PLN tidak transparan !

Rabu, 30 Desember 2009 07:57 WIB

Saya berniat untuk memasang listrik di Rumah yang baru saya bangun di Daerah Kota Cimahi , setelah di survey karena rumah yang dibangun agak berjauhan dengan rumah lain jadi harus memasang Tiang 1 gawang. Dan di kenakan biaya sebesar 6 Juta Rupiah. Yang saya pertanyakan mengapa PLN Kota Cimahi tidak bisa memberikan RAB DETAIL nya kepada Calon Konsumen ? yang diberikan hanya Rekapitulasinya saja. Padahal untuk menambah tiang dan kabel yang digunakan adalah Uang Konsumen, jadi konsumen BERHAK untuk mengetahui RAB DETAIL tersebut, kemana saja uang tersebut digunakan.

Setelah konfirmasi ke PLN Kota Cimahi bahwa menurut PLN Kota Cimahi prosedur tersebut mengikuti SOP yang berlaku.

Yang jadi pertanyaan saya adalah :

1. Apakah sudah BENAR cara yang dilakukan oleh PLN Kota Cimahi dalam melayani Masyarakat ?. Bagaimana bila terjadi Markup Harga atau Barang dan Jasa yang diterima tidak sesuai ?. Konsumen tidak Bukti cukup kuat untuk menuntut PLN karena tidak memiliki bukti secara Otentik. Atau mungkin SOP sengaja dibuat demikian untuk melindungi oknum-oknum PLN ?

2. Apakah sudah BENAR cara yang dilakukan oleh PLN Kota Cimahi, bahwa apabila untuk mendapat kan Detailnya Konsumen harus menyalinnya setelah pembayaran dilakukan. Karena RAB DETAIL nya tidak boleh di bawa atau di Fotocopy, karena di khawatirkan akan disalah gunakan.

Kalau alasan tersebut yang menjadi dasar oleh PLN Kota Cimahi , Bahwa sekarang ini kan Jaman sudah cukup maju , RAB Bisa di buat Water Mark atau dibuat pernyataan. Toh dengan berlakunya SOP tersebut tetap saja Calo Listrik banyak beroperasi di Daerah Cimahi.

Gimana PLN mau maju kalau pelayanan ke Calon pelanggan saja seperti ini. Pantas saja kalau PLN rugi terus.

Oleh : Dede Sukarman

http://www.mediaindonesia.com/pln_read/86

Read more ...

Ratusan Ribu Keluarga di Banyuwangi Belum Menikmati Listrik

Selasa, 01 Juni 2010 | 17:07 WIB

TEMPO Interaktif, Banyuwangi - Sebanyak 164.112 kepala keluarga atau sebesar 35 persen dari 473.575 KK di Banyuwangi, Jawa Timur, belum menikmati listrik.

Supervisor Pemasaran PLN Banyuwangi, Setyo Bhakti, mengatakan sebagian besar keluarga yang belum menikmati listrik tersebut berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. "Apalagi populasi mereka dalam satu dusun juga kecil," kata Setyo kepada wartawan, Selasa (1/6).

Kecamatan yang keluarganya banyak belum teraliri listrik yakni di Kecamatan Wongsorejo sebanyak 13.263 KK. Berikutnya, di Kecamatan Licin yakni 5.567 KK.

Tahun ini PLN akan membangun 30 gardu trafo sebagai bagian dari program listrik masuk desa. Program itu, kata dia, akan menjangkau 3 ribu pelanggan yang diprioritaskan di Kecamatan Wongsorejo dan Licin.

Setyo mengakui selama ini program listrik masuk desa belum maksimal karena PLN masih terkendala anggaran. Terlebih lagi, angka tunggakan pelanggan PLN juga cukup tinggi sehingga keuangan PLN Banyuwangi menjadi defisit.

Pada 2009, terdapat 25 ribu pelanggan rumah tangga dan 20 pelanggan industri yang menunggak dengan nilai tunggakan sebesar Rp 2,7 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Peni Handayani, mengatakan, pemerintah Banyuwangi tahun ini menghapus anggaran bantuan listrik untuk masyarakat. Padahal tahun lalu, anggaran bantuan listrik ini mencapai Rp 3 miliar.

Menurut Peni, anggaran listrik ditiadakan karena terbatasnya keuangan daerah. "Banyak anggaran lain juga dikurangi," ujarnya.

IKA NINGTYAS

http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2010/06/01/brk,20100601-251903,id.html

Read more ...

Pemerintah Bahas Dua Opsi Kenaikan TDL

[ Selasa, 01 Juni 2010 ]

Untuk Golongan Rumah Tangga Kecil

JAKARTA - Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada 1 Juli nanti terus difinalkan. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi kenaikan tarif setrum itu. Opsi pertama, TDL untuk daya 450-900 volt ampere (VA) dinaikkan dengan besaran di bawah 10 persen. Opsi kedua, TDL untuk golongan rumah tangga kecil tersebut tidak dinaikkan sama sekali.

''Sekarang sudah mengerucut tinggal dua opsi,'' ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J. Purwono kemarin (31/5). Menurut dia, jika TDL pelanggan golongan 450-900 VA tidak dinaikkan, berarti ada konsekuensi kepada pelanggan industri.

Perhitungan ESDM, TDL untuk pelanggan industri harus naik 10-12 persen. ''Industri bisa naik sekitar 10-12 persen. Itu adalah kompensasi tidak dinaikkannya TDL pelanggan 450-900 VA,'' ungkapnya.

Apa pun opsi yang diputuskan dan diajukan pemerintah, semuanya harus mendapat persetujuan DPR. Saat ini, opsi-opsi tersebut belum final dan masih perlu pembahasan. "Semuanya bisa berubah, bergantung pada dinamika pembahasan antara pemerintah dan DPR," kata dia.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir meminta agar kenaikan TDL dipandang secara lebih luas. ''Masyarakat kecil jelas harus menjadi prioritas subsidi pemerintah. Untuk industri, harus dilihat masing-masing industrinya. Jangan sampai justru menekan daya saing mereka,'' ungkapnya.

Dia khawatir industri akan membebankan kenaikan TDL terhadap harga barang. Padahal, sebenarnya permasalahan industri masih banyak. Belum tentu tarif listrik mengakibatkan biaya tinggi (high cost). ''Bisa jadi, seharusnya ada faktor lain yang bisa dihilangkan sehingga industri lebih efisien,'' tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Manajemen Bisnis dan Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin menyampaikan hasil survei yang dilakukan enam perguruan tinggi. Yaitu, UI, ITB, UGM, ITS, Undip, dan Unud yang menunjukkan kenaikan TDL tidak akan menurunkan daya saing industri di tanah air. ''Hanya industri semen dan tekstil yang daya saingnya diperkirakan menurun akibat kenaikan TDL,'' lanjutnya.

Konsorsium enam perguruan tinggi itu juga menyurvei kemampuan bayar pelanggan 450-900 VA. Hasil survei menyebutkan, rata-rata pelanggan 450 VA berpenghasilan Rp 741.569 per bulan dengan pengeluaran Rp 699.517 per bulan. Mereka rata-rata mengonsumsi listrik 90 kwh per bulan. Konsumen pada golongan itu memiliki kemampuan membayar Rp 562 per kwh, sedangkan yang dibayarkan saat ini Rp 414 per kwh.

Pelanggan 900 VA berpenghasilan Rp 1.440.828 per bulan dengan pengeluaran Rp 1.357.859 per bulan. Mereka rata-rata mengonsumsi listrik 148 kwh per bulan. Kosumen golongan itu memiliki kemampuan membayar Rp 600 per kwh dan yang dibayar saat ini Rp 603 per kwh. (wir/c6/oki)

http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=137176

Read more ...

Pengaruh Premium dan Pertamax Bagi Perfoma Mesin Motor

Selasa, 01/06/2010 16:49 WIB

Syubhan Akib - detikOto

Jakarta - Wacana larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk motor yang direncanakan pemerintah langsung mendapat kecaman keras dari kalangan masyarakat.

Namun di luar kontroversi yang beredar itu, sebenarnya apa saja sih yang membedakan Premium dan Pertamax selain harganya.

Dan untuk mengetahui perbedaannya lebih lanjut, maka detikOto pun meminta wejangan pada Senior General Manager Technical Service Division PT Astra Honda Motor (AHM) A. S. Tedjosiswojo, terkait hal tersebut.

Berikut petikan wawancara singkatnya.

Apa yang membedakan Premium dan Pertamax?

Jawaban A. S. Tedjosiswojo: Yang umum adalah Research Octane Number atau disingkat RON, di mana Jenis Premium dengan RON 88 dan Pertamax dengan RON 92, selanjutnya komposisi campuran antara keduanya mungkin dapat secara detail dijelaskan oleh Instansi Pemerintah terkait.

Research Octane Number atau disingkat RON adalah sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur ketahanan mesin motor bakar bensin terhadap Knocking atau sering disebut efek mesin ngelitik.

Sebenarnya perbedaan pemakaian bahan bakar Premium dan Pertamax punya pengaruh apa saja di sisi mesin dan performa?

Untuk mesin sepeda motor dengan kebutuhan spesifikasi bahan bakar jenis Pertamax apabila menggunakan jenis Premium maka akan berpengaruh
pada menurunnya performa dan umur pakai mesin.

Sementara mesin sepeda motor dengan kebutuhan spesifikasi bahan bakar jenis Premium apabila menggunakan jenis Pertamax maka cenderung tidak berpengaruh signifikan pada performa.

Bagaimana dengan efeknya terhadap lingkungan, apa Pertamax lebih hijau?

Pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh mesin sehingga menurunnya performa mesin akan berpengaruh terhadap emisi gas buang dihasilkan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap lingkungan.

Plus-minus penggunaan baik Premium dan Pertamax apa saja ya Pak?

Penggunaan jenis bahan bakar apa pun harus disesuaikan dengan kebutuhan mesin agar didapat hasil yang optimal, efektif dan efesien. Yang lebih penting adalah bagaimana membuat kontruksi mesin yang hemat dalam pemakaian BBM, dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan efesiensi energi sekaligus efesiensi pemakaian BBM.

Kapasitas mesin yang besar tidak selalu menghasilkan output tenaga yang besar dan sesuai dengan kebutuhan tapi cenderung lebih boros dalam konsumsi BBM.

Dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan efesiensi energi misalnya Teknologi Low Friction Engine milik Honda, akan dapat meminimalisasi kehilangan tenaga akibat gesekan sehingga dengan kapasitas mesin yang sesuai akan dihasilkan tenaga yang lebih baik dan konsumsi BBM yang lebih hemat. Dan konsumsi BBM yang efisien menjadi salah satu bagian utama dalam pengembangan produk Honda.

( syu / ddn )

http://oto.detik.com/read/2010/06/01/164943/1367707/648/pengaruh-premium-dan-pertamax-bagi-perfoma-mesin-motor?o991102638

Read more ...

Pemerintah Diminta Kaji Rencana Cabut Subsidi BBM

Senin, 31 Mei 2010 16:06 WIB

Sejumlah pengendara sepeda motor mengantri mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, di salah satu SPBU di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (28/5). (ANTARA/Ismar Patrizki)
Kendari (ANTARA News) - Anggota DPR RI Andi Rahmat mengharapkan pemerintah mengkaji ulang dengan cermat rencananya untuk menyabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang masih dibutuhkan rakyat.

Di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, Andi mengatakan, ada risiko yang harus diterima pemerintah dan rakyat apabila kebijakan itu benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat.

Hal itu bisa mengancam kelangsungan dunia industri.

"Saya yakin pemerintah tidak serta merta mencabut subdisi bahan bakar melainkan mempertimbangkan kelangsungan industri. Kebijakan pasar bebas menjadi ancaman serius," kata Andi Rahmat yang juga politisi Partai Demokrat.

Mengingat kemampuan rakyat Indonesia tidak merata, Andi Rahmat menyarankan pemerintah harus tetap membuka kebijakan untuk membantu rakyat miskin dalam hal mendapatkan bahan bakar karena menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sehari-hari.

"Bagaimana pun rakyat tidak mampu harus dibantu. Pemerintah harus menyadari bahwa yang memakai bahan bakar bersubsidi adalah orang-orang mampu bahkan penjabat negara yang difasilitasi tunjangan harga bahan bakar dalam menjalankan tugas negara," katanya.

"Dengan menggunakan bahan bakar bersubsidi pun sudah sulit mendapatkan pendapatan yang layak. Apa lagi kalau subsidi dicabut pasti rakyat lebih menderita karena angsuran kendaraan tidak bisa dibayar," kata Rahim.

Solusi yang tepat untuk efesiensi dan efektifitas keuangan negara adalah optimalisasi penerimaan pajak, kata dia.

(T.S032/Y006/S026)

http://www.antaranews.com/berita/1275296761/pemerintah-diminta-kaji-rencana-cabut-subsidi-bbm

Read more ...

Datangkan Enam Mesin, PLN Palangkaraya Janji Tak Ada Pemadaman

Kamis, 03 Juni 2010 | 15:58 WIB

TEMPO Interaktif, Palangkaraya - Sudah hampir sepekan ini warga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah meresahkan terjadinya pemadaman bergilir yang terjadi hampir selama lima jam sehari, baik siang ataupun malam.

Pihak Perusahan Listrik Negara Palangkaraya menjanjikan pada akhir Juni 2010 pemadaman sudah tidak terjadi lagi, setelah tuntasnya perakitan enam unit mesin genset berkuatan 6 Megawatt (MW) yang dipasang di Pusat Listrik tenaga Diesel (PLTD) Kahayan, di Jalan Cilik Riwut KM. 7, Palangkaraya.

Hal itu diungkapkan Manager PLN Cabang Palangkaraya, Taufik Eko Mardiyanto kepada wartawan saat mendampingi inspeksi mendadak Gubernur Kalteng, A. Teras Narang, Kamis(3/6).

Dijelaskannya untuk Kalteng saat ini defisit listriknya mencapai 3 MW. Dan untuk mengatasinya, saat ini sedang dilakukan pemasangan enam unit mesin diesel berkekuatan total 6 MW. Kemudian pada pertengan Juni ini ada tambahan 6 unit mesin genset lagi .

Selain itu jelas Taufik, ada tambahan mesin genset lagi dengan daya 10 MW. "Dimana saat saat ini masih dalam proses tender," katanya.. “Dengan tambahan mesin ini diharapkan tidak ada lagi pemadaman bergilir di Palangkaraya paling lambat pada akhir bulan Juni mendatang. Karena 6 unit mesin yang sedang dirakit itu besok (Jumat,4/6) sudah mulai dihidupkan (running).”

Dijelaskannya, pemadaman bergilir selama sepekan yang terjadi di Palangkaraya diakibatkan karena adanya adanya kerusakan satu unit mesin di pembangkit Asam-asam, Banjarmasin (Kalsel).

“Sekarang unit yang rusak itu masih dalam rangka pemulihan. Dan sejak kemarin sudah berkurang pemadaman dan harapan kita kedepannya tidak ada gangguan baik di Kalsel atau kalteng,” katanya.

Sementara itu Gubernur Teras Narang berharap agar PLN benar-benar mereralisasi apa yang diminta masyarakat untuk tidak melakukan pemadaman.

“Karena bila terjadi pemadaman secara ekonomi masyarakat juga rugi dan dunia investasi juga akan bergerak lamban di Kalteng,” jelasnya.

KARANA W

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa_lainnya/2010/06/03/brk,20100603-252536,id.html

Read more ...

PLN Tambah Daya 19 Ribu MW

KAMIS, 03 JUNI 2010 | 01:34 WITA

JAKARTA -- Dalam kurun 2010 hingga 2014, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menargetkan tambahan kapasitas sebesar 19.167 megawatt (MW) pada sistem kelistrikan nasional. Semuanya berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara.

"Dari kapasitas tersebut, sejumlah 13.725 MW berasal dari PLTU baru yang dibangun di Pulau Jawa dan Bali, kemudian 3.516 MW di Sumatera, dan 1.926 MW di pulau lainnya," ujar Direktur Energi Primer PT PLN, Nur Pamudji dalam keterangan tertulisnya kemarin. Oleh karena itu pihaknya mengajak para stakeholder untuk turut berpartisipasi.

Hingga saat ini, lanjut Nur Pamudji, pembangunan pembangkit berbahan bakar batubara masih dominan di Indonesia, di samping pemanfaatan tenaga air, panas bumi dan gas alam untuk menghasilkan tenaga listrik.

"Kami harap bisa memperoleh masukan dari para stakeholder, antara lain bagaimana meng-upgrade batubara low-rank menjadi high-rank dan mengupayakan transportasi bahan bakar yang lebih efektif ke pembangkit," kata dia.

Dia memperkirakan konsumsi batubara pada tahun 2014 mencapai 95,3 juta ton atau naik 133,57 persen dibandingkan konsumsi batubara pada tahun ini yang sekitar 40,8 juta ton. "Pada tahun 2014, kebutuhan batubara untuk kelistrikan baik untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN dan swasta (Independent Power Producer/IPP) sebesar 95,3 juta ton," ungkapnya.

Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas bumi Kementerian ESDM, Bambang Setiawan mengatakan, peningkatan permintaan batubara dalam negeri didorong adanya Program Percepatan Pembangkit 10 ribu MW Tahap I dan Tahap II.

"Untuk Program Percepatan Tahap II sebagian akan memanfaatkan batubara lignit-rank atau LRC, sebagai bagian dari kebijakan pemanfaatan batubara kami," terangnya.

Dia memaparkan, porsi batubara dalam energy-mix diharapkan meningkat dari saat ini mencapai 18 persen menjadi 33 persen pada tahun 2025. Menurut Bambang proses gasifikasi dan pencairan batubara akan meningkatkan peran batubara dalam bauran energi untuk masa depan. "Pencairan batubara ini terutama akan menggunakan Low Rank Coal (LRC) yang jumlahnya saat ini cukup melimpah," kata dia.

Pengembangan semua jenis batubara merupakan salah satu point penting kebijakan batubara Indonesia, yang ditujukan untuk meningkatkan peran batubara dalam pemenuhan energi nasional serta menjamin pasokan batubara Indonesia jangka panjang.

"Secara umum, kebanyakan batubara kualitas ekspor adalah sub bituminus dan bituminus, sedangkan batubara low-rank sebagian besar untuk keperluan rumah tangga," lanjutnya.

Bambang menyampaikan komitmen Indonesia untuk tetap mengambil peran ganda, sebagai pemasok utama batubara ke pasar dunia sekaligus untuk memenuhi permintaan batubara dalam negeri. "Produksi batubara akan terus tumbuh, tidak hanya untuk batubara middle-rank dan high-rank tetapi terutama juga untuk batubara low-rank," jelasnya. (jpnn)

http://news.fajar.co.id/read/94501/45/pln-tambah-daya-19-ribu-mw

Read more ...

Pasokan Listrik di Kalimantan Selatan dan Tengah Terganggu

Senin, 31 Mei 2010 08:27 WIB

BANJARBARU--MI: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Asam-Asam unit I milik PT PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengalami kerusakan sehingga menyebabkan sebagian besar wilayah dua provinsi itu gelap gulita terkena pemadaman bergiliran.

Manajer PLTU Asam-Asam, Syahrizal Purba di Banjarbaru, Minggu (30/5) mengatakan, kerusakan yang terjadi pada salah satu unit pembangkit utama PLN yang berlokasi di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, Tanah Laut itu berasal dari patahnya pipa pompa pendingin air (cooling water pump) yang posisinya berada empat meter di dalam tanah.

"Pipa pompa pendingin air PLTU Asam-Asam unit I diketahui patah pada Jum'at (28/5) tengah malam sehingga mengganggu operasional pembangkit dan tidak bisa memproduksi daya listrik," ujarnya.

Dijelaskan, pipa berdiameter 1,4 meter itu berfungsi sebagai pompa pendingin air yang membantu operasional PLTU dalam menghasilkan daya listrik sehingga jika mengalami gangguan maka operasional pembangkit terganggu.

Mengenai penyebab patahnya pipa berbahan "fiberglass" yang sudah berusia 11 tahun itu dikatakan, penyebabnya masih belum diketahui dan pihaknya terus berkonsentrasi memperbaiki kerusakan tersebut.

"Kami masih berkonsentrasi memperbaiki pipa yang patah itu teknisi diturunkan bekerja 24 jam penuh untuk memperbaiki kerusakan sehingga pemadaman akibat gangguan tidak berlangsung lama," ungkapnya.

Dikatakan, gangguan operasional terhadap salah satu pembangkit itu menyebabkan PLN kehilangan daya listrik 60 Mega Watt dari total daya listrik yang dihasilkan dua unit PLTU sebesar 2 X 65 Mega Watt.

Dengan begitu sebagian besar wilayah Provinsi Kalsel dan Kalteng mengalami pemadaman bergiliran dan belum bisa diprediksi kapan berakhir sebelum kerusakan tersebut diperbaiki.

Pejabat Humas PT PLN Wilayah Kalselteng, Anggraini saat dihubungi terpisah mengatakan, kerusakan PLTU Asam-Asam unit I itu membuat sistem kelistrikan yang dialirkan ke pembangkit Sektor Barito mengalami gangguan.

Pembangkit Sektor Barito yang berlokasi di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin mendistribusikan daya listrik bagi pelanggan yang tersebar di seluruh wilayah Kalsel dan sebagian Provinsi Kalteng.Â

"Sebagian besar wilayah Provinsi Kalsel kecuali Kabupaten Kotabaru dan sebagian wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terkena pemadaman bergiliran akibat gangguan pembangkit tersebut," ujar Anggraini.

Sedangkan wilayah Provinsi Kalteng, kata dia, juga terkena pemadaman bergiliran kecuali Kota Palangkaraya, Muara Teweh dan Buntok yang tidak terkena pemadaman karena listriknya disuplai pembangkit tersendiri.

Ditambahkan, pihaknya belum bisa memastikan berapa lama pemadaman listrik bergilir itu berlangsung kecuali perbaikan pipa yang patah bisa dilakukan secepatnya sehingga operasional PLTU Asam-Asam unit I bisa kembali normal.

"Intinya selama pipa yang patah itu belum diperbaiki maka operasional PLTU Asam-Asam unit I terganggu sehingga tidak bisa menghasilkan daya listrik namun kami tetap berupaya maksimal memperbaiki kerusakan mudah-mudahan dalam dua tiga hari ke depan kondisinya bisa normal dan pemadaman bergilir berakhir," katanya. (Ant/OL-03)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/05/145999/127/101/Pasokan-Listrik-di-Kalimantan-Selatan-dan-Tengah-Terganggu

Read more ...

Pertamina Stop Elpiji 3 Kg

Kamis, 3 Juni 2010 | 07:49 WITA

* Ledakan Bisa Akibat Gesekan Pintu Rumah

Atas Permintaan Kementerian ESDM ; Diduga Ada Tabung Palsu yang Beredar ; Polisi Teliti 17 Kasus Ledakan Elpiji di Makassar ; Konversi Minyak Tanah ke Gas di 9 Daerah di Sulsel Dihentikan Sementara Mulai 1 Juni

Makassar, Tribun - PT Pertamina (Persero) menghentikan sementara pembagian tabung gas elpiji tiga kilogram kepada masyarakat yang bakal terkena program konversi minyak tanah ke gas elspiji mulai Selasa (1/6).

Informasi yang dihimpun Tribun dari beberapa agen elpiji di Makassar, Rabu (2/6), menyebutkan, mereka mendapat pengurangan pasokan dari Pertamina dalam dua hari terakhir.
Penghentian pembagian gas tersebut menyusul instruksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI kepada Pertamina menyusul banyaknya kasus ledakan elpiji, termasuk di Makassar.
Manager Gas Domestik Region V Pertamina, R Zulfikar, yang ditemui di Makassar, kemarin, membenarkan adanya instruksi pelarangan sementara pembagian gas elipiji tiga kilogram kepada masyarakat.
Namun dia tak mau mengaitkan pelarangan pembagian tersebut terkait dengan maraknya kasus ledakan gas elpiji tersebut, termasuk di Makassar.
"Kalau soal itu, saya tidak berkomentar. Tapi ini memang isntruksi dari kementerian ESDM dan BP Migas. Kita tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau konsumen soal bagaimana memelihara tabung gas dan perangkat selang regulaturnya agar tidak mudah meledak," jelasnya,
Sementara Kepala Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri, Cabang Makassar Kombes Polisi, Gatot Harun, yang ditemui terpisah, mengungkapkan, pihaknya sementara meneliti 17 kasus ledakan di Makassar yang terjadi sejak Januari lalu dengan korban tewas tiga orang.
Puslabfor sudah mengamankan sejumlah valve (yang menghubungkan antara tabung gas dan selang) yang diambil dari lokasi kejadian lalu dikirim ke Balai Besar Bahan Barang Teknik (B4T) di Bandung untuk ditelititi lebih lanjut.
Hasil penyelidikan inilah yang akan diserahkan ke Polda Sulsel untuk disidik dan kepada pihak Pertamina selaku lembaga yang menjual gas elpiji kepada masyarakat.
Kemungkinan Juli
Beberapa agen elipiji mengungkapkan, mereka mengalami pengurangan pasokan gas elpiji kemasan tiga kilogram dalam dua hari terakhir dengan alasan Pertamina tidak melakukan pengisian elpiji ke tabung tiga kilogram.
Khusus di Sulsel, hingga saat ini program konversi minyak tanah ke sudah rampung di 15 kabupaten/kota. Sementara sembilan kabupaten lainnya yang belum melaksanakan konversi, di antaranya, Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
Program di daerah ini akan dilaksanakan setelah instruksi kembali untuk menjalankan program tersebut. Zulfikar optimistis konversi bakal dilanjutkan, Juli mendatang.
"Tahun ini kita target konversi gas elpiji sebesar 330 ribu paket dan saat ini 205 ribu paket sudah terealisasi. Kita harapkan program ini dapat rampung dalan dua bulan ke depan," kata Zulfikae di dalam Orientasi Wartawan Migas 2010 di Hotel Banua Makassar.
Dikonfirmasi apakah penghentian tersebut terkait dengan maraknya ledakan gas elpiji sehingga terjadi penarikan paket tabung gas, Zulfikar membantah hal itu. Dia kembali menegaskan bahwa penghentian konversi tersebut murni karena instruksi dari kementerian ESDM dan BP Migas.
Pasokan Lancar
Zulfikar juga menambahkan bahwa tak akan terjadi kelangkaan gas elpiji di daerah-daerah. "Meski di awal bulan permintaan meningkat, namun pasokan gas tetap lancar, baik yang 12 kilogram maupun tiga kilogram. Kebutuhan gas elpiji di Sulsel pada kisaran 380 metrik ton (MT) hingga 400 MT," katanya.

Pemilik Toko Central Jaya, Jl cendrawasih No 375 C, Suriyanto juga mengatakan tak ada kelangkaan penyediaan gas. "Tak ada kelangkaan, semuanya lancar-lancar saja," katanya.
Sementara itu, menyusul peningkatan kebutuhan gas seiring dengan program konversi minyak tanah ke gas elpiji, juga direncanakan akan membangun Tangki Timbun di Sulsel berkapasitas 10 ribu MT.
Dikatakan, pembangunan tangki storage ini dimaksudkan memperkuat tempat penampungan bahan bakar gas di Sulsel yang saat ini hanya memiliki kapasitas 1.000 MT.
Palsu
Di Jakarta, PT Pertamina menyatakan tabung gas elpiji ukuran tiga kg dari PT Tabung Mas Mumi (TMM) terindikasi palsu.
Tabung gas yang diduga palsu dari distributor ini sudah beredar di masyarakat. Pertamina pun memutuskan tabung TMM tidak masuk dalam paket perdana konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji yang telah didistribusikan.
Bahkan ada sekitar 200 ribu tabung yang diduga palsu yang diedarkan. Namun tidak disebutkan di mana saja tabung tersebut diedarkan.
"Mereka (TMM) memang salah satu dari vendor yang menjadi pemasok tabung gas elpiji tiga kilogram untuk pengadaan tahun 2010, sebelumnya tidak pernah. Jadi sampai sekarang, kami masih belum menerima tabung dari produksi mereka," kata Vice President Communications Pertamina Basuki Trikora Putra.
Menurut dia, peredaran tabung di luar pengadaan paket konversi energi secara resmi sebelumnya masuk ke stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBBE) sehingga kemudian beredar luas di masyarakat. (cr4/ali/mel)

mengapa elpiji meledak
* Terjadi kebocoran di bagian karet tabung atau di selang regulator
* Gas mengendap di bagian bawah/lantai karena lebih berat dari udara sekitar
* Gas tidak dapat keluar ruangan karena ventilasi bangunan berada di bagian atas
* Pemicu ledakan bisa hal sepele seperti gesekan pintu yang dibuka/tutup, alat elektronik di sekitar tabung, obat nyamuk, percikan api, dan lainnya

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/108723/Pertamina-Stop-Elpiji-3-Kg

Read more ...

Polisi Tutup Pabrik Tabung Gas karena Tidak Berstandar SNI

Rabu, 26 Mei 2010 | 15:20 WIB

JAKARTA - SURYA- Terkait kasus tabung gas palsu 3 kilogram yang diedarkan PT TMM (Tabung Murni Mas). Tabung yang diproduksi banyak kelemahan. Salah satunya adalah masa pakai tabung gas itu.
“Harusnya 5 tahun tapi dari perusahaan itu masa awetnya hanya satu tahun,” kata Kasat Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Eko Saputro, Rabu (26/05/2010).
Ketebalan tabung gas tersebut juga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang seharusnya 225mm, Namun PT.TMM memproduksi tabung gas dengan ketebalan 220 mm.
PT TMM memang sudah memiliki izin dari Dinas Perindustrian dan perdagangan dan memiliki sertifikat SNI namun ijin itu dikantongi setelah mereka sudah memproduksi tabung gas tersebut. Polisi akhirnya menyita mesin produksi dan 200 tabung gas di pabrik tersebut.
“Ijin dan sertifikatnya keluar tanggal 25 Mei 2010, namun sejak tanggal 5 Agustus 2009 mereka sudah memproduksi,” ujar Eko.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama, Kartono, Direktur Operasional, Henda, Direktur Teknis yakni Yudho, PT Tabung Murni Mas (TMM) akhirnya ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebelumya mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gas palsu. Saat dilakukan pemeriksaan serta dikonfrontir siapa penanggung jawab produksi, mereka saling lempar tanggung jawab
Direktur Utama menjadi tersangka karena sebagai penanggung jawab perusahaan, Dir Ops karena yang bertanggung jawab terhadap produksi dan pemasaran tabung gas, sedangkan Dir Teknis karena sebagai penanggung jawab pembuatan tabung gas yang tidak sesuai standar.
Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni tentang pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang tidak sesuai standar atau mutu dan tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 1a, pasal 9 ayat 1c, d UU No 8 thn 99 tentang perlindungan konsumen dan pasal 26 UU No 5 1984 tentang industri.

ferdinand_ws/johnson/tribunnews

http://www.surya.co.id/2010/05/26/polisi-tutup-pabrik-tabung-gas-karena-tidak-berstandar-sni.html

Read more ...

PLN: Ini Bukan Pemadaman Bergilir

Rabu, 26 Mei 2010 | 16:00 WITA

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Deputy Manager Communication PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara) Yamin Loleh memastikan bahwa pemadaman yang terjadi siang tadi bukan pemadaman bergilir.

"Ini resmi masalah teknis dan tidak ada kaitannya dengan pemadaman bergilir. Masalah teknis ini menyebabkan terganggunya sistim listrik yang lebih luas atau black out," kata Yamin kepada tribun- timur.com.

Saat ini, menurut Yamin, PLN fokus mengidentifikasi penyebab terjadinya pemadaman dan akan mengusahakan sistim berjalan normal kembali.(*)

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/106938/PLN-Ini-Bukan-Pemadaman-Bergilir

Read more ...

Pemcabutan Subsidi BBM Kendaraan Pribadi Kemungkinan Agustus

Rabu, 26 Mei 2010 | 14:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan segera mencabut subsidi bahan bakar minyak untuk kendaraan pribadi.

"Kelihatannya harus dimulai tahun ini, setidaknya bulan Agustus," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Herawati Legowo di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemarin. Namun, keputusan ini belum final, karena pemerintah baru dua kali membahasnya dalam rapat koordinasi.

Menurut Evita, jenis dan kriteria kendaraan pribadi yang dikenakan pembatasan subsidi bahan bakar itu masih belum ditentukan secara terperinci. "Nanti ada ketetapan tertentu yang akan diterapkan," ujarnya.

Sedangkan kendaraan umum, Evita menegaskan, masih akan mendapatkan subsidi bahan bakar minyak. Ia juga masih menunggu persetujuan Dewan Pewakilan Rakyat terkait rencana ini. Ia berharap pembahasan mengenai konsumsi bahan bakar bersubsidi dapat diputuskan akhir Juni nanti.

MAHARDIKA SATRIA HADI

http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/05/26/brk,20100526-250625,id.html

Read more ...

Piutang PLN Dumai Capai Rp1,452 Miliar

Rabu, 26 Mei 2010 12:19 WIB

Dumai (ANTARA News) - Dalam rekapitulasi total piutang pergolongan yang dimiliki kantor PT PLN (Persero) Wilayah Kota Dumai sejak pertengahan 2009 hingga 24 Mei 2010 tercatat piutang senilai Rp1,452 miliar lebih.

Dari piutang tersebut, sejumlah kantor di bawah Pemerintah Kota Dumai memiliki utang pembayaran pemakaian arus listrik kepada PT PLN Wilayah Dumai sebesar Rp78 juta, kata Manejer PLN Cabang Kota Dumai, Rasyid, Rabu.

Piutang tersebut ada dari golongan umum masyarakat, instansi di bawah jajaran Pemko dan Instansi vertikal.

"Namun kalau pembayaran pemakaian listrik pada kantor-kantor tersebut umumnya akan dilunasi atau dicicil pembayarannya oleh SKPD masing-masing," jelas Rasyid.

Dikatakan, untuk golongan umum masyarakat per 24 Mei 2010 memiliki utang kepada PLN sebesar Rp1,371 miliar dan instansi vertikal yang meliputi kantor-kantor kepolisian, kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, pengadilan dan lain sebagainya memiliki utang pemakaian listrik kepada PT PLN sebesar Rp2,7 juta.

Khusus untuk tunggakan arus listrik dalam pemakaian jalan umum (PJU) yang harus dibayar oleh Dinas Tata Kota Dumai mencapai Rp683 juta untuk PJU April dan Mei.

Dinas Tata Kota belum bayar dua bulan pemakaian. Namun mereka sudah janji akan membayar seluruhnya pada akhir Mei, ujar Yose.

Terkait surat pemutusan arus akan dikenakan terhadap rumah pelanggan masyarakat apabila melakukan penunggakan pembayaran rekening pemakaian listrik, Asisten Manager Regional PT PLN Dumai, Yose Rizal mengatakan pihaknya juga akan melakukan hal yang sama terhadap kantor dan instansi yang melakukan tunggakan pembayaran listrik.

"Cuma kita beri sedikit kelonggaran karena kantor-kantor tersebut pembayarannya tergantung pada mata anggaran dan ketok palu. Walau demikian, kita tetap menyurati instansi-instansi tersebut agar membayar tagihan listriknya," demikian Yose.

http://www.antaranews.com/berita/1274851153/piutang-pln-dumai-capai-rp1-452-miliar

Read more ...

Pemerintah Pastikan Cabut Subsidi BBM

Sunday, 30 May 2010 06:10

SIGLI - Pemerintah dipastikan akan mencabut subsidi bahan bakar minyak dalam waktu dekat ini. Namun, mekanisme pencairan subsidi bagi masyarakat dan jumlahnya belum ditetapkan. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, seusai penyerahan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Sigli, Nanggroe Aceh Darussalam, Sabtu (29/5/2010). Ini masih dalam pembahasan. Memang jumlahnya cukup besar. Tapi, belum dipastikan mekanisme dan jumlahnya," tutur Agung. Dia mengatakan, pemerintah masih berhitung besaran subsidi yang akan dicabut dan mekanisme pembagiannya kepada masyarakat.

Mantan ketua DPR RI ini juga menyatakan, pemerintah tidak bermaksud untuk menyusahkan masyarakat dari golongan ekonomi tertentu dengan pencabutan subsidi ini. Pemerintah akan memberikan kompensasi-kompensasi kepada kelompok masyarakat yang terkena dampak. Terutama masyarakat miskin," tuturnya. Agung mengatakan, pemerintah saat ini terus berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia, dari 14,1 persen pada tahun 2009 menjadi hanya delapan hingga 10 persen pada tahun 2014 mendatang. Diharapkan, dengan pencabutan BBM bersubsidi tersebut, target penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak terganggu. rri.co.id/dodo

http://www.rri.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=8411:pemerintah-pastikan-cabut-subsidi-bbm-&catid=100:aceh

Read more ...

LKY: Buat Regulasi Pascakonversi Gas, Lindungi Konsumen

Senin, 3 Mei 2010 06:25 WIB

Yogyakarta (ANTARA News) - Lembaga Konsumen Yogyakarta menilai dalam program konversi minyak tanah ke kompor gas pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada masalah distribusi tetapi harus ada kebijakan lanjutan berupa regulasi untuk menjamin hak-hak konsumen.

"Pemerintah tidak hanya berhenti pada program pengadaan dan distribusi saja, namun harus terus memantau melalui kebijakan terkait masalah keamanan dan penyediaan sumber energi alternatif yang berkelanjutan bagi konsumen," kata Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Widijantoro, Minggu.

Menurut dia, pihaknya beberapa kali melakukan survei dan memang didapati kualitas kompor gas, regulator, selang dan tabung gas ukuran tiga kilogram kurang bagus dan sering menimbulkan kecelakaan seperti tabung yang meledak maupun terjadinya kebakaran.

"Terjadinya kecelakaan ini merugikan konsumen, dan merupakan hak konsumen untuk dijamin keamanan dan keselamatannya," katanya.

Ia mengatakan, kompor gas dan perlengkapannya dalam program konversi ini memang patut dipertanyakan kualitasnya karena merupakan produk massal untuk mengejar target distribusi.

"Kompor gas dan perlengkapannya tersebut dibuat PT Pertamina maupun diimpor hanya untuk memenuhi target distribusi sehingga hanya mengejar sisi kuantitas saja sementara untuk kualitas di bawah standar," katanya.

Widijantoro mengatakan, selain itu saat ini masyarakat yang menerima kompor gas dari konversi tersebut juga banyak yang mengeluh karena ternyata kompor tersebut sudah rusak.

"Masyarakat banyak yang resah karena kompor dari program konversi tersebut mulai rusak dan mereka harus membeli sendiri yang baru dengan harga yang relatif mahal dan tidak sedikit yang tidak mampu membeli akhirnya kembali lagi menggunakan kayu bakar karena untuk memakai kompor minyak harga minyak tanah sangat mahal," katanya.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah mulai memikirkan agar program konversi kompor gas tidak hanya berhenti pada distribusi saja tetapi bagaimana program ini bisa berlangsung terus dan memberikan pelayanan serta pemenuhan hak para konsumen.

"Seharusnya program konversi tidak berhenti pada pengadaan saja tetapi bagaimana bisa berlangsung terus sehingga masyarakat yang sudah terbantu kemudian tidak terbebani karena harus menanggung beban pemeliharaan yang cukup besar serta ketersediaan gas termasuk hak konsumen atas keamanan," katanya. (V001/K004)

http://www.antara.co.id/berita/1272842707/lky-buat-regulasi-pascakonversi-gas-lindungi-konsumen

Read more ...

Tarif Listrik Prabayar Memberatkan Konsumen

Kamis, 1 April 2010 11:54 WIB

Surabaya (ANTARA News) - Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS) menilai, tarif listrik prabayar yang diberlakukan PT PLN (Persero) sangat memberatkan konsumen, karena tidak dilakukan pengelompokan.

"Memang program itu cukup bagus untuk mengurangi kebiasaan masyarakat atau konsumen menunggak pembayaran listrik. Namun, PLN perlu mengimbangi dengan perubahan tarif prabayar sesuai kondisi pasar," kata Ketua LPKS, Paidi Pawiro Rejo, di Surabaya, Rabu.

Ditemui saat acara sosialisasi listrik prabayar PT PLN (Persero) Distribusi Jatim, ia mengemukakan, sebaiknya tarif listrik prabayar bisa digolongkan antara kelompok pelanggan rumah tangga dan industri.

"Kalau tarif listrik prabayar dipukul rata seperti sekarang, bisa membingungkan konsumen," ujarnya.

LPKS sendiri tidak memiliki perhitungan mengenai besaran tarif ideal listrik prabayar tersebut, karena hal itu cukup rumit.

"Tetapi, kami yakin pemerintah bisa melakukan perhitungan itu dengan melihat kebutuhan dan kemampuan konsumen," katanya.

Manajer Bidang Niaga PT PLN (Persero) Distribusi Jatim, Djoko Abu Manan, mengatakan bahwa pemberlakuan tarif listrik prabayar saat ini sudah diperhitungkan dengan kemampuan pasar.

"Apalagi, nilai isi ulang token yang kami sediakan bagi konsumen terendah hanya Rp20 ribu dan langsung bisa menikmati listrik berdaya 16,8 kWh. Nilai tersebut layaknya mengisi pulsa telepon seluler," katanya.

Ia menambahkan, hingga akhir tahun ini ditargetkan pelanggan listrik prabayar di Jatim bisa mencapai 25.000 pemasang baru. Dalam tiga bulan masa sosialisasi, PLN Jatim mampu menggaet sekitar 15.000 pemasang baru.
(T.D010/Z002/P003)

http://www.antaranews.com/berita/1270097658/tarif-listrik-prabayar-memberatkan-konsumen

Read more ...

Pengusaha dan Pekerja Tolak Kenaikan TDL

Senin, 24 Mei 2010 | 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan para pekerja melalui sejumlah serikat menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik yang akan dilakukan pemerintah pada Juli mendatang.

"Kami menolak kebijakan pemtah untuk menaikkan tarif dasar listrik," tutur Hasanuddin Rachman dari Apindo dalam keterangan pers bersama serikat pekerja dan buruh, Senin (24/5/2010).

Menurut Hasanuddin, kenaikan tarif dasar listrik akan menekan dunia usaha dalam melakukan produksi. Ujung-ujungnya, benturan akan terjadi antara dunia usaha dan para pekerja karena pengusaha terpaksa menekan gaji atau bahkan jumlah pekerja.

Sementara itu, Alfon Sidabutar dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengatakan pemerintah harus meninjau kembali rencana tersebut. Rencana ini dapat mempengaruhi kehidupan pekerja terutama di bidang industri. "Kami bukannya tidak mendukung rencana pertumbuhan ekonomi pemerintah sampai tujuh persen. Tapi dengan kenaikan TDL justru kontraproduktif karena tak akan bisa mengimbangi biaya produksi nantinya," ungkapnya.

Bukan tak mungkin akan makin banyak tenaga kerja yang dirumahkan karena kenaikan TDL sekitar 10-15 persen. Kenaikan TDL akan menyebabkan daya beli masyarakat akan menurun. Diikuti penurunan volume penjualan karena harga barang meningkat. "Ujung-ujungnya, korbannya adalah pekerja," tandasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/05/24/15000423/Pengusaha.dan.Pekerja.Tolak.Kenaikan.TDL-5

Read more ...

Dikerjakan Tenaga Lokal, Besok Listrik Madura Normal

Senin, 1 Maret 2010 | 9:15 WIB

SURABAYA - SURYA- Jaringan listrik di Pulau Madura mulai Selasa (2/3) diperkirakan kembali normal, setelah selama dua bulan mengalami gangguan pemadaman.

Penyebabnya, karena salah satu sirkit saluran kabel bawah laut tegangan tinggi (SKLT) 150 KV di Selat Madura itu putus karena tersangkut jangkar kapal pada 4 Januari lalu.

Manajer PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Region Jatim dan Bali (RJTB), Asep Burhan mengatakan, kembali normalnya listrik Madura itu seiring dengan rampungnya pekerjaan penyambungan SKLT.

“Dengan memakai sekitar 50 tenaga kerja sendiri, kami melakukan pekerjaan penyambungan selama sebulan ini,” ungkap Asep kemarin.

Ia mengaku, sengaja mengerahkan tenaga lokal sebagai upaya penghematan. Langkah ini ternyata mampu menghemat anggaran PLN hingga Rp 6,3 miliar.

Sebelumnya, ia pernah melibatkan tenaga lokal saat kejadian serupa pada 2005-2006, juga menghemat Rp 6,3 miliar. PLN pernah memakai jasa tenaga kerja asing dari Inggris dan Italia.

Wakil Project Manager pada pekerjaan SKLT 2010, Sudirman mengakui, pekerjaan yang terberat adalah saat timnya bersama penyelam mencari kabel yang rusak di bawah laut, karena derasnya arus dasar laut Selat Madura.

“Untuk kegiatan ini saja, butuh waktu sekitar tiga pekan. Kami harus mengganti kabel yang rusak parah sepanjang 262 meter,” ujar Sudirman.

Untuk pekerjaan penyambungan masing-masing sisi butuh waktu 5-6 hari. “Jadi, kami harus menyewa kapal berikut peralatannya untuk sandar di tengah laut hingga pekerjaan selesai,” jelasnya.

Senin (1/3) ini, diperkirakan pihaknya akan membenamkan kabel yang telah tersambung sedalam 24-30 meter.

“Selanjutnya akan dicek secara keseluruhan dan jika sudah sempurna, keesokan harinya bisa dipastikan sudah bisa dioperasikan,” imbuh Sudirman. ndio

http://www.surya.co.id/2010/03/01/dikerjakan-tenaga-lokal-besok-listrik-madura-normal.html

Read more ...

PLN Lakukan Penyalaan Bergilir Malam Hari

Senin, 1 Maret 2010

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Daya listrik di Provinsi Lampung terbatas pada 1 Maret hingga 4 April 2010. Hal ini disebabkan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung melakukan pemeliharaan periodik (first year inspection) PLTU Tarahan Unit 3. Karena itu, PLN Wilayah Lampung akan mengadakan penyalaan bergilir yang akan dilakukan pada malam hari.

DM Komunikasi dan Hukum PT PLN Wilayah Lampung Sumargo mengatakan pemeliharaan periodik pada PLTU Tarahan Unit 3 ini dilaksanakan sesuai dengan jam operasi selama setahun. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan performa dan mengantisipasi kerusakan mesin pembangkit. Sehingga, lifetimeÿ20(usia operasi) dan keandalan operasi mesin pembangkit akan terjaga.

Dia menjelaskan dalam kondisi pemeliharaan pembangkit Unit 3, otomatis PLTU Tarahan hanya dapat menyuplai dari Unit 4 saja dengan daya mampu neto 88 megawatt (mw). Jika tidak ada gangguan pada pembangkit besar di sistem interkoneksi Sumatera (SIS), untuk memperkecil kekurangan daya tersebut, akan dilakukan penambahan transfer dari Sumsel sebesar 160--190 mw.

"Sedangkan di siang hari, jika sistem transfer daya dari SIS, khususnya Sumatera Selatan, transmisi dan pembangkitan di Lampung tidak ada gangguan, kemungkinan besar tidak akan terjadi penyalaan bergilir. Kami mohon maaf pada pelanggan dengan kondisi ini," kata Sumargo, Minggu (28-2).

Pemeliharaan PLTU Tarahan Unit 3 Tarahan akan menyebabkan terjadinya penyalaan bergilir di seluruh provinsi yang terinterkoneksi ke SIS, khususnya di sistem Sumatera bagian selatan dan tengah, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan khususnya Lampung. Sebab, daya mampu pembangkit PLN di Sistem Sumatera Bagian Selatan dan Tengah belum berlebih/mempunyai margin cadangan daya yang cukup yang dapat mengalirkan listrik kepada pelanggan ketika beberapa pembangkitnya mengalami pemeliharaan atau gangguan.

Keberadaan Air

Sumargo menambahkan pada periode Januari--Februari 2010, kondisi sistem kelistrikan di Lampung mencukupi meski belum berlebih dalam menyuplai kebutuhan beban tertinggi pada waktu beban puncak (WBP) sebesar 425 MW. Apalagi, pembangkit yang ada di Lampung sangat bergantung pada keberadaan air.

Sementara itu, PLTU Batutegi tidak beroperasi karena sangat bergantung pada kebutuhan pengairan untuk pertanian di Metro dan Lampung Tengah,

Untuk memberi pelayanan lebih maksimal pada pelanggan, PLN Wilayah Lampung mengatur pola operasi PLTA Way Besai dengan penampungan air di siang hari untuk dipakai memaksimalkan pengoperasian PLTA pada malam hari.

PLN juga mengimbau agar pelanggan rumah tangga dapat mengurangi pemakaian energi listrik dengan mematikan lampu sebanyak dua buah, masing-masing setara 40 va, saat WBP pukul 17.00--22.00. Sedangkan pelanggan besar dengan daya kontrak di atas 200 kva diharapkan dapat memakai genset saat beban puncak 17.00--23.00.

Dalam mengatasi keterbatasan daya, PLN akan membangun pembangkit-pembangkit baru, yakni pengoperasian PLTU Lampung (2 x 100 mw) pada tahun 2012--2013. Lalu, pengoperasian PLTP Ulubelu (2 x 55 mw) pada 2013--2014, pembelian excess powerÿ20dari industri besar di Lampung, dan mendorong pemerintah daerah dan swasta untuk membangun pembangkit (independent power producers/IPP) di Lampung. n NOV/E-1

Kondisi Sistem Kelistrikan Januari-Februari 2010

No. Uraian Daya Mampu Neto (mw)

1. PLTU Tarahan 176

2. PLTA Besai 88

3. PLTD/G 21

Jumlah 285

4. Transfer Daya 140

Jumlah 425

Beban Puncak Malam 425

Beban Puncak Siang 290

Kondisi Sistem Kelistrikan periode 1 Maret--4 April 2010

No. Uraian Daya Mampu Neto (MW)

1. PLTU Tarahan 88

2. PLTA Besai 88

3. PLTD/G 21

Jumlah 197

4. Transfer Daya 160-190

Jumlah 357-387

Beban Puncak Malam 425

Defisit BP Malam 38-68

Beban Puncak Siang 290

Sumber: PT PLN Wilayah Lampung

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010030102301429

Read more ...

RSUD Tangerang Bantah Tolak Pasien Bayi Kembar 3 Prematur

Sabtu, 27 Februari 2010 13:08 WIB

Metrotvnews.com, Tangerang: Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, Banten, membantah menolak pasien bayi kembar tiga prematur yang membutuhkan perawatan intensif tim dokter. Bantahan itu disampaikan Humas RSUD Tangerang Ahmad Nizar di Tangerang, Banten, Sabtu (27/2).

Munurut Nizar, tiga bayi kembar prematur itu sudah sempat ditangani di Unit Gawat Darurat RSUD Tangerang. Namun, saat akan dibawa ke ruang perawatan seluruh ruang perawatan sudah terisi.

Bahkan, kata Nizar, pihak rumah sakit mempersilahkan keluarga pasien untuk memeriksa ruang perawatan bayi yang dalam kondisi penuh. Karena tidak mendapatkan perawatan memadai, salah satu dari ketiga bayi kembar prematur meninggal. Bayi tersebut meninggal saat dirawat di rumah orang tuanya, di Desa Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin.

Bayi yang meninggal bernama Runny Azzahra Maulidan. Sedangkan dua saudara kembarnya, Muhammad Zikra Azzikra dan Renny Azzahra Maulidan, kini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. (DOR)

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newscatvideo/metropolitan/2010/02/27/100551/RSUD-Tangerang-Bantah-Tolak-Pasien-Bayi-Kembar-3-Prematur

Read more ...