Pembatasan BBM Subsidi Sepeda Motor Alternatif Terakhir

Selasa, 1 Juni 2010 15:25 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah masih terus memantau pergerakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di masyarakat. Pemerintah juga membantah pembatasan konsumsi BBM subsidi bagi sepeda motor akan segera berlaku.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo, pantauan hingga Juli nanti akan menjadi dasar penerapan batasan konsumsi BBM bersubsidi. Evita mengatakan pembatasan konsumsi BBM subsidi bagi sepeda motor adalah alternatif terakhir yang ingin diambil pemerintah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, pemerintah masih mencari solusi terbaik agar subsidi BBM tidak terdistorsi dan sampai ke tangan yang tidak berhak. Hatta juga membantah bahwa pemerintah akan segera membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi sepeda motor.(DSY)

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/06/01/106357/Pembatasan-BBM-Subsidi-Sepeda-Motor-Alternatif-Terakhir

Read more ...

AISI: 35 Juta Biker Masih Butuh BBM Subsidi

Selasa, 01/06/2010 16:19 WIB

Bagja Pratama - detikOto

Jakarta - Rencana pemerintah untuk melarang sepeda motor memakai BBM subsidi menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Karena, sekitar 35 juta unit motor di jalan raya masih membutuhkan BBM bersubsidi.

"Makanya, pemerintah harus lihat dulu, siapa yang menggunakan sepeda motor di Indonesia," ujar Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Shinduwinata ketika ditemui detikOto di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (1/6/2010)

Para pengguna sepeda motor di Indonesia, lanjut Gunadi, merupakan masyarakat menengah ke bawah, yang tidak punya pilihan alternatif transportasi yang murah, efisien, dan cepat seperti motor, karenanya, wajar kalau populasinya membengkak.

Berdasarkan data yang dimiliki AISI sampai akhir tahun 2009 lalu, total produksi sepeda motor mencapai 51 juta unit, dengan perkiraan yang masih beroperasi sebanyak 35 juta unit, dengan perkiraan konsumsi BBM sepeda motor sebanyak 8 juta liter per tahun.

"Dan kalau itu dilarang, jangan sampai berdampak terhadap kemampuan belanja mereka sehari-hari," tambahnya.

Memang secara jangka panjang, penghapusan subsidi sangat positif untuk perkembangan ekonomi Indonesia, tapi kalau sampai memberatkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, itu sama saja memaksakan diri, lanjut Gunadi.

"Masak, mereka sudah susah, pas mampu beli motor malah dipersulit lagi, apa harus jalan kaki?" tutup Gunadi.

( bgj / ddn )

http://oto.detik.com/read/2010/06/01/161956/1367677/648/aisi-35-juta-biker-masih-butuh-bbm-subsidi?o991102638

Read more ...

Pengaruh Premium dan Pertamax Bagi Perfoma Mesin Motor

Selasa, 01/06/2010 16:49 WIB

Syubhan Akib - detikOto

Jakarta - Wacana larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk motor yang direncanakan pemerintah langsung mendapat kecaman keras dari kalangan masyarakat.

Namun di luar kontroversi yang beredar itu, sebenarnya apa saja sih yang membedakan Premium dan Pertamax selain harganya.

Dan untuk mengetahui perbedaannya lebih lanjut, maka detikOto pun meminta wejangan pada Senior General Manager Technical Service Division PT Astra Honda Motor (AHM) A. S. Tedjosiswojo, terkait hal tersebut.

Berikut petikan wawancara singkatnya.

Apa yang membedakan Premium dan Pertamax?

Jawaban A. S. Tedjosiswojo: Yang umum adalah Research Octane Number atau disingkat RON, di mana Jenis Premium dengan RON 88 dan Pertamax dengan RON 92, selanjutnya komposisi campuran antara keduanya mungkin dapat secara detail dijelaskan oleh Instansi Pemerintah terkait.

Research Octane Number atau disingkat RON adalah sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur ketahanan mesin motor bakar bensin terhadap Knocking atau sering disebut efek mesin ngelitik.

Sebenarnya perbedaan pemakaian bahan bakar Premium dan Pertamax punya pengaruh apa saja di sisi mesin dan performa?

Untuk mesin sepeda motor dengan kebutuhan spesifikasi bahan bakar jenis Pertamax apabila menggunakan jenis Premium maka akan berpengaruh
pada menurunnya performa dan umur pakai mesin.

Sementara mesin sepeda motor dengan kebutuhan spesifikasi bahan bakar jenis Premium apabila menggunakan jenis Pertamax maka cenderung tidak berpengaruh signifikan pada performa.

Bagaimana dengan efeknya terhadap lingkungan, apa Pertamax lebih hijau?

Pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh mesin sehingga menurunnya performa mesin akan berpengaruh terhadap emisi gas buang dihasilkan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap lingkungan.

Plus-minus penggunaan baik Premium dan Pertamax apa saja ya Pak?

Penggunaan jenis bahan bakar apa pun harus disesuaikan dengan kebutuhan mesin agar didapat hasil yang optimal, efektif dan efesien. Yang lebih penting adalah bagaimana membuat kontruksi mesin yang hemat dalam pemakaian BBM, dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan efesiensi energi sekaligus efesiensi pemakaian BBM.

Kapasitas mesin yang besar tidak selalu menghasilkan output tenaga yang besar dan sesuai dengan kebutuhan tapi cenderung lebih boros dalam konsumsi BBM.

Dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan efesiensi energi misalnya Teknologi Low Friction Engine milik Honda, akan dapat meminimalisasi kehilangan tenaga akibat gesekan sehingga dengan kapasitas mesin yang sesuai akan dihasilkan tenaga yang lebih baik dan konsumsi BBM yang lebih hemat. Dan konsumsi BBM yang efisien menjadi salah satu bagian utama dalam pengembangan produk Honda.

( syu / ddn )

http://oto.detik.com/read/2010/06/01/164943/1367707/648/pengaruh-premium-dan-pertamax-bagi-perfoma-mesin-motor?o991102638

Read more ...

Pengguna Sepeda Motor Layak Disubsidi

Minggu, 30 Mei 2010 16:19 WIB

Depok (ANTARA News) - Kelompok masyarakat pengguna sepeda motor sangat layak mendapatkan subsidi bahan bakar minyak karena sebagian besar dari mereka golongan ekonomi kurang mampu.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) N Andrinof A Chaniago, pemerintah harus berpikir lebih mendalam dari aspek politik maupun etika pembanguan sebelum memutuskan mengurangi subsidi BBM sepeda motor.

"Risiko politik mengurangi subsidi BBM sepeda motor sangat besar," kata dosen ilmu politik dan kebijakan publik program pascasarjana FISIP UI itu di Depok, Jawa Barat, Minggu.

Ia mengatakan bahwa pemerintah harus berhadapan dengan 50 juta pengguna sepeda motor yang sebagian besar adalah warga kalangan bawah.

Lebih lanjut ia mengatakan, dari aspek etika pembangunan, kebijakan itu justru bertentangan dengan tujuan membangun yang harus menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Bagi sebagian besar orang, sepeda motor adalah kebutuhan pokok karena menjadi alat untuk memudahkan urusan sehari-hari. Tanpa alat transportasi itu mereka akan keluar biaya lebih besar dan pengorbanan waktu lebih lama dalam setiap perjalanan.

Ia menegaskan selama pemerintah belum bisa menyediakan transportasi umum yg layak dan memperbanyak rumah susun untuk kalangan menengah bawah, keluarga masyarakat pengguna sepeda motor adalah keluarga yang sangat layak menerima subsidi.

(T.F006/S026)

http://www.antaranews.com/berita/1275211148/pengguna-sepeda-motor-layak-disubsidi

Read more ...

YLKI: Alasan Pemerintah Tidak Jelas

Kamis, 27 Mei 2010 | 15:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai alasan pemerintah tidak jelas dalam menetapkan kebijakan pembatasan premium bagi roda dua. Hal tersebut diungkapkan Ketua YLKI Sudaryatmo saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (27/5/2010) di Kantor YLKI, Jakarta.

"Pemerintah ini tidak jelas. Dia melemparkan statement, tapi masih jadi wacana. Kalau sudah ada polemik baru menghindar," ucapnya kepada Kompas.com.

Sudaryatmo juga mengaku, selama ini jika ada kebijakan pemerintah terkait minyak dan gas (migas), YLKI pasti dilibatkan untuk berdialog. "Tapi untuk yang sekarang secara formal kami masih belum diikutsertakan," ujarnya.

Sudaryatmo menilai wacana seperti itu hanya akan membuang energi masyarakat. YLKI juga belum akan melakukan tindakan apa pun terkait wacana pembatasan premium ini.

"Lho, karena masih wacana ya kami bisa apa. Ini kan masih belum jelas, kecuali kalau sudah ditetapkan, bisa saja dituntut," ujarnya.

Selain itu, dia meminta pemerintah jangan terus berwacana karena tugas pemerintah sebenarnya adalah membuat kebijakan.

"Kebijakan yang ditetapkan juga harus bersifat partisipatif dan memenuhi kepentingan publik," ujarnya.

Adapun kebijakan pembatasan premium bagi kendaraan beroda berembus kemarin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Rencananya, kebijakan tersebut rampung pada Juni dan efektif diberlakukan pada Agustus.

http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2010/05/27/15093929/YLKI.Alasan.Pemerintah.Tidak.Jelas

Read more ...

Konyol, sepeda motor dilarang pakai premium!

Thursday, 27 May 2010 09:13

JAKARTA - Dirjen Migas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Herawati Legowo, menyatakan mulai Juni mendatang pemerintah akan melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu premium untuk sepeda motor.

"AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia-red) sudah menyepakati juga keputusan tersebut. Akan tetapi tidak semua sepeda motor yang tidak diperbolehkan menggunakan premium, masih ada juga jenis lain dan pembuatannya. Dilihat juga dari cc-nya dan berada wilayah mana saja," kata Dirjen Migas ESDM, Evita Herawati Legowo, kemarin.

Ia juga mengatakan upaya ini dilakukan guna untuk menjaga agar BBM terus ada dan tidak habis begitu saja. Sementara itu pembatasan akan diputuskan Juni mendatang dan akan diuji di pulau Jawa pertama kalinya.

Namun kebijakan pemerintah tersebut mendapat krirtikan pedas dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI mengatakan kalau kebijakan tersebut sangat konyol. "Itu konyol. Seharusnya yang dilarang itu kendaraan roda empat karena itu kapasitas bensinnya lebih banyak," kata pengurus YLKI Tulus Abadi, pagi ini.

Semestinya kalau memang roda dua dilarang pakai bensin bersubsidi atau premium, kendaraan pribadi roda empat dahulu yang dilarang. "Kendaraan roda empat itu boros bensin. Secara ekonomi dia lebih banyak memakai bensin," imbuhnya.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral, semestinya bisa bersikap adil. "Yang jelas yang memakai motor itu secara pertimbangan ekonomi lebih rendah. Kalau itu diterapkan filosofinya apa? Masa kendaraan roda empat boleh memakai premium, itu konyol," tutupnya.

Larangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu premium untuk sepeda motor ini merupakan hasil kesepakatan dari pembicaraan ESDM dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

Editor: NORA DELIYANA LUMBANGAOL
(dat04/wol-mdn/wsp)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=117851:konyol-sepeda-motor-dilarang-pakai-premium&catid=77:fokusutama&Itemid=131

Read more ...

Bikers: Gila Saja Pemerintah

Rabu, 26/05/2010 15:35 WIB

Motor Dilarang Pakai BBM Subsidi

Jakarta - Rencana pemerintah melarang para pengguna sepeda motor untuk menggunakan BBM bersubsidi menimbulkan keterkejutan tersendiri di kalangan pengguna sepeda motor.

Banyak yang mengeluhkan rencana tersebut, banyak pula yang tidak mengetahui rencana tersebut, dan menganggap hanya sebagai angin lalu saja, seperti kebanyakan rencana kebijakan lainnya.

Dari pantauan detikOto di beberapa SPBU, kebanyakan para bikers mengeluhkan kenapa pemerintah bisa memikirkan rencana melarang sepeda motor dilarang pakai BBM
subsidi.

"Motor kan kendaraan masyarakat menengah ke bawah, bukan seperti mobil, kenapa mesti dilarang?" ujar lady bikers Nila, kepada detikOto di SPBU Warung Buncit, Rabu (26/5/2010)

Sementara bikers lain menganggap sebenarnya tidak masalah sepeda motor tidak memakai BBM subsidi, asalkan angkutan umum diperbaiki dan ongkosnya diturunkan.

"Ini kan malah sebaliknya, ongkos juga pada mau naik, gila saja pemerintah kalau begitu," ujar Ari yang tengah mengisi bensin motor bebeknya.

Sebelumnya, Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan pemerintah berencana melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi yaitu premium untuk sepeda motor.

Hal ini menurut Evita merupakan hasil kesepakatan dari pembicaraannya dengan
Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

Ia berharap mekanisme penerapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut sudah diputuskan pada akhir Juni. Rencananya hal ini akan mulai diterapkan pada bulan Agustus 2010.

( bgj / ddn )

http://oto.detik.com/read/2010/05/26/153541/1364559/640/bikers-gila-saja-pemerintah?o991102638

Read more ...

Transportasi Umum Dibuat Menarik Agar Kurangi Mobil Pribadi

Rabu, 26 Mei 2010, 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Untuk mengurangi pengguna kendaraan pribadi, maka transportasi umum harus menarik. Itulah pendapat Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Lukman Hakim di sela-sela Konferensi Jerman-Asean soal teknologi transportasi masal di LIPI, Jakarta, Rabu (26/05).

''Untuk mengatasi kemacetan, maka harus kurangi kendaraan pribadi yang sekarang sudah melebihi kapasitas jalan raya. Untuk mengurangi kendaraan pribadi, maka kendaraan umum harus menarik,'' kata Lukman saat menanggapi materi yang disampaikan oleh peneliti Singapura dalam konferensi tersebut.

Dia mengambil contoh, di Singapura, pemilik kendaraan pribadi itu dibatasi oleh pemerintah. Rasio penggunaan mobil pribadi di sana adalah 1 mobil banding 10 orang. Penduduknya sebanyak 5 juta orang, sedangkan bus-nya sebanyak 5.000 unit dalam keadaan yang bagus dan nyaman.''Kalau di kita, bus-busnya memprihatinkan. Mana menariknya? Ini harus mendapatkan perhatian serius,'' sambungnya.

Tak hanya itu, pertambahan kendartaan untuk di Jakarta saja, kata Lukman, ternyata cukup mencengangkan. Dari penelitian LIPI, terdapat penambahan 500 unit mobil dan 800 unit motor per harinya.

Berkaca pada contoh Singapura, Lukman menilai, pemerintah harus tegas dalam kebijakannya. Hanya, masalah inilah yang belum ada dari pemerintah. ''Pemerintah kita masih mengutamakan kepentingan para pengguna kendaraan dibanding masyarakat.''

Dikatakannya, soal transportasi masal, banyak prinsip-prinsip yang harus dipelajari. Bila pemerintah ingin tetap menjaga populasi kendaraannya tinggi, harus dipikirkan bagaimana melayani dan meningkatkan mobilitas antar penduduk.

Karena itu, dalam konferensi Jerman-Asean ini, LIPI menjaring pilihan-pilihan yang tepat untuk pengembangan transportasi masal nasional. ''Kita belum komprehensif. Kita ingin banyak mendengar untuk pengembangan lebih jauh.''

Red: Krisman Purwoko
Rep: wed

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/05/26/117276-transportasi-umum-dibuat-menarik-agar-kurangi-mobil-pribadi

Read more ...

Pemcabutan Subsidi BBM Kendaraan Pribadi Kemungkinan Agustus

Rabu, 26 Mei 2010 | 14:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan segera mencabut subsidi bahan bakar minyak untuk kendaraan pribadi.

"Kelihatannya harus dimulai tahun ini, setidaknya bulan Agustus," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Herawati Legowo di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemarin. Namun, keputusan ini belum final, karena pemerintah baru dua kali membahasnya dalam rapat koordinasi.

Menurut Evita, jenis dan kriteria kendaraan pribadi yang dikenakan pembatasan subsidi bahan bakar itu masih belum ditentukan secara terperinci. "Nanti ada ketetapan tertentu yang akan diterapkan," ujarnya.

Sedangkan kendaraan umum, Evita menegaskan, masih akan mendapatkan subsidi bahan bakar minyak. Ia juga masih menunggu persetujuan Dewan Pewakilan Rakyat terkait rencana ini. Ia berharap pembahasan mengenai konsumsi bahan bakar bersubsidi dapat diputuskan akhir Juni nanti.

MAHARDIKA SATRIA HADI

http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/05/26/brk,20100526-250625,id.html

Read more ...

Jumlah Travel Bandung-Jakarta Berlebih, Dishub Surati Menhub

Rabu, 26/05/2010 15:24 WIB

Tya Eka Yulianti - detikBandung

Bandung - Jumlah travel Bandung-Jakarta sudah berlebih. Karenanya itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung meminta Dir Lalin Angkutan Jalan Dirjen Perhubungan Darat mengevaluasi jumlah travel. Permintaan itu telah disampaikan kepada Menhub melalui surat tiga bulan lalu. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Timbul Butar Butar mengungkapkan berdasarkan aturan kementrian perhubungan, jumlah travel hanya 20 persen dari jumlah armada bis yang ada. "Sementara jumlahnya saat ini sudah lebih dari aturan, makanya kami minta evaluasi sebelum dikeluarkannya izin baru," ujar Timbul ditemui di kantornya, Jalan Leuwipanjang, Rabu (26/5/2010).

Berdasarkan data Dishub Bandung, jumlah travel Bandung-Jakarta ada 18 perusahaan, dengan total 642 armada. Sementara bus Bandung-Jakarta dengan lima trayek hanya 361 armada.

"Surat dilayangkan 2 hingga 3 bulan lalu, tapi belum ada tanggapan. Kita inisiatif kirimkan surat serta sudah secara lisan meminta pada dirjen," kata Timbul.

Menurut Timbul, jumlah travel di Bandung sudah terlampau banyak. "Sudah banyak dan semrawut. Ini kita lakukan untuk melindungi armada bus saat ini dan juga melindungi investor travel," jelas Timbul.

Lebih lanjut Timbul menjelaskan, selama ini proses izin perusahaan travel dari pusat. Dishub Bandung hanya memberikan rekomendasi. "Sepertinya bola panasnya dari kita. Tidak diberikan rekomendasi, tetapi sudah diizinkan pusat. Kalau izin dari kita kan, lebih gampang dikontrol dan akan ada pembatasan," katanya.

Dia mengungkapkan, dalam tiga bulan ini sambil menunggu tanggapan dari Menhub, sudah ada satu perusahaan travel yang diberikan izinnya. "Kita beri rekomendasi karena si pengusaha sudah membeli armada," katanya.
(ern/ern)

http://bandung.detik.com/read/2010/05/26/152413/1364534/486/jumlah-travel-bandung-jakarta-berlebih-dishub-surati-menhub?g991101485

Read more ...

Ingat! Biaya Lapor Kendaraan dari Luar Sulsel Gratis

Senin, 8 Februari 2010 | 19:17 WITA

MAKASSSAR,TRIBUN-TIMUR.COM -- Kabar gembira bagi Anda pemilik kendaraan yang ingin membawa kendaran bermotor ke wilayah Sulsel.

Saat ini Polda Sulsel membebaskan biaya lapor kendaraan yang didatangkan dari luar Sulsel. Demikian menurut Kabid Humas Polda Sulsel Komisaris Besar Polisi Herry Subiansauri, SH, MH, Msi, kepada Tribun sore tadi.

Ia mengatakan bahwa kendaraan bermotor dari luar Sulsel yang masuk ke Sulselbar tidak dikenakan biaya atau dibebankan pembayaran apapun saat melakukan lapor tiba.

Lapor tiba adalah bagian dari keterangan jalan dari kendaraan bermotor yang dari luar Sulsel ke wilayah Sulsel. (*)

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/76673

Read more ...

Puluhan Angkot dan Angdes Terjaring

Bukittinggi | Jumat, 05/02/2010 20:23 WIB

Langgar Lalulintas

Ikhwan Salim - Posmetro Padang

Seiring dengan sudah berakhirnya masa sosialisasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas selama tujuh bulan, Polresta Bukittinggi sudah mulai menindak langsung angkutan umum yang melanggar lalulintas.

Setidaknya dalam patroli yang digelar Satlantas Polresta Bukittinggi beberapa waktu lalu, puluhan angkutan kota (angkot) dan angkutan pedesaan (angdes) diamankan di Mapolresta Bukittinggi.

Seperti disampaikan Kabag Ops Polresta Bukittinggi Kompol Arief Budiman SIK didampingi Kasat Lantas AKP Nasir, Jumat (5/2), kalau selama ini himbauan dan penindakan lebih didominasi oleh kendaraan roda dua. Namun, kali ini penindakan sudah mulai ditujukan pada angkutan umum.Berdasarkan patroli yang dilakukan.

Terdapat banyak kesalahan yang dilakukan oleh sopir angkutan umum di dalam kota secara kasat mata. Bagi kendaraan yang terbukti melakukan kesalahan langsung ditindak dan diamankan, sebab masa sosialisasi tentangt Undang-undang baru lalulintas sudah berlangsung selama sekitar tujuh bulan dan hal itu dirasa sudah cukup untuk langsung menerapkan peraturan yang baru. [*]

http://www.padang-today.com/?today=news&id=13403

Read more ...

Fauzi Bowo Berjanji Tambah Transportasi Massal

Sabtu, 06 Februari 2010 | 09:32 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dalam acara "Aksi Peduli Keselamatan Lalu Lintas", Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, mengutarakan lagi rencananya untuk menambah jumlah alat transportasi massal.

Dalam awal pidatonya, Fauzi memaparkan kondisi Jakarta yang sering macet. Ia menyebutkan faktor makin seringnya muncul kemacetan, selain karena bertambahnya jumlah kendaraan, adalah karena pemerintah belum mampu menambah ruas jalan.

"Susah terlaksana karena masalah pembebasan jalan," kata dia, di Taman Lalu Lintas Saka Bhayangkara, Cibubur, Sabtu (6/2).

Karena itu, yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi kemacetan adalah dengan menambah jumlah transportasi massal seperti bus. "Busway akan kami perluas hingga Kabupaten Bekasi dan Tangerang. Kami juga akan merevitalisasi kereta api dan mulai merekonstruksi kereta bawah tanah," ujar Fauzi.

Sebelumnya, usai rapat pimpinan di kantornya pada Senin (1/2), Fauzi sudah menyebut rencana Pemda DKI untuk menambah lima koridor busway. Hanya, belum jelas kapan rencana tersebut dapat diimplementasikan, mengingat rencana penambahan koridor busway belum masuk dalam APBD tahun ini.

ISMA SAVITRI

http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2010/02/06/brk,20100206-223915,id.html

Read more ...

Toyota Minta Maaf

Jumat, 5/2/2010 | 22:15 WIB

TOKYO, KOMPAS.com — Presiden Toyota Akio Toyoda, Jumat (5/2/2010), meminta maaf kepada pemilik Toyota di mancanegara karena disuruh datang ke bengkel untuk memperbaiki (recall) mobilnya yang mengalami gangguan pedal gas. Kendati demikian, Toyoda, cucu pendiri Toyota dan CEO Toyota Motor Corporation, masih mempertimbangkan untuk melakukan pemanggilan atau tidak terhadap Prius berkaitan dengan persoalan rem.

Berbicara dengan tergesa-gesa dalam sebuah konferensi pers, Jumat, Toyoda berjanji akan meningkatkan kerja pengawasan kualitas (quality control). Toyota, katanya, juga sedang menyiapkan sebuah komite khusus di mana dia sendiri yang akan memimpinnya.

Komite itu nantinya akan melakukan pengecekan internal, memperhatikan komplain konsumen, dan mendengarkan para ahli untuk menjamin kualitas produk.

"Saya secara pribadi minta maaf," kata Toyoda dalam bahasa Jepang. "Banyak pelanggan yang dilanda kekhawatiran meskipun sebenarnya kendaraan mereka baik-baik saja," tambahnya.

Menurut Toyoda, pihaknya telah bergerak cepat meminta pemilik Toyota datang ke bengkel agar mobilnya diperbaiki. Sampai saat ini sudah 4,5 juta kendaraan yang diminta datang ke bengkel. Sekitar 50 persen terjadi di Amerika Serikat.

Para dealer juga beradu cepat mengganti pedal gas dengan yang baru untuk mencegah gangguan tersebut terulang. "Percayalah, kami selalu menempatkan pelanggan sebagai yang utama," kata Toyoda ketika ditanya wartawan.

Mengenai Prius, Toyoda menyatakan akan sesegera mungkin diambil keputusan meskipun belum bisa dipastikan.

MSH
Editor: zbj
Sumber : AP

http://otomotif.kompas.com/read/xml/2010/02/05/22155939/Toyota.Minta.Maaf

Read more ...