IKLAN BULAN INI

Showing posts with label Economic. Show all posts
Showing posts with label Economic. Show all posts

Wednesday, 15 September 2010

Stop Merokok, Negara Lebih Untung

Rabu, 15 September 2010 | 15:19 WIB

CHICAGO, KOMPAS.com - Menerapkan terapi berhenti merokok bukan hanya akan menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Tetapi mungkin juga bisa menjadi kebijakan fiskal yang baik bagi suatu negara, demikian kata para peneliti Amerika Serikat.

Para ilmuwan mengatakan, untuk setiap satu dollar AS yang dihabiskan untuk mengikuti terapi berhenti merokok, negara mendapatkan kembali sekitar 1,26 dollar atau sekitar 26 persen dari investasi negara untuk terapi itu.

Riset para peneliti di Penn State University membandingkan biaya yang dihabiskan untuk terapi dan program konseling guna membantu warga masyarakat berhenti merokok dengan biaya kematian dini, kehilangan produktivitas, dan biaya kesehatan akibat rokok yang meningkatkan risiko kanker dan penyakit jantung.

Penelitian itu didanai oleh bantuan Pfizer Inc, produsen obat penghenti kebiasan merokok, Chantix -- obat dengan nama generik "varenicline".

"Merokok membebani Amerika lebih dari 300 miliar dollar AS per tahun," kata Paul Billings dari American Lung Association.

Ongkos yang harus ditanggung AS per tahunnya itu meliputi 67,7 miliar dollar AS untuk nilai produktivitas di tempat kerja yang hilang; 117 miliar dollar AS untuk biaya kematian dini; dan 116 miliar AS untuk biaya pengobatan.

"Sayangnya, rokok terus membunuh 393.000 orang di AS setiap tahun," kata Billings.

Meskipun rata-rata harga satu bungkus rokok di AS hanya 5,61 dollar, biaya sebenarnya karena kehilangan kehidupan dan produktivitas adalah 18,05 dollar per kotak. "Biaya yang ditanggung masyarakat tiga kali lebih besar dari rata-rata harga eceran satu pak rokok," katanya.

Penelitian ini sejalan dengan usaha pemerintah negara bagian dan federal mengimplemntasikan peraturan penghentian kebiasaan merokok sebagai bagian reformasi Undang-undang (UU) Kesehatan.

American Lung Association mendesak pemerintah negara bagian untuk menambah cakupan penghentian rokok bagi mereka yang terdaftar di Medicaid, program gabungan pemerintah federal dan negara bagian bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Hanya enam negara bagian yang memberikan tanggungan komprehensif bagi para penerima Medicaid, yakni Indiana, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, dan Pennsylvania.

"Penelitian ini memberi argumentasi kuat dari sisi ekonomi untuk membantu para perokok berhenti dan menyimpan uang mereka," kata Jenifer Singleterry dari American Lung Association.

Rokok adalah penyebab penyakit dan kematian nomor satu yang paling bisa dicegah di AS. Rokok menyebabkan 90 persen kasus kanker paru-paru yang membunuh 1,2 juta orang tiap tahun di dunia.

Editor: Asep Candra
Sumber : RTR,ANT

http://health.kompas.com/index.php/read/2010/09/15/15195832/Stop.Merokok..Negara.Lebih.Untung-12
Read more ...

Indonesia Butuh 4 Ribu Dokter Gigi

Rabu, 15/09/2010 14:25 WIB

AN Uyung Pramudiarja - detikHealth

Padang, Banyaknya masalah gigi yang tak tertangani merupakan akibat dari kurangnya tenaga dokter gigi di Indonesia. Idealnya tiap 100 ribu pasien dilayani oleh 11 dokter gigi, sementara yang tersedia hanya 8 untuk jumlah pasien yang sama.

Menurut catatan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, hingga Agustus 2010 baru tersedia 21.691 dokter gigi yang terdaftar. Rinciannya 20.158 dokter gigi dan 1.533 dokter gigi spesialis.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa, maka tiap 100 ribu orang baru dilayani oleh 8 dokter gigi. Proporsi ini belum ideal sehingga pemerintah menargetkan 11 dokter gigi untuk setiap 100 ribu orang.

Menkes memperkirakan kebutuhan dokter gigi saat ini masih kurang 4.064 dokter gigi. Dengan rata-rata kelulusan 1.500 dokter gigi tiap tahun, diperkirakan target itu akan tercapai dalam 3 tahun ke depan.

"Masalah lain yang kita hadapi saat ini adalah kurang meratanya penyebaran dokter gigi, terutama di wilayah Indonesia timur," ungkap Menkes dalam seminar nasional 'Tingkatkan Kualitas Profesi Menuju Dokter Gigi yang Handal', di Hotel Pangeran, Padang, Rabu (15/9/2010).

Menkes mengatakan, untuk meratakan penyebarannya pemerintah akan menyediakan insentif bagi tenaga medis termasuk dokter gigi yang bersedia ditugaskan di daerah terpencil. Selain itu, pada tahun 2010 akan disediakan beasiswa untuk 7.000 mahasiswa.

Beasiswa itu dieruntukkan bagi calon dokter gigi atau dokter gigi spesialis dari daerah. Syaratnya, yang bersangkutan bersedia kembali ke daerahnya untuk bertugas di sana.

Fasilitas ditingkatkan

Untuk pendidikan dokter gigi, saat ini Menkes mencatat ada 13 fakultas kedokteran gigi dan 12 program studi kedokteran gigi. Jumlah itu relatif sudah mencukupi, namun perlu ditunjang fasilitas rumah sakit gigi dan mulut pendidikan (RSGMP).

Fasilitas semacam itu baru ada di 13 perguruan tinggi, di antaranya Unpad, UI, UGM dan Unair. Selebihnya masih mengandalkan poliklinik gigi untuk belajar.

Dalam kesempatan itu Menkes juga berkesempatan melakukan peletakan batu pertama pembangunan RSGMP milik Universitas Baiturrrahman, Padang. Lokasi pembangunan RSGMP tersebut berada di samping RS Islam Siti Rahmah, Jl Bypass Kota Padang.

(up/ir)

http://health.detik.com/read/2010/09/15/142524/1441012/763/indonesia-butuh-4-ribu-dokter-gigi?l991101755
Read more ...

PLN tidak transparan !

Rabu, 30 Desember 2009 07:57 WIB

Saya berniat untuk memasang listrik di Rumah yang baru saya bangun di Daerah Kota Cimahi , setelah di survey karena rumah yang dibangun agak berjauhan dengan rumah lain jadi harus memasang Tiang 1 gawang. Dan di kenakan biaya sebesar 6 Juta Rupiah. Yang saya pertanyakan mengapa PLN Kota Cimahi tidak bisa memberikan RAB DETAIL nya kepada Calon Konsumen ? yang diberikan hanya Rekapitulasinya saja. Padahal untuk menambah tiang dan kabel yang digunakan adalah Uang Konsumen, jadi konsumen BERHAK untuk mengetahui RAB DETAIL tersebut, kemana saja uang tersebut digunakan.

Setelah konfirmasi ke PLN Kota Cimahi bahwa menurut PLN Kota Cimahi prosedur tersebut mengikuti SOP yang berlaku.

Yang jadi pertanyaan saya adalah :

1. Apakah sudah BENAR cara yang dilakukan oleh PLN Kota Cimahi dalam melayani Masyarakat ?. Bagaimana bila terjadi Markup Harga atau Barang dan Jasa yang diterima tidak sesuai ?. Konsumen tidak Bukti cukup kuat untuk menuntut PLN karena tidak memiliki bukti secara Otentik. Atau mungkin SOP sengaja dibuat demikian untuk melindungi oknum-oknum PLN ?

2. Apakah sudah BENAR cara yang dilakukan oleh PLN Kota Cimahi, bahwa apabila untuk mendapat kan Detailnya Konsumen harus menyalinnya setelah pembayaran dilakukan. Karena RAB DETAIL nya tidak boleh di bawa atau di Fotocopy, karena di khawatirkan akan disalah gunakan.

Kalau alasan tersebut yang menjadi dasar oleh PLN Kota Cimahi , Bahwa sekarang ini kan Jaman sudah cukup maju , RAB Bisa di buat Water Mark atau dibuat pernyataan. Toh dengan berlakunya SOP tersebut tetap saja Calo Listrik banyak beroperasi di Daerah Cimahi.

Gimana PLN mau maju kalau pelayanan ke Calon pelanggan saja seperti ini. Pantas saja kalau PLN rugi terus.

Oleh : Dede Sukarman

http://www.mediaindonesia.com/pln_read/86
Read more ...

Monday, 13 September 2010

Parade Kemiskinan

Senin, 13 September 2010 00:01 WIB

KEMISKINAN menjadi penyakit yang telah diterima sebagai kewajaran permanen. Sama seperti korupsi, kemiskinan di Indonesia bermutasi sehingga memperoleh kekebalan. Dalam setiap kesempatan, baik sakral maupun formal, kemiskinan mempromosikan dirinya dalam derajat yang ekspansif.

Dalam suasana demokrasi yang mendewakan akuntabilitas dan transparansi, kemiskinan diekspos dan terekspos oleh media sebagai good news. Kematian seorang tunanetra bernama Johni Malela di depan pagar Istana Presiden karena berdesakan untuk bersilaturahim Idul Fitri, dengan harapan mendapat saweran, menjelaskan dengan gamblang bahwa kemiskinan telah memamerkan diri ke pusat-pusat kekuasaan.

Itu disebabkan semakin ke pusat kemiskinan memperoleh penghargaan yang lebih mahal dan lebih patut. Karena itu, tidak mengherankan ketika orang miskin berebut kesempatan mempromosikan diri di Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan. Setiap musim Lebaran tiba, orang-orang miskin memperoleh momentum untuk berparade memperebutkan saweran.

Kematian Johni tidak perlu diperdebatkan dari sisi pertarungan interes politik dan karena itu dibawa ke aroma politis. Tetapi, itu menegaskan dengan jelas tentang sebuah hal, kemiskinan di Indonesia telah kehilangan batas-batas kepatutan. Tidak saja orang miskin memamerkan diri secara tidak patut, tetapi menyapa orang miskin dan kemiskinan pun telah kehilangan kepatutan.

Setiap menjelang Lebaran setiap kali itu pula kita menyaksikan tragedi kemiskinan. Tragedi karena orang miskin kehilangan akal sehat dan kepatutan untuk rela mati hanya memperebutkan secangkir beras dan setitik minyak goreng. Dan, tragedi juga ketika orang-orang kaya yang memiliki kerelaan memberi, tetapi dengan gaya menyawer yang haus ekspose.

Kemiskinan akhirnya terlembaga menjadi rezeki di balik malapetaka kemanusiaan. Mereka yang memiliki naluri bisnis mengorganisasi orang miskin dari perdesaan untuk disebar di pusat-pusat keramaian di kota-kota untuk kemudian menerima setoran.

Celakanya, negara pun menganut gaya saweran untuk mengatasi kemiskinan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah contoh paling sederhana, tetapi sangat jelas tentang gaya ini. Setiap tanggal pembayaran BLT, setiap kali itu pula orang-orang yang mengaku miskin berparade di depan kantor lurah maupun camat atau kantor pos berebut rezeki.

Tetapi, kita masih saja bertengkar tentang pahala dan mudarat BLT. Tidak ada kesepakatan sampai sekarang tentang kepatutan atau ketidakpatutan kebijakan yang beraroma saweran ini.
Karena terhibur oleh saweran, negara sampai sekarang kehilangan akal mengatasi kemiskinan secara substansial. Saweran juga menyebabkan kemiskinan menjadi proyek yang menggiurkan. Karena proyek, muncullah orang-orang yang berpura-pura miskin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan gampang menjadi sasaran kritik karena politik citra. Tidak semuanya buruk pilihan politik ini. Kita ingin mendorong agar dalam sisa kepemimpinan yang tinggal empat tahun, bisakah SBY menancapkan citranya dengan tekad menghapus parade orang miskin di jalan-jalan di seluruh Indonesia? Kalau mau, pasti bisa.

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/13/168162/70/13/Parade-Kemiskinan-
Read more ...

Tuesday, 1 June 2010

Menkes: Contohlah Padangpanjang


Senin, 31 Mei 2010 21:41 WIB

Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih.

Padangpanjang (ANTARA News) - Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, Kota Padangpanjang, Sumbar, patut menjadi contoh dalam mewujudkan kota sehat dan bersih, karena tak hanya berupaya menetapkan kawasan bebas asap rokok tetapi juga gencar mempromosikan tanaman organik.

"Kita mengimbau kabupaten dan kota lain di Indonesia untuk mencontoh Kota Padangpanjang, soal upaya menjadikan daerah bebas rokok dan mewujudkan kota sehat dan bersih," kata Menkes seusai Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Lapangan Gunung Sejati, Padangpanjang, Senin.

Menurut Menkes, penerapan kawasan bebas asap rokok di daerah lain sangat tergantung pada komitmen kepala daerahnya dan jika bupati dan wali kota mempunyai komitmen terhadap kesehatan masyarakatnya, maka kendala bisa diatasi.

Menyinggung soal target, Menkes mengatakan, "Kita (pemerintah) hanya mengimbau karena untuk menjadikan kawasan bebas tembakau/rokok adalah wewenang pimpinan daerah."

Kendati demikian, apa yang telah dimulai Kota Padangpanjang dalam upaya mewujudkan sebagai kota sehat, bisa dicontoh dan diikuti daerah lain.

"Pemkot Padangpanjang sangat gencar juga mempromosikan dan pengembangan tanaman organik, sehingga daerah ini akan betul-betul bersih dan sehat," kata Menkes.

Pada kesempatan itu, Menkes menyerahkan bantuan kendaraan khusus Penyakit Tidak Menular sebagai media edukasi, deteksi dini faktor resiko PTM dan evakuasi korban untuk masyarakat Padangpanjang.

Peringatan HTTS 2010 dihadiri Gubernur Sumbar, Marlis Rahman, bupati dan wali kota di Sumbar, serta pejabat dari Menkes serta utusan dari WHO dan Komisi Nasional Perlindungan Anak.(*)

KR-SA/H-KWR

http://www.antaranews.com/berita/1275316892/menkes-contohlah-padangpanjang
Read more ...

Ratusan Ribu Keluarga di Banyuwangi Belum Menikmati Listrik

Selasa, 01 Juni 2010 | 17:07 WIB

TEMPO Interaktif, Banyuwangi - Sebanyak 164.112 kepala keluarga atau sebesar 35 persen dari 473.575 KK di Banyuwangi, Jawa Timur, belum menikmati listrik.

Supervisor Pemasaran PLN Banyuwangi, Setyo Bhakti, mengatakan sebagian besar keluarga yang belum menikmati listrik tersebut berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. "Apalagi populasi mereka dalam satu dusun juga kecil," kata Setyo kepada wartawan, Selasa (1/6).

Kecamatan yang keluarganya banyak belum teraliri listrik yakni di Kecamatan Wongsorejo sebanyak 13.263 KK. Berikutnya, di Kecamatan Licin yakni 5.567 KK.

Tahun ini PLN akan membangun 30 gardu trafo sebagai bagian dari program listrik masuk desa. Program itu, kata dia, akan menjangkau 3 ribu pelanggan yang diprioritaskan di Kecamatan Wongsorejo dan Licin.

Setyo mengakui selama ini program listrik masuk desa belum maksimal karena PLN masih terkendala anggaran. Terlebih lagi, angka tunggakan pelanggan PLN juga cukup tinggi sehingga keuangan PLN Banyuwangi menjadi defisit.

Pada 2009, terdapat 25 ribu pelanggan rumah tangga dan 20 pelanggan industri yang menunggak dengan nilai tunggakan sebesar Rp 2,7 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Peni Handayani, mengatakan, pemerintah Banyuwangi tahun ini menghapus anggaran bantuan listrik untuk masyarakat. Padahal tahun lalu, anggaran bantuan listrik ini mencapai Rp 3 miliar.

Menurut Peni, anggaran listrik ditiadakan karena terbatasnya keuangan daerah. "Banyak anggaran lain juga dikurangi," ujarnya.

IKA NINGTYAS

http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2010/06/01/brk,20100601-251903,id.html
Read more ...

Pembatasan BBM Subsidi Sepeda Motor Alternatif Terakhir

Selasa, 1 Juni 2010 15:25 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah masih terus memantau pergerakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di masyarakat. Pemerintah juga membantah pembatasan konsumsi BBM subsidi bagi sepeda motor akan segera berlaku.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo, pantauan hingga Juli nanti akan menjadi dasar penerapan batasan konsumsi BBM bersubsidi. Evita mengatakan pembatasan konsumsi BBM subsidi bagi sepeda motor adalah alternatif terakhir yang ingin diambil pemerintah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, pemerintah masih mencari solusi terbaik agar subsidi BBM tidak terdistorsi dan sampai ke tangan yang tidak berhak. Hatta juga membantah bahwa pemerintah akan segera membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi sepeda motor.(DSY)

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/06/01/106357/Pembatasan-BBM-Subsidi-Sepeda-Motor-Alternatif-Terakhir
Read more ...

Pemkot Gratiskan Biaya Pengobatan Dasar di Seluruh Puskesmas di Surabaya

[ Selasa, 01 Juni 2010 ]

SURABAYA - Pemkot memanjakan warga metropolis dalam rangkaian ulang tahun ke-717 Kota Surabaya. Mulai hari ini (1/6), pemkot menggratiskan biaya pengobatan dasar di seluruh puskesmas di Surabaya.

Penggratisan itu dilakukan berdasar peraturan wali kota (perwali) pada 17 Mei lalu. Dengan aturan tersebut, warga miskin maupun nonmiskin bisa menikmati pelayanan pengobatan dasar di puskesmas. "Per 1 Juni besok (hari ini, Red), pengobatan dasar di puskesmas digratiskan," ujar Wali Kota Bambang Dwi Hartono dalam pidato peringatan ulang tahun ke-717 Surabaya di Taman Surya kemarin (31/5).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Esty Martiana Rahmie menjelaskan, penggratisan itu hanya berlaku untuk biaya pendaftaran dan pengobatan dasar yang selama ini retribusinya sebesar Rp 2.500. Retribusi tersebut selama ini ditarik untuk biaya pengganti pendaftaran, pemeriksaan, dan obat. "Itu yang kami gratiskan. Namun, untuk tindakan seperti pemeriksaan laboratorium atau pencabutan gigi, tetap ada biayanya," terang Esty.

Dia menambahkan, penggratisan dilakukan karena kesehatan merupakan hak dasar warga. Selain itu, bidang kesehatan tidak menjadi target pendapatan asli daerah (PAD). "Tapi untuk mempermudah akses pelayanan masyarakat," ungkap perempuan berjilbab tersebut.

Keputusan penggratisan itu juga tidak perlu mendapat persetujuan dewan. Sebab, wali kota memiliki kewenangan untuk menurunkan atau meniadakan retribusi. Selain itu, acuan penggratisan tersebut adalah perda lama tentang retribusi puskesmas. Bukan bagian dari retribusi pelayanan dasar puskesmas yang saat ini sedang diajukan dinkes kepada DPRD Surabaya.

Sebagaimana diberitakan, dinkes sebelumnya juga mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Salah satu isi raperda itu ialah menaikkan tarif pelayanan kesehatan dasar Rp 2.500 menjadi Rp 5.000.

Sempat terjadi silang pendapat di antara anggota pansus DPRD Surabaya yang membahas raperda tersebut. Ada yang minta digratiskan. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa kenaikan tarif tetap diperlukan. "Namun, akhirnya tarif dasar digratiskan lewat perwali. Sebab, ini merupakan pelayanan dasar," ujar Esty.

Raperda itu juga mengatur kenaikan tarif pengobatan lain. Juga mengatur berbagai tindakan yang selama ini belum diatur dalam perda lama. Seperti pemeriksaan USG, hemoglobin, kadar gula darah, maupun kolesterol.

Selama ini, lanjut Esty, pemeriksaan tersebut masih berpedoman pada perda laboratorium dinkes. "Padahal, semua pemeriksaan itu sama-sama diberikan puskesmas. Itu yang kami atur," ungkapnya.

Karena itulah, bisa jadi tarif untuk berbagai tindakan lain dinaikkan. Namun, Esty memastikan bahwa kenaikan tarif tersebut sudah melalui survei dan penghitungan unit cost di puskesmas.

Esty menjelaskan, substansi pengajuan raperda itu sejatinya bukan persoalan kenaikan tarif. Melainkan mengakomodasi pelayanan yang selama ini sudah ada di puskesmas, tapi tarifnya belum punya payung hukum.

Selain menggratiskan biaya pengobatan di puskesmas, wali kota melakukan berbagai upaya untuk membangun kota ini. Terutama untuk pendidikan. Saat ini di Surabaya ada 1.070 kelompok bermain, 969 unit SD negeri-swasta, 342 unit SMP negeri-swasta, 266 unit SMA/SMK negeri-swasta, dan 60 PTN-PTS. Wali kota berjanji, pembangunan infrastruktur perkotaan juga terus ditingkatkan. (kit/c9/aww)

http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=137077
Read more ...

AISI: 35 Juta Biker Masih Butuh BBM Subsidi

Selasa, 01/06/2010 16:19 WIB

Bagja Pratama - detikOto

Jakarta - Rencana pemerintah untuk melarang sepeda motor memakai BBM subsidi menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Karena, sekitar 35 juta unit motor di jalan raya masih membutuhkan BBM bersubsidi.

"Makanya, pemerintah harus lihat dulu, siapa yang menggunakan sepeda motor di Indonesia," ujar Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Shinduwinata ketika ditemui detikOto di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (1/6/2010)

Para pengguna sepeda motor di Indonesia, lanjut Gunadi, merupakan masyarakat menengah ke bawah, yang tidak punya pilihan alternatif transportasi yang murah, efisien, dan cepat seperti motor, karenanya, wajar kalau populasinya membengkak.

Berdasarkan data yang dimiliki AISI sampai akhir tahun 2009 lalu, total produksi sepeda motor mencapai 51 juta unit, dengan perkiraan yang masih beroperasi sebanyak 35 juta unit, dengan perkiraan konsumsi BBM sepeda motor sebanyak 8 juta liter per tahun.

"Dan kalau itu dilarang, jangan sampai berdampak terhadap kemampuan belanja mereka sehari-hari," tambahnya.

Memang secara jangka panjang, penghapusan subsidi sangat positif untuk perkembangan ekonomi Indonesia, tapi kalau sampai memberatkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, itu sama saja memaksakan diri, lanjut Gunadi.

"Masak, mereka sudah susah, pas mampu beli motor malah dipersulit lagi, apa harus jalan kaki?" tutup Gunadi.

( bgj / ddn )

http://oto.detik.com/read/2010/06/01/161956/1367677/648/aisi-35-juta-biker-masih-butuh-bbm-subsidi?o991102638
Read more ...

Dinkes Akan Dirikan Desa Siaga di Baduy

Selasa, 1 Juni 2010 13:33 WIB

Lebak (ANTARA News) - Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak akan mendirikan desa siaga di kawasan Baduy untuk menekan angka kematian ibu dan bayi juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat.

"Pembangunan desa siaga itu berlokasi di kampung Ciranji yakni perbatasan masyarakat adat Baduy dan warga luar," kata petugas bidan di kawasan Baduy, Eros Rosita (35), Selasa.

Eros mengatakan, pendirian desa siaga merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tradisional Baduy untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Selain itu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mereka juga masih buruk dan perlu ditingkatkan.

Dengan pendirian desa siaga diharapkan dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat Baduy, katanya.

Selama ini, kata dia, masyarakat Baduy sangat mendukung pembangunan desa siaga karena aparat pemerintahan desa, tetua adat dan lembaga agama tidak menolaknya.

"Saya kira pendirian desa siaga dapat direstui warga Baduy," katanya.

Menurut dia, pendirian desa siaga direncanakan dalam waktu dekat ini karena pemerintah telah menganggarkan dana untuk tujuan tersebut.

"Warga Baduy Luar dan Baduy Dalam sangat mendukung pembangunan desa siaga tersebut," katanya.

Bahkan, jelasnya, pihaknya sudah mengetahui persetujuan dari Kepala Desa Kanekes Dainah sebagai orang yang dipercaya kepala pemerintahan masyarakat Baduy.

"Saya yakin pendirian desa siaga tidak terjadi penolakan masyarakat tradisional Baduy, apalagi mereka banyak juga yang sudah berobat ke mantri, bidan, atau dokter," ujarnya.

Kepala Puskesmas Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, H Ohan Rohanda mengaku kawasan Baduy merupakan wilayah kerjanya sehingga bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dia menyatakan, pihaknya berkali-kali melaksanakan penyuluhan kesehatan dan pengobatan untuk mencegah berbagai penyakit menular, seperti campak, polio, prambusia dan lainya.

Karena itu, kata dia, dengan adanya desa siaga tentu tentu tahun 2010 ini ditargetkan cakupan imunisasi mencapai 100 persen.

"Kami optimistis cakupan ini bisa tercapai jika sudah berdiri pembangunan desa siaga," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Dainah mengaku selama ini tidak ada masalah rencana pembangunan desa siaga di kawasan Baduy.

Sejauh ini, lanjut dia, setiap bulan ibu hamil dan anaknya pergi ke posyandu untuk periksa kesehatan.

Karena itu, pihaknya sangat mendukung pembangunan desa siaga di kawasan Baduy.

"Saya berharap pembangunan desa siaga bisa direalisasikan tahun ini untuk melayani kesehatan warga Baduy," katanya.
(ANT/P003)

http://www.antaranews.com/berita/1275374023/dinkes-akan-dirikan-desa-siaga-di-baduy
Read more ...

Harga BBM Eceran Mulai Turun

Selasa, 1 Juni 2010 | 12:59 WITA

PANTAUAN di beberapa penjual eceran disepanjang Jalan A Yani, harga eceran mulai kembali normal setelah sempat menembus angka Rp 7500 perliter. Saat ini harga bensin eceran mulai kembali ke harga semula yakni Rp 5000 - 5500 perliter.

Ditempat terpisah,Arif, pengawas SPBU Jalan S Parman mengakui bahwa pasokan BBM dari Pertamina sudah mulai lancar sejak Senin (31/5) kemarin. "Kami sudah mendapat pasokan tiga tangki yang masing-masingnya berisi 10.000 liter premium," katanya.

Hanya saja antrian panjang masih terjadi terutama sepeda motor. Sementara untuk mobil sudah normal.


"Kemungkinan ada yang melangsir dengan sepeda motor, tapi dengan kondisi BBM lancar seperti ini, tindakan melangsir adalah pekerjaan sia-sia karena konsumen lebih memilih mengisi BBM di SPBU ketimbang di eceran," katanya.

(aspian)

http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/46192/harga-bbm-eceran-mulai-turun
Read more ...

Pemerintah Bahas Dua Opsi Kenaikan TDL

[ Selasa, 01 Juni 2010 ]

Untuk Golongan Rumah Tangga Kecil

JAKARTA - Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada 1 Juli nanti terus difinalkan. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi kenaikan tarif setrum itu. Opsi pertama, TDL untuk daya 450-900 volt ampere (VA) dinaikkan dengan besaran di bawah 10 persen. Opsi kedua, TDL untuk golongan rumah tangga kecil tersebut tidak dinaikkan sama sekali.

''Sekarang sudah mengerucut tinggal dua opsi,'' ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J. Purwono kemarin (31/5). Menurut dia, jika TDL pelanggan golongan 450-900 VA tidak dinaikkan, berarti ada konsekuensi kepada pelanggan industri.

Perhitungan ESDM, TDL untuk pelanggan industri harus naik 10-12 persen. ''Industri bisa naik sekitar 10-12 persen. Itu adalah kompensasi tidak dinaikkannya TDL pelanggan 450-900 VA,'' ungkapnya.

Apa pun opsi yang diputuskan dan diajukan pemerintah, semuanya harus mendapat persetujuan DPR. Saat ini, opsi-opsi tersebut belum final dan masih perlu pembahasan. "Semuanya bisa berubah, bergantung pada dinamika pembahasan antara pemerintah dan DPR," kata dia.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir meminta agar kenaikan TDL dipandang secara lebih luas. ''Masyarakat kecil jelas harus menjadi prioritas subsidi pemerintah. Untuk industri, harus dilihat masing-masing industrinya. Jangan sampai justru menekan daya saing mereka,'' ungkapnya.

Dia khawatir industri akan membebankan kenaikan TDL terhadap harga barang. Padahal, sebenarnya permasalahan industri masih banyak. Belum tentu tarif listrik mengakibatkan biaya tinggi (high cost). ''Bisa jadi, seharusnya ada faktor lain yang bisa dihilangkan sehingga industri lebih efisien,'' tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Manajemen Bisnis dan Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin menyampaikan hasil survei yang dilakukan enam perguruan tinggi. Yaitu, UI, ITB, UGM, ITS, Undip, dan Unud yang menunjukkan kenaikan TDL tidak akan menurunkan daya saing industri di tanah air. ''Hanya industri semen dan tekstil yang daya saingnya diperkirakan menurun akibat kenaikan TDL,'' lanjutnya.

Konsorsium enam perguruan tinggi itu juga menyurvei kemampuan bayar pelanggan 450-900 VA. Hasil survei menyebutkan, rata-rata pelanggan 450 VA berpenghasilan Rp 741.569 per bulan dengan pengeluaran Rp 699.517 per bulan. Mereka rata-rata mengonsumsi listrik 90 kwh per bulan. Konsumen pada golongan itu memiliki kemampuan membayar Rp 562 per kwh, sedangkan yang dibayarkan saat ini Rp 414 per kwh.

Pelanggan 900 VA berpenghasilan Rp 1.440.828 per bulan dengan pengeluaran Rp 1.357.859 per bulan. Mereka rata-rata mengonsumsi listrik 148 kwh per bulan. Kosumen golongan itu memiliki kemampuan membayar Rp 600 per kwh dan yang dibayar saat ini Rp 603 per kwh. (wir/c6/oki)

http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=137176
Read more ...

Tarif KA Ekonomi Naik Hingga 62 Persen

* Selasa, 1 Juni 2010 | 15:22 WIB

JAKARTA - SURYA- Direktorat Perhubungan Kereta Api Kementerian Perhubungan mengusulkan kenaikan tarif pada kereta api kelas ekonomi. Kenaikan yang diusulkan antara 16 persen hingga 62 persen.

Dirjen Perhubungan KA Tundjung Inderawan mengatakan, usulan kenaikan tarif ekonomi tersebut mencakup lima jenis angkutan ekonomi KA yaitu KA jarak jauh 16 persen (Rp 4.000-Rp 8.500), jarak sedang 17 persen (1.000-5.500), jarak dekat 45 persen (Rp 500-Rp 2.000), Kereta Rel Diesel (KRD) 34 persen (Rp 500-Rp 1.500) dan kereta rel listrik (KRL) 62 persen (Rp 500-Rp 2.000).

“Mohon tidak mempermasalahkan persentase kenaikannya, karena secara nominal meskipun ada yang diusulkan naik 62 persen, tetapi secara nominal angkanya tidak besar,” kata Tundjung di Jakarta, Selasa (1/6/2010).

Menurutnya usulan tersebut sudah disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kemenhub. Tarif baru nantinya yang memutuskan Menteri Perhubungan.

Tundjung menyatakan seluruh keputusan kenaikan tarif ada di tangan Menhub Freddy Numberi. “Diharapkan tarif baru KA kelas ekonomi akan diberlakukan pada tahun ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, usulan kenaikan tarif tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan survei kemampuan membayar masyarakat beberapa bulan lalu dan hasilnya masyarakat mau membayarnya.

“Karenanya tarif divealuasi dan hasilnya seperti yang diusulkan,” tandas Tundjung.

Usulan ini juga terkait dengan tarif KA ekonomi yang belum ada penyesuaian sejak 2004 lalu. Pada 2009 lalu tarif juga turun seiring menurunnya harga BBM.

Bila tarif baru telah ada jelasnya, maka pemerintah tidak akan menaikkan dana public services obligation (PSO). PSO untuk PT KA tahun ini sebesar Rp 535 miliar.

“Kompensasi bagi penumpang adalah tahun depan KA ekonomi harus memakai AC,” tandasnya.

Dana kenaikan tarif tersebut nantinya akan dipergunakan PT KA untuk menutupi biaya operasional karena PSO tidak naik.

Awal tahun lalu PT KA mengusulkan kenaikan tarif sebesar 50 persen. Waktu itu diharapkan kenaikan berjenjang selama empat kali.
EWA/kcm/bnj/Persda

http://www.surya.co.id/2010/06/01/tarif-ka-ekonomi-naik-hingga-62-persen.html
Read more ...

Greenpeace: Konsep REDD+ Bagai Pisau Bermata Dua

Selasa, 1 Juni 2010 12:22 WIB

Pekanbaru (ANTARA News) - Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Zulfahmi, meminta pemerintah menempatkan masyarakat pada posisi penting sebagai aktor utama penerapan konsep REDD+ untuk pelestarian dan pencegahan degradasi kualitas lingkungan hutan.

"Konsep REDD bisa menjadi pisau bermata dua. Memberikan keuntungan dana kompensasi tapi juga bisa menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih sulit dari sebelumnya," kata Zulfahmi kepada ANTARA di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengatakan hal tersebut menanggapi kerjasama pemerintah Indonesia-Norwegia untuk penyelamatan hutan yang disepakati di Oslo, Norwegia, beberapa waktu lalu.

Pemerintah Norwegia bersedia memberikan dana sekitar satu miliar dolar AS untuk pelestarian hutan Indonesia. Dengan itu, pemerintah Indonesia bersedia memberlakukan jeda tebang (moratorium) hutan selama dua tahun mulai 2011.

Menurut Zulfahmi, pemerintah Indonesia perlu secara transparan dalam menyusun skema pelaksanaan moratorium hutan agar tidak merugikan masyarakat sekitar hutan. Dalam pelaksanaan konsep tersebut tentu ada konsekuensi pengamanan dan penggunaan terhadap hasil hutan yang lebih ketat.

Karena itu, sosialisasi dan penguatan kelembagaan masyarakat sekitar hutan perlu diperhatikan pemerintah dalam penyusunan konsep kerjasama pelestarian hutan Indonesia-Norwegia.

"Keuntungan dari moratorium hutan harus lebih banyak didapatkan masyarakat, karena itu dan pemerintah harus menempatkan masyarakat di posisi yang jelas yakni sebagai aktor utama," katanya.

Hal tersebut, lanjutnya, bisa dimulai pemerintah dengan mulai membenahi manajemen pengelolaan hutan yang mengakomodir hak hutan ulayat.

Sebabnya, ia meyakini masyarakat adat telah lama memiliki kearifan lokal untuk pengelolaan hutan yang sayangnya belum diakomodir oleh pemerintah.

(T.F012/Z003/S026)

http://www.antaranews.com/berita/1275369737/greenpeace-konsep-redd+-bagai-pisau-bermata-dua
Read more ...

Pengaruh Premium dan Pertamax Bagi Perfoma Mesin Motor

Selasa, 01/06/2010 16:49 WIB

Syubhan Akib - detikOto

Jakarta - Wacana larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk motor yang direncanakan pemerintah langsung mendapat kecaman keras dari kalangan masyarakat.

Namun di luar kontroversi yang beredar itu, sebenarnya apa saja sih yang membedakan Premium dan Pertamax selain harganya.

Dan untuk mengetahui perbedaannya lebih lanjut, maka detikOto pun meminta wejangan pada Senior General Manager Technical Service Division PT Astra Honda Motor (AHM) A. S. Tedjosiswojo, terkait hal tersebut.

Berikut petikan wawancara singkatnya.

Apa yang membedakan Premium dan Pertamax?

Jawaban A. S. Tedjosiswojo: Yang umum adalah Research Octane Number atau disingkat RON, di mana Jenis Premium dengan RON 88 dan Pertamax dengan RON 92, selanjutnya komposisi campuran antara keduanya mungkin dapat secara detail dijelaskan oleh Instansi Pemerintah terkait.

Research Octane Number atau disingkat RON adalah sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur ketahanan mesin motor bakar bensin terhadap Knocking atau sering disebut efek mesin ngelitik.

Sebenarnya perbedaan pemakaian bahan bakar Premium dan Pertamax punya pengaruh apa saja di sisi mesin dan performa?

Untuk mesin sepeda motor dengan kebutuhan spesifikasi bahan bakar jenis Pertamax apabila menggunakan jenis Premium maka akan berpengaruh
pada menurunnya performa dan umur pakai mesin.

Sementara mesin sepeda motor dengan kebutuhan spesifikasi bahan bakar jenis Premium apabila menggunakan jenis Pertamax maka cenderung tidak berpengaruh signifikan pada performa.

Bagaimana dengan efeknya terhadap lingkungan, apa Pertamax lebih hijau?

Pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh mesin sehingga menurunnya performa mesin akan berpengaruh terhadap emisi gas buang dihasilkan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap lingkungan.

Plus-minus penggunaan baik Premium dan Pertamax apa saja ya Pak?

Penggunaan jenis bahan bakar apa pun harus disesuaikan dengan kebutuhan mesin agar didapat hasil yang optimal, efektif dan efesien. Yang lebih penting adalah bagaimana membuat kontruksi mesin yang hemat dalam pemakaian BBM, dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan efesiensi energi sekaligus efesiensi pemakaian BBM.

Kapasitas mesin yang besar tidak selalu menghasilkan output tenaga yang besar dan sesuai dengan kebutuhan tapi cenderung lebih boros dalam konsumsi BBM.

Dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan efesiensi energi misalnya Teknologi Low Friction Engine milik Honda, akan dapat meminimalisasi kehilangan tenaga akibat gesekan sehingga dengan kapasitas mesin yang sesuai akan dihasilkan tenaga yang lebih baik dan konsumsi BBM yang lebih hemat. Dan konsumsi BBM yang efisien menjadi salah satu bagian utama dalam pengembangan produk Honda.

( syu / ddn )

http://oto.detik.com/read/2010/06/01/164943/1367707/648/pengaruh-premium-dan-pertamax-bagi-perfoma-mesin-motor?o991102638
Read more ...

Penggunaan Dana Publik Harus Akuntabel

Selasa, 1 Juni 2010 | 17:00 WIB

*Ada Aktivis LSM yang Kehidupannya Glamour

KUPANG, POS KUPANG. com -- Seiring dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pejabat publik dan pengelola dana- dana publik harus terbuka dan akuntabel. Demikian juga dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkaitan dengan publik.

Demikian Alamsyah Saragih dari Komisi Informasi Nasional ketika menjadi nara sumber pada lokakarya dan pelatihan peluang dan tantangan penerapan UU No. 14 Tahun 2008 sebagai kontribusi terhadap tata pemerintahan yang baik yang diselenggarakan GTZ di Hotel Kristal-Kupang, Senin (31/5/2010). Menurut Saragih, undang-undang ini memberikan mandat menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan. UU ini mengamanatkan masyarakat yang membutuhkan informasi punya hak mendapat salinan informasi dan melekat hak menyebarluaskan informasi itu. Masyarakat juga diberi ruang yang luas untuk menghadiri pertemuan publik. Untuk itu, kata Saragih, lembaga publik seperti eksekutif, legislatif , yudikatif, BUMN, BUMD, parpol dan lembaga swasta yang mendapat kontrak kerja dari pemerintah serta pengelola dana bantuan luar harus siap. Namun UU KIP bukan UU liberal, dimana pemerintah harus membuka semua kran informasi. Apa yang harus dibuka dan ada yang ditutupi telah diatur dalam undang-undang itu. Lembaga layanan publik, katanya, juga harus mengutamakan kecepatan dan ketepatan informasi, terutama informasi yang jika terlambat diberikan merugikan masyarakat.

Gubernur NTT melalui Asisten III Setda NTT, Ans Takalapeta menegaskan, UU KIP lahir dari rahim reformasi. Untuk itu perlu disosialisasikan agar dipahami masyarakat. Lembaga pemerintah di NTT harus siap melaksanakan UU itu. Demikian juga tugas menyosialisasikan.

Sementara anggota Komisi IV DPR RI, Honing Sani mengatakan, tarik ulurnya UU ini karena terbentur dengan UU Perbankan. Pihak perbankan mengkhawatirkan jika UU ini diberlakukan, tidak ada lagi rahasia perbankan. Berikut rahasia kemiliteran tapi dibatasi sehingga tidak menimbulkan polemik panjang.

Diberlakukan UU KIP, kata Sani, membuat banyak pimpinan SKPD takut menjadi pimpinan proyek, takut mengelola dana proyek karena ada keterbukaan. UU ini mengamanatkan APBN dan APBD wajib diketahui masyarakat, karena sudah merupakan informasi publik.

Pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah diamanatkan membentuk komisi informasi. Anggarannya, kata Sani, diambil dari APBN untuk komisi nasional dan APBD untuk komisi daerah. Untuk kabupaten.kota, katanya, tergantung kebutuhan.

Sani mengatakan, banyak aktivis LSM yang kehidupannya glamour. Setiap hari kritik tentang korupsi, padahal LSM itu juga bermasalah dalam pengelolaan dana publik bantuan luar. Karena itu, kata Sani, UU KIP memberi ruang agar pengelolaan dana bantuan donatur luar juga harus dibuka.

Bukan hanya LSM pengelola dana publik bantuan luar, tapi parpol juga harus diawasi secara serius sehingga tidak menyimpang.

Sebelumnya, Perwakilan GTZ NTT, Mario Vieira mengharapkan, UU KIP diamankan oleh setiap pengelola informasi publik. Dia mendorong agar Pemerintah Propinsi NTT segera membentuk komisi informasi publik dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik. Ini, kata Mario, butuh kerja keras semua komponen. GTZ memandang penting sehingga menyelenggarakan lokakarya soal KIP.

Lokakarya ini menghadirkan nara sumber, seperti Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun dari Komisioner Pelayanan Pusat Informasi, Robert Candra dari Setda Kabupaten Lebak, Prof. Dr. Alo Liliweri (Pakar Komunikasi Undana), Dion DB Putra (Pemimpin Redaksi Harian Pos Kupang), Mutiara Dara Mauboi (Ketua KPID NTT) dengan moderator pada sesi pertama Dr. Hironimus Fernandez dan sesi kedua Raymundus Lema, diikuti berbagai elemen masyarakat. (gem)

http://www.pos-kupang.com/read/artikel/48582/penggunaan-dana-publik-harus-akuntabel
Read more ...

Anak Dipersulit Daftar Sekolah, Adukan Saja ke Posko PSB!

Selasa, 01/06/2010 16:49 WIB

Ken Yunita - detikNews

Jakarta - Dipersulit saat ingin mendaftarkan anak bersekolah? Tak usah pusing-pusing. Adukan saja sekolah tersebut ke Posko Pengaduan Penerimaan Siswa Baru (PSB).

Mendaftarkan anak ke sekolah memang sering kali membuat orang tua murid pening. Masalahnya bisa biaya, administrasi atau yang lainnya. Orang tua tidak memiliki pilihan selain mengikuti aturan sekolah tersebut.

Lebih parah, orang tua tidak tahu harus ke mana saat ingin mengadukan persoalannya. Karena itu, sejumlah LSM yang peduli pada pendidikan sepakat membentuk Posko Pengaduan PSB bagi orang tua murid.

"Tujuannya membantu orang tua murid, terutama mereka yang dihambat dalam proses PSB dan melakukan advokasi guna mengubah kebijakan pendidikan terkait PSB," kata Febri Hendri, Peneliti Senior Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (1/6/2010).

Menurut ICW, pelaksanaan PSB selalu diwarnai berbagai masalah. Warga negara dihambat oleh berbagai persyaratan.

Dalam monitoring PSB tahun ajaran 2007/2008, 2008/2009, dan 2009/2010 orang tua calon siswa baru mengeluhkan banyaknya uang yang mesti mereka keluarkan dan ketertutupan sekolah dalam proses penerimaan siswa.

Pada sisi lain, pemerintah yang oleh konstitusi negara diberi kewajiban untuk memudahkan warga negara mengakses pelayanan pendidikan, justru tidak berbuat apa-apa. Atas dasar otonomi sekolah, pemerintah menyerahkan mekanisme PSB kepada sekolah.

Akibatnya, warga negara terutama kelompok miskin yang belum dapat memenuhi persyaratan administasi maupun biaya, tidak mampu memperoleh haknya.

Berikut lokasi Posko Pengaduan PSB:

Jakarta

1. Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan/Indonesia Corruption Watch, Jl.Kalibata Timur IV D No.6 Jakarta selatan (021) 70791221
2. Indonesia Budget Centre, Jl.Zeni V B No.11, Rawajati Jakarta Selatan (021) 7949637
3. Johar Baru - Jakarta Pusat (Andri Vista 021 91111332)

Daerah

1. Education Care (E-Care) Tangerang, Perumahan Citra Raya, Jl. Irama 8 Blok I.16 No.9 Taman Puspita, Kec. Cikupa Kab. Tangerang – Banten (021) 7062 3749
2. Garut Governance Watch (GGW) Jl. Pajajaran Gang Sagaranten No.157, Garut (0262) 237323
3. Yayasan Prima Bau-Bau, Sultra
4. Yayasan Kritik Muna - Sultra
5. KP2KKN Semarang - Jawa Tengah
6. MaTA Aceh. Jl. Peuteh Rumah Rayeuk Tempok Teingoh No. 30
7. KMRT (Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya), Jamal (081383690032)
8. Stimulant Institute Junita W. Radjah (0813394494), Umbu Tamu Kapita (085339534446), Jl. Ikan Mas, Perumnas, Kelurahan Kambajawa, Waingapu, Sumba Timur
9. Sahdar (Sentra Advokasi Hak Untuk Pendidikan Rakyat) Medan, Jl. Mustafa No 30 Medan. Contac: 061-77444610 hp:081370909898.

(ken/nrl)

http://www.detiknews.com/read/2010/06/01/164907/1367708/10/anak-dipersulit-daftar-sekolah-adukan-saja-ke-posko-psb?881103605
Read more ...

Monday, 31 May 2010

Industri Rokok Targetkan Wanita dan Remaja

30/05/2010 09:23

Astrid Puspasari

Liputan6.com, Jenewa: Sungguh mengejutkan! Industri rokok yang jelas-jelas berbahaya bagi kesehatan, kini menargetkan wanita dan remaja di berbagai negara-negara berkembang. Data ini diumumkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini.

Dalam rangka memperingati Hari Dunia Tanpa Tembakau yang jatuh pada 31 Mei besok, WHO mencela taktik pemasaran yang dilakukan perusahaan tembakau. "Sebanyak 40 persen pria merokok dan hanya sembilan persen perempuan yang merokok. Tapi angka itu masih bisa berubah," tegas Douglas Bettcher, Direktur Prakarsa Bebas Tembakau WHO.

Menurut Global Youth Tobacco Survei yang dilakukan WHO, tingkat perokok dikalangan remaja yang berbeda gender telah memudar. "Industri rokok pasti merekrut pengguna baru, sebagai ganti perokok yang telah meninggal atau sakit," seru Bettcher. "Itu sebabnya, mereka menargetkan perempuan demi motif keuntungan."

Walaupun produk-produk rokok telah lama dipasarkan untuk perempuan di negara-negara industri, hal itu tidak bisa disamakan di negara-negara berkembang. "Perilaku pemasaran licik dan agresif, dilakukan industri tembakau di negara-negara berkembang. Ini adalah sebuah fenomena yang relatif baru," jelas Bettcher.

Di Jepang, rokok dibuat cantik dengan kemasan berwarna merah muda. Sementara di Mesir, bungkus rokok berbentuk kemasan parfum, dan di Nigeria dihadiahi barang bermerek. Pantas saja wanita tergiur.(Xinhua/ADO)

http://kesehatan.liputan6.com/berita/201005/279294/Industri.Rokok.Targetkan.Wanita.dan.Remaja
Read more ...

Batasi BBM, Pemerintahan SBY Betul-betul Gagal

SENIN, 31 MEI 2010 | 11:59 WITA | 11908 Hits

Laporan: Widya Victoria

JAKARTA -- Rencana pemerintah akan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) merupakan bukti bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono gagal dalam mamanfaatkan potensi Indonesia sebagai negara penghasil minyak.

"Ini bentuk kegagalan pemerintah, sebagai negara penghasil minyak, tetapi selalu krisis dengan urusan seperti ini. Dan ini akan selalu terulang, apalagi kaitannya dengan APBN yang baru," ujar anggota DPR Dedi Gumilar kepada Rakyat Merdeka Online di gedung Nusantara I DPR, Jakarta (Senin, 31/5).

Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan, sebagai negara penghasil minyak, Indonesia seharusnya meraup keuntungan bila harga minyak di pasaran dunia naik. Kalau betul mendapat untung, menurutnya, hal itu bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan subsidi.

"Untuk subsidi bisa diambil dari sana. Ini secara pikiran sederhana. Tapi saya tidak mengerti hitung-hitungan ekonomi, karena bukan komisi saya. Akan tetapi belum saatnya," aku anggota Komisi X DPR ini. (zul)

http://metronews.fajar.co.id/read/94176/10/batasi-bbm-pemerintahan-sby-betulbetul-gagal
Read more ...

Jatah BBM di SPBU Berkurang

Senin, 31 Mei 2010 | 16:15 WITA

TIGA Hari terakhir ini, semua SPBU di Kalsel mengalami kekurangan pasokan BBM terutama jenis premium. Akibatnya bisa ditebak, antrian kendaraan mulai terlihat disemua SPBU.

Hal itu semakin diperparah dengan munculnya isu soal rencana pemerintah membatasi penggunaan BBM jenis premium kepada kendaraan roda dua. Akibatnya, banyak warga yang memanfaatkan isu tersebut untuk melakukan aksi borong alias panic buying.

Arif, pengawas SPBU Jalan S Parman Banjarmasin mengatakan bahwa pihaknya mendapat jatah 2 tangki BBM jenis premium dengan kapasitas masing-masing sebanyak 10.000 liter.

"Biasanya perhari kami mendapat tiga tangki yang masing-masing berkapasitas 10.000 liter tapi sudah beberapa hari ini hanya diantar dua tangki saja," kata Arif.

Stok yang ada di SPBU langsung ludes hanya dalam beberapa jam saja akibat serbuan konsumen yang rela antri demi mendapatkan BBM. Selain itu kebijakan yang ditempuh pihak SPBU yang tak melayani pembelian melalui jerigen juga membuat panik masyarakat.

"Kita memang terpaksa tidak melayani pembelian dengan jerigen dan lebih mengutamakan melayani kendaraan," kata Arif.

(aspian)

http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/46099/jatah-bbm-di-spbu-berkurang
Read more ...