan menggendong putri saya tersebut lantas suami saya mencoba untuk memanggil pramugari untuk meminta tolong mengambilkan tas yang berada di kabin. Namun, dengan santainya pramugari tersebut meminta suami saya sendiri yang mengambil sendiri. Padahal, saat itu suami saya sedang menggendong putri kedua kami yang berumur 3 bulan.

Melihat kondisi kami yang sama-sama tidak bisa mengambil tas tersebut pramugari tersebut tidak memberi solusi. Beruntung ada Bapak-bapak di sebelah suami saya mau mengambilkan.

Setelah diambilkan pramugari tersebut malah memarahi kami bahwa kalau air tidak boleh disimpan di kabin. Saat itu saya tidak membaca ada larangan ataupun diberitahukan kalau di kabin tidak boleh ada air.

Pada pimpinan Sriwijaya Air saya mohon untuk semua kru diberikan saran supaya bersikap lebih sopan. Saya sangat kecewa dengan perlakuan yang tidak memuaskan tersebut. Terima kasih.

Nia Kurnia M
Jl Raya Hankam Gang Rambutan No 72 Bekasi
mystar.abcd@gmail.com
08125209842

(msh/msh)

http://suarapembaca.detik.com/read/2010/09/15/171947/1441216/283/perlakuan-pramugari-sriwijaya-air-tidak-memuaskan?992205470

Read more ...

Pembangunan Kebun Sawit Harus Ramah lingkungan

Selasa, 01 Juni 2010 17:30 WIB

Penulis : Sulistiono

YOGYAKARTA--MI: Pembangunan perkebunan kepala sawit harus ramah lingkungan agar tidak lagi dituding sebagai industri perusak lingkungan.

Industri kelapa sawit berwawasan lingkungan harus dilaksanakan secara konsekuen, dimulai dari pemilihan lahan sampai pengelolaan produksi.

"Selama ini prestasi industri kepala sawit kerap menjadi sorotan negatif berbagai kalangan karena dituding sebagai perusak lingkungan. Kami harap kalangan industri menerapkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berwawasan lingkungan," kata Direktur Pusat Penelitian Kepala Sawit (PPKS) Witjaksana Darmosarkoro di Yogyakarta, Selasa (1/6).

PPKS adalah lembaga penelitian milik pemerintah yang berkonsentrasi khusus terhadap riset dan pengembangan industri minyak sawit dari hulu hingga hilir. Menurut Witjaksana, salah satu industri yang sudah melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan adalah Bima Palma Grup.

CEO Bima Palma Grup Johnny G Plate mengungkapkan, dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, pihaknya memperhatikan beberapa aspek penting. Yaitu legalitas kepemilikan lahan, pembangunan ramah lingkungan, dan penerapan standar baku perkebunan secara baik dan benar.

"Dalam membangun perkebunan kita bermitra dengan masyarakat sekitar yang dihimpun dalam koperasi sebagai anggota petani plasma," katanya di sela-sela acara International Oil Palm Conference (IOPC) 2010 di Jogja Expo Center.

Ia menjelaskan, saat ini perusahaannya memiliki cadangan lahan yang luasnya mencapai sekitar 100.000 hektare. Sebanyak 30.000 hektare di antaranya sudah bersertifikat hak guna usaha (HGU). Sisanya, masih dalam proses dokumentasi legalitas lahan. (SO/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/06/01/146354/21/2/Pembangunan-Kebun-Sawit-Harus-Ramah-lingkungan

Read more ...

Industri Rokok Targetkan Wanita dan Remaja

30/05/2010 09:23

Astrid Puspasari

Liputan6.com, Jenewa: Sungguh mengejutkan! Industri rokok yang jelas-jelas berbahaya bagi kesehatan, kini menargetkan wanita dan remaja di berbagai negara-negara berkembang. Data ini diumumkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini.

Dalam rangka memperingati Hari Dunia Tanpa Tembakau yang jatuh pada 31 Mei besok, WHO mencela taktik pemasaran yang dilakukan perusahaan tembakau. "Sebanyak 40 persen pria merokok dan hanya sembilan persen perempuan yang merokok. Tapi angka itu masih bisa berubah," tegas Douglas Bettcher, Direktur Prakarsa Bebas Tembakau WHO.

Menurut Global Youth Tobacco Survei yang dilakukan WHO, tingkat perokok dikalangan remaja yang berbeda gender telah memudar. "Industri rokok pasti merekrut pengguna baru, sebagai ganti perokok yang telah meninggal atau sakit," seru Bettcher. "Itu sebabnya, mereka menargetkan perempuan demi motif keuntungan."

Walaupun produk-produk rokok telah lama dipasarkan untuk perempuan di negara-negara industri, hal itu tidak bisa disamakan di negara-negara berkembang. "Perilaku pemasaran licik dan agresif, dilakukan industri tembakau di negara-negara berkembang. Ini adalah sebuah fenomena yang relatif baru," jelas Bettcher.

Di Jepang, rokok dibuat cantik dengan kemasan berwarna merah muda. Sementara di Mesir, bungkus rokok berbentuk kemasan parfum, dan di Nigeria dihadiahi barang bermerek. Pantas saja wanita tergiur.(Xinhua/ADO)

http://kesehatan.liputan6.com/berita/201005/279294/Industri.Rokok.Targetkan.Wanita.dan.Remaja

Read more ...

Jatah BBM di SPBU Berkurang

Senin, 31 Mei 2010 | 16:15 WITA

TIGA Hari terakhir ini, semua SPBU di Kalsel mengalami kekurangan pasokan BBM terutama jenis premium. Akibatnya bisa ditebak, antrian kendaraan mulai terlihat disemua SPBU.

Hal itu semakin diperparah dengan munculnya isu soal rencana pemerintah membatasi penggunaan BBM jenis premium kepada kendaraan roda dua. Akibatnya, banyak warga yang memanfaatkan isu tersebut untuk melakukan aksi borong alias panic buying.

Arif, pengawas SPBU Jalan S Parman Banjarmasin mengatakan bahwa pihaknya mendapat jatah 2 tangki BBM jenis premium dengan kapasitas masing-masing sebanyak 10.000 liter.

"Biasanya perhari kami mendapat tiga tangki yang masing-masing berkapasitas 10.000 liter tapi sudah beberapa hari ini hanya diantar dua tangki saja," kata Arif.

Stok yang ada di SPBU langsung ludes hanya dalam beberapa jam saja akibat serbuan konsumen yang rela antri demi mendapatkan BBM. Selain itu kebijakan yang ditempuh pihak SPBU yang tak melayani pembelian melalui jerigen juga membuat panik masyarakat.

"Kita memang terpaksa tidak melayani pembelian dengan jerigen dan lebih mengutamakan melayani kendaraan," kata Arif.

(aspian)

http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/46099/jatah-bbm-di-spbu-berkurang

Read more ...

Sekolah Berstandar Internasional Tidak Boleh Eksklusif

Rabu, 26 Mei 2010, 19:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR--Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengingatkan sekolah berstandar internasional atau rintisan sekolah berstandar internasional tidak boleh eksklusif.

"Jika sampai memposisikan diri sebagai sekolah eksklusif, maka akan menimbulkan kecemburuan di masyarakat," katanya usai mendampingi Wakil Presiden Boediono pada silaturahmi dengan kalangan SMA/SMK Kota Denpasar, Bali, Rabu.

Pernyataan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) itu terkait adanya usulan agar Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 diamandemen, karena dinilai telah mendorong daerah membentuk rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) yang menciptakan kastanisasi dalam dunia pendidikan.

Menurut dia, spektrum sekolah di Indonesia sangat luas, sementara di lain pihak Bangsa Indonesia dihadapkan pada kebutuhan akan sekolah-sekolah berstandar internasional. Yang terpenting, kata menteri, SBI tidak boleh menjadi eksklusif, tetapi harus terbuka untuk semua siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarganya.

"Inti dari semua ini adalah agar SBI tidak menjadi eksklusif untuk siapa pun, tetapi harus terbuka, jangan hanya untuk orang kaya, tetapi untuk semua masyarakat. Jika SBI hanya menjaring siswa-siswi dari kalangan orang kaya, akan menimbulkan kecemburuan," katanya.

Hal itu juga terkait dengan rencana Kementerian Pendidikan Nasional mengevaluasi RSBI untuk memantau mutu RSBI, sekaligus menanggapi banyaknya keluhan masyarakat mengenai penarikan dana yang terlalu tinggi oleh RSBI.

Sedangkan tentang hasil ujian nasional (UN), mendiknas mengatakan hingga saat ini proses evaluasi belum selesai karena harus dilakukan menyeluruh.

"Evaluasi masih berjalan, dan dilakukan menyeluruh, yakni tidak hanya terhadap hasil ujian nasional (UN) SBI, tetapi juga dari sisi pembiayaan. Karena kalau saya baca dari keluhan masyarakat selama ini, SBI selalu kaitannya dengan mahal. Padahal tujuan utama SBI kaitannya dengan mutu," katanya.

Mengenai adanya usulan agar UU Sisdiknas diamandemen, menurut dia UU tersebut tidak perlu diamandemen jika hendak melakukan pengevaluasian terhadap program SBI dan RSBI.
"Revisi UU itu akan mencerminkan sebenarnya hal itu dibutuhkan atau tidak. Jika memang mencerminkan kebutuhan, kita buat UU yang baru tanpa harus merevisi UU Sisdiknas yang sudah ada," kata Mohammad Nuh.

Red: taufik rachman
Sumber: antara

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/05/26/117317-sekolah-berstandar-internasional-tidak-boleh-eksklusif

Read more ...

Pemerintah Harus Batalkan Kenaikan Harga Gas 12 Kg

Kamis, 27 Mei 2010 - 10:31 WIB

JAKARTA – Pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga gas elpiji.

“Sebaiknya pemerintah tidak menaikkan harga elpiji 12 kg,” ungkap Ketua Umum DPP Hiswana Migas, Errie Purnomohadi, kepada Pos Kota, kemarin.

Seberapapun kecilnya kenaikan harga tetap akan memukul masyarakat. Apalagi mereka dalam waktu tidak lama harus menguras kantong untuk biaya sekolah/kuliah anak. (setiawan/B)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/05/27/pemerintah-harus-batalkan-kenaikan-harga-gas-12-kg

Read more ...

Minyak Gosok Palsu Beredar

Kamis, 27 Mei 2010

Palu - Hasil pemeriksaan dan penelusuran dari 30 apotik di Kota Palu, Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Palu menemukan minyak gosok cap Tawon palsu. Minyak tawon palsu tersebut ditemukan di salah satu apotik. BPOM melakukan pemeriksaan apotik terkait laporan warga yang mengeluhkan peredaran minyak gosok diduga palsu.
Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan BPOM Palu Muh Jabar mengatakan, adanya dugaan beredarnya minyak gosok palsu, BPOM langsung melakukan rapat dan membentukan tim untuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan di seluruh apotik di Kota Palu.
Dalam pemeriksaan dan penyidikan awal di apotik tersebut guna mengamankan beredaran minyak gosok palsu karena sebagian besar warga membeli obat atau minyak gosok ke apotik. Dari penelurusan selama sehari di 30 apotik yang ada, pihaknya hanya menemukan satu botol minyak gosok cap Tawon palsu kemasan DD di salah satu apotik.
Menurut dia, dari penangkapan satu botol minyak gosok palsu itu akan dikembangkan lebih luas lagi dengan memeriksa distributor minyak gosok tempat dimana dibelinya minyak gosok palsu itu.
“Modus penjualan dan pengedaran minyak gosok cap Tawon palsu ini penjual mencampur kemasan minyak gosok asli dengan minyak gosok palsu dalam satu dos. Kemasan antara minyak gosok asli dan palsu hampir sulit dibedakan. Namun jika dicrmati dari warna minyak gosok cap tawon yang asli berwarna hijau kekuningan sementara yang palsu berwarna hijau kecoklatan,” ujar Muh Jabar.
Untuk membedakan antara minyak gosok palsu dan asli dapat dilihat dari pembungkus, yang palsu berwarna merah cerah yang asli berwarna pink.Untuk yang palsu tidak ada tertera masa kadarluarasa yang asli menyertakan masa kadarluasa. Pada minyak gosok yang asli nomor hak cipta yang dikeluarkan dari kehakiman angkanya tertulis kecil sementara yang palsu tulisannya besar. Untuk yang palsu stiker hologramnya besar sementara yang asli stiker hologramnya kecil. Jenis minyak gosok palsu yang beredar di Palu berukuran DD.
Setelah melakukan pengawasan dan pemeriksaan di apotik pihaknya kembali akan melakukan razia kesejumlah toko dan sarana lainnya di pasar maupun supermarket yang ada di Palu.
“Kepada masyarakat kami menghimbau agar dalam membeli minyak gosok cap tawon agar lebih berhati-hati dan teliti sebelum membeli. Karena jenis minyak gosok yang asli dan yang palsu hampir mirip sulit dibedakan,” ujar Muh Jabar.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palu Paath Yan Agus, BPOM dan Dinkes perlu bekerjasama dalam menertibkan makanan dan obat-obatan yang beredar, dan kalau perlu disetiap saat mereka harus melakukan penelitian di apotik maupun tempat penjual makanan. Sehingga makanan dan obat yang diperjual belikan sudah diketahui apakah sudah terdaftar atau belum. (Irma/Hamsing).

http://mediaalkhairaat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7792&Itemid=1

Read more ...

ACFTA, pasar domestik, UMKM dan koperasi terpuruk

Thursday, 27 May 2010 07:50

MEDAN - Penerapan Asian-China Free Trade Aggrement (AC FTA) memang menjanjikan banyak hal yakni berpotensi mencapai total perdagangan setiap tahunnya mencapai nilai US $1, 23 triliun, Produk Domestik Bruto (PDB) negara anggota sekitar US $2,0 triliun. Namun kenyataan, itu hanya isapan jempol semata karena pada saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ACFTA justru malah terpuruk karena mengganggu pasar domestik, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi.

Hal tersebut diungkapkan Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), Rully Indrawan di Medan, tadi malam.

"Sebenarnya banyak potensi yang menguntungkan dengan penerapan ACFTA salah satunya berpotensi menciptakan 1,7 miliar konsumen. Namun, kita (Indonesia-red) tidak bisa memanfaatkannya karena kita tidak mempersiapkan diri dan tidak memperkuat sektor riil agar bisa bersaing," katanya.

Dijelaskannya, penerapan kebijakan-kebijakan yang selama ini digulirkan seperti paket-paket kebijakan perbaikan iklim investasi dan pemberdayaan UMKM, kebijakan countercyclical untuk menghadapi dampak krisis keuangan global, dan kebijakan debottlenecking belum mampu menunjukan peningkatan daya saing hasil industri Indonesia.

"Malah yang terjadi adalah memperlebar neraca perdagangan Indonesia dengan China, pengangguran membengkak seiring dengan tutupnya industri kegiatan masyarakat," paparnya.

Rully menjelaskan, jika sektor riil dapat diperkuat dan koperasi memiliki ketahanan internal berupa tersedianya sumber daya manusia yang tangguh dan kompeten termasuk tersedianya sistem pembiayaan dengan mudah diakses dengan bunga yang terjangkau maka potensi-potensi yang ditimbulkan ACFTA tersebut dapat dimaksimalkan.

"Saat ini dikhawatirkan ada sedikitnya sepuluh sektor industri nasional yang terancam tersingkir yang melibatkan pelaku bisnis, UMKM dan koperasi akibat serbuan produk China," katanya sembari menambahkan sepuluh sektor tersebut adalah tekstil, makanan dan minuman, petrokimia, alas kaki, peralatan pertanian, fiber sintetik, elektronik (kabel, peralatan listrik), permesinan, jasa ennginering, besi baja.

Dia mengatakan, sejak sepuluh tahun terakhir koperasi memang menunjukan kemunduran yang disebabkan oleh tatanan ekonimi baru dengan daya saing usaha masyarakat yang lemah dan tidak mampu bersaing alhasil menambah kemiskinan dan angka pengangguran.

"ACFTA sebenarnya sudah disepakati delapan tahun yang lalu, namun tidak ada pembenahan yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing. Untuk itu, Dekopin harus mengambil langkah-langkah pembinaan koperasi untuk peningkatan daya saing," paparnya.


Rully mengatakan, usaha kecil dan menengah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan usaha besar. Hal ini dapat diketahui dari kemampuannya untuk melunasi kewajiban pembayaran utang-utangnya. "UMKM dan koperasi memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional. Namun, permasalahannya adalah pemenuhan kebutuhan modal," paparnya.

Pendanaan mikro, katanya, merupakan hal yang penting dalam memerangi kemiskinan yang memberikan kesempatan bagi keluarga miskin untuk berinvestasi ke dalam badan usaha untuk membaiki kondisi kehidupan.

Editor: NORA DELIYANA LUMBANGAOL
(dat04/wsp)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=117848:acfta-pasar-domestik-umkm-dan-koperasi-terpuruk&catid=77:fokusutama&Itemid=131

Read more ...

Menkes Pelajari Putusan MKDKI Atas Kasus Prita

Rabu, 26 Mei 2010 21:38 WIB | Peristiwa | Kesehatan | Dibaca 386 kali

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, akan mempelajari putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terkait gugatan Prita Mulyasari terhadap dua dokter Rumah Sakit Omni Internasional yang pernah menangani masalah kesehatannya.

"Saya belum baca dasar keputusannya dan sebagainya jadi kalau saya terburu-buru beri komentar nanti malah jadi ngawur. Jadi kasih kesempatan saya lihat dulu apa dasarnya dan sebagainya," katanya di Jakarta, Rabu.

Menkes mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu, sebelum menghadiri peringatan 60 tahun keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sebelumnya MKDKI memutuskan bahwa dua dokter Rumah Sakit Omni Internasional yang menangani Prita sudah menjalankan tugas sesuai prosedur, tidak melanggar disiplin kedokteran.

Majelis kehormatan MKDKI menyatakan tidak menemukan pelanggaran disiplin pada tindakan yang dilakukan teradu I dr.Indah dan teradu II dr.Hengky.

Dalam hal ini pertimbangan yang mendasari keputusan MKDKI adalah karena tindakan teradu I tidak menyerahkan hasil pemeriksaan darah kepada Prita sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Omni Internasional dan tindakan teradu II menyuntik pasien dilakukan dengan persetujuan pasien yang dinyatakan dengan anggukan.(*)

(T.M035/R009)

http://www.antaranews.com/berita/1274884729/menkes-pelajari-putusan-mkdki-atas-kasus-prita

Read more ...

Transportasi Umum Dibuat Menarik Agar Kurangi Mobil Pribadi

Rabu, 26 Mei 2010, 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Untuk mengurangi pengguna kendaraan pribadi, maka transportasi umum harus menarik. Itulah pendapat Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Lukman Hakim di sela-sela Konferensi Jerman-Asean soal teknologi transportasi masal di LIPI, Jakarta, Rabu (26/05).

''Untuk mengatasi kemacetan, maka harus kurangi kendaraan pribadi yang sekarang sudah melebihi kapasitas jalan raya. Untuk mengurangi kendaraan pribadi, maka kendaraan umum harus menarik,'' kata Lukman saat menanggapi materi yang disampaikan oleh peneliti Singapura dalam konferensi tersebut.

Dia mengambil contoh, di Singapura, pemilik kendaraan pribadi itu dibatasi oleh pemerintah. Rasio penggunaan mobil pribadi di sana adalah 1 mobil banding 10 orang. Penduduknya sebanyak 5 juta orang, sedangkan bus-nya sebanyak 5.000 unit dalam keadaan yang bagus dan nyaman.''Kalau di kita, bus-busnya memprihatinkan. Mana menariknya? Ini harus mendapatkan perhatian serius,'' sambungnya.

Tak hanya itu, pertambahan kendartaan untuk di Jakarta saja, kata Lukman, ternyata cukup mencengangkan. Dari penelitian LIPI, terdapat penambahan 500 unit mobil dan 800 unit motor per harinya.

Berkaca pada contoh Singapura, Lukman menilai, pemerintah harus tegas dalam kebijakannya. Hanya, masalah inilah yang belum ada dari pemerintah. ''Pemerintah kita masih mengutamakan kepentingan para pengguna kendaraan dibanding masyarakat.''

Dikatakannya, soal transportasi masal, banyak prinsip-prinsip yang harus dipelajari. Bila pemerintah ingin tetap menjaga populasi kendaraannya tinggi, harus dipikirkan bagaimana melayani dan meningkatkan mobilitas antar penduduk.

Karena itu, dalam konferensi Jerman-Asean ini, LIPI menjaring pilihan-pilihan yang tepat untuk pengembangan transportasi masal nasional. ''Kita belum komprehensif. Kita ingin banyak mendengar untuk pengembangan lebih jauh.''

Red: Krisman Purwoko
Rep: wed

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/05/26/117276-transportasi-umum-dibuat-menarik-agar-kurangi-mobil-pribadi

Read more ...

Dua Perusahaan Buang Limbah ke Kali Surabaya

Rabu, 26 Mei 2010 15:20 WIB

Metrotvnews.com, Surabaya: Tim Gabungan Patroli air Kali Surabaya, Jawa Timur, menemukan indikasi dua perusahaan melakukan pelanggaran karena membuang limbah ke Kali Surabaya.

Kedua perusahaan itu adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya yang berada di kawasan Karang Pilang dan UD Sumber Agung (SA) yang berlokasi di Jalan Ngelom Megare, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

''Dari hasil sidak yang kita lakukan, keduanya membuang limbah ke sungai,'' kata Koordinator Tim Gabungan Patroli Air Imam Rochani di Surabaya, Rabu (26/5).

Limbah yang dibuang PDAM Kota Surabaya ke kali Surabaya adalah sisa lumpur keruh berwarna putih. Sedangkan UD Sumber Agung membuang limbah cair berwarna hijau.

Menurut Imam, seharusnya PDAM tidak membuang sisa lumpur langsung ke sungai, tapi bisa diolah terlebih dahulu sampai memenuhi baku mutu. "Sedangkan Sumber Agung yang termasuk industri penyelupan warna benang membuang limbah cair berwarna hijau. Keduanya tetap membuang ke Kali Surabaya,'' katanya.

Pada 30 Oktober 2009 UD Sumber Agung pernah terjaring oleh tim patroli, karena tindakan yang sama. "Ini bukan pertama kalinya pelanggaran dilakukan oleh UD Sumber Agung. Bahkan, pada 2009 perusahaan itu telah mendapatkan surat peringatan kedua (SP 2) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur. Sedangkan untuk PDAM akan diberikan SP 1,'' katanya.

Selain menggelar sidak, tim juga melakukan evaluasi hasil sidak pada November 2008 sampai Desember 2009. Adapun industri yang terbukti mencemari kali yang melintasi tiga wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, selama patroli berlangsung terdapat sebanyak 21 perusahaan.

Industri yang telah terkena sanksi pidana karena membuang limbah ke Kali Surabaya tercatat 12 perusahaani. Empat di antaranya terjaring pada 2008, yakni PT Wings Surya, PT Suparma, PT Platinum Ceramics Ind, dan UD Triningsih.

Delapan lainnya dijatuhi sanksi pada 2009, yakni PT Titani Alam Semesta, PT Surabaya Agung Kertas, PT Sinar Sosro, PT Gloria Bisco, PT Unimos, PT Spindo, Pabrik Tahu Jambangan, dan RPH Kedurus. (MI/ICH)

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/05/26/18808/Dua-Perusahaan-Buang-Limbah-ke-Kali-Surabaya-/

Read more ...

16 Titik Reklame Kadaluarsa Ditertibkan

Rabu, 26 Mei 2010 | 15:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menertibkan 16 titik reklame yang telah melewati masa izin diturunkan. "Sudah 16 titik ditertibkan," kata Kepala Badan Pengelola Kekayaan Daerah DKI, Sukri Bey, siang ini.

Enam belas titik tersebut, kata Sukri tidak hanya terdapat di White Area atau zona bebas reklame. Yang termasuk dalam zona putih itu beberapa di antaranya Jalan Sudirman, Thmarin, kawasan Monumen Nasional, Patung Pak Tani, dan beberapa lokasi interchange seperti Pluit dan Cawang.

Sukri mengakui belum mengetahui jumlah reklame yang izinnya telah habis. "Masih kami proses," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah membuat kesepakatan bersama empat asosiasi reklame di Jakarta. Asosiasi yang dilibatkan dalam kesepakatan adalah Asosiasi Media Luar Griya, Asosiasi Perusahaan Periklanan Luar Ruang Seluruh Indonesia, Outdoor Advertising Association of Indonesia dan Serikat Pengusaha Reklame Jakarta.

Kesepakatan itu menghasilkan bahwa asosiasi tidak akan meletakkan reklame di kawasan White Ares serta beberapa kawasan lainnya. Hal ini dibuat agar mendukung kebijakan penataan reklame di lokasi tersebut.

Pemerintah, kata Sukri, dalam hal ini akan memberikan sanksi langsung bagi reklame yang sudah melewati izin, namun masih tetap terpasang. "Tiga kali diimbau tidak dipenuhi, kami langsung turunkan (reklame)," katanya.

SUTJI DECILYA

http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2010/05/26/brk,20100526-250650,id.html

Read more ...

Polisi Tutup Pabrik Tabung Gas karena Tidak Berstandar SNI

Rabu, 26 Mei 2010 | 15:20 WIB

JAKARTA - SURYA- Terkait kasus tabung gas palsu 3 kilogram yang diedarkan PT TMM (Tabung Murni Mas). Tabung yang diproduksi banyak kelemahan. Salah satunya adalah masa pakai tabung gas itu.
“Harusnya 5 tahun tapi dari perusahaan itu masa awetnya hanya satu tahun,” kata Kasat Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Eko Saputro, Rabu (26/05/2010).
Ketebalan tabung gas tersebut juga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang seharusnya 225mm, Namun PT.TMM memproduksi tabung gas dengan ketebalan 220 mm.
PT TMM memang sudah memiliki izin dari Dinas Perindustrian dan perdagangan dan memiliki sertifikat SNI namun ijin itu dikantongi setelah mereka sudah memproduksi tabung gas tersebut. Polisi akhirnya menyita mesin produksi dan 200 tabung gas di pabrik tersebut.
“Ijin dan sertifikatnya keluar tanggal 25 Mei 2010, namun sejak tanggal 5 Agustus 2009 mereka sudah memproduksi,” ujar Eko.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama, Kartono, Direktur Operasional, Henda, Direktur Teknis yakni Yudho, PT Tabung Murni Mas (TMM) akhirnya ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebelumya mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gas palsu. Saat dilakukan pemeriksaan serta dikonfrontir siapa penanggung jawab produksi, mereka saling lempar tanggung jawab
Direktur Utama menjadi tersangka karena sebagai penanggung jawab perusahaan, Dir Ops karena yang bertanggung jawab terhadap produksi dan pemasaran tabung gas, sedangkan Dir Teknis karena sebagai penanggung jawab pembuatan tabung gas yang tidak sesuai standar.
Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni tentang pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang tidak sesuai standar atau mutu dan tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 1a, pasal 9 ayat 1c, d UU No 8 thn 99 tentang perlindungan konsumen dan pasal 26 UU No 5 1984 tentang industri.

ferdinand_ws/johnson/tribunnews

http://www.surya.co.id/2010/05/26/polisi-tutup-pabrik-tabung-gas-karena-tidak-berstandar-sni.html

Read more ...

Jumlah Travel Bandung-Jakarta Berlebih, Dishub Surati Menhub

Rabu, 26/05/2010 15:24 WIB

Tya Eka Yulianti - detikBandung

Bandung - Jumlah travel Bandung-Jakarta sudah berlebih. Karenanya itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung meminta Dir Lalin Angkutan Jalan Dirjen Perhubungan Darat mengevaluasi jumlah travel. Permintaan itu telah disampaikan kepada Menhub melalui surat tiga bulan lalu. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Timbul Butar Butar mengungkapkan berdasarkan aturan kementrian perhubungan, jumlah travel hanya 20 persen dari jumlah armada bis yang ada. "Sementara jumlahnya saat ini sudah lebih dari aturan, makanya kami minta evaluasi sebelum dikeluarkannya izin baru," ujar Timbul ditemui di kantornya, Jalan Leuwipanjang, Rabu (26/5/2010).

Berdasarkan data Dishub Bandung, jumlah travel Bandung-Jakarta ada 18 perusahaan, dengan total 642 armada. Sementara bus Bandung-Jakarta dengan lima trayek hanya 361 armada.

"Surat dilayangkan 2 hingga 3 bulan lalu, tapi belum ada tanggapan. Kita inisiatif kirimkan surat serta sudah secara lisan meminta pada dirjen," kata Timbul.

Menurut Timbul, jumlah travel di Bandung sudah terlampau banyak. "Sudah banyak dan semrawut. Ini kita lakukan untuk melindungi armada bus saat ini dan juga melindungi investor travel," jelas Timbul.

Lebih lanjut Timbul menjelaskan, selama ini proses izin perusahaan travel dari pusat. Dishub Bandung hanya memberikan rekomendasi. "Sepertinya bola panasnya dari kita. Tidak diberikan rekomendasi, tetapi sudah diizinkan pusat. Kalau izin dari kita kan, lebih gampang dikontrol dan akan ada pembatasan," katanya.

Dia mengungkapkan, dalam tiga bulan ini sambil menunggu tanggapan dari Menhub, sudah ada satu perusahaan travel yang diberikan izinnya. "Kita beri rekomendasi karena si pengusaha sudah membeli armada," katanya.
(ern/ern)

http://bandung.detik.com/read/2010/05/26/152413/1364534/486/jumlah-travel-bandung-jakarta-berlebih-dishub-surati-menhub?g991101485

Read more ...

Facebook dkk Ketahuan Kirim Data Pengguna ke Pengiklan

Jumat, 21 Mei 2010, 15:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK--Anda yang tertarik atau sekadar iseng mengklik iklan dalam situs jejaring sosial sebaiknya hati-hati. Facebook, Myspace, dan beberapa situs lain memang telah berupaya meyakinkan pengguna, bahwa data mereka tak akan digunakan atau diberikan pada pihak lain tanpa pemberitahuan. Namun, laporan terkini Wall Street Journal (WSJ) menyatakan hal berbeda.

Dalam laporan yang dirilis Jumat (21/5), para situs jejaring sosial itu terbukti telah mengirimkan informasi pribadi yang bersifat indentifikasi kepada pengiklan mereka tanpa pemberitahuan. Perusahaan pengiklan besar termasuk DoubleClick milik Google dan Right Media dari Yahoo diketahui menerima informasi seperti username (nama pengguna) atau nomor ID yang dapat dilacak kembali ke profil individu begitu pengguna mengklik pada iklan tersebut.

Data tersebut, tentu saja berpotensi dimanfaatkan untuk mengintip informasi si pengguna, termasuk nama asli mereka, usia, jenis pekerjaan, lokasi dan semua info lain yang tetera dalam profil. Namun, para perusahaan yang disebutkan tadi menyangkal mengetahui perihal 'ekstra' data yang mereka terima dan mengklaim mereka tidak memanfaatkannya.

Baik Google dan Yahoo membuat pernyatan keras, membantah dugaan tersebut. Wakil Presiden Yahoo bidang kebijakan global, Anne Tooth, berkata tegas, "Kami melarang klien untuk mengirimkan informasi yang dapat diidentifikasi sebagai milik pribadi kepada kami. Kami telah memberitahu mereka 'Kami tidak ingin itu'. Anda tak seharusnya mengirim itu pada kami. Jika itu terkirim, kami tak akan mencari-cari atau melihatnya."

WSJ juga melaporkan, sejak mencuat pertanyaan seputar kebijakan Facebook dan Myspace, kedua perusahaan tersebut sebenarnya menulis ulang kembali kode-kode pemrograman untuk mengubah sistem yang menyalurkan data identitas. Selain dua perusahaan itu, LiveJournal, Hi5, Xanga dan Digg juga termasuk dalam daftar situs yang diketahui mengirim informasi personal ke pengiklan ketika pengguna mengklik sebuah advertisement.

Media ekonomi Abang Sam itu juga menemukan bahwa Facebook bergerak terlalu jauh dalam hal pembagian data personal. Situs tersebut mengirim username milik pengguna sekaligus username profil yang dilihat pengguna--yang login di akun Facebooknya bersamaan--ketika melihat atau mengklik iklan.

Kecuali Facebook, paling tidak perusahaan jejaring sosial lain yang disebut dalam laporan WSJ hanya mengirim nama ID profil yang sedang dilihat pengguna, saat mengklik iklan dalam situs tersebut, bukan ID mereka sendiri.

Kabar tersebut pun melengkapi masa buruk yang dialami Facebook. Perusahaan itu kini menghadapi gugatan atas isu pelanggaran hak privasi, salah satunya dari Uni Eropa. Majalah Times bahkan mengangkat isu itu menjadi cerita sampul dalam edisi bulan ini.

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari

http://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/10/05/21/116604-facebook-dkk-ketahuan-kirim-data-pengguna-ke-pengiklan

Read more ...

Gara-gara PSM, Lion Air Turunkan Penumpang

SENIN, 24 MEI 2010 | 09:00 WITA

MAKASSAR -- Gaduh terjadi di ruang tunggu pesawat Lion Air, pukul 07.00 Wita. Gara-garanya rombongan PSM kompak menolak naik pesawat karena sembilan orang dari 30 rombongan tak mendapat seat penerbangan menuju Jakarta-Palembang.

Pesawat terpaksa dealey satu jam lamanya, karena pihak Lion Air harus menurunkan lagi penumpang yang sudah duduk di pesawat untuk memberi seat kepada rombongan PSM. Wahyu, salah seorang penumpang merasa dongkol karena Lion Air dianggapnya tidak profesional. Sembilan penumpang harus pasrah diturunkan dari pesawat.

''Mereka memang tidak profesional, kami sudah booking tiket sejak enam hari lalu, tapi kalau seperti ini. Berarti ada yang bobol dalam sistem jaringan. Kami menolak berangkat karena ini rombongan, susah mengaturnya setelah tiba di Jakarta,'' kata Faisal Maming, Oficial PSM.

Samsir, dari pihak Lion Air meminta maaf atas kekacauan tersebut. Dia menyebut banyak calo yang menyerobot dan mengacaukan sistem. Sembilan penumpang yang diturunkan akhirnya pindah pesawat ke penerbangan Lion Air berikutnya tanpa kompensasi. ''Kita sayangkan juga karena PSM belum bayar 9 boading pas. Mungkin mereka lupa,'' kata Samsir. (aci)

http://bola.fajar.co.id/read/93435/48/garagara-psm-lion-air-turunkan-penumpang

Read more ...

166 Perusahaan Pertambangan Ancam Hutan Kalimantan

Senin, 1 Maret 2010 06:09 WIB

Samarinda (ANTARA News) - Walhi Kaltim mengungkapkan data bahwa persoalan deforestrasi kian parah justru bukan dari sektor kehutanan namun terdapat 166 perusahaan pertambangan batu bara yang kini melakukan pinjam pakai kawasan hutan sehingga mengancam kelestariannya.

"Celakanya, sebagian lahan yang menjadi kawasan pinjam pakai oleh perusahaan pertambangan batu bara itu adalah masuk dalam katagori hutan lindung," kata Direktur Walhi Kaltim, Isal Wardhana di Samarinda, Senin.

secara moral dan demi penyelamatan hutan alam kaltim yang tersisa, imbuh dia maka tidak ada argumentasi yang membenarkan ketika Menhut yang baru ini mengamini peminjaman kawasan hutan untuk aktivitas di luar kehutanan yang diajukan oleh Pemerintah kabupaten/Kota dan lebih dari 60 perusahaan pertambangan di Kaltim.

Berdasarkan data Walhi itu menunjukan daerah terbanyak yang mengajukan izin pinjam pakai hutan adalah di Kalsel sebanyak 72 perusahaan batu bara, kemudian di Kaltim mencapai 65 perusahaan, Kalteng 20 perusahaan dan Kalbar delapan perusahaan.

Sejak tahun 2001, di Kaltim tingkat deforestrasi (pengurangan luas hutan) mencapai 350 ribu hektare setiap tahun sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat di Kaltim yang masih bergantung hidupnya dari hasil hutan.

Ia menjelaskan bahwa dalam prosesnya pemerintah pusat melalui Dephut harus tidak memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutatan walaupun dalam aturan/regulasinya dibenarkan ketika sudah ada SK Menhut mengenai pinjam pakai kawasan hutan.

"Permohonan ini harus ditelaah secara mendalam mengingat semakin tingginya tingkat deforestrasi di Kaltim dan bahkan sampai merambah Hutan Lindung di Kalimantan Timur," katanya.

Eksploitasi kawasan hutan di Kalimantan Timur akan berdampak yang sangat signifikan terhadap keberlanjutan dan kelestarian hutan di Kaltim dan secara langsung berpengaruh terhadap bencana ekologis yang terjadi di Kaltim.

Ia menambahkan bahwa untuk kasus di Kabupaten Nunukan menunjukan bahwa dari hasil pantauan walhi kaltim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan telah melakukan kegiatan proyek pembukaan jalan di dalam kawasan hutan lindung.

"Pemkab sampai kini diindikasikan belum bisa menunjukkan kepada publik SK Menhut menyangkut pinjam pakai kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Nunukan," ujar dia.

Tindakan Pemkab Nunukan itu merupakan pelanggaran terhadap fungsi kawasan dan perundang-undangan yang berlaku pada sektor kehutanan.

"Seyogyakanya aparat keamanan harus menghentikan proyek yang berada di dalam kawasan hutan lindung tersebut," katanya menegaskan.

Isal menambahkan bahwa Menhut yang baru juga seharusnya jangan memberikan SK pinjam pakai kepada Pemkab Nunukan sampai adanya telaah yang mendalam terhadap proyek tersebut mengingat diindikasikan proyek telah dijalankan tanpa adanya SK pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Menhut.

"Mengenai pertambangan batu bara itu, maka sudah jelas bahwa aktivitas tersebut secara tidak langsung akan mengurangi kawasan hutan di Kaltim dan sampai saat ini reklamasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar batu bara di Kaltim belum berjalan secara maksimal," katanya.

Lemahnya realisasi program reklamasi itu terbukti dengan ditemukannya beberapa lahan yang belum direklamasi secara maksimal oleh tim dari DPRD Provinsi beberapa waktu yang lewat. (Ant/K004)

http://www.antaranews.com/berita/1267398585/166-perusahaan-pertambangan-ancam-hutan-kalimantan

Read more ...

Kurangi Produksi Plastik

Rabu, 25 Februari 2009 | 12:44 WIB

SURABAYA, RABU — Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar akan memerintahkan pengurangan produksi kantong plastik. Cara itu diharapkan bisa menekan produksi sampah plastik.

Rachmat mengatakan, pengurangan dari segi konsumen tidak mudah. Pasalnya, ada ratusan juta orang yang berpotensi menggunakan kantong plastik. "Memang ada kelompok masyarakat sudah berusaha mengurangi penggunaan kantong plastik," ujarnya di sela-sela Peringatan Puncak Hari Peduli Sampah Nasional di Surabaya, Rabu (25/2).

Angka pengurangan cukup lumayan meski belum signifikan menekan produksi sampah plastik. Karena itu, harus dicegah dari sisi produsen. "Produsen akan diminta mengurangi produksi kantong plastik. Distributor juga didorong untuk mengganti kantong plastik dengan bahan lain atau memakai ulang kantong plastik," ujarnya.

Dengan cara itu diharapkan jumlah sampah plastik berkurang. Dengan demikian, beban Bumi menurun. "Setiap lembar kantong plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dengan proses alamiah. Sebelum terurai, sampah akan menumpuk," tuturnya.

http://megapolitan.kompas.com/read/2009/02/25/12443314/Kurangi.Produksi.Plastik

Read more ...