Pemerintah Bahas Dua Opsi Kenaikan TDL

[ Selasa, 01 Juni 2010 ]

Untuk Golongan Rumah Tangga Kecil

JAKARTA - Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada 1 Juli nanti terus difinalkan. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi kenaikan tarif setrum itu. Opsi pertama, TDL untuk daya 450-900 volt ampere (VA) dinaikkan dengan besaran di bawah 10 persen. Opsi kedua, TDL untuk golongan rumah tangga kecil tersebut tidak dinaikkan sama sekali.

''Sekarang sudah mengerucut tinggal dua opsi,'' ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J. Purwono kemarin (31/5). Menurut dia, jika TDL pelanggan golongan 450-900 VA tidak dinaikkan, berarti ada konsekuensi kepada pelanggan industri.

Perhitungan ESDM, TDL untuk pelanggan industri harus naik 10-12 persen. ''Industri bisa naik sekitar 10-12 persen. Itu adalah kompensasi tidak dinaikkannya TDL pelanggan 450-900 VA,'' ungkapnya.

Apa pun opsi yang diputuskan dan diajukan pemerintah, semuanya harus mendapat persetujuan DPR. Saat ini, opsi-opsi tersebut belum final dan masih perlu pembahasan. "Semuanya bisa berubah, bergantung pada dinamika pembahasan antara pemerintah dan DPR," kata dia.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir meminta agar kenaikan TDL dipandang secara lebih luas. ''Masyarakat kecil jelas harus menjadi prioritas subsidi pemerintah. Untuk industri, harus dilihat masing-masing industrinya. Jangan sampai justru menekan daya saing mereka,'' ungkapnya.

Dia khawatir industri akan membebankan kenaikan TDL terhadap harga barang. Padahal, sebenarnya permasalahan industri masih banyak. Belum tentu tarif listrik mengakibatkan biaya tinggi (high cost). ''Bisa jadi, seharusnya ada faktor lain yang bisa dihilangkan sehingga industri lebih efisien,'' tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Manajemen Bisnis dan Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin menyampaikan hasil survei yang dilakukan enam perguruan tinggi. Yaitu, UI, ITB, UGM, ITS, Undip, dan Unud yang menunjukkan kenaikan TDL tidak akan menurunkan daya saing industri di tanah air. ''Hanya industri semen dan tekstil yang daya saingnya diperkirakan menurun akibat kenaikan TDL,'' lanjutnya.

Konsorsium enam perguruan tinggi itu juga menyurvei kemampuan bayar pelanggan 450-900 VA. Hasil survei menyebutkan, rata-rata pelanggan 450 VA berpenghasilan Rp 741.569 per bulan dengan pengeluaran Rp 699.517 per bulan. Mereka rata-rata mengonsumsi listrik 90 kwh per bulan. Konsumen pada golongan itu memiliki kemampuan membayar Rp 562 per kwh, sedangkan yang dibayarkan saat ini Rp 414 per kwh.

Pelanggan 900 VA berpenghasilan Rp 1.440.828 per bulan dengan pengeluaran Rp 1.357.859 per bulan. Mereka rata-rata mengonsumsi listrik 148 kwh per bulan. Kosumen golongan itu memiliki kemampuan membayar Rp 600 per kwh dan yang dibayar saat ini Rp 603 per kwh. (wir/c6/oki)

http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=137176

Read more ...

Pemerintah Diminta Kaji Rencana Cabut Subsidi BBM

Senin, 31 Mei 2010 16:06 WIB

Sejumlah pengendara sepeda motor mengantri mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, di salah satu SPBU di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (28/5). (ANTARA/Ismar Patrizki)
Kendari (ANTARA News) - Anggota DPR RI Andi Rahmat mengharapkan pemerintah mengkaji ulang dengan cermat rencananya untuk menyabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang masih dibutuhkan rakyat.

Di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, Andi mengatakan, ada risiko yang harus diterima pemerintah dan rakyat apabila kebijakan itu benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat.

Hal itu bisa mengancam kelangsungan dunia industri.

"Saya yakin pemerintah tidak serta merta mencabut subdisi bahan bakar melainkan mempertimbangkan kelangsungan industri. Kebijakan pasar bebas menjadi ancaman serius," kata Andi Rahmat yang juga politisi Partai Demokrat.

Mengingat kemampuan rakyat Indonesia tidak merata, Andi Rahmat menyarankan pemerintah harus tetap membuka kebijakan untuk membantu rakyat miskin dalam hal mendapatkan bahan bakar karena menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sehari-hari.

"Bagaimana pun rakyat tidak mampu harus dibantu. Pemerintah harus menyadari bahwa yang memakai bahan bakar bersubsidi adalah orang-orang mampu bahkan penjabat negara yang difasilitasi tunjangan harga bahan bakar dalam menjalankan tugas negara," katanya.

"Dengan menggunakan bahan bakar bersubsidi pun sudah sulit mendapatkan pendapatan yang layak. Apa lagi kalau subsidi dicabut pasti rakyat lebih menderita karena angsuran kendaraan tidak bisa dibayar," kata Rahim.

Solusi yang tepat untuk efesiensi dan efektifitas keuangan negara adalah optimalisasi penerimaan pajak, kata dia.

(T.S032/Y006/S026)

http://www.antaranews.com/berita/1275296761/pemerintah-diminta-kaji-rencana-cabut-subsidi-bbm

Read more ...

Masa Depan Migas Aceh

Thu, Jun 3rd 2010, 09:20

(Dalam Perspektif UU PA)

Ridwan Nyak Baik - Opini

ACEH dikenal sebagai daerah modal bagi Indonesia, namun kini hanya ada dalam ucapan dan catatan sejarah. Ketertinggalan Aceh dari daerah-daerah lain karena konflik yang berkepanjangan secara laten telah menyengsarakan masyarakat. Keterbelakangan itu bertambah lengkap dengan kehancuran Aceh akibat hantaman gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004.

Bencana alam yang amat dahsyat tersebut telah menghentak perhatian seluruh penjuru dunia. Aceh yang semula secara politik merupakan daerah tertutup, menjadi terbuka pascabencana. Atas prakarsa dan fasilitator mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, bertempat di Helsinki pada 15 Agustus 2005 ditandatangani naskah perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perdamaian ini menjadi titik tolak untuk kita berangkat ke masa depan Aceh yang bermartabat, aman, damai dan sejahtera.

Tapi sebaliknya, di sisi lain kesempatan baik dan bersejarah tersebut akan lewat tanpa makna apa-apa, jika semua aktor dan pemangku kepentingan tidak tulus mengimplementasikan butir-butir yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai bagian terpenting dari tindak lanjut hasil perdamaian Helsinki maka rekonstruksi Aceh secara menyeluruh serta perjalanannya ke depan dalam mengejar ketertinggalan harus dijalankan sesuai koridor UUPA dimaksud, termasuk pengolaan serta pengusahaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (Migas) yang terkandung dalam perut Aceh.

Tapi apa yang terjadi, niat Aceh untuk segera berlari pasca konflik dan tsunami serasa masih mimpi. Sebab hampir lima tahun UUPA dinyatakan berlaku Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut, khususnya yang terkait dengan pengusahaan Migas di Aceh hingga kini belum terbit. Padahal Pasal 160 dan 161 UUPA dengan gamblang mewasiatkan bahwa pengelolaan Migas di Aceh dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

Koridor yang diberikan UUPA tentang pengelolaan sumber daya alam Migas Aceh, kiranya perlu kita dalami lebih lanjut seberapa jauh pergeseran hakikat mineral right dan manajemen pengawasan mining right yang dalam perspektif UU No. 22/2001 tentang Migas sepenuhnya masuk ranah Pemerintah Pusat akan bergeser ke wilayah “pengelolaan bersama” antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh. Pergeseran peran pengelolaan ini seyogianya terakomodir dalam klausul-klausul Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengusahaan Migas Aceh sehingga roh dan substansi materi, baik tersurat maupun tersirat dalam pasal-pasal yang dikandung UUPA implementatif di lapangan demi memacu peningkatan kesejahteraan dan lajunya pembangunan Aceh yang sudah 30 tahun tertinggal dari saudara-saudaranya di daerah lain.

Melihat kemajuan penyiapan PP turunan UUPA sebagai landasan hukum yang akan memberi arah penataan ulang perjalanan Aceh ke depan, terkesan lamban kita patut prihatin berat. Karena tanpa PP maka untaian kata dan kalimat indah, sarat harap serta menjanjikan kondisi Aceh ke depan yang dikandung UUPA tak akan terealisasi. Artinya, apa yang tertera dalam UUPA semacam kata mutiara, melegakan ketika dibaca namun tidak pernah terwujud di alam nyata.

Blok-A
Sejak zaman Belanda kekayaan Migas Aceh telah diproduksi namun bukan untuk kesejahteraan anak bangsa yang berdomisili di bumi Iskandar Muda. Di antara daerah pesisir barat bibir Selat Malaka yang sudah terbukti kaya Migas dan masih tersisa adalah Blok-A, berlokasi mulai dari Kuala Langsa hingga Tualang Cut. Blok-A saat ini dikelola oleh konsorsium Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terdiri dari PT. Medco Malaka (sekaligus bertindak selaku operator), Primer Oil, dan Japex yang bekerja atas dasar Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Pemerintah Pusat berdasarkan UU No. 22/2001 tentang Migas dan PP No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Kontrak Blok-A yang saat ini masih ditangan PT. Medco E&P Indonesia dan mitranya, akan berakhir pada 31 Agustus 2011. Berhubung kontrak tersebut ditandatangani sebelum berlakunya UUPA maka peran Pemerintah Aceh dalam pengusahaan dan pengelolaan Blok-A tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, seiring dengan berlakunya UUPA pada 2006 maka seharusnya Pemerintah Aceh menjalankan kebijakan perpanjangan kontrak Blok-A dalam 2 skenario.

Pertama, semaksimal mungkin mendorong pusat untuk mempercepat penerbitan PP Migas Aceh yang merupakan penjabaran dari UUPA, dan perpanjangan Blok-A berlangsung berdasarkan PP tersebut bukan dalam koridor PP No. 34/2005.

Kedua, dalam hal PP Migas Aceh belum terbit maka seharusnya Pemerintah dan DPR Aceh menangguhkan perpanjangan Blok-A setelah 31 Agustus 2011. Pertimbangan alternatif kedua adalah, ketika kontrak lama putus pada 31 Agustus 2011 maka perpanjangan selanjutnya berlangsung dalam landasan UUPA, yakni pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya alam Migas dikelola bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Dengan pengelolaan bersama dimaksud maka peran Pemerintah Aceh dalam mengontrol semua aktifitas sektor hulu pengusahaan Migas di wilayah Aceh mulai dari fase survai awal, eksplorasi, eksploitasi, produksi, dan lain-lain sebagainya menjadi lebih menentukan, aweuk ka geutanyou mat sama-sama kon le bak jarou pusat semata.

Harian Serambi, edisi Selasa (18/5) pada Rubrik Ekonomi, halaman 15 menurunkan persetujuan Ketua DPRA, Hasbi Abdullah terkait dengan perpanjangan kontrak kerjasama PT Medco E&P Indonesia di Blok-A, Aceh Timur dengan catatan tidak merugikan rakyat Aceh dan Medco diminta untuk mengikuti PP Migas yang baru (Aceh) bila PP tersebut sudah terbit. Sungguh pernyataan persetujuan ini, meski hati-hati agar keuntungan rakyat Aceh terungkap ke permukaan namun tetap terkesan ambivalennya. Sebab, bagaimana suatu keputusan sekarang dalam perspektif UU No.22/2001 tentang Migas dan PP No. 34/2005 tentang Kegiatan Hulu Migas sebagai leg generalis di tautkan pelaksanaannya dengan PP Migas Aceh yang pasal dan ayat tersurat belum jelas meski rancangannya sebagai turunan dari UUPA berupa lexs specialis, sudah dibahas di tingkat pusat.

Ketika setiap kebijakan terkait pengelolaan Migas Aceh tidak diputuskan dengan menggunakan landasan hukum yang mengacu pada UUPA dan PP turunannya maka cerita lama yang terjadi sejak zaman Belanda akan kembali mengemuka. Bahwa rakyat Aceh akan tetap menjadi penonton dari derak gerak mesin pompa yang menguras sumur-sumur Migas tanah Iskandar Muda. Kalau, toh ingin diperpanjang kenapa tidak menunggu sebentar lagi hingga September 2011 sambil mengevaluasi kinerja operator Blok-A selama ini. Logisnya, persetujuan perpanjangan diberikan setelah KKKS yang mengelola Blok-A selama 5 tahun terakhir dinilai kinerja dan reputasinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ketua DPR Aceh di atas hanya baru sebatas wacana.

Maka jika kita hendak mengangkat marwah dalam pengelolaan Migas Aceh, tidak ada lain kata kecuali melakukannya dalam perspektif UUPA. Dengan demikian aweuk geutanyoe mat bersama, demi sebesar-besarnya manfaat bagi upaya menyejahterakan rakyat Aceh yang selama ini terpuruk akibat perang dan bencana. Semoga!

* Penulis adalah Mahasiswa S3 Perencanaan Wilayah, Pascasarjana USU, Medan.

http://www.serambinews.com/news/view/31994/masa-depan-migas-aceh

Read more ...

PLN Tambah Daya 19 Ribu MW

KAMIS, 03 JUNI 2010 | 01:34 WITA

JAKARTA -- Dalam kurun 2010 hingga 2014, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menargetkan tambahan kapasitas sebesar 19.167 megawatt (MW) pada sistem kelistrikan nasional. Semuanya berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara.

"Dari kapasitas tersebut, sejumlah 13.725 MW berasal dari PLTU baru yang dibangun di Pulau Jawa dan Bali, kemudian 3.516 MW di Sumatera, dan 1.926 MW di pulau lainnya," ujar Direktur Energi Primer PT PLN, Nur Pamudji dalam keterangan tertulisnya kemarin. Oleh karena itu pihaknya mengajak para stakeholder untuk turut berpartisipasi.

Hingga saat ini, lanjut Nur Pamudji, pembangunan pembangkit berbahan bakar batubara masih dominan di Indonesia, di samping pemanfaatan tenaga air, panas bumi dan gas alam untuk menghasilkan tenaga listrik.

"Kami harap bisa memperoleh masukan dari para stakeholder, antara lain bagaimana meng-upgrade batubara low-rank menjadi high-rank dan mengupayakan transportasi bahan bakar yang lebih efektif ke pembangkit," kata dia.

Dia memperkirakan konsumsi batubara pada tahun 2014 mencapai 95,3 juta ton atau naik 133,57 persen dibandingkan konsumsi batubara pada tahun ini yang sekitar 40,8 juta ton. "Pada tahun 2014, kebutuhan batubara untuk kelistrikan baik untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN dan swasta (Independent Power Producer/IPP) sebesar 95,3 juta ton," ungkapnya.

Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas bumi Kementerian ESDM, Bambang Setiawan mengatakan, peningkatan permintaan batubara dalam negeri didorong adanya Program Percepatan Pembangkit 10 ribu MW Tahap I dan Tahap II.

"Untuk Program Percepatan Tahap II sebagian akan memanfaatkan batubara lignit-rank atau LRC, sebagai bagian dari kebijakan pemanfaatan batubara kami," terangnya.

Dia memaparkan, porsi batubara dalam energy-mix diharapkan meningkat dari saat ini mencapai 18 persen menjadi 33 persen pada tahun 2025. Menurut Bambang proses gasifikasi dan pencairan batubara akan meningkatkan peran batubara dalam bauran energi untuk masa depan. "Pencairan batubara ini terutama akan menggunakan Low Rank Coal (LRC) yang jumlahnya saat ini cukup melimpah," kata dia.

Pengembangan semua jenis batubara merupakan salah satu point penting kebijakan batubara Indonesia, yang ditujukan untuk meningkatkan peran batubara dalam pemenuhan energi nasional serta menjamin pasokan batubara Indonesia jangka panjang.

"Secara umum, kebanyakan batubara kualitas ekspor adalah sub bituminus dan bituminus, sedangkan batubara low-rank sebagian besar untuk keperluan rumah tangga," lanjutnya.

Bambang menyampaikan komitmen Indonesia untuk tetap mengambil peran ganda, sebagai pemasok utama batubara ke pasar dunia sekaligus untuk memenuhi permintaan batubara dalam negeri. "Produksi batubara akan terus tumbuh, tidak hanya untuk batubara middle-rank dan high-rank tetapi terutama juga untuk batubara low-rank," jelasnya. (jpnn)

http://news.fajar.co.id/read/94501/45/pln-tambah-daya-19-ribu-mw

Read more ...

Pasokan Listrik di Kalimantan Selatan dan Tengah Terganggu

Senin, 31 Mei 2010 08:27 WIB

BANJARBARU--MI: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Asam-Asam unit I milik PT PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengalami kerusakan sehingga menyebabkan sebagian besar wilayah dua provinsi itu gelap gulita terkena pemadaman bergiliran.

Manajer PLTU Asam-Asam, Syahrizal Purba di Banjarbaru, Minggu (30/5) mengatakan, kerusakan yang terjadi pada salah satu unit pembangkit utama PLN yang berlokasi di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, Tanah Laut itu berasal dari patahnya pipa pompa pendingin air (cooling water pump) yang posisinya berada empat meter di dalam tanah.

"Pipa pompa pendingin air PLTU Asam-Asam unit I diketahui patah pada Jum'at (28/5) tengah malam sehingga mengganggu operasional pembangkit dan tidak bisa memproduksi daya listrik," ujarnya.

Dijelaskan, pipa berdiameter 1,4 meter itu berfungsi sebagai pompa pendingin air yang membantu operasional PLTU dalam menghasilkan daya listrik sehingga jika mengalami gangguan maka operasional pembangkit terganggu.

Mengenai penyebab patahnya pipa berbahan "fiberglass" yang sudah berusia 11 tahun itu dikatakan, penyebabnya masih belum diketahui dan pihaknya terus berkonsentrasi memperbaiki kerusakan tersebut.

"Kami masih berkonsentrasi memperbaiki pipa yang patah itu teknisi diturunkan bekerja 24 jam penuh untuk memperbaiki kerusakan sehingga pemadaman akibat gangguan tidak berlangsung lama," ungkapnya.

Dikatakan, gangguan operasional terhadap salah satu pembangkit itu menyebabkan PLN kehilangan daya listrik 60 Mega Watt dari total daya listrik yang dihasilkan dua unit PLTU sebesar 2 X 65 Mega Watt.

Dengan begitu sebagian besar wilayah Provinsi Kalsel dan Kalteng mengalami pemadaman bergiliran dan belum bisa diprediksi kapan berakhir sebelum kerusakan tersebut diperbaiki.

Pejabat Humas PT PLN Wilayah Kalselteng, Anggraini saat dihubungi terpisah mengatakan, kerusakan PLTU Asam-Asam unit I itu membuat sistem kelistrikan yang dialirkan ke pembangkit Sektor Barito mengalami gangguan.

Pembangkit Sektor Barito yang berlokasi di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin mendistribusikan daya listrik bagi pelanggan yang tersebar di seluruh wilayah Kalsel dan sebagian Provinsi Kalteng.Â

"Sebagian besar wilayah Provinsi Kalsel kecuali Kabupaten Kotabaru dan sebagian wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terkena pemadaman bergiliran akibat gangguan pembangkit tersebut," ujar Anggraini.

Sedangkan wilayah Provinsi Kalteng, kata dia, juga terkena pemadaman bergiliran kecuali Kota Palangkaraya, Muara Teweh dan Buntok yang tidak terkena pemadaman karena listriknya disuplai pembangkit tersendiri.

Ditambahkan, pihaknya belum bisa memastikan berapa lama pemadaman listrik bergilir itu berlangsung kecuali perbaikan pipa yang patah bisa dilakukan secepatnya sehingga operasional PLTU Asam-Asam unit I bisa kembali normal.

"Intinya selama pipa yang patah itu belum diperbaiki maka operasional PLTU Asam-Asam unit I terganggu sehingga tidak bisa menghasilkan daya listrik namun kami tetap berupaya maksimal memperbaiki kerusakan mudah-mudahan dalam dua tiga hari ke depan kondisinya bisa normal dan pemadaman bergilir berakhir," katanya. (Ant/OL-03)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/05/145999/127/101/Pasokan-Listrik-di-Kalimantan-Selatan-dan-Tengah-Terganggu

Read more ...

Pemcabutan Subsidi BBM Kendaraan Pribadi Kemungkinan Agustus

Rabu, 26 Mei 2010 | 14:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan segera mencabut subsidi bahan bakar minyak untuk kendaraan pribadi.

"Kelihatannya harus dimulai tahun ini, setidaknya bulan Agustus," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Herawati Legowo di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemarin. Namun, keputusan ini belum final, karena pemerintah baru dua kali membahasnya dalam rapat koordinasi.

Menurut Evita, jenis dan kriteria kendaraan pribadi yang dikenakan pembatasan subsidi bahan bakar itu masih belum ditentukan secara terperinci. "Nanti ada ketetapan tertentu yang akan diterapkan," ujarnya.

Sedangkan kendaraan umum, Evita menegaskan, masih akan mendapatkan subsidi bahan bakar minyak. Ia juga masih menunggu persetujuan Dewan Pewakilan Rakyat terkait rencana ini. Ia berharap pembahasan mengenai konsumsi bahan bakar bersubsidi dapat diputuskan akhir Juni nanti.

MAHARDIKA SATRIA HADI

http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/05/26/brk,20100526-250625,id.html

Read more ...

LKY: Buat Regulasi Pascakonversi Gas, Lindungi Konsumen

Senin, 3 Mei 2010 06:25 WIB

Yogyakarta (ANTARA News) - Lembaga Konsumen Yogyakarta menilai dalam program konversi minyak tanah ke kompor gas pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada masalah distribusi tetapi harus ada kebijakan lanjutan berupa regulasi untuk menjamin hak-hak konsumen.

"Pemerintah tidak hanya berhenti pada program pengadaan dan distribusi saja, namun harus terus memantau melalui kebijakan terkait masalah keamanan dan penyediaan sumber energi alternatif yang berkelanjutan bagi konsumen," kata Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Widijantoro, Minggu.

Menurut dia, pihaknya beberapa kali melakukan survei dan memang didapati kualitas kompor gas, regulator, selang dan tabung gas ukuran tiga kilogram kurang bagus dan sering menimbulkan kecelakaan seperti tabung yang meledak maupun terjadinya kebakaran.

"Terjadinya kecelakaan ini merugikan konsumen, dan merupakan hak konsumen untuk dijamin keamanan dan keselamatannya," katanya.

Ia mengatakan, kompor gas dan perlengkapannya dalam program konversi ini memang patut dipertanyakan kualitasnya karena merupakan produk massal untuk mengejar target distribusi.

"Kompor gas dan perlengkapannya tersebut dibuat PT Pertamina maupun diimpor hanya untuk memenuhi target distribusi sehingga hanya mengejar sisi kuantitas saja sementara untuk kualitas di bawah standar," katanya.

Widijantoro mengatakan, selain itu saat ini masyarakat yang menerima kompor gas dari konversi tersebut juga banyak yang mengeluh karena ternyata kompor tersebut sudah rusak.

"Masyarakat banyak yang resah karena kompor dari program konversi tersebut mulai rusak dan mereka harus membeli sendiri yang baru dengan harga yang relatif mahal dan tidak sedikit yang tidak mampu membeli akhirnya kembali lagi menggunakan kayu bakar karena untuk memakai kompor minyak harga minyak tanah sangat mahal," katanya.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah mulai memikirkan agar program konversi kompor gas tidak hanya berhenti pada distribusi saja tetapi bagaimana program ini bisa berlangsung terus dan memberikan pelayanan serta pemenuhan hak para konsumen.

"Seharusnya program konversi tidak berhenti pada pengadaan saja tetapi bagaimana bisa berlangsung terus sehingga masyarakat yang sudah terbantu kemudian tidak terbebani karena harus menanggung beban pemeliharaan yang cukup besar serta ketersediaan gas termasuk hak konsumen atas keamanan," katanya. (V001/K004)

http://www.antara.co.id/berita/1272842707/lky-buat-regulasi-pascakonversi-gas-lindungi-konsumen

Read more ...

Subsidi Energi Meningkat

Senin, 1 Maret 2010 | 04:15 WIB

Harga Minyak Mentah Naik, Harga BBM Tetap

Jakarta, Kompas - Pemerintah menyiapkan skenario defisit yang lebih besar, yakni 2,2 persen dari produk domestik bruto, pada APBN Perubahan 2010. Skenario ini guna mengantisipasi naiknya subsidi energi terkait dengan meningkatnya harga minyak mentah dan tarif dasar listrik yang tidak naik.

Dengan skenario defisit 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB), belanja subsidi untuk energi menjadi Rp 150 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 43,5 triliun dari skenario defisit 2,1 persen dari PDB.

”Karena TDL (tarif dasar listrik) tidak naik, ya, subsidi menjadi naik. Subsidi juga naik karena harga minyak mentah naik, tetapi harga BBM (bahan bakar minyak) tidak kami naikkan. Perhitungannya sangat sederhana,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, pekan lalu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 kepada DPR dengan besaran defisit 2,1 persen dari PDB.

Dengan defisit sebesar itu, pagu subsidi BBM meningkat Rp 20 triliun dan subsidi listrik melonjak Rp 16,7 triliun dibandingkan dengan APBN 2010.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu, skenario defisit 2,2 persen dari PDB tersebut terutama karena didorong kenaikan subsidi BBM sebesar Rp 28,1 triliun.

Pagu awal subsidi BBM dalam APBN 2010 sebesar Rp 68,7 triliun, tetapi dalam APBN-P 2010 ditetapkan menjadi Rp 96,8 triliun.

Selain itu, subsidi listrik juga meningkat Rp 15,4 triliun. Target awal APBN 2010 subsidi listrik hanya Rp 37,8 triliun, tetapi dalam APBN-P 2010 menjadi Rp 53,2 triliun.

Subsidi listrik dan BBM dalam APBN kerap dikategorikan sebagai subsidi energi.

Belanja melonjak

Selain anggaran subsidi energi yang melonjak, anggaran belanja kementerian dan lembaga nondepartemen juga melonjak, yakni dari Rp 385,1 triliun pada APBN 2010 menjadi Rp 453 triliun dalam perkiraan APBN-P 2010 atau naik 17,63 persen.

Dengan dasar itu, total anggaran belanja pemerintah pusat naik, yakni dari pagu awal dalam APBN 2010 sebesar Rp 725,2 triliun menjadi Rp 793,2 triliun dalam rancangan APBN-P 2010 atau meningkat 9,335 persen.

Kenaikan belanja pemerintah pusat itu yang menyebabkan anggaran belanja negara membengkak, yakni dari Rp 1.047,7 triliun menjadi Rp 1.122,3 triliun.

Lonjakan anggaran belanja negara tersebut tidak bisa ditutup seluruhnya oleh dana pendapatan dan hibah. Pendapatan dan hibah dialokasikan naik, dari Rp 949,6 triliun menjadi Rp 993,6 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan belanja negara yang mencapai Rp 1.122,3 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran pun melonjak menjadi 2,2 persen dari PDB atau sebesar Rp 128,7 triliun.

Anggaran belanja subsidi memang berubah mengikuti asumsi harga jual minyak mentah Indonesia (ICP), yaitu akan dinaikkan dari pagu awal 65 dollar AS per barrel menjadi 77 dollar AS per barrel.

Kenaikan ICP mendorong kenaikan penerimaan negara dari hasil menjual minyak mentah. Ini karena target produksi minyak siap jual (lifting) dinaikkan dari 960.000 barrel per hari dalam APBN-P 2009 menjadi 965.000 barrel per hari dalam rancangan APBN-P 2010.

Anggaran pendidikan

Seiring dengan meningkatnya anggaran belanja negara, kata Anggito, anggaran untuk pendidikan pun meningkat. Hal ini terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara.

”Anggaran pendidikan lebih tinggi karena volume APBN lebih tinggi. Ini otomatis. Namun, setahu saya, tergantung dari kebutuhan dan pasti naik,” lanjutnya.

Adapun pagu anggaran lain, seperti kesehatan dan infrastruktur, disesuaikan dengan kebutuhan.

Dengan kenaikan anggaran belanja negara, anggaran belanja pendidikan diperkirakan naik dari Rp 209,54 triliun menjadi Rp 224,46 triliun.

APBN-P 2010 juga disusun untuk mengantisipasi masuknya kebutuhan prioritas baru yang belum tertampung. ”Programnya macam-macam. Namun, belum ada informasi, nanti kami sampaikan ke DPR,” ujar Anggito. (OIN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/01/04154179/subsidi.energi.meningkat

Read more ...

Listrik Tenaga Sampah Operasi Bulan Depan

Sabtu, 20 Februari 2010 | 13:50 WIB

BEKASI - SURYA– Ujicoba listrik TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bantargebang akan dilaksanakan akhir bulan ini. “Tanggal 8 Maret akan kita resmikan,” kata Mochtar Mohamad, Walikota Bekasi, usai Jumat Keliling di Masjid Al-Hidayah, Jatikramat, Bekasi. Setelah Salat Jumat dilaksanakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri sekitar 1000 jamaah.

“Tanggal 28 ujicoba, lalu awal Maret, bulan depan akan diresmikan oleh menteri,” katanya yakin.

Listrik bertenaga sampah ini akan berkekuatan 2 MW yang diharapkan akan bisa menopang kebutuhan listrik di sekitar TPA dan sekitarnya. Dalam kesempatan sebelumnya, dua mesin generator sudah datang dan siap dioperasikan.

Peresmian dan pengoperasian listrik ini yang dibarengkan dengan Hari Jadi Kota Bekasi ke-13 ini sebagai upaya nyata Pemkot Bekasi memberdayakan sampah dari sisi ekonomis. Selain itu, sampah juga harus ditekan sisi pencemaran dengan menekan pembuangan gas methane. “Bekasi akan terang terus,” katanya.

Pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik ini dikelola pihak ketiga, PT Godang Tuajaya Jo PT Navigat. Listrik itu, kata walikota, akan dijual ke PLN dan sudah ada kesepakatan kerjasamanya.

Inovasi dan komitmen untuk menjadikan sampah zero waste (tanpa limbah) menjadi nilai khusus bagi Pemerintah Kota Bekasi. Di daerah lain, rencana bisa saja sudah ada, namun baru Kota Bekasi pertama kali yang menyala.

Atas upaya ini, Kota Bekasi kini tak lagi menganggap sampah menjadi masalah. Bahkan, Kota Bekasi sesumbar membutuhkan sampah dari daerah lain. Terlebih untuk sampah organik, maka akan sangat dibutuhkan. ”Silahkan saja,” katanya.

Upaya ini mendapat apresiasi dari Departemen Lingkungan Hidup. Saat kunjungan ke Kota Bekasi belum lama ini, Tri Bangun El Sony, Asisten Deputi Urusan Pengedalian Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Berskala Kecil Kementrian Lingkungan Hidup mengatakan upaya dan komitmen Pemkot Bekasi perlu mendapat apresiasi. “Jarang daerah yang memiliki komitmen tinggi memperhatikan masalah gas flairing atau pengelolaan sampah,” katanya.

Listrik tenaga sampah yang dikembangkan di Kota Bekasi saat ini sudah berjalan di TPA Sumurbatu milik Pemkot Bekasi. Dengan bekerjasama perusahaan asing PT Gikoko, sampah diolah menjadi tenaga listrik sebesar 120 KVA dari rencana 500 KVA.

Sedangkan listrik tenaga sampah di TPA Bantargebang ditargetkan bisa mencapai 2 mega watt (MW).

Sampah di Kota Bekasi diarahkan menjadi potensi pemasukan kas daerah sekaligus harus ramah lingkungan. Saat ini, sampah sudah diolah menjadi kompos, listrik, dan gas flairing (pembakaran gas methane). chotim/sir/Pos Kota

http://www.surya.co.id/2010/02/20/listrik-tenaga-sampah-operasi-bulan-depan.html

Read more ...

Blokade Blok Cepu

Kamis, 11 Februari 2010 | 8:32 WIB

Keracunan 9 Warga Dibawa ke RS

Bojonegoro - SURYA- Sembilan warga keracunan gas saat sedang melakukan pemblokadean akses jalan menuju ladang minyak Blok Cepu di Desa/Kecamatan Gayam, Bojonegoro. Akibatnya, mereka harus dilarikan ke UGD RSUD Bojonegoro, Rabu (10/2).

Warga yang menjadi korban gas berbau menyengat itu adalah; Marji, 37; Imam Syafii, 25; Dimyati, 25; Saifuddin, 27; Sudirman, 21; Tarmuji, 25; Waras, 24; Arifin, 27 dan Didik, 25. Semuanya warga Dusun Cemlokorejo, Desa Gayam, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, yang ikut memblokade akses jalan sebelah barat proyek Gas Oil Separation Plant (GOSP) atau jalan menuju Lapangan Banyuurip, di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro.

Peristiwa keracunan itu terjadi, sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu warga yang sedang menggelar aksi menuntut ganti rugi tunai, tiba-tiba mual dan pusing serta muntah-muntah setelah mencium bau tidak sedap yang diduga berasal dari ladang pengeboran minyak PT Exxon Mobil yang dikelola Mobil Cepu Ltd (MCL). “Karena tidak kuat, saya sempat muntah-muntah,” terang Imam Syafii, salah satu korban.

Khawatir terjadi sesuatu, sembilan warga yang diduga keracunan itu langsung dilarikan ke RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro. Sesampai di sana, para korban langsung mendapat perawatan di UGD rumah sakit milik Pemkab Bojonegoro tersebut. “Semua telah menjalani perawatan. Memang, keluhan dari para pasien adalah mual dan pusing,” terang Thomas Djaja, Humas RSUD Bojonegoro. Tapi, sekitar pukul 15.30 WIB, para korban sudah membaik dan diperbolehkan pulang.

Terpisah, Eksternal Relations Manager MCL, Deddy Afidick ketika dihubungi melalui ponselnya tidak bersedia menjawab. Ia hanya membalas dengan pesan singkat (SMS) bahwa sedang ada rapat. “Tolong SMS dulu, saya sedang ada rapat,” tulis Deddy melalui SMS-nya. Tapi, dia juga tidak bersedia membalas ketika dimintai konfirmasi mengenai perkara ini melalui SMS.

Sementara itu, pemblokadean akses jalan menuju GOSP masih terus dilakukan warga sejak dua hari terakhir. Ada empat titik jalan yang diportal oleh warga hingga kemarin, yakni dua titik jalan di Desa Brabuhan dan satu titik di Desa Gayam. Keduanya masuk Kecamatan Ngasem. Selain itu, jalan di Dusun Ngaglik, Desa Katur, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro.

Pemblokadean ini dilakukan warga untuk menuntut kompensasi tunai dari MCL selaku operator Blok Cepu dalam kasus keracunan gas yang menimpa warga beberapa waktu lalu. “Selama tuntutan kami tidak dipenuhi, pemblokiran akan terus kami lakukan,” terang Supolo, koordinator aksi.nst31

http://www.surya.co.id/2010/02/11/blokade-blok-cepu.html

Read more ...

PLN Targetkan Hemat Subsidi Rp35 Triliun

Senin, 25 Januari 2010 16:46 WIB

Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) menargetkan program penghematan subsidi melalui pengalihan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) ke batubara dan gas senilai total Rp35 triliun per tahun.

Dirut PLN Dahlan Iskan dalam rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta Senin mengatakan, program pengalihan BBM ke batubara ditargetkan menghemat Rp20 triliun, sedang gas Rp15 triliun per tahun.

"Kami akan bangun 150 unit PLTU skala kecil berkapasitas 740 MW di luar Jawa seperti Sabang, Nias, Maluku Utara, dan Sorong guna mengatasi krisis listrik dalam dua tahun ke depan ini," katanya.

Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Nasri Sebayang menambahkan, PLTU skala kecil akan menggantikan PLTD-PLTD yang boros memakai BBM atau dioperasikan hanya saat beban puncak saja.

Dahlan melanjutkan, guna mendukung program pembangunan PLTU kecil tersebut, pihaknya meminta kebijakan pasok batubara ke dalam negeri (DMO) dengan besaran 30 persen.

Kebijakan DMO tersebut, katanya, juga mesti disertai harga yang khusus.

"Kalau memakai harga pasar, maka makna DMO tidak tercapai," ujarnya.

Dahlan juga mengatakan, pihaknya akan mengalihkan pemakaian BBM ke gas di sejumlah pembangkit yang seharusnya berbahan bakar gas, namun masih memakai BBM.

Menurut dia, sekarang PLTG yang seharusnya memakai gas, namun masih membakar minyak berjumlah 5.000 MW.

"Saya sebut pembangkit ini "salah makan". Kalau pengalihan ini bisa dilakukan, maka terdapat penghematan Rp15 triliun per tahun," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya telah memperoleh kepastian dari pemerintah bahwa pasokan gas buat pembangkit "salah makan" bisa terpenuhi September 2011.

Pasokan gas tersebut terutama berasal dari terminal gas alam cair yang direncanakan dibangun di tiga lokasi yakni Medan, Jakarta, dan Jatim.
(*)

http://www.antaranews.com/berita/1264412788/pln-targetkan-hemat-subsidi-rp35-triliun

Read more ...

Dahlan: 2012 Listrik Tidak ‘Byar Pet’ Lagi

Saturday, 06 February 2010 08:45

SIDOARJO - Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan, mengatakan PT PLN akan kembali memfungsikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) September 2010 mendatang setelah sebelumnya menggunakan bahan bakar solar. Menurut dia, penggunaan bahan bakar solar memboroskan keuangan hingga Rp15 triliun per tahun.

"Pemerintah berjanji memasok gas sesuai kebutuhan," katanya saat peluncuran listrik prabayar di Desa Sruni Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tadi malam.

PLN, kata dia, juga akan membangun 150 pembangkit listrik baru di luar Jawa. Ini dilakukan agar pasokan listrik di luar Jawa terjaga.

Dahlan bertekad pada 2012 nanti tak ada lagi masalah kelistrikan ditingkat hulu. Diantaranya, seluruh pembangkit harus beroperasi secara maksimal serta mengganti seluruh travo bermasalah. "Agar tak ada lagi pemutusan listrik. Biar tidak byar pet lagi," katanya.

Direktur operasional PT PLN Persero Jawa-Bali, I Gusti Ngurah Adyana mengatakan PLTG Grati, Pasuruan dan Gresik secara teknis didirikan menggunakan bahan bakar gas. Jika pasokan gas stabil, kapasitas produksi listrik justru akan meningkat.

PLTG Gresik yang berbahan bakar solar, kata dia, hanya mampu memproduksi listrik sebanyak 1900 mega watt. Padahal, jika menggunakan gas justru kapasitasnya naik hingga 2200 mega watt.

Editor : ANGGRAINI LUBIS
(dat03/tem)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87679:dahlan-2012-listrik-tidak-byar-pet-lagi-&catid=18:bisnis&Itemid=95

Read more ...

Program Bidang Kelistrikan Sukses

Kamis, 4 Februari 2010

*Sisa 10 Persen Masyarakat Belum Nikmati Listrik

POSO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso terus mengupayakan seluruh masyarakatnya untuk bisa menikmati listrik. Tak terkecuali di perkotaan, komitmen pemerintahan Piet Inkiriwang-Thalib Rimi dalam hal penerangan listrik, juga digalakan di seluruh wilayah pedesaan serta wilayah-wilayah terpencil.

Meski belum sepenuhnya berhasil, namun setidaknya sudah hampir seluruh masayarakat di Kabupaten Poso bisa menikmati listrik. Bukan hanya listrik yang berasal dari PLN, tapi juga listrik yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Mini (PLTM), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) yang pelaksanaan proyeknya ditukangi Pemkab Poso.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Poso, Arimuel Santo, melalui Kabid Kelistrikan, M Taslim Halide, mengatakan, sejak tahun 2006 hingga 2009, Pemkab Poso telah membangun 6 unit pembangkit listrik tenaga Mikrohidro (PLTMH). Enam PLTMh tersebut dibangun di enam desa berpotensi listrik (memiliki debit air sungai cukup,red) namun belum memiliki listrik.

Enam desa yang dibangun PLTMh adalah Desa Lengkeka dan Desa Toare di Kecamatan Lore Barat, Desa Doda Kecamatan Lore Tengah, Desa Dulumai, Desa Uelincu, dan Desa Pandjoka di Kecamatan Pamona Utara. “Program kelistrikan Pemkab Poso kurun lima tahun terakhir terbilang berhasil dan sukses. Dulu desa-desa itu gelap, karena tak terjangkau jaringan listrik. Tapi syukurlah sekarang desa-desa tersebut sudah terang dengan proyek PLTMh yang dikerja oleh Pemkab Poso,” ujar mantan Camat Poso Pesisir ini, kemarin (3/2).

Selain membangun PLTMh, Pemkab Poso juga mendapat bantuan pembangunan sejumlah PLTM dari Pemerintah Pusat. Diantaranya adalah di Desa Sawidago, Pamona Utara. Bukan itu saja, tahun 2009 lalu Pemkab Poso juga mendapat bantuan pemasangan jaringan listrik PLN interkoneksi Taripa-Pape senilai Rp12 miliar.

“Bantuan (PLTM dan jaringan PLN interkoneksi) sampai ada,b erkat upaya dan loby Pemkab Poso ke Pemerintah Pusat,” ujar Taslim Halide. Pada tahun ini, Pemkab Poso kembali mengusul penambahan lanjutan jaringan PLN interkoneksi Pape-Korobono sepanjang 3 kilometer. Hingga saat ini, lanjut Taslim Halide, jumlah masayarakat yang belum menikmati listrik terus berkurang. Jika tahun 2006 kebawah masyarakat yang belum menikmati listrik mencapai angka 20 persen, maka sekarang (hingga awal 2010) tinggal 10 persen. 10 persen masayarakat Kabupaten Poso yang belum menikmati listrik adalah mereka yang berdomisili di desa-desa terpencil dan tidak memiliki potensi sungai, untuk dibangun PLTM atau PLTMh.

“Semua desa yang tidak punya jaringan listrik PLN, tapi memiliki potensi air sungai yang cukup, sudah dibangunkan PLTM atau PLTMh. Dan desa yang belum dibangunkan PLTMh adalah desa yang tidak memiliki potensi air sungai yang cukup,” jelas Taslim.

Bagi desa yang belum memiliki listrik namun tidak mempunyai potensi air untuk membangun PLTMH, maka solusinya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Proyek PLTS ini hanya bisa dibangun dengan bantuan langsung dari Pemerintah Pusat.

“Dan alhamdulillah, tahun 2010 ini, Poso mendapat bantuan PLTS sebanyak 70 unit,” katanya bangga. Bantuan PLTS 70 unit tersebut akal dialokasikan di Desa Bekakao Kecamatan Lore Selatan. (bud)

http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Banjarbaru&id=63047

Read more ...

CSR Pertamina Sosialisasikan Gunakan LPG Aman

Friday, 05 February 2010 23:16

MEDAN - Dalam rangka peringatan bulan K3 (Keselamatan, dan Kesehatan Kerja) tahun 2010, tim HSE (Health, Safety, & Environment) Pertamina Pemasaran Region I terus memberikan sosialisasi pelatihan tata cara penggunaan paket konversi LPG 3 kg yang benar.

“Sosialisasi penggunaan kompor LPG sebagai bentuk kepedulian Pertamina untuk masyarakat. Dengan pengetahuan tentang pentingnya menjaga keselamatan terutama dalam penggunaan elpiji dalam kehidupan sehari hari, maka akan meminimalkan terjadinya bencana yang tidak diinginkan,” ucap asisten customer relation Pertamina Pemasaran BBM Retail Region I, Rustam Aji, kepada Waspada Online, malam ini.

Seperti kemarin, kata Rustam, masyarakat di sekitar lokasi Pertamina, bertempat di gedung Serbaguna kantor Pemasaran Region I mengikuti pelatihan tata cara penggunaan paket konversi LPG 3 kg yang benar. Peserta terlihat antusias menyaksikan secara serius, bagaimana menggunakan gas Elpiji secara aman.

Dijelaskan, pihak dari G-Serve Pertamina juga memperagakan bagaimana cara menggunakan kompor elpiji 3 kg yang baik dan benar. Mulai dari cara pemasangan regulator, selang penghubung, sampai ke penggunaan dasar kompor elpiji, yaitu bagaimana cara menghidupkan dan mematikan kompor secara benar, agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat berakibat fatal.

“Jika penggunaannya benar, maka tidak akan ada masalah. Itu sebabnya kita harus mengetahui dengan baik tata cara penggunaan kompor dan tabung elpiji tersebut,” ujarnya.

Peserta juga diberikan penjelasan penanganan jika LPG mengalami kebocoran. “Yang penting jangan panik dan bingung bila tercium bau gas. Segera buka semua ventilasi ruangan, tutup kran regulator, dan lepas regulator dari tabung gas,” jelasnya.

Kegiatan ini adalah bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina kepada lingkungan sekitar. “Program CSR Pertamina difokuskan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

Editor : SATRIADI TANJUNG
(dat03/wol-mdn)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87636:csr-pertamina-sosialisasikan-gunakan-lpg-aman&catid=14:medan&Itemid=27

Read more ...

PLN Harus Segera Benahi Diri!

Thursday, 04 February 2010 06:50

MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara mengingatkan Perusahaan Listrik Negara untuk jangan memanfaatkan kesediaan masyarakat untuk bersabar menunggu janji PLN mulai April 2010 tidak ada lagi pemadaman listrik di Sumut, sebagai tameng untuk melakukan pemadaman bergilir sesuka hati sekarang ini.

“PLN Sumut jangan malah menjadikan janji April 2010 tidak ada pemadaman menjadi alasan buat mereka untuk bebas berbuat korupsi sekarang,” kata ketua komisi D DPRD Sumut, Ajib Shah, kepada Waspada, tadi malam.

Ajib mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat pada Komisi D DPRD Sumut saat meninjau sejumlah kawasan industri, ternyata pasca peresmian PLTU Labuhan Angin Sibolga, PLN malah semakin sering melakukan pemadaman bergilir. Bahkan pemadaman bisa sampai 10 jam dalam sehari. Bahkan, katanya, PLN Sumut melakukan pemadaman bergilir sesuka hati, tanpa adanya pemberitahuan kepada masyarakat terlebih dahulu. Kondisi itu menurutnya sudah sangat meresahkan masyarakat Sumut.

Memang kata Ajib, dalam rapat kerja dengan komisi D DPRD Sumut beberapa waktu lalu PLN sudah menjelaskan bahwa kondisi listrik saat ini masih defisit, dan baru pada April 2010 baru cadangan listrik Sumut aman, karena PLTU Labuhan Angin baru diresmikan. Namun dia tidak habis pikir mengapa krisis listrik sekarang justru semakin parah dari sebelumnya.

“Kalau kuantitas pemadamannya seperti biasa mungkin masyarakat bisa bersabar menunggu janji PLN pada April 2010. Tapi kenapa kok sekarang malah semakin parah. Jangan-jangan PLN berpikir karena sudah berjanji, mereka jadi bisa sesuka hati sampai April nanti,” katanya.

Karena itu Ajib mengingatkan PLN agar jangan coba-coba ‘bermain’ dan segera menstabilkan penyaluran listrik kepada masyarakat Sumut. Karena hal itu akan berdampak sangat negatif kepada masyarakat maupun iklim investasi di Sumut.

Lebih jauh Ajib juga menyatakan, jika setelah April 2010 ternyata PLN Sumut masih melakukan pemadaman bergilir, maka DPRD Sumut akan meminta PLN Pusat untuk melakukan reposisi struktur dan fungsi sejumlah pejabat PLN Sumut. “Kalau ternyata mereka masih ingkar janji, kami akan agendakan untuk beraudiensi dengan PLN pusat di Jakarta. Kami akan meminta pergantian pejabat di PLN Sumut,” kata politisi Golkar Sumut itu.

PLN pusat jangan sepele
Secara terpisah anggota komisi D lainnya, Fadly Nurzal, mencurigai semakin parahnya pemadaman listrik di Sumut belakangan ini justru karena PLN pusat yang terlalu menyepelekan krisis kelistrikan di Sumut terutama Medan.

“Karena itu saya minta agar pimpinan PLN pusat tidak lagi menganggap sepele persoalan listrik di Sumut. Karena efek dominonya sangat besar bagi masyarakat,” kata Fadly yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Sumut itu.

Fadly melihat, sikap PLN pusat yang terlalu kaku dalam memberikan anggaran untuk maintenance (perawatan) menjadikan PLN di daerah menjadi bulan-bulanan masyarakat. Karena itu dia meminta PLN pusat berpikir progressif untuk menyelesaikan krisis listrik Sumut.

Apalagi, kata Fadly, pemadaman listrik yang semakin parah di Sumut sudah sangat menghantam semua lapiasan masyarakat termasuk berimbas kepada kualitas pendidikan dan kesehatan. “Industry besar sudah jelas sangat terganggu, apalagi industri rumah tangga yang biasa dilakoni masyarakat kecil,” ujarnya.

Editor: AMIR SYARIF SIREGAR
(dat04/wsp)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87140:pln-harus-segera-benahi-diri&catid=77:fokusutama&Itemid=131

Read more ...