Indonesia Butuh 4 Ribu Dokter Gigi

Rabu, 15/09/2010 14:25 WIB

AN Uyung Pramudiarja - detikHealth

Padang, Banyaknya masalah gigi yang tak tertangani merupakan akibat dari kurangnya tenaga dokter gigi di Indonesia. Idealnya tiap 100 ribu pasien dilayani oleh 11 dokter gigi, sementara yang tersedia hanya 8 untuk jumlah pasien yang sama.

Menurut catatan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, hingga Agustus 2010 baru tersedia 21.691 dokter gigi yang terdaftar. Rinciannya 20.158 dokter gigi dan 1.533 dokter gigi spesialis.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa, maka tiap 100 ribu orang baru dilayani oleh 8 dokter gigi. Proporsi ini belum ideal sehingga pemerintah menargetkan 11 dokter gigi untuk setiap 100 ribu orang.

Menkes memperkirakan kebutuhan dokter gigi saat ini masih kurang 4.064 dokter gigi. Dengan rata-rata kelulusan 1.500 dokter gigi tiap tahun, diperkirakan target itu akan tercapai dalam 3 tahun ke depan.

"Masalah lain yang kita hadapi saat ini adalah kurang meratanya penyebaran dokter gigi, terutama di wilayah Indonesia timur," ungkap Menkes dalam seminar nasional 'Tingkatkan Kualitas Profesi Menuju Dokter Gigi yang Handal', di Hotel Pangeran, Padang, Rabu (15/9/2010).

Menkes mengatakan, untuk meratakan penyebarannya pemerintah akan menyediakan insentif bagi tenaga medis termasuk dokter gigi yang bersedia ditugaskan di daerah terpencil. Selain itu, pada tahun 2010 akan disediakan beasiswa untuk 7.000 mahasiswa.

Beasiswa itu dieruntukkan bagi calon dokter gigi atau dokter gigi spesialis dari daerah. Syaratnya, yang bersangkutan bersedia kembali ke daerahnya untuk bertugas di sana.

Fasilitas ditingkatkan

Untuk pendidikan dokter gigi, saat ini Menkes mencatat ada 13 fakultas kedokteran gigi dan 12 program studi kedokteran gigi. Jumlah itu relatif sudah mencukupi, namun perlu ditunjang fasilitas rumah sakit gigi dan mulut pendidikan (RSGMP).

Fasilitas semacam itu baru ada di 13 perguruan tinggi, di antaranya Unpad, UI, UGM dan Unair. Selebihnya masih mengandalkan poliklinik gigi untuk belajar.

Dalam kesempatan itu Menkes juga berkesempatan melakukan peletakan batu pertama pembangunan RSGMP milik Universitas Baiturrrahman, Padang. Lokasi pembangunan RSGMP tersebut berada di samping RS Islam Siti Rahmah, Jl Bypass Kota Padang.

(up/ir)

http://health.detik.com/read/2010/09/15/142524/1441012/763/indonesia-butuh-4-ribu-dokter-gigi?l991101755

Read more ...

Heboh Dokter “Dipuskesmaskan”

Tue, Jun 1st 2010, 09:42

M Andalas - Opini

KEMBALI dokter menjadi fokus berita, bila selama ini kehebohan masyarakat karena ketiadaan dokter di puskesmas atau jadwal antrean operasi yang panjang di rumah sakit, heboh kali ini adalah cerita sang dokter yang bertanya kenapa dipuskesmaskan? Sehingga timbul bermacam opini dasar terhadap program baru dalam hal penempatan dokter ahli ala Aceh Barat ini.

Memang dalam hal ide menarik tak dipungkiri Aceh selalu menjadi unggul (leader) sebagai penggagas ide pertama, sebut saja ide Bappeda sebagai cikal bakalnya Bappenas asal muasalnya dikemas dari Aceh, begitu juga daerah syariat Islam juga Aceh yang pertama.

Ide kesehatan prorakyat ala Aceh Barat ini memang patut mendapat acungan jempol dari pihak pengamat kesehatan publik, karena dengan cara ini akan memperpendek akses masyarakat mendapat pelayanan dokter spesialis, sehingga pascaberobat ke puskemas masyarakat pengantar si sakit dengan sendirinya dapat kembali bekerja untuk kegiatann kesehariannya.

Penulis sempat terenyuh saat mendengar rencana Bupati Aceh Barat, Ramli MS menempatkan dokter ahli di puskesmas, dalam pemikiran penulis inilah pimpinan daerah yang benar-benar telah merespon keinginan menteri kesehatan yakni, ingin memfungsikan peran puskesmas sebagai ujung tombak kegiatan/upaya untuk mencapai kesehatan bagi semua masyarakat Indonesia. Akankah upaya atas kebijakan ini termasuk upaya preventif dan edukatif bagi masyarakat desa, bila benar maka menurut penulis sangat patut didukung. Akan tetapi bila kebijakan ini hanya dalam upaya menyembuhkan (kuratif) saja maka tunggu dulu, karena masih banyak problema dalam penempatan dokter ahli misal masih terbatasnya dokter ahli yang mau ke daerah konon lagi daerah yang menurut para dokter tidak ‘basah’.

Perlu diketahui bahwa saat ini tidak ada lagi kewajiban bagi seorang dokter untuk kerja wajib sarjana di puskesmas, keadaan ini imbas dari kebijakan tuntutan hak azasi para dokter untuk mendapat hak sama dengan sarjana lainnya di Indonesia, sehingga keputusan presiden tentang wajib kerja di puskesmas dibatalkan. Wajar saja para dokter muda sekarang hanya mencari tempat yang aksesnya mudah ditempuh, tempat ‘basah’ dan daerah yang mempunyai fasilitas lengkap. Maka imbas dari kebijakan ini bisa kita lihat sekarang, banyak puskesmas di daerah yang sulit ditempuh atau terisolir tidak ada dokternya, paling ada hanya dipimpin seorang perawat atau bidan.

Menurut penulis, boleh saja bila ada pemimpin daerah bersikap bijak dengan menempatkan dokter spesialis yang selama ini menjadi impian masyarakat desa di puskesmas. Selain itu bisa saja kebijakan tersebut menunjukkan komitnya Sang Bupati pada janji-janjinya saat kampanye pilkada dalam hal kebijakan bidang kesehatan.

Hal kebijakan kesehatan pro rakyat desa sekarang ini telah menjadi salah satu unggulan mencari simpati rakyat dan telah banyak digunakan para calon pemimpin saat pilkada.

Menjadi pertanyaan penulis sekarang, apakah kebijakan bijak Sang Bupati Ramli di Aceh Barat itu tepat diterapkan saat ini di daerah tersebut? Di sini letak permasalahan kontra produktif keputusan bijak tersebut, yang jelas dapat kita lihat sekarang ini adanya berbagai keluhan masyarakat berobat ke RS yang tak terlayani dengan baik oleh dokter spesialis, karena sebagian dokter telah di pindah tugaskan di puskesmas.

Mereka yang membutuhkan sentuhan pelayanan spesialis di rumah sakit umumnya datang dari puskesmas sekitar rumah sakit, dengan menggunakan fasilitas rujukan bertingkat, karena belum optimal pengobatan oleh dokter umum di puskesmas. Maka sudah tentu mereka kecewa bila di rumah sakit ternyata dilayani oleh dokter umum akibat dokter ahli tidak ada.

Selama ini kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini kementrian kesehatan, puskesmas dilayani oleh seorang dokter umum, malah ada beberapa puskesmas tertentu misal untuk puskesmas rawat inap ada tindakan tertentu ada kompetensi khusus tambahan untuk bidang kebidanan diberikan pada dokter umum, misal ekstraksi vakum.

Untuk daerah luar pulau Jawa mungkin belum saatnya ada penempatan dokter ahli di puskesmas, karena untuk kebutuhan standar sebuah rumah sakit tipe C/D minimal ada empat dokter spesialis yang sangat dibutuhkan, yakni spesialis kebidanan, bedah, anak, penyakit dalam dan ditambah seorang dokter ahli bius. Kalau pun ada dokter ahli lebih dari seorang masih perlu pertimbangan apakah mampu seorang dokter yang tinggal melayani pasien rawat inap dan rawat jalan.

Mempuskesmaskan dokter spesialis secara temporer bisa berakibat pada kurangnya peran pelayanan dokter umum di suatu puskesmas sehingga berakibat peran dokter puskesmas yang seutuhnya akan terganggu. Mungkin solusi yang bisa diambil adalah membuat program kunjungan ke beberapa puskesmas sekitar rumah sakit secara terjadwal, tanpa perlu menginap di puskesmas sehingga mereka dapat tetap bertugas di rumah sakit induknya, seperti yang selama ini dilakukan antara RS/FK Unsyiah untuk kunjungan dokter spesialis ke Jantho, Calang dan Abdya.

Perlu untuk dipahami penempatan tenaga ahli untuk puskesmas tanpa ditempati sarana yang cukup sesuai keahlian mereka menjadi sia-sia. Kita perlu berhati-hati supaya keputusan bijak ini tidak dijadikan kampanye buruk para dokter ahli untuk datang ke suatu daerah tertentu.

Walau dapat dipahami dalam era otonomi ini bupati atau walikota adalah penguasa tunggal daerah dan berhak melakukan berbagai kebijakan demi kesejahteraan rakyatnya, akan tetapi perlu juga dipikirkan para pengambil kebijakan kenyamanan bagi aparat pelaksana kebijakan tersebut, jangan-jangan malah menjadi bumerang, sehingga masyarakat yang rugi.

Komunikasi aktif dari lembaga profesi misalkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lembaga sosial masyarakat kesehatan lainya, dengan unsur legislatif, dan eksekutif sangat dibutuhkan demi optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga bisa merancang kegiatan yang terintegrasi dan terukur baik.

* Penulis adalah Staf pengajar FK Unsyiah.

http://www.serambinews.com/news/view/31830/heboh-dokter-dipuskesmaskan

Read more ...

Takalar Minim Tenaga Kesehatan

SENIN, 01 MARET 2010 | 18:32 WITA

TAKALAR -- Optimalisasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Takalar terkendala minimnya jumlah tenaga kesehatan. Pemerintah daerah setempat khususnya Dinas Kesehatan belum mampu memenuhi jumlah ideal tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, Grace V Dumalang, menjelaskan, meski terdapat penambahan tenaga kesehatan dalam penerimaan PNS 2009 lalu, jumlah tenaga kesehatan belum juga memenuhi standar yang diinginkan. Itu berdasarkan beberapa kriteria pertimbangan.

Seperti, tenaga dokter. Idealnya untuk tingkat 100 ribu jiwa (penduduk) harus ditangani 40 dokter. Kabupaten Takalar yang berpenduduk 250 ribu jiwa lebih idealnya ditangani 100 dokter.

Adanya penambahan sekira 20 dokter saat penerimaan pegawai tahun lalu, sedikit mengurangi beban tersebut. "Ke depan, daerah ini masih membutuhkan 20 tenaga dokter lagi," imbuhnya. Apabila, kuota dokter terpenuhi dalam beberapa waktu ke depan, optimalisasi pelayanan di pusat-pusat kesehatan bisa diwujudkan.

Setiap pusat kesehatan akan ditempatkan minimal dua tenaga dokter. "Tapi, yang terpenting dalam masalah ini adalah kualitas tenaga kesehatan. Seandainya, tenaga dokter di puskesmas kualitasnya
SDM-nya bagus, siapa pun akan mau berobat.

Sebaliknya, kalau tenaga dokter banyak tapi kualitasnya buruk maka pasien lebih memilih berobat ke daerah lain," jelasnya. Bagaimana dengan tenaga paramedis? Idealnya, 100 ribu penduduk dilayani 117 paramedis. "Kita harap ini bisa terpenuhi seluruhnya dalam beberapa waktu ke depan," imbuhnya. (abg)

http://lokalnews.fajar.co.id/read/83876/98/takalar-minim-tenaga-kesehatan

Read more ...

Menakertrans: CAFTA Ancam Industri Kecil

Minggu, 21 Februari 2010 02:12 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, Muhaimin Iskandar menyatakan kerjasama China-Asean Free Trade Area (CAFTA) mengancam industri tekstil di Indonesia. Demikian disampaikan Menakertrans saat ditemui di Jakarta, Sabtu (20/2).

Meski belum berimbas langsung, kata Muhaimin, lambat laun implementasi perjanjian itu bisa meruntuhkan industri tekstil dan beberapa sektor usaha lainnya. Pangsa pasar domestik industri tekstil nasional terus merosot dari 57 persen pada 2005 menjadi 23 persen di 2008.

Kini Menakertrans telah membentuk satuan tugas pemantauan pelaksanaan CAFTA. Satgas itu bakal memantau semua kawasan industri membuat analisa dan prediksi serta menyiapkan rencana aksi dan antisipasi atas perkembangan dunia perdagangan, terutama terhadap ekses negatifnya.

Sementara itu implementasi CAFTA yang tengah berlangsung kini mampu meningkatkan investasi langsung China ke Indonesia. Peningkatan dari US$ 11,8 juta pada 2005 menjadi US$ 173,9 juta pada 2008.(RAS)

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newscatvideo/ekonomi/2010/02/21/100138/Menakertrans-CAFTA-Ancam-Industri-Kecil

Read more ...

Sulit Cari Kerja di Kota, Warga Surabaya Jadi Transmigran

Senin, 8 Februari 2010 | 8:29 WIB

SURABAYA– SURYA- Susahnya mencari nafkah memaksa warga Kota Surabaya bertransmigrasi ke luar pulau. Sebanyak 50 KK, bersama warga kota lain di Jatim, akan diberangkatkan tahun ini.

Data di Disnakertransduk Jatim menyebutkan, pada 2010 ini, ada 1.000 kepala keluarga (KK) atau sekitar 4.000 jiwa yang mengikuti program transmigrasi.

Selain berasal dari Madiun, Ponorogo, Lumajang, dan Probolinggo, ada juga ada 50 KK warga Surabaya yang mendaftar. Jumlah transmigran itu naik lebih dari 100 persen dibanding 2009 yang cuma diikuti sekitar 400 KK.

Kadisnakertransduk, Gentur S Prihantono mengatakan, sebelumnya tak ada warga Surabaya yang ikut transmigrasi. “Mungkin menganggur atau tak punya pekerjaan tetap, sehingga pilih transmigrasi,” ujarnya, Minggu (7/2).

Data di Bappeko Surabaya menyebutkan, pengangguran di kota berpenduduk lebih dari 3,2 juta jiwa ini terus meningkat. Pada 2008 tercatat sekitar 86.000. Akhir 2009, diperkirakan mencapai 172.000. Kalau tak ada langkah-langkah strategis menguranginya, pada 2010 jumlah pengangguran bisa mencapai 174.000 jiwa.

Menurut Gentur, para transmigran akan dikirim ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku Utara. Khusus Papua dan Maluku, baru tahun ini jadi daerah tujuan transmigrasi. Di sana mereka diberi modal berupa lahan pertanian/perkebunan dua hektare lengkap dengan peralatan, rumah tipe38, dan uang saku untuk kebutuhan hidup sehari-hari selama dua tahun.

Selama setahun masa adaptasi, keberadaan mereka akan dipantau pemerintah. “Insya Allah Maret 2010, gelombang pertama diberangkatkan,” ujarnya.

Transmigrasi ini menyedot dana APBD Jatim 2010 Rp 8 miliar. “Dana itu untuk pendaftaran, pembekalan, hingga pemberangkatan,” tuturnya.

Sekdaprov Jatim, Rasiyo menambahkan, transmigrasi ini untuk mengurangi pengangguran. “Kami akan bidik daerah padat penduduk, seperti Surabaya,” tukasnya.

Selain transmigrasi, pemprov, kata Rasiyo, juga akan membuka peluang kerja dan menggulirkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi jumlah angka pengangguran.

Anggota DPRD Jatim, Ahmad Nawardi menegaskan, adanya warga Surabaya yang ikut transmigrasi merupakan upaya coba-coba untuk mencari peruntungan. Ini karena mereka sulit mencari pekerjaan atau di-PHK. “Siapa tahu di sana sukses,” ungkap politisi PKB ini.

Meski demikian, pemkab/pemkot perlu membuka sebanyak-banyaknya peluang kerja bagi masyarakat. “Itupenting, karena seringkali peluang kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja,” kata Nawardi.nuji

http://www.surya.co.id/2010/02/08/sulit-cari-kerja-di-kota-warga-surabaya-jadi-transmigran.html

Read more ...