DPRD: PLN Jangan Perbanyak Bohong!

Saturday, 20 February 2010 21:03

MEDAN – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menyatakan bahwa pemadaman listrik bergilir diundur sampai Juni 2010, meski sebelumnya, PLN berjanji pemadaman yang memicu kegeraman masyarakat itu akan berakhir di bulan April.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Ajib Shah, menegaskan agar PLN tak memperpanjang daftar jumlah kebohongannya kepada para pelanggan (warga-red).

Dikatakannya, saat gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, dan kemudian disusul anggota DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan ke PT PLN, perusahaan ini dengan tegas menjanjikan akan mengakhiri persoalan pemadaman bergilir, paling lambat bulan April mendatang.

Namun sejalan dengan pergantian pimpinan di internal perusahaan itu, general manager yang baru kembali berjanji akan menyelesaikan persoalan pemadaman listrik, bulan Juni. “Dan itupun belum ada jaminan, kalau persoalan ini, benar-benar terealisasi," kata Ajib kepada Waspada Online, malam ini.

Ditegaskannya, jangan sampai sikap plin-plan yang dipertontonkan PLN kepada masyarakat mengakibatkan memuncaknya kemarahan massa, karena hal itu bisa sangat membahayakan.

Maka itu, lanjutnya, untuk menyelesaikan masalah ini, DPRD Kota Medan mendesak direktur utama (Dirut) PLN segera mengambil langkah tepat, guna mengatasi persoalan kontroversial ini.

“Kalau memang harus, Dirut PLN, Dahlan Iskan, turun langsung ke provinsi Sumatera Utara, untuk menyaksikan kondisi ril pengerjaan program pembangunan penambahan daya pasokan listrik yang ada di beberapa titik. Biar beliau mengetahui secara langsung aktifitas bawahannya di daerah ini," tandas Ajib.

Sambungnya, mungkin, upaya yang bisa dilakukan PLN, salah satunya adalah dengan membeli peralatan baru. "Kalau memang terlalu mahal dan dana untuk itu tak ada, PLN bisa membeli pasokan listrik dari perusahaan swasta yang memiliki stok energi listrik berlebih. Atau bisa juga menyerahkan pengelolaan PLN ini pada pihak ketiga. Sebagaimana yang sudah dilakukan pada jasa penerbangan dan telekomunikasi," ujarnya.

Karena hakekatnya, menurut Ajib, dengan diserahkannya pada pihak swasta, dana yang dikeluarkan masyarakat untuk bisa menikmati fasilitas listrik akan relatif lebih rendah, jika dibandingkan saat masih dikelola tunggal oleh pemerintah. Bahkan, bukan tidak mungkin pihak swata akan memberikan mutu yang lebih baik kepada para pelanggan.

"Jangan lagi persoalan pemadaman listrik mengganggu aktifitas warga Medan, perkembangan perekonomian, dan meningkatnya pengeluaran warga karena kerusakan alat elektronik akibat dari pemadaman listrik yang tak sesuai jadwal," ungkapnya.

Bukan hanya itu, tambahnya, bagaimana muingkin bisa mendatangkan investor untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi warga, kalau infrastruktur pendukung, yakni pasokan energi tak memadai. "Ini mimpi namanya," kata Ajib.

Editor: NORA DELIYANA LUMBANGAOL
(dat04/wol-mdn)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91605:dprd-pln-jangan-perbanyak-bohong&catid=14:medan&Itemid=27